GP Ansor Sumut: Dialog Dibutuhkan untuk Merespons Perbedaan Pandangan

Sekretaris PW GP Ansor Sumut, Edy Harahap, menyampaikan bahwa kegiatan ini digelar untuk membuka ruang dialog terbuka di tengah berbagai tanggapan publik.

“Di masyarakat ada yang pro dan ada yang kontra. Karena itu GP Ansor Sumut mengundang para narasumber agar kebijakan ini dapat dibahas secara jernih dan komprehensif,” ujarnya.

Abdul Kholik M.Si: Perbedaan Pendapat Merupakan Dinamika Demokratis

Narasumber dari GP Ansor, Abdul Kholik, M.Si., menilai keberagaman pandangan merupakan hal yang wajar dalam proses demokrasi.

“Perbedaan pandangan itu hal biasa. Yang terpenting, kita memahami kebijakan ini secara objektif,” katanya.

Akademisi: Forum Diskusi Perlu Terus Dihidupkan

Akademisi Dr. Rahman Tahir, M.I.P., mengapresiasi GP Ansor karena menyediakan ruang diskusi yang menurutnya mulai jarang ditemui di kalangan pemuda.

“Saya bangga menjadi narasumber. Diskusi seperti ini penting, dan GP Ansor termasuk organisasi pemuda yang responsif terhadap isu-isu kebijakan,” ungkapnya.

Dalam pemaparannya, Rahman juga mengulas pandangan sebagian masyarakat mengenai salah satu tokoh yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional, yakni Jenderal Soeharto, yang dinilai memiliki kontribusi pada pembangunan nasional di masa pemerintahannya. Ia menegaskan bahwa penilaian publik terhadap tokoh tersebut beragam dan menjadi bagian dari dinamika sejarah.

Tokoh Masyarakat: Kontribusi Pasca Kemerdekaan Juga Perlu Dihargai

Tokoh masyarakat Sumut, Dr. Solahuddin Harahap, MA, menekankan pentingnya menghargai seluruh pahlawan nasional yang telah ditetapkan pemerintah.

“Penetapan pahlawan bukan hanya didasarkan pada perjuangan melawan penjajah, tetapi juga kontribusi dalam menjaga keutuhan negara setelah kemerdekaan,” jelasnya.

Tokoh Pemuda: Keputusan Perlu Dilakukan Secara Hati-hati

Pandangan berbeda disampaikan oleh tokoh pemuda milenial, Harma Saragih, M.Si., yang menilai proses penetapan pahlawan nasional harus dilakukan secara cermat.

“Saya melihat keputusan ini perlu kehati-hatian. Sejumlah tokoh, termasuk Soeharto, masih menyisakan catatan historis menurut sebagian masyarakat. Jangan sampai keputusan ini dipersepsikan bernuansa politik,” ujarnya.(Red)

Sikap ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa dalam menjaga integritas sejarah bangsa serta menghormati para korban pelanggaran HAM dan represi politik pada masa Orde Baru. Menurut Cipayung Plus, keputusan itu dianggap mengabaikan semangat Reformasi 1998 dan melukai memori kolektif masyarakat yang pernah mengalami penindasan.

Koalisi tersebut menilai Soeharto memiliki catatan panjang terkait:

Pelanggaran HAM berat dan tindakan represif terhadap rakyat

Pembatasan kebebasan sipil dan pembungkaman demokrasi

Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sistematis

Kriminalisasi terhadap gerakan rakyat serta mahasiswa

“Pernyataan Para Ketua Organisasi”

Ketua PMII Sumatera Utara, Muhammad Agung Prabowo, menilai keputusan ini mencederai cita-cita Reformasi.

“Pemberian gelar ini merupakan kemunduran moral bangsa. Soeharto identik dengan rezim otoriter. Mengangkatnya sebagai pahlawan berarti mengkhianati perjuangan rakyat dan mahasiswa.”

Ketua IMM Sumatera Utara, Rahmat Taufiq Pardede, menyatakan bahwa pembangunan era Orde Baru tidak dapat menutupi luka sejarah.

“Kita tak menolak fakta pembangunan, tetapi korban belum mendapat keadilan. Mengangkat Soeharto tanpa penyelesaian HAM adalah bentuk pengingkaran terhadap nilai kemanusiaan.”

