Pantai Barat

Pantai Barat di Ambang Isolasi Total: Bupati Madina Soroti Minimnya Aksi Pemprov Sumut Tangani Jalan Amblas Jembatan Merah–Muarasoma

redaksi — Sat, 06 Dec 2025 16:04:17 +0000

MANDAILING NATAL|PERS.NEWS-06 Desember 2025 – Situasi krisis di Pantai Barat Mandailing Natal semakin nyata; kerusakan parah pada ruas jalan Jembatan Merah–Muarasoma, yang amblas setelah tergerus arus deras, kini membuka fakta lebih besar mengenai minimnya tindakan nyata dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dalam menangani infrastruktur strategis yang menjadi nadi transportasi kawasan pesisir.

Dalam peninjauan langsung bersama tim BNPB Pusat, Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution tidak lagi berbicara dengan bahasa diplomatis; ia memberi sinyal kuat bahwa kondisi di lapangan sudah berada pada level “darurat struktural”, yang membutuhkan intervensi cepat dan bukan sekadar tinjauan atau pernyataan rutinitas.

“Pantai Barat sedang bergerak menuju isolasi total; sementara itu, langkah konkret dari Pemprov Sumut belum terlihat. Ini bukan lagi persoalan teknis—ini kegagalan penanganan,” tegas Saipullah, Jumat (5/12/2025).

Investigasi awal menunjukkan bahwa amblasnya ruas Jembatan Merah–Muarasoma hanyalah puncak dari persoalan yang selama ini diabaikan; sepanjang jalur Batang Natal menuju Pantai Barat ditemukan serangkaian titik longsor, abrasi bahu jalan, retakan memanjang, hingga penurunan badan jalan yang dibiarkan dalam kondisi rentan dalam waktu lama.

Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa distribusi BBM, logistik pangan, dan pasokan kebutuhan pokok sudah mulai tersendat; beberapa desa pesisir bahkan mulai mengalami penurunan stok bahan dasar karena terbatasnya armada yang mampu menembus jalur rusak tersebut.

“Kita tidak bisa menutup mata; jika jalur ini kolaps, ribuan warga akan terdampak langsung. Pemprov Sumut harus bertanggung jawab atas lambannya respons. Tidak ada alasan untuk menunda penanganan darurat,” ujar Saipullah.

Bupati menegaskan bahwa pemetaan titik kerusakan sedang diselesaikan secara menyeluruh; namun ia mengingatkan bahwa dokumentasi kerusakan tidak akan mengubah situasi jika pemerintah provinsi tidak segera mengerahkan alat berat, material perbaikan darurat, dan tim lapangan.

“Masyarakat Pantai Barat tidak punya waktu menunggu birokrasi; yang mereka butuhkan adalah jalan yang kembali berfungsi. Keterlambatan ini bisa menimbulkan krisis logistik dan sosial yang lebih luas,” tambahnya.

Laporan internal pemerintah daerah menunjukkan bahwa kondisi jalur utama menuju Pantai Barat sudah masuk kategori merah; sebagian ruas bahkan diperkirakan tidak akan mampu bertahan apabila curah hujan tinggi berlanjut.

Penegasan Bupati ini menjadi peringatan keras bahwa tanpa tindakan cepat, Pantai Barat bisa benar-benar terputus dari pusat kabupaten; kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu krisis baru di tengah rentannya ekonomi masyarakat pesisir.(NH)

Mandailing Natal di Persimpangan: Antara Emas, Hutan, Lahan, dan Harapan

redaksi — Sun, 16 Nov 2025 23:23:16 +0000

Oleh: Nasmaul Hamdani

MANDAILING NATAL|PERS.NEWS —17 November 2025 khususnya Kecamatan Natal, merupakan daerah kaya sumber daya namun penuh ironi. Hutan tergerus, sungai keruh, dan laut yang dahulu menjadi penopang hidup nelayan kini terancam oleh aktivitas tambang dan alih fungsi lahan.

“Tambang dan Kerusakan Lingkungan”

Aktivitas tambang—baik rakyat maupun perusahaan—telah mengubah aliran Sungai Batang Natal menjadi keruh dan penuh sedimen. Abrasi pantai dan rusaknya mangrove semakin memperburuk kondisi pesisir. Sementara kerusakan meningkat, pemerintah daerah sering dianggap lebih fokus pada proyek jangka pendek daripada pemulihan lingkungan.

