Dalam pernyataannya, massa aksi menyoroti pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2025 di SD Negeri 0307 Siundol Jae dengan nilai sekitar Rp135.800.000, serta Dana BOS Tahun Anggaran 2024/2025 di SD 0305 Pagaranbira Julu sebesar kurang lebih Rp97.970.000. Mereka menduga terdapat ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran, terutama pada pengadaan sarana penunjang pendidikan, kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek), serta fasilitas belajar mengajar yang dinilai tidak sepenuhnya berjalan sesuai Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Koordinator aksi dalam orasinya menyampaikan bahwa Dana BOS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan memiliki peran strategis dalam menunjang mutu pendidikan, sebagaimana amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.

Massa aksi juga menyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, serta bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan negara.

Menanggapi aksi tersebut, pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui petugas yang menerima perwakilan massa menyatakan akan menampung aspirasi dan laporan yang disampaikan untuk dipelajari sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak sekolah yang disebutkan terkait dugaan tersebut.

Aksi berlangsung tertib dan damai dengan pengawalan aparat kepolisian. Para peserta aksi menyatakan komitmennya untuk terus mengawal tata kelola pendidikan agar berjalan secara bersih dan sesuai prinsip transparansi serta akuntabilitas.(Red)

Sekitar 2.000 anggota plasma dari Kabupaten Padang Lawas Utara dan Padang Lawas menghadiri apel tersebut. Hadir pula jajaran pengurus Koperasi BAN, Dewan Pengawas, penasihat, anggota DPRD Paluta, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan mahasiswa. Tim Advokasi Koperasi BAN dan para kepala desa dari Kecamatan Ujung Batu, Simangambat, dan Huristak juga turut hadir.

Menurut Usman, kehadiran ribuan anggota merupakan bentuk solidaritas dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman dari kelompok yang menolak keberadaan Koperasi BAN. Ia menegaskan bahwa aset plasma merupakan milik anggota, bukan milik pribadi pengurus.

Usman mengingatkan bahwa aset tersebut adalah hasil perjuangan panjang sejak krisis ekonomi 1998. Karena itu, ia berharap anggota tidak mudah terprovokasi dan tetap yakin bahwa aset ini adalah milik bersama.

Dalam kesempatan itu, Usman juga memaparkan rencana kerja sama operasional (KSO) dengan PT Agrinas Palma Nusantara untuk pengelolaan kebun plasma secara mandiri menjadi plasma aktif, serta upaya penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) bagi anggota sebagai dasar pengajuan program peremajaan kebun.

Ia menegaskan bahwa koperasi tidak menolak kerja sama, justru pihak lain yang menolak. Setelah lebih dari 20 tahun, cita-cita bermitra dengan BUMN akhirnya terwujud. Usman juga membuka ruang kritik yang membangun terhadap pengurus koperasi.

Apel Siaga ini digelar sebagai respons atas penolakan sebagian kelompok terhadap Koperasi BAN yang mengacu pada dokumen yang disebut telah batal dan berkekuatan hukum tetap. Menyikapi hal itu, tim koperasi melakukan sosialisasi dan verifikasi ulang ke setiap desa untuk pendataan anggota plasma.

Selain menjaga kebun, apel ini bertujuan memperkuat solidaritas anggota dalam menghadapi ancaman. Koperasi mencatat adanya sejumlah pihak yang mengganggu aktivitas di lahan plasma tersebut. Usman berharap seluruh anggota bersatu mempertahankan aset plasma demi keberlanjutan pendapatan masyarakat.

Sejak awal November 2025, PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) telah menyalurkan hasil plasma kepada masyarakat melalui Koperasi BAN. Namun, sebelumnya sempat terjadi aksi penolakan dari kelompok mahasiswa yang mewakili warga nonanggota koperasi. Karena itu, apel siaga digelar sebagai langkah konsolidasi internal sekaligus ajakan untuk bersatu mempertahankan aset plasma.(Red)

Mereka adalah Dwika Juniarti dan Erando Mustuapari Harahap, yang tak hanya menjadi relawan, tetapi juga merupakan warga terdampak bencana. Niat awal keduanya hanyalah untuk menjenguk anak mereka yang bersekolah di Al-Muslimin dan Matauli Tapteng. Namun situasi darurat membuat langkah mereka berubah menjadi misi kemanusiaan yang penuh keberanian.

Dengan segala keterbatasan akses, putusnya komunikasi, hingga minimnya logistik, keduanya tetap bergerak menyisir lokasi terdampak. Bahkan, kebutuhan operasional selama proses evakuasi mereka tanggung dengan dana pribadi. Semua dilakukan demi satu harapan: memastikan anak-anak dari Tabagsel dapat kembali pulang dengan selamat.

Misi Penyelamatan 52 Pelajar dari Wilayah Terisolasi

Berkat kegigihan dan kepedulian yang tinggi, sebanyak 52 pelajar asal Kabupaten Padang Lawas (Palas), Padang Lawas Utara (Paluta), Mandailing Natal (Madina), Labuhanbatu, dan Asahan, yang tengah menempuh pendidikan di Tapteng, berhasil dievakuasi dan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing.

“Aksi ini patut diacungi jempol mengingat sulitnya akses darat, putusnya komunikasi, serta terbatasnya logistik di lokasi bencana,” ujar Dr.(c) M. Yusuf H. Sinaga, M.Sos., Ketua Umum MAPEL Indonesia.

Yusuf menegaskan bahwa apa yang dilakukan kedua relawan tersebut merupakan wujud nyata semangat kemanusiaan yang sesungguhnya.

“Semangat kemanusiaan dan panggilan jiwa harus berada di atas kepentingan pribadi. Meski mereka sendiri terdampak bencana, Ibu Dwika dan Bapak Erando memilih untuk memprioritaskan keselamatan anak-anak Tabagsel yang terjebak di Tapteng,” sambungnya.

MAPEL Indonesia juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran misi, termasuk Kasatpol PP Paluta, Indra Saputra Nasution, yang turut terlibat dalam proses penyelamatan.

“Kisah ini menjadi energi positif dan teladan luar biasa bagi kita semua, bahwa kepedulian tidak boleh padam meski berada di tengah situasi sulit,” tutup Yusuf.(NAL)