Rapat pleno tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil Rapat Syuriyah PWNU Sumatera Utara pada 23 Januari 2026 yang membahas pengunduran diri KH Bahauddin dari jabatan Rois PWNU Sumatera Utara. Pengunduran diri itu disampaikan secara resmi melalui surat pernyataan bermeterai dan diperkuat dengan rekaman suara yang berisi penegasan langsung dari yang bersangkutan.

Dalam rekaman suara yang diperdengarkan di hadapan peserta rapat pleno, KH Bahauddin menjelaskan bahwa pengunduran dirinya didasarkan pada ketentuan organisasi Nahdlatul Ulama.

“Berhubung karena peraturan di Nahdlatul Ulama menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, bahwa Rais Syuriyah itu tidak dibenarkan menjadi pengurus di dua tempat,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa dirinya terpilih sebagai Rais Syuriyah PCNU Kabupaten Mandailing Natal dalam Konferensi Cabang (Konfercab) VI NU Mandailing Natal pada Oktober 2025. Kondisi tersebut mengharuskannya menentukan salah satu jabatan yang akan diemban.

“Karena itulah saya terpilih di Madina di waktu konferensi yang baru lalu menjadi Rais Syuriyah. Di situ ada pertimbangan langsung Ketua PWNU menanyakan saya mana saya pilih, PW atau PC. Maka saya memilih PC karena saya bertempat di Madina,” katanya.

Keputusan tersebut sejalan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU, Peraturan Perkumpulan (Perkum) NU, serta Peraturan PBNU yang melarang seseorang merangkap jabatan pada berbagai tingkatan kepengurusan Nahdlatul Ulama.

Atas dasar itu, KH Bahauddin memilih fokus mengemban amanah sebagai Rais Syuriyah PCNU Mandailing Natal dan secara resmi mengundurkan diri dari jabatan Rois PWNU Sumatera Utara, efektif sejak 6 Oktober 2025.

“Saya memilih PC karena saya bertempat di Madina, lebih dekat, lebih cepat kalau ada urusan-urusan. Karena itulah, kawan-kawan semua, dengan jelasnya surat pengunduran saya sudah saya berikan sama Ketua PW, untuk administrasi. Dan mulai dari tanggal itu saya menjadi Rais Syuriyah di Madina, tidak lagi di PW,” tegasnya.

Rapat pleno dipimpin oleh KH Abdul Hamid Ritonga bersama H. Marahalim Harahap dan diikuti unsur Syuriyah dan Tanfidziyah PWNU Sumatera Utara, para ketua badan otonom, serta para ketua lembaga di lingkungan PWNU Sumatera Utara.

Melalui forum tersebut, peserta rapat menerima hasil Rapat Syuriyah PWNU Sumatera Utara tanggal 23 Januari 2026 mengenai pengunduran diri KH Bahauddin. Dalam rapat yang sama, forum juga menetapkan KH Abdul Hamid Ritonga sebagai Rois PWNU Sumatera Utara masa jabatan antarwaktu untuk melanjutkan sisa masa khidmat periode 2022–2027.(Red)