MEDAN| PERS. NEWS- Di beberapa ballroom hotel bintang lima di kawasan pusat bisnis ibu kota provinsi, ratusan pemuda-pemudi duduk rapi di atas kursi berbusa empuk atau sekedar lesahan diatas ambal tebal. Cahaya lampu gantung kristal terpantul di layar LED raksasa yang menampilkan poster estetis sang ahli ilmu, ahli ibadah.

Di panggung, seorang penceramah muda berpenampilan necis sedang membedah rumus mencari jodoh impian, mengobati hati yang galau, gundah gulana bak pahlawan berkuda, diselingi humor ramah milenial dan kutipan ayat-ayat penyuci jiwa.

Untuk berada di ruangan ber-AC dingin itu, para peserta rela merogoh kocek ratusan ribu rupiah. Fenomena kajian keagamaan bertema cinta dan jodoh dengan sistem tiket berbayar ini belakangan bukan lagi hal asing di kota-kota besar. Publik kerap menyebutnya sebagai bagian dari tren”Hijrah Premium”.

Sekilas, tak ada yang salah dari lanskap ini. Ia tampak sebagai antitesis yang menyejukkan di tengah krisis relasi dan kecemasan asmara (relationship anxiety) yang menghantui Generasi Z dan milenial. Namun, jika dibedah lebih dalam, fenomena ini menyingkap pergeseran mendasar, degradasi nilai dalam wajah keagamaan perkotaan kita: komodifikasi agama (commodification of religion).

Dalam perspektif sosiolog Bryan S. Turner, ketika ajaran agama dikemas bersanding dengan kenyamanan fasilitas hotel, goodie bag, dan sesi meet and greet, nilai gunakeagamaan (use value) perlahan bergeser menjadi nilai tukar(exchange value).

Agama tak lagi sekadar ritual spiritual di ruang sakral masjid, melainkan telah masuk ke dalam pusaran pasar budaya konsumerisme perkotaan serta menjadi kebutuhan hidup masyarakat modern.

Agama dan bisnis hiburan kini makin sulit dibedakan.Di tangan para pendakwah populer dan pengelola acara (event organizer), galau asmara anak muda perkotaan telah disulap menjadi komoditas ekonomi yang amat menguntungkan. Lewat seminar keagamaan bertajuk ta’aruf dan jodoh idaman yang digelar di hotel-hotel mewah, janji-janji penawar patah hati dijual lewat lembaran tiket berbayar.Menghadiri kajian berbayar di hotel bintang lima tak lagi sekadar aktivitas spiritual murni, melainkan telah menjelma menjadi instrumen penanda status (sign of status).

Menenteng botol minum ramah lingkungan, mengenakan pakaian muslimah premium, dan mengunggah potret suasana ballroom ke media sosial menjadi paket modal simbolik. Ia menegaskan identitas baru: seorang muslim yang tak hanya taat, tetapi juga terpelajar, mapan secara finansial serta berasal dari kalangan kelas atas.

Hal yang paling riskan dari fenomena ini bukanlah sekadar lokasi acara atau lembaran uang tiketnya, melainkan komodifikasi emosi di dalam materi dakwahnya. Eva Illouz dalam studi Emotional Capitalism mengungkapkan bagaimana perasaan manusia—termasuk rasa kesepian, cemas akan masa depan, dan dahaga akan cinta—dikelola oleh kapitalisme menjadi komoditas pasar.

Tema-tema kajian yang diangkat pun cenderung seragam: cara cepat menjemput jodoh, merawat cinta dalamta’aruf, atau penawar lara akibat patah hati. Pendakwah bertransformasi peran menjadi gabungan antara figur spiritual dan life coach.

Di satu sisi, ini memberikan validasi emosional yang dibutuhkan anak muda. Namun di sisi lain, ada harga mahal yang harus dibayar: terjadinya pendangkalan narasi keagamaan. Agama berisiko direduksi sebatas “terapi instan” untuk urusan asmara pribadi, sementara dimensi agama yang lebih substansial—seperti keadilan sosial, empati pada yang tertindas, dan etika keumatan—terpinggirkan karena dianggap tidak memiliki daya jual di pasar keagamaan perkotaan.

Menjaga Khittah Agama

Isu utama di sini sejatinya bukan persoalan “boleh atau tidak” seorang penceramah mengambil upah atau menyewaruang komersial. Sejarah Islam sendiri mencatat dinamika panjang mengenai profesionalisme dakwah. Poin krusialnya terletak pada ancaman terikikisnya sifat kesetaraan(egalitarianisme) dalam Islam.

