Langkah tersebut merupakan respons terhadap artikel yang dimuat media online Restorasidaily.com pada 21 Juni 2026 dengan judul *“Jual Beli Mutasi ASN Diduga Melibatkan Kabid Penmad Kanwil Kemenag Sumut”.

Erwin secara tegas membantah seluruh tuduhan yang diarahkan kepadanya. Ia menegaskan bahwa isu mengenai praktik jual beli jabatan atau mutasi ASN tersebut merupakan fitnah yang tidak memiliki dasar hukum maupun bukti yang sah.

“Saya dengan tegas menyangkal adanya praktik transaksional atau jual beli jabatan dalam proses mutasi ASN di lingkungan Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Sumut. Tuduhan tersebut fiktif dan tidak berdasar. Untuk meluruskan persoalan ini, segala bentuk pelanggaran hukum yang merugikan reputasi saya akan diproses secara formal melalui tim hukum,” tegas Erwin dalam keterangan resminya.

“Layangkan Somasi kepada Oknum ASN P3K”

Secara terpisah, kuasa hukum Erwin, Hendri Saputra Manalu, S.H., M.H., dari Kantor Hukum Hendri Manalu & Partners, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melayangkan Surat Somasi atau Teguran Hukum Terbuka kepada seorang oknum ASN PPPK Kanwil Kemenag Sumut yang juga menjabat sebagai Ketua Harian DPW LASQI Sumut, Ridho Rahadian Fauzan, S.E.

Menurut Hendri, somasi bernomor 64/HMP/VI/2026 tersebut dikirim pada 23 Juni 2026 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2026.

“Dalam somasi tersebut, kami meminta Saudara Ridho Rahadian Fauzan untuk segera memulihkan nama baik klien kami dengan mencabut seluruh pernyataan yang tidak didukung bukti serta menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui media massa, termasuk media yang telah mempublikasikan pemberitaan tersebut,” ujar Hendri.

Siapkan Laporan ke Polda Sumut

Hendri menilai tuduhan yang disampaikan telah memenuhi unsur dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah, dan penyebaran informasi bohong. Menurutnya, perbuatan tersebut berpotensi melanggar Pasal 433 dan Pasal 434 KUHP serta Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pihak kuasa hukum sebelumnya memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam sejak somasi diterima agar pihak yang bersangkutan menunjukkan iktikad baik. Namun hingga batas waktu berakhir, tidak ada respons maupun klarifikasi dari pihak Ridho Rahadian Fauzan.

“Mengingat tenggat waktu somasi telah berakhir dan tidak adanya iktikad baik dari Saudara Ridho untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya, maka demi melindungi hak-hak hukum klien kami, dalam waktu dekat kami akan melaporkan perkara ini secara resmi ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut). Selain itu, kami juga tengah menyiapkan gugatan perdata atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH),” pungkas Hendri.

Menanggapi tuduhan tersebut, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah (Kabid Penmad) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Dr. H. Erwin Pinayungan Dasopang, M.Si., dengan tegas membantah seluruh tudingan yang diarahkan kepadanya.

“Saya tidak pernah terlibat ataupun dilibatkan dalam urusan mutasi apa pun. Saya juga tidak pernah menyuruh, menginstruksikan, maupun memberikan izin kepada siapa pun dalam pengurusan mutasi ASN,” tegas Erwin.

Ia menegaskan bahwa segala persoalan terkait pemberitaan tersebut telah diserahkan kepada tim kuasa hukumnya untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

“Segala bentuk urusan terkait pemberitaan tersebut sudah saya serahkan kepada kuasa hukum untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Lebih lanjut, Erwin mengungkapkan bahwa oknum yang sebelumnya memberikan pernyataan kepada media telah mengakui kekhilafannya. Oknum tersebut juga menyatakan bahwa dirinya mencatut dan membawa nama Kabid Penmad untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan maupun keterlibatan Dr. H. Erwin Pinayungan Dasopang.

Dengan adanya pengakuan tersebut, penyebutan nama Dr. H. Erwin Pinayungan Dasopang dalam persoalan yang dimaksud merupakan tindakan pribadi oknum yang bersangkutan dan tidak memiliki kaitan apa pun dengan pelaksanaan tugas maupun kewenangan Kabid Penmad Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Dr. H. Erwin Pinayungan Dasopang menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan tugas dan amanah jabatan secara profesional, berintegritas, serta berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.(Red)