<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Muhammad Suzali &#8211; Pers News</title>
	<atom:link href="https://pers.news/tag/muhammad-suzali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pers.news</link>
	<description>pers.news - Informasi Terkini</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2026 10:41:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.9</generator>

<image>
	<url>https://pers.news/wp-content/uploads/2025/10/cropped-1001363792-removebg-preview-100x100.png</url>
	<title>Muhammad Suzali &#8211; Pers News</title>
	<link>https://pers.news</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ketum DPP AMPUH M. Suzali, S.H.: Dugaan Pungli SIM C Rp800 Ribu Disorot, Kapolres dan Kasat Lantas Binjai Belum Merespons</title>
		<link>https://pers.news/2026/11/21/ketum-dpp-ampuh-m-suzali-s-h-dugaan-pungli-sim-c-rp800-ribu-disorot-kapolres-dan-kasat-lantas-binjai-belum-merespons/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2026 10:41:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sumatera Utara]]></category>
		<category><![CDATA[DPP AMPUH]]></category>
		<category><![CDATA[Dugaan Pungli SIM C]]></category>
		<category><![CDATA[Kapolda Sumut]]></category>
		<category><![CDATA[Muhammad Suzali]]></category>
		<category><![CDATA[Pelayanan Publik]]></category>
		<category><![CDATA[Polres Binjai]]></category>
		<category><![CDATA[Propam Polres Binjai]]></category>
		<category><![CDATA[Pungli SIM Rp800 Ribu]]></category>
		<category><![CDATA[Satpas Polres Binjai]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatera utara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pers.news/?p=15472</guid>

					<description><![CDATA[BINJAI &#124; PERS.NEWS – Dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) C...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BINJAI | PERS.NEWS –</strong> Dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) C di Satpas Polres Binjai, Sumatera Utara, terus menjadi sorotan. Setelah video percakapan terkait dugaan pengurusan SIM C tanpa melalui ujian dengan biaya Rp800 ribu beredar di media sosial, kini muncul pengakuan korban yang mengaku mendapat tekanan dari seseorang yang memperkenalkan diri sebagai anggota Propam Polres Binjai.</p>
<p>Korban yang sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan mengaku dihubungi melalui telepon dan pesan WhatsApp oleh seseorang yang mengaku sebagai anggota Propam Polres Binjai.</p>
<p>Menurut pengakuan korban, orang tersebut meminta dirinya membuat video klarifikasi terkait video dugaan pungli pengurusan SIM C yang sebelumnya viral melalui akun TikTok MedanTalk sekitar 15 November 2026 Yang Lalu.</p>
<p>Tidak hanya menghubungi korban, orang tersebut juga disebut mendatangi rumah orang tua korban. Bahkan, ibu kandung korban dikabarkan turut menjadi sasaran pemotretan ketika orang tersebut berada di lokasi.</p>
<p>Peristiwa tersebut membuat korban mengaku merasa tertekan dan khawatir. Persoalan yang semula berkaitan dengan pengurusan SIM C kini turut menyeret anggota keluarganya.</p>
<p>Munculnya pengakuan ini menimbulkan pertanyaan mengenai identitas, tujuan, dan dasar tindakan orang yang mengaku sebagai anggota Propam tersebut. Apakah permintaan video klarifikasi itu merupakan bagian dari prosedur pemeriksaan resmi atau terdapat tindakan lain yang perlu dievaluasi?</p>
<p>AMPUH: Dugaan Pungli Tidak Bisa Dianggap Pelanggaran Etik Semata</p>
<p>Ketua Umum DPP AMPUH (Aliansi Masyarakat Peduli Hukum), Muhammad Suzali, S.H., yang juga praktisi hukum, menilai dugaan praktik pungutan liar dalam penerbitan SIM merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara hukum.</p>
<p>Menurut Suzali, apabila aparat penegak hukum terbukti memperdagangkan kewenangan atau jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi, perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebatas pelanggaran etik kedinasan.</p>
<p>Ia menyebut dugaan tersebut berpotensi masuk ke ranah tindak pidana korupsi, bergantung pada unsur perbuatan dan alat bukti yang ditemukan.</p>
<p>Dalam pandangan hukumnya, Suzali menyinggung Pasal 423 KUHP serta Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang perlu diperhatikan.</p>
<p>Namun, penerapan ketentuan pidana tetap harus didasarkan pada unsur hukum, alat bukti, dan hasil pemeriksaan aparat penegak hukum yang berwenang.</p>
<p>Kapolres dan Kasat Lantas Binjai Belum Berikan Tanggapan</p>
<p>Redaksi telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kapolres Binjai dan Kasat Lantas Polres Binjai melalui pesan WhatsApp pada Rabu (18/11/2026) malam.</p>
<p>Konfirmasi tersebut disampaikan melalui nomor WhatsApp yang ditujukan kepada masing-masing pihak. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh jawaban atas pertanyaan yang disampaikan redaksi.</p>
<p>Suzali menyayangkan belum adanya tanggapan atas persoalan yang dipertanyakan. Menurutnya, penjelasan dari pihak kepolisian sangat diperlukan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.</p>
<p>Sebagai tindak lanjut, DPP AMPUH menyatakan akan menggelar aksi damai di depan Kantor Satpas Polres Binjai. Aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus desakan agar dugaan pungli dalam pengurusan SIM C dan pengakuan korban terkait pihak yang mengaku sebagai anggota Propam mendapat perhatian serius.</p>
<p>Suzali menegaskan, pihaknya ingin seluruh persoalan tersebut diselesaikan secara transparan dan diungkap hingga terang benderang sehingga tidak menyisakan tanda tanya di tengah masyarakat.</p>
<p>AMPUH Desak Kapolda Sumut Turun Tangan</p>
<p>DPP AMPUH secara khusus meminta Kapolda Sumatera Utara agar segera turun tangan menyikapi dugaan pungutan liar dalam pengurusan SIM C di Satpas Polres Binjai, termasuk pengakuan korban mengenai adanya pihak yang mengaku sebagai anggota Propam dan diduga memberikan tekanan kepada korban serta mendatangi rumah orang tuanya.</p>
<p>Ketua Umum DPP AMPUH, Muhammad Suzali, S.H., meminta Kapolda Sumut memerintahkan pemeriksaan secara menyeluruh, objektif, dan transparan terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat.</p>
<p>AMPUH juga meminta Polres Binjai memberikan penjelasan resmi mengenai dugaan pengurusan SIM C tanpa ujian, biaya Rp800 ribu yang dipersoalkan, serta identitas dan tujuan pihak yang mendatangi keluarga korban.</p>
<p>Menurut AMPUH, pemeriksaan harus dilakukan secara profesional tanpa mengabaikan perlindungan terhadap korban maupun keluarganya.</p>
<p>Publik kini menantikan langkah konkret dan penjelasan resmi dari Polres Binjai, termasuk perkembangan pemeriksaan internal terhadap dugaan tersebut.</p>
<p>Media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kapolres Binjai, Kasat Lantas, Propam Polres Binjai, maupun seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini demi menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi informasi. (Red)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