Jika ruang-ruang belajar agama semakin terkotak-kotak berdasarkan kemampuan finansial, kita sedang membiarkan lahirnya segregasi spiritual. Orang berkantong tebal mendapat akses ilmu dengan kenyamanan ekstra dan penceramah populer, sementara mereka yang kurang beruntung harus puas dengan fasilitas seadanya.

Agama yang lahir untukmeruntuhkan sekat-sekat kelas sosial justru berisiko dimanfaatkan untuk mempertegas sekat tersebut.

Ketika agama berkelindan dengan industri hiburan dan relaksasi perkotaan, terjadi proses kompromi yang amat halus namun mematikan. Penceramah yang tampil di panggung ballroom hotel terikat secara tidak langsung oleh hukumpasar: pembeli adalah raja dan kepuasan pelanggan adalah prioritas.

Dalam ekosistem yang menuntut rating, penjualan tiket, dan ulasan positif di media sosial, narasi agama yang disampaikan pun secara sistematis disaring.

Materi ceramah dipoles sedemikian rupa agar tetap manis, menenangkan, dan feel-good.

Tema-tema keagamaan yang subversif—seperti kritik atas ketimpangan ekonomi, kepedulian fakir, miskin, anak yatim dan segala hal yang masuk kategori harus dilindungi di dalam agama hingga keadilan struktural diam-diam disingkirkan dari daftar pustaka dakwah.

Sebab, narasi yang menuntut kesadaran kritis dan pengorbanan sosial tidak memiliki daya jual di hadapan peserta yang telah membayar mahal hanya untukmendapatkan “penghiburan batin” ( spiritual comfort zone).

Agama akhirnya mengalami pemberdian(domestication). Dari sebuah tatanan nilai revolusiner yang dulunya sanggup membebaskan manusia dari perbudakan dan ketidakadilan, agama di atas karpet hotel bintang lima direduksi sekadar menjadi candu emosional kelas menengah—alat pemuas Dahaga Asmara yang dikemas rapi dengan kutipan-kutipan suci.

Panggilan untuk Re-Sakaralisasi Mimbar Agama

Fenomena “Hijrah Premium” ini pada akhirnya melemparkan cermin retak ke hadapan wajah keagamaan kitahari ini. Ia menelanjangi kenyataan bahwa di tengah hiruk-pikuk kesalehan simbolis perkotaan, ada krisis makna yang mendalam. Kita semakin mahir memoles ruang-ruang ibadah menjadi tampak estetis dan eksklusif, namun di saat yang sama semakin terasing dari kedalaman spiritualitas yang membebaskan.

Jika fenomena ini terus dibiarkan tanpa refleksi kritis dari para pendakwah dan umat itu sendiri, kita sedang merawat bahaya yang lebih besar: spiritualitas tanpa komitmen etis. Kita akan melahirkan generasi yang sangat fasih berbicara tentang rumus jodoh impian di hotel mewah, tetapi buta dan tuli terhadap jerit ketidakadilan yang terjadi tepat di luar gerbang hotel tempat mereka berkumpul.

Sudah saatnya kita mengembalikan mimbar ilmu ketempat asalnya yang hakiki: ruang yang egaliter, terbuka bagi siapa saja tanpa syarat ketebalan dompet, serta berani menyampaikan kebenaran yang jujur—meski tak selalu berbunyi merdu di telinga pasar.(Red)

MEDAN| PERS.NEWS —Indonesia sering membanggakan diri sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kesetaraan. Slogan itu bergema di podium politik, tercantum di undang-undang, dan diulang dalam pidato kenegaraan. Namun di balik kalimat-kalimat megah itu, ada kenyataan yang jauh dari ideal: penyandang disabilitas masih berjalan di lorong panjang yang penuh pintu terkunci.(11/10/25)

Mereka tidak hanya berhadapan dengan keterbatasan fisik, tetapi juga dengan sistem yang cacat — bukan secara tubuh, melainkan secara moral dalam memberikan kesempatan.

Kita terlalu sering memandang disabilitas lewat kacamata belas kasihan, bukan keadilan. Mereka digambarkan sebagai sosok lemah yang harus dibantu, bukan sebagai individu dengan hak yang sama untuk tumbuh dan berdaya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak yang masih harus menunduk menghadapi trotoar tanpa ramp, sekolah tanpa sistem inklusif, dan tempat kerja yang menutup pintu hanya karena mereka “berbeda”.