“Konflik Lahan dan Ketimpangan”

Di beberapa desa seperti Pardamean Baru, Kampung Sawah, dan Sikarakara, masyarakat menghadapi klaim lahan oleh perusahaan perkebunan dan tambang. Warga mempertanyakan transparansi kemitraan plasma dan proses sosialisasi yang dinilai tidak memadai. Konflik agraria terus muncul karena masyarakat merasa kehilangan tanah yang sudah digarap turun-temurun.

“Kemiskinan di Tengah Kekayaan”

Potensi laut dan perkebunan belum sepenuhnya mengangkat ekonomi masyarakat pesisir. Nelayan menghadapi hasil tangkapan yang menurun, biaya operasional tinggi, dan infrastruktur minim. Pembangunan yang dijanjikan sering tidak sejalan dengan kebutuhan dasar warga.

“Pemerintah Daerah dan Arah Pembangunan”

Selama bertahun-tahun, kebijakan daerah dinilai belum berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Pantai Barat. Izin tambang dan perkebunan terus bertambah, namun pengawasan dan evaluasi terhadap HGU, plasma, dan dampak ekologis masih lemah.

“Harapan dari Pesisir”

Di tengah persoalan itu, masyarakat mulai membangun inisiatif lokal: menanam mangrove, memperkuat kelompok nelayan, dan mengembangkan wisata berbasis budaya. Upaya kecil ini menunjukkan bahwa perubahan dapat dimulai dari akar rumput.

Mandailing Natal kini berada di persimpangan:

antara keberlanjutan dan eksploitasi, antara janji pembangunan dan kenyataan lapangan.

Pilihan ke depan akan menentukan apakah daerah ini dikenal sebagai tanah yang merawat alamnya, atau wilayah yang kehilangan masa depan karena kelalaian dan ketamakan.(NH)

LABRN dan Nata Bersatu Audiensi ke DPRD Madina: Suara Rakyat Pantai Barat untuk Keadilan Plasma dan Pengakuan Adat

redaksi — Fri, 31 Oct 2025 06:40:55 +0000

MANDAILING NATAL|PERS.NEWS-Lembaga Adat dan Budaya Ranah Nata (LABRN) bersama Team Nata Bersatu kembali menyuarakan aspirasi masyarakat Pantai Barat di Gedung DPRD Mandailing Natal. Dipimpin Ketua Umum Ali Anapiah, S.H., rombongan diterima langsung oleh Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis, S.H., serta anggota Komisi II DPRD Madina.(31/10/25)

Audiensi ini menyoroti dua persoalan penting: realisasi kebun plasma PT Gruti Lestari Pratama (GLP) dan pembentukan Perda Adat untuk wilayah Pantai Barat.

“Kami datang bukan untuk menggugat, tapi mengingatkan bahwa rakyat punya hak atas plasma. Ini amanat hukum, bukan kemurahan hati perusahaan,” tegas Ali Anapiah.

Ia menambahkan, masyarakat tidak boleh terus menjadi penonton di atas tanahnya sendiri. “Kami ingin pembangunan yang berkeadilan. Jangan sampai kesejahteraan hanya dinikmati segelintir pihak,” ujarnya.

Selain isu plasma, LABRN juga mendorong DPRD menyusun Perda Adat sebagai pengakuan formal terhadap sistem adat yang menjaga keseimbangan sosial masyarakat.

“Adat bukan sekadar warisan leluhur, tapi fondasi kebersamaan yang tak boleh diabaikan,” ujar salah satu anggota Majelis Pemangku Adat.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis menyatakan dukungannya.

“Kami menghargai langkah LABRN dan masyarakat yang menempuh jalur dialog. DPRD akan menindaklanjuti aspirasi ini bersama pemerintah daerah dan pihak terkait,” ujarnya.

Langkah LABRN dan Team Nata Bersatu dinilai sebagai contoh perjuangan bermartabat—mengutamakan musyawarah tanpa konflik. Gerakan ini menegaskan bahwa semangat masyarakat adat masih hidup dan terus memperjuangkan hak atas tanah serta martabat budaya Mandailing di Pantai Barat.

“Dengan niat baik dan komitmen bersama, keadilan sosial dan kesejahteraan adat pasti menemukan jalannya,” tutup Ali Anapiah penuh keyakinan.(NH)