PB PII

Mencederai Konstitusi, PD PII Kota Palembang Nyatakan Mosi Tidak Percaya terhadap PW PII Sumsel 2025–2027

redaksi — Mon, 16 Mar 2026 02:04:50 +0000

Ketua Umum PD PII Kota Palembang, Aflah Ramadhan, menegaskan bahwa komposisi kepengurusan PW PII Sumsel saat ini dinilai mencederai marwah organisasi dan berpotensi menghambat proses regenerasi kader secara sehat.

“Kami tidak bisa tinggal diam ketika rumah besar ini dikelola dengan cara-cara yang menabrak aturan dasar organisasi. PII adalah organisasi kader. Jika pada tingkat pimpinan wilayah saja konstitusi diabaikan, maka integritas organisasi sedang dipertaruhkan,” ujar Aflah Ramadhan.

Poin Utama Dugaan Pelanggaran Konstitusi

PD PII Kota Palembang menyoroti empat poin krusial yang menjadi dasar penyampaian mosi tidak percaya tersebut:

1. Pelanggaran Batas Usia
Ditemukannya pengurus atas nama Anggra Putra Lintang yang telah berusia di atas 30 tahun. Kondisi ini dinilai melanggar batas usia maksimal anggota aktif dan kader sebagaimana diatur dalam konstitusi PII.

2. Mandeknya Sirkulasi Kader
Penunjukan Sri Wulandari sebagai Bendahara Umum sekaligus merangkap Ketua Bidang Kaderisasi dinilai bermasalah. Yang bersangkutan tercatat telah menjabat selama empat periode dalam struktur PW PII Sumsel, melampaui batas maksimal dua periode. Selain itu, rekam jejak pengelolaan keuangan yang bersangkutan juga dipertanyakan untuk mengemban amanah sebagai Bendahara Umum.

3. Persoalan Integritas Personalia
Masuknya sejumlah nama yang memiliki riwayat mengundurkan diri pada periode sebelumnya, seperti Agus Awal Efendi (Kabid PPO), Deny Dafa Maulana, Muhammad Zazili, dan Kemas Syarif Hidayatullah, menunjukkan lemahnya proses seleksi serta pertimbangan kepemimpinan dalam penyusunan struktur organisasi.

4. Pelanggaran Kualifikasi Kader
Mayoritas personalia PW PII Sumsel periode 2025–2027 diketahui belum mengikuti jenjang perkaderan Advance Training dan Pendidikan Instruktur Dasar (PID). Hal ini dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap konstitusi organisasi yang berpotensi merusak standar kompetensi kepemimpinan di tingkat wilayah.

Sikap Resmi PD PII Kota Palembang

Berdasarkan temuan tersebut, PD PII Kota Palembang menuntut adanya peninjauan ulang secara menyeluruh terhadap struktur kepengurusan PW PII Sumsel periode 2025–2027. PD PII Kota Palembang juga meminta Pengurus Besar (PB) PII untuk turun tangan menyelesaikan persoalan ini secara konstitusional demi menjaga marwah dan keberlangsungan organisasi.

“Mosi ini adalah bentuk kecintaan kami terhadap PII. Kami ingin organisasi ini dipimpin oleh kader yang secara administratif sah, secara moral berintegritas, dan secara perkaderan mumpuni,” tutup Aflah.(Red)

Pleno VIII PB PII Tetapkan Reshuffle Baru, Perbarui Kepanitiaan, dan Resmikan Sumatera Selatan sebagai Tuan Rumah Muktamar XXXIII

redaksi — Fri, 05 Dec 2025 20:27:18 +0000

JAKARTA|PERS.NEWS-Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) menetapkan sejumlah keputusan strategis dalam Pleno VIII yang berlangsung pada Sabtu, 29 November 2025, di Jakarta. Forum ini menghasilkan tiga keputusan penting yang menegaskan arah konsolidasi organisasi menjelang akhir periode kepengurusan serta persiapan menuju Muktamar XXXIII PII tahun 2026.

PB PII memutuskan mencabut SK Nomor PB/SEK/KPTS/092/IX/1447-2025 tentang Pengesahan Reshuffle V Struktur dan Personalia, yang sebelumnya ditetapkan di Bogor, lalu mengesahkan SK Nomor PB/SEK/KPTS/0136/XI/1447-2025 tentang Reshuffle VIII Struktur dan Personalia Pengurus Besar PII Periode 2023–2025. Reshuffle ini menjadi langkah konsolidatif untuk memastikan efektivitas kinerja internal hingga berakhirnya masa jabatan.