Padahal, perbedaan bukanlah penghalang — ia adalah potensi.

Sayangnya, potensi itu sering terkubur di bawah tumpukan stigma dan kebijakan setengah hati. Berapa banyak anak disabilitas yang berhenti sekolah karena dianggap “tidak produktif”? Berapa banyak lulusan disabilitas yang ditolak kerja bahkan sebelum diwawancarai? Jawabannya terlalu sering sama: terlalu banyak.

Argumentasi Sosial: Sistem yang Menyisakan

Ketimpangan ini bukan sekadar akibat niat buruk individu, tetapi hasil dari struktur sosial yang tidak inklusif.

Ketika sekolah tak punya guru pendamping, transportasi umum tak bisa diakses kursi roda, dan perusahaan memandang disabilitas sebagai “beban produksi” — di situlah disability of opportunity menjadi nyata.

Data menunjukkan, tingkat partisipasi kerja penyandang disabilitas di Indonesia masih di bawah 60%. Bukan karena mereka tidak mau bekerja, tetapi karena pintu kesempatan dikunci dari dalam. Bahkan, program-program pemerintah yang dimaksudkan untuk membantu sering kali berakhir sebagai formalitas: sekadar angka dalam laporan, bukan perubahan dalam kehidupan.

Ada ironi pahit di sini: mereka yang disebut “cacat” justru sering menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Mereka belajar lebih keras, berjuang lebih lama, dan bertahan lebih kuat daripada banyak dari kita yang mengaku “normal”.

Sementara itu, sebagian dari kita justru pincang dalam empati, tuli terhadap jeritan sesama, dan buta terhadap kenyataan yang menyakitkan.

Dari Belas Kasihan ke Pengakuan Hak

Dalam diam, banyak penyandang disabilitas menatap dunia yang menolak menatap balik. Mereka menulis mimpi di dinding kebijakan yang dingin, berharap ada tangan yang mengetuk dari sisi lain.

Kesetaraan bukanlah hadiah belas kasihan — ia adalah hak asasi manusia.

Negara sebenarnya sudah memiliki payung hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Namun pelaksanaannya masih jauh dari kata adil. Fasilitas publik belum ramah disabilitas, dunia kerja masih diskriminatif, dan kesadaran sosial berjalan di tempat. Kita masih sibuk memotret simpati di depan kamera, tetapi lupa menanam empati dalam kebijakan nyata.

Refleksi Akhir

Jika negara ingin maju, ia tidak boleh membiarkan sebagian warganya tertinggal hanya karena perbedaan kemampuan.

Keadilan sosial tidak akan lahir dari belas kasihan — ia tumbuh dari pengakuan hak dan akses yang setara.

Pada akhirnya, perjuangan menciptakan kesetaraan bukan hanya untuk mereka yang disabilitas, tetapi juga untuk kita semua yang ingin tetap manusia.

Sebab nilai sejati sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa tinggi gedung yang dibangunnya, melainkan dari seberapa rendah ia mau menunduk untuk merangkul yang tertinggal.

Pertanyaannya kini:

Apakah kita akan menjadi bagian dari perubahan — atau diam, menjadi bagian dari disability of opportunity itu sendiri?(NA)

“Ketika Nalar Intelektual dirusak oleh Ilusi Digital”

MEDAN|PERS.NEWS-Judi online kini menjelma menjadi wabah sunyi yang merayap di ruang-ruang kampus. Ia hadir tanpa suara, tanpa dentuman, namun perlahan menghancurkan sendi moral dan mental generasi terdidik. Mahasiswa — yang seharusnya menjadi wajah rasionalitas dan pencerahan bangsa — justru banyak terjerat dalam lingkaran candu digital ini.

Fenomena ini tidak lahir dari ruang hampa. Tekanan ekonomi, gaya hidup konsumtif, serta dorongan eksistensi di dunia maya menjadi pintu masuk yang nyata. Banyak mahasiswa yang awalnya sekadar mencoba “iseng” akhirnya kehilangan uang kuliah, fokus belajar, bahkan kepercayaan diri. Judi online bukan lagi permainan, melainkan jebakan psikologis yang menguras nalar dan martabat.

