Tiga ruang kelas masih digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar di bawah tenda darurat. Kondisi tenda yang mulai kusam dan mengalami kerusakan membuat proses pembelajaran berlangsung dalam kondisi yang terbatas.

Kondisi tersebut disampaikan HS kepada awak media, Minggu (13/9/2026). Sebelumnya, HS mengaku telah melakukan penelusuran langsung ke lokasi madrasah dan melihat kondisi bangunan serta lingkungan sekolah.

Menurut HS, sejumlah bagian bangunan belum diperbaiki. Puing-puing dan material bekas pembongkaran juga masih terlihat di sekitar halaman madrasah.

“Sudah hampir satu tahun pascabencana, tetapi tiga kelas masih belajar di bawah tenda darurat. Kondisi tendanya juga sudah mulai kusam dan rusak,” ujar HS.

HS mengatakan, kondisi tersebut menjadi persoalan tersendiri ketika kegiatan belajar berlangsung dalam cuaca panas maupun hujan. Sebagian bangunan juga disebut masih dalam kondisi terbuka, sementara terdapat dinding yang berlubang akibat terdampak banjir bandang.

Selain kondisi bangunan, lingkungan madrasah masih menyisakan tanah dan material bekas pembongkaran. Menurut HS, debu dapat beterbangan ketika tertiup angin sehingga kondisi tersebut dinilai kurang mendukung kenyamanan siswa selama mengikuti kegiatan belajar-mengajar.

Informasi DIPA Rp626.556.107 Dipertanyakan

Selain kondisi fisik bangunan, HS turut mempertanyakan informasi mengenai anggaran DIPA yang disebut berkaitan dengan MTs.N. 4 Tapanuli Selatan.

Berdasarkan informasi yang dihimpunnya, terdapat anggaran DIPA sebesar Rp626.556.107,00 yang disebut telah diajukan dan dicairkan. Namun, HS mempertanyakan realisasi penggunaan anggaran tersebut serta apakah anggaran itu berkaitan dengan kebutuhan rehabilitasi bangunan madrasah pascabencana.

“Ini yang perlu dijelaskan secara terbuka. Kalau memang ada anggaran DIPA sebesar Rp626.556.107,00, bagaimana realisasinya dan apakah ada kaitannya dengan kebutuhan rehabilitasi bangunan pascabencana?” kata HS.

HS menegaskan, informasi mengenai anggaran tersebut masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi langsung dari pihak MTs.N. 4 Tapanuli Selatan maupun instansi terkait.

Menurutnya, penjelasan berdasarkan data dan dokumen diperlukan agar tidak menimbulkan asumsi di tengah masyarakat, khususnya mengenai status anggaran dan penggunaannya.

Kepala Madrasah Belum Memberikan Klarifikasi

Untuk memperoleh penjelasan secara berimbang, HS mengaku telah menghubungi Kepala Madrasah MTs.N. 4 Tapanuli Selatan melalui pesan WhatsApp pada Selasa (8/9/2026).

Konfirmasi tersebut disampaikan untuk meminta penjelasan mengenai kondisi bangunan pascabencana, perkembangan rehabilitasi, informasi anggaran DIPA sebesar Rp626.556.107,00, serta status penanganan tiga ruang kelas yang hingga kini masih digunakan di bawah tenda darurat.

Namun, menurut HS, hingga Minggu (13/9/2026), dirinya belum menerima jawaban atau klarifikasi dari Kepala MTs.N. 4 Tapanuli Selatan.

“Awalnya saya sudah menyampaikan beberapa pertanyaan untuk meminta klarifikasi. Namun sampai sekarang tidak ada jawaban. Ketika saya mencoba kembali menghubungi, WhatsApp saya tidak lagi dapat dihubungi,” ungkap HM.

Media tetap membuka ruang bagi pihak MTs.N. 4 Tapanuli Selatan maupun instansi terkait untuk memberikan penjelasan, termasuk mengenai kondisi bangunan, perkembangan rehabilitasi, serta status dan realisasi anggaran yang disebut sebesar Rp626.556.107,00.

HM: Siswa Jangan Terlalu Lama Belajar di Tenda

HM menilai kondisi tiga ruang kelas yang masih menggunakan tenda darurat perlu segera mendapatkan perhatian dari pemerintah dan pihak terkait.

Menurutnya, siswa merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari kondisi fasilitas pembelajaran tersebut.

“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana siswa bisa mendapatkan tempat belajar yang aman dan layak. Jangan sampai mereka terlalu lama belajar di bawah tenda sementara bangunan madrasah belum juga diperbaiki,” tegas HM.

HM berharap pihak terkait segera memberikan kepastian mengenai penanganan dan rehabilitasi bangunan MTs.N. 4 Tapanuli Selatan, sekaligus menjelaskan status serta realisasi anggaran yang disebut sebesar Rp626.556.107,00.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak MTs.N. 4 Tapanuli Selatan, termasuk Kepala Madrasah, belum memberikan klarifikasi atas sejumlah pertanyaan yang telah disampaikan.(Red)

Kegiatan yang berlangsung hingga 10 Mei 2026 itu menjadi bagian dari upaya mempercepat pemulihan ekonomi regional pascabencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Tapanuli pada November 2025 lalu.

Mengusung tema “Sinergi Ekonomi Syariah dan Digitalisasi Daerah Guna Mendukung Akselerasi Pemulihan Ekonomi Regional”, PESTA Tapanuli melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, pelaku UMKM, lembaga keuangan syariah, pondok pesantren, hingga masyarakat umum.

Kepala KPw BI Sibolga, Riza Putera, mengatakan tema yang diangkat pada tahun ini selaras dengan langkah pemerintah dalam mempercepat kebangkitan ekonomi masyarakat pascabencana.

Menurutnya, pengembangan ekonomi syariah yang dilakukan Bank Indonesia ditempuh melalui tiga strategi utama, yakni pemberdayaan ekonomi syariah, pendalaman pasar keuangan syariah, serta penguatan asesmen, riset, dan edukasi.

“Dalam implementasinya di daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sibolga senantiasa berupaya menjadi AIR, yaitu sebagai Akselerator, Inisiator, dan Regulator, dengan terus bersinergi bersama pemerintah daerah, termasuk Kota Padangsidimpuan,” ujar Riza.

Sementara itu, Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe, menilai PESTA Tapanuli merupakan momentum strategis untuk memperkuat posisi Kota Padangsidimpuan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi syariah di kawasan Tapanuli.

“PESTA Tapanuli ini tidak hanya menghadirkan forum edukasi dan literasi, tetapi juga membuka ruang kolaborasi nyata antara pemerintah daerah, pelaku UMKM, lembaga keuangan syariah, pondok pesantren, generasi muda, dan masyarakat luas,” katanya.

Pembukaan PESTA Tapanuli 2026 ditandai dengan penandatanganan komitmen pembentukan tiga Desa Devisa komoditas kopi dan kemenyan antara KPw BI Sibolga dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Selain itu, kegiatan juga dirangkai dengan peluncuran program strategis Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren (HEBITREN) Pantai Barat Sumatera, serta launching QRIS Pajak dan Retribusi Pemerintah Kota Padangsidimpuan sebagai langkah optimalisasi pendapatan daerah berbasis digital.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan penguatan ekonomi syariah dan percepatan digitalisasi daerah dapat menjadi motor baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan Tapanuli.