Zulfikar menegaskan, GRIB Jaya tidak berada pada posisi berseberangan dengan masyarakat. Menurutnya, organisasi tersebut justru berkomitmen bersama masyarakat dan menolak segala bentuk tindakan anarkis.

Klarifikasi itu disampaikan Zulfikar di hadapan peserta Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD GRIB Jaya Provinsi Jawa Barat yang berlangsung di Hotel Augusta, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (29/8/2026).

“GRIB Jaya adalah organisasi kemasyarakatan yang sudah pasti bersama-sama masyarakat. Masyarakat yang mana? Ya masyarakat yang bukan melakukan tindakan-tindakan anarkis,” tegas Zulfikar.

Soroti Narasi yang Berkembang di Media Sosial

Zulfikar menyebut narasi yang beredar di TikTok, Instagram dan sejumlah platform lainnya perlu diluruskan agar masyarakat tidak menerima informasi secara sepihak.

Salah satu hal yang disorot adalah keterlibatan anggota GRIB Jaya sebagai PAM Swakarsa dalam pengamanan aksi beberapa waktu lalu.

Menurut Zulfikar, keterlibatan tersebut dimaksudkan untuk membantu aparat keamanan membubarkan massa setelah batas waktu penyampaian demonstrasi berakhir. Ia menilai perlu dibedakan antara peserta aksi yang menyampaikan pendapat dengan pihak yang melakukan kerusuhan.

“Demonstrasi itu ada aturannya di negara kita ini. Berakhir dan harus bubar jam enam sore. Yang di siang hari teman-teman dari Pati itu sudah habis sudah pulang. Muncullah orang-orang para perusuh yang memang sengaja ingin membuat kerusuhan, melakukan pengrusakan fasilitas umum, merusak mobil pribadi orang yang lewat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti tindakan yang menurutnya dapat menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat pada malam hari. Dalam pernyataannya, Zulfikar mengaitkan pola tersebut dengan apa yang disebutnya sebagai “pola-pola yang dipakai oleh PKI”.

“Kalau hari ini ada orang yang mengklaim dirinya sebagai masyarakat tapi membuat ketakutan di masyarakat di tengah malam, itu gerombolan PKI. Kita GRIB Jaya siap akan melawan mereka,” tegasnya.

Bantah GRIB Jaya Terlibat Kekerasan

Selain persoalan narasi di media sosial, Zulfikar turut memberikan klarifikasi mengenai informasi adanya korban meninggal yang disebut-sebut akibat dipukuli.

Ia membantah keterlibatan anggota PAM Swakarsa GRIB Jaya dalam kejadian tersebut dan menyatakan bahwa peristiwa yang dimaksud terjadi di lokasi berbeda.

“Tidak ada itu yang mati dipukulin oleh kami. Itu oleh pendemo sendiri dan tempatnya juga berbeda,” katanya.

Zulfikar mengatakan anggota PAM Swakarsa GRIB Jaya tidak melakukan kekerasan. Namun, ia menyebut situasi di lapangan sempat memanas setelah anggota mendapat lemparan batu cetakan semen yang diduga telah dipersiapkan sebelumnya.

Di sisi lain, ia menegaskan GRIB Jaya tidak mempersoalkan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat selama dilakukan sesuai ketentuan hukum.

“Menyampaikan pendapat dilindungi undang-undang. Boleh, silakan. Tapi semua dibungkus dalam koridor undang-undang. Jangan alih-alih menuntut hak tapi melanggar hak orang lain. Itu namanya munafik,” ucapnya.

GRIB Jaya Diminta Buktikan Lewat Program

Di tengah isu yang berkembang, Zulfikar meminta seluruh jajaran GRIB Jaya tidak larut dalam polemik media sosial.

Ia justru mendorong kader dan pengurus membuktikan keberadaan organisasi melalui program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kita tidak usah lemah, tidak usah khawatir. Kita berada di posisi yang benar. Mari kita sukseskan Rakerda ini dengan membuat program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Kita buktikan dengan tindakan nyata yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

Zulfikar menambahkan, Ketua Umum DPP GRIB Jaya, H. Hercules Rosario de Marshal, akan memberikan keterangan lebih lanjut secara langsung terkait isu yang tengah berkembang.

Dengan klarifikasi tersebut, GRIB Jaya menyatakan ingin mengedepankan kerja organisasi dan program kemasyarakatan di tengah derasnya informasi yang beredar di media sosial.(Red)

Kegiatan yang berlangsung pada Minggu (7/6/2026) di Sekretariat DPD JAGATARA Sumut, Jalan A.H. Nasution No. 86 Medan, dihadiri jajaran pengurus DPD JAGATARA Sumut, Ketua Dewan Penasehat DPP JAGATARA, para penerima mandat DPC, serta sejumlah tokoh masyarakat yang mendukung pengembangan organisasi tersebut.

Penyerahan surat mandat ini menjadi bagian dari upaya memperkuat jaringan organisasi hingga tingkat kabupaten/kota agar mampu menjalankan program-program kebangsaan dan pemberdayaan masyarakat secara lebih efektif.

Ketua DPD JAGATARA Sumatera Utara, Prof. Dr. Agus Purwoko, mengatakan bahwa penyerahan surat mandat bukan sekadar agenda administratif, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun organisasi yang solid dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Hari ini bukan sekadar penyerahan surat mandat, tetapi juga peneguhan komitmen bersama untuk membangun organisasi yang kuat, solid, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Para penerima mandat diharapkan segera melakukan konsolidasi, menyusun kepengurusan yang representatif, serta merancang program-program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing,” ujar Prof. Agus Purwoko.

Menurutnya, JAGATARA harus menjadi wadah yang mampu menghimpun berbagai potensi masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, budaya, agama, maupun pilihan politik. Semangat kebangsaan, gotong royong, dan pengabdian kepada masyarakat harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan roda organisasi.

Prof. Agus juga menegaskan bahwa JAGATARA dibangun sebagai rumah besar kebangsaan yang terbuka bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia.

“JAGATARA adalah organisasi yang menghimpun anak-anak bangsa dari berbagai latar belakang. Anggotanya berasal dari lintas etnis, lintas agama, lintas profesi, lintas golongan, bahkan lintas pilihan politik. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan menjadi kekuatan untuk bersama-sama menjaga persatuan dan membangun Indonesia,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Penasehat DPP JAGATARA, Prof. Dr. Heru Santosa, menegaskan bahwa organisasi tersebut memiliki orientasi perjuangan yang berfokus pada penguatan kedaulatan bangsa melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan sektor-sektor strategis nasional.

“JAGATARA hadir untuk ikut menjaga dan memperkuat kedaulatan negara melalui penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengembangan sumber daya manusia, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketahanan bangsa harus dibangun dari masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera,” tegas Prof. Heru.

Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan dan semangat kebersamaan. Selain penyerahan surat mandat secara simbolis kepada 10 DPC kabupaten/kota, acara juga diisi dengan diskusi organisasi serta pengarahan strategis terkait pengembangan JAGATARA di daerah.

Melalui penyerahan mandat ini, DPD JAGATARA Sumatera Utara optimistis seluruh DPC yang telah menerima mandat dapat segera melakukan konsolidasi organisasi dan menjadi motor penggerak pengabdian masyarakat di wilayah masing-masing. Langkah tersebut sejalan dengan visi JAGATARA dalam menjaga persatuan bangsa, memperkuat kedaulatan negara, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.(Arif)