Sikap tersebut disampaikan DPD PERBASI NTB sebagai bagian dari komitmen membangun ekosistem bola basket yang menjunjung tinggi sportivitas, disiplin, fair play, keamanan, serta pembentukan karakter generasi muda.

Komitmen itu berada di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPD PERBASI NTB, Mohamad Shalahuddin, dengan meneruskan nilai-nilai pembinaan yang dikedepankan Ketua Umum DPP PERBASI, Budisatrio Djiwandono.

Dalam menyikapi persoalan yang terjadi, DPD PERBASI NTB diwakili Wakil Ketua Bidang SDM, Nazalus Syobri.

PERBASI NTB menyatakan menghormati keputusan DBL dan regulasi yang telah disosialisasikan kepada seluruh peserta. Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani pihak sekolah, tindakan kekerasan atau pelanggaran yang dilakukan supporter, baik di dalam maupun di luar area pertandingan, dapat menimbulkan konsekuensi terhadap tim atau sekolah peserta.

“Peraturan yang telah disepakati tentu harus kita hormati dan laksanakan,” demikian sikap PERBASI NTB.

Di sisi lain, PERBASI NTB juga menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta hasil investigasi Kepolisian. Seluruh pihak diimbau tidak mengambil kesimpulan secara sepihak sebelum proses investigasi dan penanganan hukum mendapatkan kejelasan.

Menurut PERBASI NTB, fakta dan bukti yang ditemukan dalam proses penyelidikan Kepolisian harus menjadi dasar dalam melihat persoalan secara objektif dan berkeadilan.

Meski demikian, penghormatan terhadap aturan dan proses hukum dinilai tidak berarti evaluasi harus dihentikan.

PERBASI memiliki tanggung jawab menjaga disiplin dan sportivitas sekaligus memastikan proses pembinaan atlet tetap berjalan. Karena itu, penerapan sanksi ke depan diharapkan mempertimbangkan proporsionalitas, keadilan dan aspek pembinaan.

Supporter yang terbukti melakukan pelanggaran dinilai harus mendapat sanksi tegas. Sekolah juga tetap bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan suporternya.

Namun, atlet yang tidak terlibat langsung dalam pelanggaran dinilai perlu tetap diberikan kesempatan untuk bertanding, berkembang dan melanjutkan proses pembinaan.

PERBASI NTB menilai apabila konsekuensi terhadap tim berupa pertandingan tanpa kehadiran supporter, hal tersebut dapat menjadi salah satu bentuk sanksi tegas sekaligus memberikan kesempatan kepada atlet untuk tetap mengikuti kompetisi.

“Kita hukum pelanggarannya. Kita hormati proses hukumnya. Kita bina suporternya. Kita evaluasi sekolahnya. Tetapi jangan kita matikan masa depan atletnya,” tegas PERBASI NTB.

PERBASI NTB menegaskan pihaknya tidak menolak penegakan aturan dan menentang segala bentuk kekerasan. Di saat yang sama, proses hukum tetap dihormati dan pembinaan atlet harus terus berjalan.

Sikap tersebut ditegaskan sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem bola basket yang aman, sportif, berkeadilan dan profesional, sekaligus berorientasi pada prestasi serta pembentukan karakter generasi muda.(Red)

Ketua DPW IMORI NTB, Muhammad Fauzan Anatya, menegaskan bahwa Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal sebaiknya fokus menjalankan tugasnya sebagai Ketua Panitia Besar (PB) PON XXII 2028, ketimbang mencalonkan diri sebagai Ketua KONI NTB.

Menurut Fauzan, Gubernur NTB saat ini telah memiliki tanggung jawab besar bersama Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena sebagai Ketua PB PON 2028.

Tugas utama PB PON, kata dia, mencakup pengelolaan berbagai aspek penyelenggaraan multi-event, mulai dari penyediaan dan revitalisasi infrastruktur venue, kesiapan sarana dan prasarana pendukung, akomodasi, aksesibilitas transportasi, hingga penganggaran fasilitas tuan rumah bersama NTT serta DKI Jakarta sebagai daerah penyangga.

“Biarkan para profesional olahraga yang mempersiapkan atlet dalam penjaringan, mempersiapkan tim pelatih, dan mengawal performa atlet. Itu adalah ranah Ketua KONI sebagai Ketua Kontingen,” ujar Fauzan dalam keterangan persnya, Selasa (11/8/2026).

Pembagian Tugas Harus Jelas

Fauzan mengingatkan pentingnya pembagian tugas yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam persiapan PON 2028.

Menurutnya, Gubernur NTB sebaiknya fokus pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ketua PB PON. Hal tersebut dinilai penting agar berbagai persoalan dalam persiapan PON dapat ditangani secara maksimal tanpa terjadi perpecahan fokus.

“Gubernur NTB harapannya fokus di area itu. Jangan sampai komite ini dicampuradukkan dengan politik daerah,” tegasnya.

Senada dengan Fauzan, Ketua Umum DPP IMORI, Ainun Samidah, yang berada di Jakarta, mengatakan bahwa sejumlah provinsi yang konsisten berada di peringkat atas dalam beberapa penyelenggaraan PON tidak menjadikan kepala daerah sebagai Ketua KONI tingkat provinsi.

