Ketua DPW IMORI NTB, Muhammad Fauzan Anatya, menegaskan bahwa Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal sebaiknya fokus menjalankan tugasnya sebagai Ketua Panitia Besar (PB) PON XXII 2028, ketimbang mencalonkan diri sebagai Ketua KONI NTB.

Menurut Fauzan, Gubernur NTB saat ini telah memiliki tanggung jawab besar bersama Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena sebagai Ketua PB PON 2028.

Tugas utama PB PON, kata dia, mencakup pengelolaan berbagai aspek penyelenggaraan multi-event, mulai dari penyediaan dan revitalisasi infrastruktur venue, kesiapan sarana dan prasarana pendukung, akomodasi, aksesibilitas transportasi, hingga penganggaran fasilitas tuan rumah bersama NTT serta DKI Jakarta sebagai daerah penyangga.

“Biarkan para profesional olahraga yang mempersiapkan atlet dalam penjaringan, mempersiapkan tim pelatih, dan mengawal performa atlet. Itu adalah ranah Ketua KONI sebagai Ketua Kontingen,” ujar Fauzan dalam keterangan persnya, Selasa (11/8/2026).

Pembagian Tugas Harus Jelas

Fauzan mengingatkan pentingnya pembagian tugas yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam persiapan PON 2028.

Menurutnya, Gubernur NTB sebaiknya fokus pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ketua PB PON. Hal tersebut dinilai penting agar berbagai persoalan dalam persiapan PON dapat ditangani secara maksimal tanpa terjadi perpecahan fokus.

“Gubernur NTB harapannya fokus di area itu. Jangan sampai komite ini dicampuradukkan dengan politik daerah,” tegasnya.

Senada dengan Fauzan, Ketua Umum DPP IMORI, Ainun Samidah, yang berada di Jakarta, mengatakan bahwa sejumlah provinsi yang konsisten berada di peringkat atas dalam beberapa penyelenggaraan PON tidak menjadikan kepala daerah sebagai Ketua KONI tingkat provinsi.

Provinsi Berprestasi Dipimpin Profesional

Ainun mencontohkan sejumlah provinsi yang memiliki prestasi olahraga tinggi.

Di DKI Jakarta, Ketua KONI DKI Jakarta periode 2026–2030 adalah Hidayat Humaid, bukan Gubernur Pramono Anung.

Sementara di Jawa Barat, Ketua KONI Jawa Barat adalah Muhammad Budiana, bukan Gubernur Dedi Mulyadi. Adapun di Jawa Timur, Ketua KONI Jawa Timur adalah Muhammad Nabil, bukan Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

“Kalau mencontohkan NTT, seharusnya kita melihat historis peringkat pada beberapa PON terakhir yang selalu di bawah kita. Kita harus lebih rasional melihat data untuk hal ini,” tegas Ainun.

Dorong Sistem Pembinaan Berkelanjutan

Ainun juga menjelaskan mekanisme pembinaan olahraga yang dinilainya ideal. Menurutnya, Gubernur cukup melakukan pengawasan melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Kadisdikpora) apabila Ketua KONI dinilai melakukan kesalahan atau kurang maksimal dalam mempersiapkan atlet menghadapi PON 2028.

Selanjutnya, Kadisdikpora dapat melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap KONI sesuai kewenangannya.

“Lucu juga jika Kadisdikpora menekan pimpinannya, seakan-akan Gubernur menegur Iqbal, ndek ye pineng bareh Miq Iqbal (ndak dia pusing nanti Miq Iqbal),” ujarnya.

Ia menegaskan, pembangunan olahraga membutuhkan sistem yang berkelanjutan dan tidak boleh hanya mengandalkan momentum PON 2028.

Persiapan menuju PON, kata Ainun, tidak cukup hanya berorientasi pada target perolehan medali, tetapi juga harus dibarengi dengan penguatan ekosistem olahraga serta pembinaan atlet secara berkesinambungan.

“PON 2028 memang menjadi momentum besar bagi NTB. Tetapi PON bukan tujuan akhir pembangunan olahraga. Yang harus kita bangun adalah sistem yang mampu melahirkan atlet berprestasi secara konsisten,” pungkasnya.(Red)

PERS.NEWS | Kejuaraan Pencak Silat Gubernur Cup I Tahun 2026 yang digelar Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Provinsi Lampung berlangsung meriah di Gedung Sumpah Pemuda PKOR Way Halim, Bandar Lampung, Jumat, 17 April 2026.

Sebanyak 1.491 atlet dari berbagai kategori usia ambil bagian dalam ajang tersebut. Rinciannya terdiri dari 318 atlet usia dini, 612 atlet pra-remaja, 360 atlet remaja, dan 201 atlet dewasa. Tingginya jumlah peserta menjadi indikator kuat besarnya antusiasme sekaligus potensi pembinaan olahraga pencak silat di Provinsi Lampung.

Salah satu kontingen yang mencuri perhatian adalah Satria Muda Indonesia aliran Seni Golok Indonesia (SMI SGI) Waygalih. Tim ini mengirimkan lima atlet terbaik dan berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan raihan tiga medali emas dan dua medali perak dari kategori tanding (laga) dan seni tunggal.