Ketua HIMMAH Sumatera Utara, Kamaluddin Nazuli Siregar, menegaskan bahwa secara hukum keputusan ini tidak berlandaskan moralitas sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2009.

“Gelar pahlawan harus diberikan berdasarkan rekam jejak moral dan hukum, bukan pertimbangan politik.”

Ketua KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, menambahkan:

“Bangsa ini tidak boleh melupakan sisi gelap masa lalu. Rekonsiliasi sejati tidak bisa dibangun dengan menutupi fakta sejarah.”

Sementara itu, Ketua GMKI Sumatera Utara, Chrisye Sitorus, menilai langkah ini berpotensi memutarbalikkan sejarah bangsa.

“Menetapkan tokoh yang terlibat dalam represi politik sebagai pahlawan berarti menafikan penderitaan korban. Sejarah harus dijaga dari manipulasi kekuasaan.”

Tuntutan Cipayung Plus Sumatera Utara

Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

Meminta Dewan Gelar dan Tanda Jasa menjalankan kriteria kepahlawanan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

Mengajak masyarakat untuk terus mengawal kebenaran sejarah dan keadilan bagi korban pelanggaran HAM.

Menegaskan kesiapan melakukan aksi massa secara damai dan terkoordinasi jika pemerintah tidak segera menindaklanjuti desakan tersebut.

Mahasiswa Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk menjadi penjaga nurani bangsa, menolak segala bentuk penyelewengan sejarah, serta meneguhkan semangat Reformasi sebagai fondasi demokrasi Indonesia.(AGB)

Ribuan santri memadati lapangan untuk mengikuti upacara peringatan Hari Santri Nasional (HSN) yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU) bersama Pengurus Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN).

Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Dr. KH. Ahmad Jazuli, Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, yang mewakili Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Dalam amanatnya, Inspektur Upacara menekankan pentingnya peran santri sebagai garda terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa dan kontribusinya dalam pembangunan nasional.

Usai upacara, dalam sesi pengarahan yang penuh antusiasme, Ketua Umum PERGUNU, Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, menyampaikan visi besar bagi masa depan pesantren di Indonesia.

“Transformasi pesantren harus terus dibawa dalam upaya mewujudkan pelayanan pesantren yang aman, nyaman, dan memperhatikan keselamatan santri,” ujar Prof. Asep

Beliau juga menekankan bahwa pesantren harus terus meningkatkan mutu keilmuan serta responsif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri kekhasannya.

Lebih lanjut, KH. Asep Saifuddin Chalim memanjatkan doa tulus untuk para pemimpin bangsa. “Kami mendoakan kepada Bapak Presiden, Gubernur, dan Bupati agar senantiasa diberikan amanah yang kuat dalam memimpin pemerintahan, guna terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera,” tambahnya.

Kiai Asep yang juga Ketua Umum JKSN, secara khusus mengapresiasi kerja konkret yang diambil oleh pemerintahan saat ini untuk pesantren. Beliau mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kelembagaan pesantren melalui akses bantuan sarana dan prasarana serta dorongan kemandirian pesantren. Selain itu, apresiasi juga diberikan atas distribusi kader pesantren atau santri untuk berkiprah di ruang publik, menunjukkan pengakuan atas potensi santri di berbagai lini kehidupan bangsa.

Momen HSN kali ini juga diwarnai dengan apresiasi setinggi-tingginya terkait kebijakan luar negeri Bapak Presiden RI. KH. Asep Saifuddin Chalim secara tegas mengapresiasi upaya Presiden Prabowo dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina melalui langkah nyata mengirimkan 20.000 pasukan penjaga perdamaian Palestina.

“Pasukan yang terdiri dari 15.000 personel TNI-Polri dan 5.000 dari masyarakat sipil ini memiliki tugas mulia untuk menjaga perdamaian dan melakukan pemulihan terhadap situasi Palestina, baik fisik maupun non-fisik,” jelasnya.

Pada akhir keterangannya, beliau menyampaikan harapan besar agar Presiden dapat melibatkan santri juga dalam misi kemanusiaan di Palestina tersebut.

Upacara HSN di Mojokerto ini ditutup dengan sesi apresiasi seni dan budaya para santri, lantunanan syair ya ahlal wathon, lantunan shalawat badar, menegaskan kembali posisi santri sebagai pilar penting bangsa.(PR)