Putusan tersebut dibacakan pada Kamis malam, 20 Agustus 2026, setelah perkara menjalani rangkaian persidangan hingga sekitar 15 kali persidangan.

Ketua Majelis Hakim, As’ad Rahim Lubis, dalam amar putusannya menyatakan Bambang Ghiri Arianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum, baik dalam dakwaan primer maupun subsider.

“Menyatakan terdakwa Bambang Ghiri Arianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan penuntut umum, baik dakwaan primer maupun subsider.”

Majelis hakim juga memerintahkan agar Bambang segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan diucapkan serta memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.

Vonis Bebas Berbeda Jauh dengan Tuntutan Jaksa

Putusan bebas tersebut berbeda secara signifikan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tebing Tinggi, Christian Bonardo.

Sebelumnya, JPU menuntut Bambang dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan dan denda Rp500 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan maka diganti dengan pidana penjara selama 140 hari.

JPU sebelumnya mendalilkan Bambang terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Namun, setelah seluruh rangkaian pembuktian diperiksa di persidangan, majelis hakim mengambil kesimpulan yang berbeda dari konstruksi dakwaan dan tuntutan penuntut umum.

PH: Hakim Membuktikan Bahwa Pengadilan Bukan Sekadar Tempat Menghukum

Tim Penasihat Hukum Bambang Ghiri Arianto dari Law Firm PS & Partners, yang terdiri dari Adv. Paulus Peringatan Gulo, SH, MH; Adv. Itoloni Gulo, SH; dan Adv. Hendra Prasetyo Hutajulu, SH, MH, menyampaikan apresiasi terhadap majelis hakim.

Tim PH menilai majelis hakim telah menjalankan tugasnya secara arif dan bijaksana dengan melihat perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, bukan semata-mata berdasarkan konstruksi dakwaan dan tuntutan.

“Kami mengapresiasi majelis hakim yang telah memeriksa perkara ini secara objektif, teliti, arif, dan bijaksana. Persidangan adalah ruang untuk menguji seluruh alat bukti dan argumentasi hukum. Ketika unsur-unsur tindak pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka putusan bebas merupakan konsekuensi hukum yang harus dihormati,” ujar tim PH.

Menurut tim penasihat hukum, proses persidangan yang panjang justru menunjukkan pentingnya pembuktian dalam perkara pidana. Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hanya karena adanya dugaan atau tuduhan, melainkan harus didukung pembuktian yang memenuhi standar hukum pidana.

“Keadilan Tidak Boleh Berdasarkan Opini, Tetapi Berdasarkan Pembuktian”

Tim PH menegaskan bahwa perkara pidana harus ditempatkan dalam prinsip presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah.

Putusan bebas Bambang, menurut PH, menjadi pengingat bahwa proses penegakan hukum harus tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, objektivitas, serta independensi hakim dalam menilai seluruh fakta yang terungkap di persidangan.

“Keadilan tidak boleh dibangun berdasarkan opini, tekanan, ataupun asumsi. Keadilan harus lahir dari pembuktian yang sah di hadapan persidangan,”tegas tim PH.

Putusan tersebut juga dinilai menjadi momentum penting untuk menegaskan bahwa hukum pidana tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap setiap orang yang didakwa ketika unsur kesalahannya tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Vonis Bebas Jadi Penegasan Supremasi Hukum

Tim Law Firm PS & Partners menyatakan menghormati seluruh proses hukum yang telah berjalan serta menyerahkan penilaian akhir perkara kepada mekanisme hukum yang berlaku.

Bagi tim pembela, putusan tersebut merupakan bagian dari proses mencari kebenaran materiil melalui persidangan yang terbuka dan berdasarkan pembuktian.

“Kami percaya bahwa ketika proses peradilan dijalankan dengan integritas dan keberanian, maka hukum masih memiliki marwah. Vonis bebas ini bukan sekadar kemenangan terdakwa, tetapi menjadi pengingat bahwa setiap perkara harus diuji secara objektif dan setiap orang berhak memperoleh keadilan di hadapan hukum,” kata tim PH Bambang Ghiri Arianto.

Dengan putusan tersebut, majelis hakim telah memberikan jawaban atas seluruh dakwaan yang diajukan penuntut umum terhadap Bambang Ghiri Arianto. Perkara ini selanjutnya tetap mengikuti mekanisme hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAW FIRM PS & PARTNERS

Adv. Paulus Peringatan Gulo, SH, MH

Adv. Itoloni Gulo, SH

Adv. Hendra Prasetyo Hutajulu, SH, MH

(PR)

Ketua LBH KNPI Sumut, Adv. Radmad Mulia Hasibuan, S.H., menyampaikan bahwa lembaga ini hadir sebagai jawaban atas banyaknya warga yang menghadapi persoalan hukum namun terkendala biaya untuk membayar jasa advokat.

“LBH KNPI Sumut hadir sebagai rumah keadilan bagi masyarakat kecil. Kami akan memberikan pendampingan hukum secara gratis bagi warga tidak mampu yang membutuhkan bantuan,” ujarnya.

Radmad menjelaskan, kehadiran LBH KNPI Sumut merupakan bagian dari komitmen organisasi kepemudaan dalam memperjuangkan akses keadilan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu, Koordinator Wilayah Peradan Sumut, Adv. Paulus Peringatan Gulo, S.H., M.H., yang juga menjabat sebagai penasehat LBH KNPI Sumut, menegaskan bahwa pihaknya akan selalu berpihak pada masyarakat marjinal.

“Kita hadir untuk kaum marjinal — mereka yang sering dianggap memiliki status sosial ekonomi rendah dan kerap tidak memiliki akses penuh terhadap hak-hak dasarnya,” tegas Paulus.

Dengan semangat solidaritas dan keadilan sosial, LBH KNPI Sumut berkomitmen menjadi wadah perjuangan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan, tanpa memandang latar belakang ekonomi.(ABG)