Dalam dunia digital, algoritma bekerja seperti candu: semakin sering seseorang bermain, semakin dalam ia diseret ke dalam ilusi kemenangan palsu. Di situlah tragedi intelektual dimulai — ketika akal sehat tunduk pada hasrat instan.

Dampak yang Lebih Dalam dari Sekadar Kehilangan Uang

Dampak judi online pada mahasiswa jauh melampaui sekadar kerugian finansial. Ini bukan hanya soal uang, tetapi juga krisis karakter dan pergeseran nilai. Ketika kemenangan ditentukan oleh keberuntungan, bukan oleh kerja keras, maka semangat belajar pun kehilangan makna.

Mahasiswa yang dulu dikenal sebagai agen perubahan kini terjebak menjadi korban sistem digital yang kejam. Mereka kehilangan fokus akademik, prestasi menurun, dan relasi sosial memburuk. Tak jarang, rasa malu dan depresi datang menghantui, menimbulkan isolasi sosial yang berbahaya.

Lebih dari itu, judi online menciptakan generasi apatis — generasi yang tak lagi percaya pada proses panjang karena terbiasa mengejar hasil instan. Ini bukan sekadar dekadensi moral, melainkan kemunduran cara berpikir. Bila mahasiswa mulai percaya bahwa keberuntungan lebih penting dari pengetahuan, maka masa depan bangsa sedang digadaikan di meja virtual.

Kampus Harus Menjadi Tembok Pertahanan Moral

Kampus tidak boleh tinggal diam. Judi online bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi ancaman bagi ekosistem pendidikan. Institusi akademik harus aktif melakukan pencegahan melalui literasi digital, konseling psikologis, dan sistem pengawasan perilaku daring mahasiswa.

Dosen, organisasi mahasiswa, serta lembaga kemahasiswaan perlu menjadi barisan depan dalam gerakan “Stop Judi Online di Kampus”  bukan dengan hukuman semata, melainkan dengan pendekatan edukatif dan empatik. Mahasiswa yang terjerat perlu diselamatkan, bukan dihakimi. Mereka adalah korban dari sistem yang gagal menanamkan kecerdasan emosional dan pengendalian diri di era digital.

Seruan Moral: Saatnya Menghentikan Ilusi

Sudah saatnya mahasiswa membuka mata: tidak ada kemenangan di balik layar judi online. Yang ada hanyalah kehilangan waktu, tenaga, harga diri, dan masa depan. Setiap klik taruhan adalah langkah menjauh dari cita-cita; setiap kemenangan palsu adalah hutang moral pada diri sendiri.

Bangsa ini membutuhkan mahasiswa yang kuat akalnya, jernih pikirannya, dan tangguh moralnya — bukan generasi yang ditipu oleh algoritma dan keserakahan digital.

Maka, hentikan sekarang juga.

Cabut diri dari jaringan ilusi itu.

Kembalilah ke ruang nyata — ruang kelas, ruang baca, dan ruang sosial — tempat perjuangan sejati tumbuh. Karena masa depan tidak akan dibentuk oleh tangan yang menekan tombol taruhan, melainkan oleh pikiran yang berani menolak kejatuhan.(NH)

MEDAN|PERS.NEWS-Setiap tanggal 28 Oktober, bangsa ini kembali mengenang momen bersejarah: Sumpah Pemuda 1928, saat para pemuda dari berbagai daerah menyatakan diri satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa—Indonesia. Namun, di tengah gegap gempita peringatan dan upacara seremonial, muncul satu pertanyaan yang perlu direnungkan oleh kita, para mahasiswa: apakah semangat Sumpah Pemuda masih hidup di dada generasi kampus hari ini?

Sebagai mahasiswa—yang sering disebut sebagai agent of change—kita sejatinya merupakan pewaris langsung semangat para pemuda 1928. Mereka berjuang bukan dengan senjata, melainkan dengan gagasan dan tekad untuk menyatukan bangsa yang tercerai oleh perbedaan suku, bahasa, dan kepentingan kolonial. Kini, perjuangan itu berubah bentuk. Lawan kita bukan lagi penjajahan fisik, melainkan penjajahan mental—dari arus globalisasi, disinformasi, dan krisis kepedulian sosial.(30/10/25)

Ironisnya, banyak mahasiswa hari ini justru terjebak dalam individualisme dan pragmatisme akademik. Kampus seolah hanya menjadi tempat mengejar ijazah, bukan ruang membangun kesadaran kebangsaan. Padahal, semangat Sumpah Pemuda adalah tentang kesatuan visi dan tanggung jawab bersama untuk menciptakan perubahan.

