Nahdlatul Ulama

Pelantikan MWC NU Patumbak Periode 2025–2030 Digelar di Pesantren

redaksi — Sat, 07 Feb 2026 08:01:44 +0000

DELI SERDANG|PERS.NEWS— Suasana khidmat menyelimuti Pesantren Darul Arifin Annahdin saat Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Patumbak masa khidmat 2025–2030 resmi dilantik. Pelantikan ini menjadi penegasan bahwa Nahdlatul Ulama lahir, tumbuh, dan berakar kuat dari tradisi pesantren.(6/2/26)

Pelantikan dilakukan langsung oleh Sekretaris Jenderal PC NU Deli Serdang, KH Khairul Anwar, didampingi Wakil Rais NU Deli Serdang, KH Sayuti Hsb. Dipilihnya pesantren sebagai lokasi pelantikan bukan tanpa alasan. KH Kaya Hsb, selaku Ketua Panitia sekaligus Ketua Tanfidziyah MWC NU Patumbak, menegaskan bahwa NU harus senantiasa menjaga jati dirinya sebagai organisasi keagamaan yang berakar dari dunia pesantren.

“NU berasal dari pesantren. Di sinilah nilai-nilai keilmuan, keikhlasan, dan pengabdian itu lahir,” ujarnya.

Sebanyak 39 pengurus MWC NU Patumbak resmi dilantik dan siap mengemban amanah organisasi. Kepengurusan ini dipimpin oleh Rais KH Junaidi Barus, didampingi Katib KH Ahmad Mukhlis, A’wan KH Azhari Nasution, Ketua Tanfidziyah KH Kaya Hsb, Sekretaris KH Ahmad Arifin, SH, serta Bendahara KH Subandi.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Ketua DMI Kecamatan Patumbak, unsur Muspika Kecamatan Patumbak, serta tokoh masyarakat setempat. Kehadiran berbagai elemen ini menjadi bukti bahwa NU memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial dan keagamaan di tengah masyarakat.

Dalam sambutannya, Sekretaris MWC NU Patumbak KH Ahmad Arifin menjelaskan bahwa NU memiliki struktur organisasi yang kuat dan berjenjang, mulai dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) di tingkat pusat hingga Pengurus Ranting NU di tingkat desa.

Sementara itu, dalam amanatnya, KH Khairul Anwar menegaskan pentingnya peran MWC NU sebagai motor penggerak organisasi di tingkat kecamatan. Ia mendorong agar NU Patumbak semakin aktif hadir di tengah masyarakat dan mampu menguatkan nilai-nilai keislaman Ahlussunnah wal Jamaah hingga ke desa-desa.

“Majukan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Patumbak dan desa-desa sekitarnya. Jadikan NU sebagai rumah besar umat yang meneduhkan,” pesannya.

Dengan pelantikan ini, MWC NU Patumbak diharapkan mampu menjadi penggerak dakwah, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan yang membawa kemaslahatan bagi umat dan bangsa.(Red)

NAHDLATUL ULAMA DI PERSIMPANGAN ABAD KEDUA:Konflik Struktural PBNU dan Bayang-Bayang Khittah 1926

redaksi — Wed, 17 Dec 2025 22:55:53 +0000

Oleh: Akhmad Khambali, SE, MM

MEDAN|PERS.NEWS-Nahdlatul Ulama (NU) memasuki abad keduanya dengan satu pertanyaan besar: bagaimana organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini menjaga jati dirinya di tengah tarikan politik yang semakin kuat? Sejak berdiri pada 1926, NU dirancang sebagai jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah—organisasi sosial-keagamaan yang berkhidmat bagi umat dan bangsa.

Namun sejarah menunjukkan bahwa politik selalu hadir sebagai godaan. Dari sinilah lahir Khittah 1926, bukan sekadar dokumen historis, melainkan kompas moral dan etika yang senantiasa dihidupkan kembali setiap kali NU dinilai menjauh dari rel pengabdiannya.

Khittah berfungsi sebagai pagar etis. Ia mengingatkan bahwa NU harus memprioritaskan dakwah, pendidikan, sosial kemasyarakatan, dan pembangunan umat—bukan larut dalam pusaran kekuasaan politik praktis.

Bukan berarti NU anti-politik. Akan tetapi, NU dituntut menjaga jarak kritis agar tidak kehilangan otonomi moral dan sikap independennya. Sepanjang sejarah—dari Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi—Khittah kerap menjadi “rem darurat” ketika NU dinilai terlalu jauh memasuki wilayah politik praktis.