Adapun atlet SMI SGI Waygalih yang mengikuti kejuaraan tersebut yakni Aqilla Scatchy S.J, RR. Sde. Suryani Eka, Nhasya Kirana R, Kania Adiva Aulia, dan M. Iqbal Rahmat P.

Salah satu atlet peraih medali emas, Aqilla Scatchy S.J, mengungkapkan rasa syukur atas pencapaiannya.

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur bisa meraih medali emas. Ini merupakan hasil dari latihan keras serta dukungan pelatih dan orang tua,” ujarnya.

Sementara itu, pelatih SMI SGI Waygalih, Anton, menyampaikan apresiasi atas kerja keras para atletnya yang mampu tampil maksimal di tengah ketatnya persaingan.

“Alhamdulillah, hasil ini sesuai dengan target yang kami harapkan. Anak-anak tampil disiplin dan menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Ke depan, kami akan terus meningkatkan kualitas latihan agar mereka bisa bersaing di level yang lebih tinggi,” ujar Anton, Sabtu, 18 April 2026.

Ia menambahkan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk orang tua dan lingkungan latihan yang konsisten membina para atlet muda.

“Prestasi ini bukan hanya milik atlet, tetapi hasil kerja sama tim, dukungan orang tua, serta pembinaan yang berkelanjutan,” tambahnya.

Kejuaraan ini dinilai menjadi momentum penting dalam menjaring bibit-bibit atlet potensial yang diharapkan mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional. (***)

Kegiatan yang berlangsung pada 31 Mei hingga 1 Juni 2023 tersebut diketahui mendapat dukungan penuh dari Ketua KONI Sumatera Utara saat itu, Jhon Ismadi Lubis. Namun, beberapa wasit dan panitia menyebut hingga kini belum ada kejelasan dari pihak penyelenggara maupun pengurus Cabang Olahraga (Cabor) Kabaddi Sumatera Utara terkait pembayaran honor yang dijanjikan.

“Kami sudah beberapa kali menghubungi lewat chat dan telepon, tapi selalu diabaikan. Semua bukti percakapan masih kami simpan. Kami hanya menuntut hak kami yang belum dibayarkan,” ujar salah seorang wasit yang enggan disebutkan namanya, Kamis (5/11/2025).

Ia menegaskan, para wasit dan panitia tidak menuntut lebih, hanya menginginkan kejelasan dan tanggung jawab dari pihak penyelenggara.

“Kalau memang tidak ada honor, sampaikan secara resmi. Tapi kalau memang ada, kenapa kami tidak dibayar?” tegasnya.

Situasi ini menimbulkan tanda tanya di kalangan insan olahraga, terlebih menjelang pelaksanaan Kejurda Kabaddi Sumut 2025 yang dijadwalkan pada 31 Oktober – 2 November 2025 di GOR Binjai. Sejumlah pihak khawatir kejadian serupa kembali terulang bila masalah lama tidak segera diselesaikan.

Menanggapi persoalan tersebut, praktisi hukum Michael P. Manurung, S.H., menilai jika benar honor belum dibayarkan tanpa alasan yang jelas, hal itu dapat dikategorikan sebagai bentuk pengabaian terhadap hak profesional.

“Apabila benar honor para wasit dan panitia belum dibayarkan, ini merupakan dugaan pelanggaran terhadap prinsip profesionalitas dan tanggung jawab moral penyelenggara kegiatan,” ujar Michael kepada wartawan.

Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas keuangan dalam setiap kegiatan olahraga, terutama yang melibatkan lembaga resmi seperti KONI.

“Organisasi olahraga harus dikelola secara terbuka. Jangan sampai muncul kesan pembiaran atau ketidakjelasan yang dapat merusak kepercayaan publik,” tambahnya.

Sementara itu, praktisi hukum Muhardi Nasution, S.H., menilai dugaan tidak dibayarkannya honor para wasit dan panitia dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila terbukti benar.

“Wasit dan panitia adalah bagian penting dari sistem penyelenggaraan pertandingan. Mengabaikan hak mereka berarti mengabaikan asas keadilan dan integritas dalam olahraga,” jelasnya.

Muhardi menambahkan, jika ditemukan unsur kelalaian atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana, hal tersebut dapat dikaji lebih lanjut secara hukum.

“Keterbukaan dan tanggung jawab harus dijaga agar dunia olahraga bebas dari praktik yang mencederai keadilan,” ujarnya.

“Saya bersama rekan saya, Michael P. Manurung, S.H., dengan itikad baik masih menantikan klarifikasi dari pihak Pengurus Cabang Olahraga (Cabor) Kabaddi Sumatera Utara. Kami berharap pengurus dapat memberikan penjelasan resmi, apakah benar dugaan tersebut, serta menyampaikan hasil klarifikasi terkait dugaan honor wasit dan kepanitiaan Kejurda Kabaddi Sumut 2023 yang disebut-sebut belum dibayarkan,” tutupnya. (Red)