Ketua PW KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, mengatakan bahwa keputusan Gubernur Sumut berkantor langsung di Kepulauan Nias merupakan terobosan yang patut diapresiasi. Menurutnya, kehadiran kepala daerah di wilayah yang selama ini menghadapi berbagai tantangan pembangunan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memahami sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.

“PW KAMMI Sumut mengapresiasi langkah Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang memilih berkantor di Kepulauan Nias. Ini bukan sekadar langkah simbolis, tetapi menjadi bukti bahwa pemerintah hadir secara langsung untuk melihat, mendengar, dan menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat di daerah kepulauan,” ujar Irham.

Ia menilai bahwa selama bertahun-tahun Kepulauan Nias membutuhkan perhatian yang lebih besar dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, kebijakan tersebut diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan konektivitas antarwilayah.

Lebih lanjut, Irham berharap langkah berkantor di Nias tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi diikuti dengan percepatan realisasi program-program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami berharap seluruh perangkat daerah mendukung penuh kebijakan ini sehingga berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat Kepulauan Nias dapat diselesaikan secara bertahap. Pemerataan pembangunan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Sumatera Utara tanpa terkecuali,” tegasnya.

PW KAMMI Sumatera Utara menilai bahwa pendekatan kepemimpinan yang turun langsung ke daerah merupakan langkah positif dalam memperkuat kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Dengan demikian, berbagai kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta mendorong terwujudnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sumatera Utara.(Red)

Bagi generasi muda Sumatera Utara, khususnya di Kepulauan Nias, akses sekolah gratis pada jenjang SMA/SMK ibarat “barang mewah”. Terlebih di tengah kondisi efisiensi anggaran dan tantangan geografis Nias sebagai kawasan terluar Sumut. Karena itu, hadirnya kebijakan sekolah gratis menjadi secercah harapan bagi ribuan pelajar yang selama ini terkendala biaya pendidikan.

Dengan nada penuh optimisme, Stefanus—yang juga menjabat Wakil Bendahara KNPI Sumut—menyampaikan dukungannya.

“Ini harus kita kawal dan wajib kami sukseskan. Sebagai putra Nias, kami bangga Gubernur Sumut memberi perhatian kepada daerah kami. Kami juga layak mewujudkan mimpi-mimpi kami,” ujar Stefanus, Jumat (21/11/2025), di sebuah gerai kopi di Medan.

Stefanus, kader GMKI Medan, menegaskan bahwa dukungan ini bukan bentuk pencitraan. Ia melihat secara objektif bahwa dimulainya sekolah gratis dari Nias dapat menjadi langkah efektif memutus rantai angka putus sekolah yang selama ini cukup tinggi.

Menurut data akhir 2024, Kabupaten Nias menghadapi banyak faktor penyebab putus sekolah, seperti buruknya kondisi jalan menuju fasilitas pendidikan, listrik yang belum merata, sarana prasarana sekolah yang kurang memadai di daerah terpencil, kompetensi guru yang belum optimal, hingga tingginya angka kemiskinan.

Akibatnya, dari sekitar 150 ribu penduduk Kabupaten Nias, rata-rata tingkat pendidikan masih didominasi lulusan SD—sebuah indikator ketertinggalan yang akut.

Karena itu, kata Stefanus, langkah Gubernur Bobby yang terlebih dulu membenahi aksesibilitas menuju fasilitas pendidikan merupakan terobosan besar.

“Sebelum menetapkan program sekolah gratis, Gubernur terlebih dulu memudahkan akses menuju sekolah. Ini langkah visioner. Sebelumnya belum pernah terjadi,” tegasnya.

Mulai awal 2026, lebih dari 41 ribu siswa SMA/SMK di Kepulauan Nias tidak lagi dibebani biaya SPP—beban yang selama ini tidak hanya menekan ekonomi orangtua, tetapi juga memengaruhi psikologis siswa.

Program PUBG dibuat Bobby Nasution sebagai langkah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah dengan tantangan geografis ekstrem dan keterbatasan fasilitas.

“Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya manusia,” pungkas Stefanus.

Sementara itu, Kadisdik Sumut Alexander Sinulingga menyampaikan bahwa setelah zona Kepulauan Nias, program PUBG akan diperluas ke wilayah lainnya di Sumut. Zona Pantai Barat dijadwalkan menyusul pada 2027, Dataran Tinggi pada 2028, dan Pantai Timur selesai pada 2029.

Alexander menegaskan bahwa seluruh pembiayaan PUBG untuk siswa SMA, SMK, dan SLB negeri akan dibiayai sepenuhnya dari APBD Sumut. Perhitungan anggaran diklaim dilakukan secara matang agar tepat guna dan tidak menimbulkan pemborosan.