PENULIS: Akhmad Khambali, SE, M.M ( Ketua Forum Kyai Tahlil)

Akar Ideologi: Aswaja sebagai Kompas Utama

NU berdiri di atas fondasi Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) yang melahirkan karakter khas warga NU: moderat, seimbang, toleran, serta konsisten menjalankan amar ma’ruf nahi munkar. Nilai-nilai inilah yang membuat NU tetap kokoh menghadapi perubahan zaman.

KH Hasyim Asy’ari menegaskan bahwa otoritas ulama harus berada di pucuk pimpinan sebagai penjaga moral organisasi. Namun seiring membesarnya NU, dinamika internal tak terelakkan. Ketegangan antara Syuriyah (otoritas keulamaan) dan Tanfidziyah (pelaksana organisasi) kerap muncul, terutama ketika NU berada dalam pusaran kepentingan politik.

Di era demokrasi terbuka, peluang politik kian lebar. NU pun seringkali terseret ke dalamnya, meskipun Khittah telah berulang kali mengingatkan pentingnya kehati-hatian.

Situbondo 1984: Koreksi Sejarah NU

Muktamar Situbondo 1984 menjadi tonggak koreksi besar dalam sejarah NU. KH Ahmad Siddiq bersama KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) secara tegas mengembalikan NU ke Khittah 1926. NU menarik diri dari politik praktis dan kembali meneguhkan peran utamanya dalam pendidikan, dakwah, serta pemberdayaan sosial.

Keputusan ini bukan bentuk sikap apolitis, melainkan ikhtiar menjaga marwah ulama agar tidak tergerus oleh perebutan kekuasaan.

Reformasi 1998 menghadirkan babak baru dengan lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai kanal politik warga NU. Secara teoritis, PKB menjadi wadah politik, sementara PBNU tetap berperan sebagai otoritas moral. Namun praktik di lapangan tidak berjalan ideal. Relasi ini kerap tumpang tindih dan memunculkan pertanyaan: siapa representasi politik warga NU sesungguhnya—PKB atau PBNU?

Politisasi Struktural PBNU

Di era kontemporer, NU menghadapi tantangan baru: politisasi struktural. PBNU tidak hanya bersentuhan dengan politik elektoral, tetapi juga masuk ke ranah kemitraan ekonomi negara, akses proyek, dan konsesi tertentu atas nama pemberdayaan umat.

Situasi ini menempatkan PBNU pada posisi rentan sebagai political beneficiary—penerima manfaat dari kekuasaan politik. Kekhawatiran pun menguat di kalangan Nahdliyyin: apakah NU masih berdiri sebagai organisasi sosial-keagamaan, atau telah bertransformasi menjadi aktor politik struktural?

Banyak pihak mendesak agar PBNU kembali berpegang teguh pada Pasal 9 AD/ART dan meminimalkan praktik yang beraroma politik praktis. NU diharapkan kembali pada nilai khidmah dan pengabdian, bukan kompetisi kekuasaan.

Krisis 2025: Otoritas Moral vs Otoritas Prosedural

Konflik antara Rais Aam KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf pada 2025 menjadi puncak dari ketegangan struktural yang telah lama mengendap. Rapat Harian Syuriyah mendesak Ketua Umum untuk mundur dengan alasan moral dan ideologis.

Surat Edaran Syuriyah yang mengklaim pemberhentian Ketua Umum ditolak oleh pihak Tanfidziyah karena dinilai tidak sesuai dengan prosedur AD/ART. Di sinilah tampak jelas pertarungan dua otoritas:

Otoritas Moral (Syuriyah) yang merasa berkewajiban menjaga Khittah dan marwah keulamaan.
Otoritas Prosedural (Tanfidziyah) yang berpegang pada aturan organisasi dan tata kelola formal.

Konflik ini mencerminkan lemahnya mekanisme resolusi konflik internal serta rapuhnya harmoni tata kelola organisasi.

Warisan Muassis sebagai Jalan Tengah

KH Hasyim Asy’ari mengingatkan agar NU menjaga jarak dari pragmatisme kekuasaan. Gus Dur mewariskan nilai-nilai utama NU: pluralisme, humanisme, dan kemanusiaan. Nilai-nilai ini seharusnya menjadi rujukan utama dalam menghadapi konflik internal maupun godaan politik.

NU abad kedua juga mengusung agenda besar moderasi beragama dan kemandirian ekonomi. Namun kemandirian ekonomi harus dijaga agar tidak berubah menjadi pintu masuk patronase politik baru. Upaya mandiri tidak boleh melahirkan ketergantungan baru pada kekuasaan.

Meneguhkan Khittah, Bukan Sekadar Mengutipnya

Agar NU tetap jernih dalam melangkah, setidaknya tiga langkah perlu dilakukan:

Menafsirkan ulang Khittah secara tegas, termasuk pembatasan praktik konsesi politik yang berpotensi merusak independensi NU.
Membangun mekanisme resolusi konflik internal yang kuat dan bermartabat.
Mengembalikan orientasi NU pada dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan umat.