Mahasiswa masa kini harus berani menghidupkan kembali idealisme itu—dengan cara yang relevan untuk zaman ini. Bukan sekadar turun ke jalan tanpa arah, tetapi dengan memperkuat literasi, menegakkan integritas, dan mengawal kebijakan publik lewat kritik ilmiah dan inovasi sosial. Di era digital, “sumpah” kita bisa dimaknai sebagai komitmen untuk melawan hoaks, intoleransi, dan apatisme terhadap persoalan bangsa.

Sumpah Pemuda 1928 lahir dari kesadaran bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Mahasiswa masa kini harus menyalakan kembali api itu—menjadikannya energi untuk merajut solidaritas lintas kampus, lintas daerah, dan lintas ideologi demi Indonesia yang lebih adil, cerdas, dan berdaya.

Pada akhirnya, memperingati Sumpah Pemuda bukan sekadar mengenang masa lalu, tetapi meneguhkan janji di masa kini: bahwa di tangan pemuda—terutama mahasiswa—harapan Indonesia tidak akan pernah padam.(AA)

Sumber :Alfi Armansyah Mahasiswa Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia

Sebuah langkah yang di atas kertas tampak manis, namun di hati rakyat terasa getir. Pertanyaannya sederhana: sejak kapan pekerjaan berubah menjadi bingkisan politik?

Di antara riuh perayaan dan jargon kebangsaan, muncul sosok Eriza Hudori, Ketua DPW PETANESIA (Pecinta Tanah Air Indonesia) Sumatera Utara. Ia tidak berbicara dari podium kekuasaan, tetapi dari ruang refleksi — tempat di mana idealisme masih berani menatap kekuasaan tanpa rasa takut.

“Pekerjaan bukan hadiah. Itu hak rakyat. Kalau ingin memberi, berilah sistem yang adil — bukan posisi yang diselipkan rasa terima kasih,”
ujar Eriza dalam pernyataan reflektifnya di momentum Sumpah Pemuda.

Kata-kata itu terdengar keras, tapi sesungguhnya jernih. Di negeri yang sering menukar kedekatan dengan kesempatan, kejujuran memang kerap terdengar brutal.

Eriza menegaskan, kebaikan seorang pemimpin tidak diukur dari seberapa banyak ia memberi jabatan, tetapi dari seberapa tulus ia menegakkan keadilan.

“Kalau hadiah itu terbuka untuk semua, itu kebijakan. Tapi kalau hanya untuk yang dekat, itu penistaan terhadap keadilan,” katanya tegas.

Ia mengingatkan, bangsa ini akan terus melemah jika rakyat terus diajari untuk berterima kasih atas sesuatu yang seharusnya menjadi hak.

“Bangsa yang terlalu sering diberi, lambat laun lupa cara berdiri,” ucapnya menohok.

Bagi Eriza, refleksi Sumpah Pemuda bukan sekadar mengulang sejarah, melainkan menantang generasi hari ini untuk berani jujur.

“Cinta tanah air tidak lahir dari jabatan, tapi dari keberanian berkata benar,” lanjutnya.

Pernyataannya menyalakan api di kalangan muda. Banyak yang menilai, suara seperti Eriza adalah oase di tengah gurun politik yang kian pragmatis. Ia bukan sekadar tokoh organisasi, tetapi simbol bahwa idealisme belum mati — hanya butuh keberanian untuk bangkit.

Dan di tengah pesta seremonial yang sering meninabobokan, kalimat Eriza menggema seperti peringatan keras:

“Hadiah terbaik bagi rakyat bukan pekerjaan yang diberikan, tapi kesempatan yang diciptakan.”

Kata-katanya menjadi tamparan lembut bagi para pemimpin yang lupa malu — mereka yang masih menganggap kekuasaan sebagai alat berbagi hadiah, bukan menegakkan keadilan.

Sumpah Pemuda tahun ini mengajarkan satu hal:
Bangsa yang besar tidak dibangun dari pemberian, tetapi dari keberanian generasinya untuk menolak menjadi pengemis politik.

Dan di tengah suara yang gemetar oleh kepentingan, Eriza Hudori memilih tetap lantang.

Sebab keadilan — meski terdengar brutal — tetap lebih mulia daripada basa-basi kekuasaan.(Red)