Provinsi Berprestasi Dipimpin Profesional

Ainun mencontohkan sejumlah provinsi yang memiliki prestasi olahraga tinggi.

Di DKI Jakarta, Ketua KONI DKI Jakarta periode 2026–2030 adalah Hidayat Humaid, bukan Gubernur Pramono Anung.

Sementara di Jawa Barat, Ketua KONI Jawa Barat adalah Muhammad Budiana, bukan Gubernur Dedi Mulyadi. Adapun di Jawa Timur, Ketua KONI Jawa Timur adalah Muhammad Nabil, bukan Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

“Kalau mencontohkan NTT, seharusnya kita melihat historis peringkat pada beberapa PON terakhir yang selalu di bawah kita. Kita harus lebih rasional melihat data untuk hal ini,” tegas Ainun.

Dorong Sistem Pembinaan Berkelanjutan

Ainun juga menjelaskan mekanisme pembinaan olahraga yang dinilainya ideal. Menurutnya, Gubernur cukup melakukan pengawasan melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Kadisdikpora) apabila Ketua KONI dinilai melakukan kesalahan atau kurang maksimal dalam mempersiapkan atlet menghadapi PON 2028.

Selanjutnya, Kadisdikpora dapat melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap KONI sesuai kewenangannya.

“Lucu juga jika Kadisdikpora menekan pimpinannya, seakan-akan Gubernur menegur Iqbal, ndek ye pineng bareh Miq Iqbal (ndak dia pusing nanti Miq Iqbal),” ujarnya.

Ia menegaskan, pembangunan olahraga membutuhkan sistem yang berkelanjutan dan tidak boleh hanya mengandalkan momentum PON 2028.

Persiapan menuju PON, kata Ainun, tidak cukup hanya berorientasi pada target perolehan medali, tetapi juga harus dibarengi dengan penguatan ekosistem olahraga serta pembinaan atlet secara berkesinambungan.

“PON 2028 memang menjadi momentum besar bagi NTB. Tetapi PON bukan tujuan akhir pembangunan olahraga. Yang harus kita bangun adalah sistem yang mampu melahirkan atlet berprestasi secara konsisten,” pungkasnya.(Red)

Ajang yang resmi dibuka pada Kamis (16/7) sore di Lapangan Sangkareang, Kota Mataram, setelah prosesi kirab api obor yang melintasi seluruh kabupaten/kota di NTB, dinilai sebagai momentum krusial bagi kemajuan olahraga daerah dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 yang akan diselenggarakan di NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam keterangan persnya di Jakarta, Ainun, yang merupakan putri asli NTB, mengibaratkan pembukaan PORPROV XII sebagai fase take off sebuah pesawat. Menurutnya, momen tersebut menjadi awal perjalanan panjang yang harus dikawal bersama agar dapat berakhir dengan kesuksesan saat PON XXII 2028.

“Pembukaan PORPROV XII ini ibarat take off sebuah pesawat. Jika kita gagal di awal, maka perjalanan menuju PON 2028 akan terhambat. Namun, jika kita mampu menggerakkan seluruh mesin saat lepas landas ini, maka kita akan landing dengan mulus sebagai tuan rumah yang sukses dan berprestasi dua tahun mendatang,” ujar Ainun.

Momentum Membangun Ekosistem Olahraga dan Sport Industry

Ainun menegaskan bahwa PORPROV XII NTB 2026 bukan sekadar agenda kompetisi olahraga empat tahunan. Ajang yang mempertandingkan 758 nomor dari 51 cabang olahraga, serta diikuti 4.909 atlet dan 1.132 ofisial dari 10 kabupaten/kota di NTB, merupakan panggung strategis untuk membangun fondasi olahraga daerah yang lebih kuat.

Ia mendorong seluruh pemangku kepentingan memanfaatkan momentum tersebut, tidak hanya untuk meningkatkan prestasi atlet, tetapi juga membangun ekosistem olahraga yang berkelanjutan.

“Kita semua harus berbenah. PORPROV adalah kesempatan emas untuk meningkatkan prestasi atlet, memajukan olahraga di NTB, sekaligus membangun ekosistem olahraga yang kuat. Dari sinilah geliat ekonomi akan tumbuh, hingga pada akhirnya tercipta sport industry yang mampu menghadirkan kemakmuran bagi masyarakat NTB,” tegasnya.

DPP IMORI berharap antusiasme masyarakat yang telah terbangun melalui kirab api obor sepanjang 456 kilometer yang melintasi Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok dapat terus terjaga hingga penutupan PORPROV pada 25 Juli 2026.

Menurut Ainun, dukungan masyarakat merupakan bahan bakar utama bagi semangat para atlet dan pelatih yang telah mempersiapkan diri melalui latihan keras selama berbulan-bulan.

“Atlet dan pelatih kita telah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kenyamanan demi mengharumkan nama daerah. Kini giliran kita semua, masyarakat NTB, memberikan dukungan penuh. Kehadiran dan doa di setiap venue adalah kontribusi nyata untuk membawa nama harum NTB, bukan hanya pada PORPROV XII ini, tetapi juga sebagai fondasi kokoh menuju kesuksesan penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028,” pungkas Ainun.(Red)