Tanpa itu, NU berisiko kehilangan wajah kulturalnya dan tereduksi menjadi aktor politik semata.

Islah sebagai Jalan Satu-Satunya

Dalam situasi ini, jalan terbaik adalah islah. Bukan sekadar rekonsiliasi simbolik, tetapi upaya tulus menurunkan ego, menyatukan kembali Syuriyah dan Tanfidziyah, serta memulihkan kepercayaan publik Nahdliyyin.

Islah berarti kembali ke rumah besar para muassis—rumah yang dibangun di atas keikhlasan, khidmah, dan spiritualitas.

NU harus kembali pada jati dirinya: pelayan umat, penjaga akhlak publik, dan penuntun peradaban. Bila ini diteguhkan, NU akan tetap menjadi jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah yang kokoh dan digdaya, sebagaimana dicita-citakan para pendirinya.(Red)

Kiai Said Aqil Minta Konsesi Tambang untuk PBNU Dikembalikan: “Lebih Banyak Madharat daripada Manfaat”

redaksi — Tue, 09 Dec 2025 23:20:05 +0000

JAWA TIMUR|PERS.NEWS-Suasana hangat menyelimuti kompleks Pesantren Tebuireng, Jombang, saat Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj bersilaturahim dengan para kiai dan santri, Sabtu (6/12/2025).

Di tengah pertemuan yang berlangsung akrab itu, Kiai Said menyampaikan pandangan penting mengenai polemik konsesi tambang yang sebelumnya diberikan pemerintah kepada PBNU.

Dengan nada tenang namun tegas, Kiai Said mengusulkan agar konsesi tersebut dikembalikan kepada pemerintah. Ia menilai langkah itu merupakan pilihan terbaik demi menjaga marwah organisasi dan menghindari polemik berkepanjangan.

Pada awalnya, menurut Kiai Said, kebijakan pemberian konsesi tambang dipandang sebagai bentuk apresiasi negara atas kontribusi Nahdlatul Ulama bagi bangsa. Selain itu, peluang ini sempat dianggap dapat mendukung kemandirian ekonomi organisasi, terutama dalam meningkatkan layanan dan program sosial untuk warga NU di seluruh Indonesia.

Namun, kondisi di lapangan berjalan tidak semulus rencana. Dalam beberapa bulan terakhir, perdebatan internal muncul, baik terkait tata kelola maupun pertimbangan etis. Di luar organisasi, polemik di ruang publik semakin meluas dan memunculkan pembelahan pandangan di masyarakat.

“Saya sejak awal menghormati inisiatif pemerintah. Itu bentuk penghargaan yang baik. Tetapi melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar dan membawa madharat lebih besar daripada manfaat. Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah,” ujar Kiai Said di hadapan para hadirin.

Ia menekankan bahwa NU sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah—organisasi keagamaan dan kemasyarakatan—harus berhati-hati dalam memasuki sektor bisnis berisiko tinggi. Apalagi jika sektor tersebut bisa memicu persepsi keliru terhadap peran ulama maupun mandat keorganisasian.

“NU ini rumah besar umat. Jangan sampai terseret pada urusan yang membawa kegaduhan dan menjauhkan kita dari khittah pendirian,” tegasnya.

Menurut Kiai Said, perhatian NU seharusnya kembali diarahkan pada sektor-sektor yang selama ini menjadi kekuatan tradisional sekaligus kebutuhan jangka panjang umat. Ia menyoroti pentingnya investasi pada pendidikan pesantren, pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, peningkatan layanan kesehatan berbasis komunitas, penguatan digitalisasi layanan umat, serta pembukaan lebih banyak beasiswa bagi generasi muda NU.

“Keberkahan NU itu dari ketulusan, amanah, dan keilmuan. Bukan dari proyek tambang,” tambahnya.

Pernyataan Kiai Said tersebut mendapatkan perhatian luas dari para kiai dan pengasuh pesantren yang hadir. Beberapa di antaranya menilai bahwa suara Kiai Said mencerminkan kegelisahan banyak warga NU yang berharap agar organisasi tetap berada pada jalur pengabdian sosial yang bersih dari potensi kontroversi.

Meski demikian, usulan pengembalian konsesi masih menunggu tindak lanjut formal di tingkat organisasi maupun pemerintah. Di tengah dinamika tersebut, Kiai Said mengajak seluruh warga NU tetap tenang, saling menghormati, dan memprioritaskan kepentingan jamaah di atas segala hal.

“Yang terpenting, NU tetap menjadi teladan dalam merawat kebinekaan, menjaga harmoni, dan menguatkan moral bangsa,” tutupnya.(Red)