Rudi Akmal diketahui merupakan adik kandung Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Sekdakab.

Penunjukan ini memicu sorotan tajam dari kalangan mahasiswa karena dinilai mencederai semangat reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan pemerintah daerah.

Ketua GMKRB Deli Serdang, Fikri Aulia, menilai langkah tersebut sebagai kemunduran moral birokrasi dan bukti bahwa reformasi hanya dijadikan alat pencitraan.

“Reformasi birokrasi yang katanya menjadi prioritas ternyata hanya isapan jempol belaka—hanya omon-omon! Jika jabatan publik diberikan kepada keluarga sendiri, maka itu bukan reformasi, tapi deformasi moral pemerintahan,” tegas Fikri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/11/2025).

Fikri juga menyoroti bahwa praktik seperti ini memperlihatkan wajah birokrasi yang sarat dengan nepotisme dan kepentingan kelompok tertentu.

Menurutnya, jabatan publik seharusnya diisi oleh aparatur yang berkompeten, bukan karena hubungan darah atau kedekatan politik.

“Birokrasi seharusnya menjadi rumah bagi rakyat, bukan milik keluarga penguasa. Ketika prinsip meritokrasi dikorbankan, maka kepercayaan publik akan runtuh,” ujarnya.

GMKRB Deli Serdang menilai tindakan tersebut melanggar prinsip good governance dan bertentangan dengan nilai-nilai reformasi yang menuntut pemerintahan bersih, transparan, dan berintegritas.

“Ini bukan persoalan pribadi, tapi soal moralitas pemerintahan. Publik berhak menuntut kejelasan dan akuntabilitas dari setiap keputusan pejabat publik,” tambah Fikri.

Organisasi mahasiswa ini mendesak Bupati Deli Serdang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh penempatan pejabat struktural, serta memastikan proses promosi jabatan dilakukan secara terbuka, transparan, dan berbasis kompetensi.

GMKRB Deli Serdang juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya reformasi birokrasi di daerah, sekaligus mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan jabatan publik sebagai alat mempertahankan dinasti kekuasaan.

“Kami akan terus bersuara, karena diam berarti membiarkan penyimpangan. Reformasi birokrasi harus dikembalikan ke rel yang benar—bukan dijadikan panggung keluarga,” pungkas Fikri.(Red)

Sumber:Gerakan Mahasiswa Kawal Reformasi Birokrasi (GMKRB) Sudah Terkonfirmasi

Perubahan tersebut terjadi sejak kepemimpinan M, selaku Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Sekolah. Sejumlah tenaga pendidik dan komite sekolah disebut berasal dari kalangan keluarganya sendiri. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.(3/11/25)

Sebelum menjabat sebagai PLT Kepala Sekolah, M diketahui merupakan guru kelas di SDN 05 di bawah kepemimpinan S.A, yang saat itu menjabat sebagai kepala sekolah definitif. Setelah S.A mengundurkan diri pada November 2023, posisi kepala sekolah sementara diberikan kepada M.

Namun, sejak awal menjabat, M disebut langsung melakukan praktik nepotisme dengan mengangkat S.R, keponakannya sendiri, menjadi guru honorer meski tidak memenuhi syarat administratif. S.R bahkan sudah aktif mengajar di depan kelas sejak akhir 2023 hingga kini (November 2025).

Tak berhenti di situ, pada tahun 2025, M yang berstatus ASN PPPK juga memasukkan J.S, abang kandungnya, sebagai guru honorer Pendidikan Agama Islam, serta menunjuk Z sebagai Ketua Komite tanpa melalui proses pemilihan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan salinan SK PLT Kepala Satuan Pendidikan SDN 05 Panai Tengah Nomor 400.3.10.1/10/VI/SDN2025, nama S.R tercatat sebagai operator sekolah. Namun dalam praktiknya, S.R justru berperan aktif sebagai guru kelas.

Dalam SK yang sama, J.S (NIP 1994) tercatat sebagai guru Pendidikan Agama Islam dengan beban 24 jam pelajaran per minggu untuk kelas II hingga VI. Namun hasil penelusuran menunjukkan bahwa J.S hanya hadir satu kali seminggu, setiap hari Selasa, dengan durasi 1 jam 30 menit saja.

Dugaan pelanggaran juga mencakup manipulasi data dalam Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Berdasarkan temuan, nama J.S dan S.R telah masuk dalam sistem Dapodik sejak 23 Juni 2025 pukul 14.32 WIB.

Selain dugaan nepotisme, M juga diduga melakukan manipulasi data dan penyalahgunaan wewenang bersama J.S, yang berpotensi mengarah pada tindakan korupsi waktu.

Sementara itu, Korwil Pendidikan Kecamatan Panai Tengah (B.S., S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu (A.J.P) saat dikonfirmasi awak media memilih bungkam dan belum memberikan keterangan resmi.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PLT Kepala Sekolah belum memberikan tanggapan atas konfirmasi awak media yang dikirimkan sejak 2 November 2025.

Daftar Keluarga PLT yang Diduga Terlibat di SDN 05 Panai Tengah:

M, PLT Kepala Sekolah SDN 05 (2023–2025),J.S, Guru Honorer Agama Islam (abang kandung M),S.A, Guru Kelas (adik kandung M),A, Guru Kelas (keponakan M),S.R, Guru Honorer/Operator (keponakan M(AGB)

Sumber Arif dan Rekan Rekan Awak Media