Pada saat yang sama, forum pleno juga mencabut SK Nomor PB/SEK/KPTS/095/IX/1447-2025 mengenai Struktur Kepanitiaan Muktamar Nasional PII Ke-XXXIII, dan menggantinya dengan SK Nomor PB/SEK/KPTS/0135/XI/1447-2025 yang menetapkan formasi baru panitia, dengan Alden Anarki Hasibuan sebagai Ketua Panitia, Dani Dharma sebagai Sekretaris Panitia, dan M. Zefriansyah sebagai Bendahara Panitia. Pembaruan susunan ini dimaksudkan untuk memperkuat kerja-kerja teknis dan administratif dalam mempersiapkan Muktamar.

Keputusan penting lainnya adalah penetapan Provinsi Sumatera Selatan sebagai lokasi penyelenggaraan Muktamar XXXIII Pelajar Islam Indonesia pada tahun 2026, sebuah langkah strategis yang diharapkan membuka ruang partisipasi wilayah secara lebih luas serta memperkuat posisi Sumatera dalam dinamika organisasi.

Serangkaian keputusan dalam Pleno VIII ini menandai fase penting konsolidasi PB PII dalam menyongsong agenda besar organisasi, dengan harapan Muktamar XXXIII dapat berlangsung tertib, demokratis, dan sejalan dengan prinsip dasar perjuangan PII.(Red)

Bayang- Bayang Operasi Gelap di Balik Dualisme PB PII

redaksi — Fri, 28 Nov 2025 05:49:48 +0000

MEDAN|PERS.NEWS-Bayang Operasi Gelap di Balik Dualisme PB PII
Dualisme yang tiba-tiba meledak di tubuh Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia bukanlah sekadar konflik internal biasa. Banyak kader senior melihat pola yang muncul lebih menyerupai rekayasa terencana dari luar ketimbang dinamika organisasi pada umumnya.

Gerakan pembentukan kubu tandingan yang sangat terstruktur, munculnya agenda muktamar ilegal yang dipaksakan, hingga kehadiran sosok-sosok yang “bukan orang PII” tetapi aktif mengatur langkah kelompok tertentu.

Semua itu mengarah pada satu dugaan:

Ada operasi yang bergerak dalam senyap Dua sumber internal yang memahami dinamika pusat menyatakan bahwa pola tekanan yang muncul mirip gaya operasi intelijen:

• Bergerak tanpa terlihat,

• Memecah dukungan,

• Menciptakan legitimasi tandingan,

• Lalu mendorong kekacauan dari dalam.

Kesan ini kian menguat ketika berbagai keputusan tandingan tiba-tiba muncul tanpa melalui proses organisasi apa pun, seolah ada skenario yang telah disiapkan dan hanya menunggu eksekusi para aktor di lapangan.

Di tingkat daerah, sejumlah pengurus bahkan mengaku menerima pesan “arahan” dari pihak yang mengatasnamakan “atasan negara”, lengkap dengan ancaman halus agar mendukung muktamar bayangan. Meski tidak pernah jelas siapa yang berada di balik pesan tersebut, atmosfer intimidatifnya terlalu nyata untuk diabaikan.

Tak heran jika kemudian muncul dugaan bahwa ada pihak yang mencoba memainkan kartu dualisme PII untuk kepentingan politik yang lebih besar.

Banyak kader mulai bertanya: “Mengapa pola-pola ini terasa seperti bukan konflik internal, melainkan operasi dari luar?”
Yang pasti, siapa pun aktor di balik operasi ini, yang mereka rusak adalah integritas PII.

Jika organisasi tidak segera memperkuat disiplin struktural dan menutup pintu dari segala bentuk intervensi luar, dualisme ini bukan hanya memecah PII—tetapi juga membuka ruang bagi pihak mana pun untuk menunggangi organisasi demi kepentingan mereka sendiri.(Red)

BAYANGAN PENGUSAHA TAMBANG DI BALIK UPAYA MUKTAMAR ILEGAL PII, PB PII ANGKAT SUARA

redaksi — Fri, 28 Nov 2025 05:08:18 +0000

MEDAN|PERS.NEWS-Gelombang dinamika internal Pelajar Islam Indonesia (PII) kembali bergolak. Di balik layar, beredar dugaan keterlibatan seorang oknum pengusaha tambang yang disebut-sebut mendorong terselenggaranya Muktamar Nasional PII tanpa dasar keputusan konstitusional.

Isu ini bukan sekadar gosip organisasi — berbagai sumber internal menyebut bahwa dukungan eksternal itu sudah mengalir dalam bentuk logistik, pendanaan, hingga upaya memobilisasi kelompok tertentu untuk melegitimasi agenda yang dianggap cacat prosedur tersebut.jum’at (28/11/25)

PII, yang berdiri sebagai organisasi pelajar tertua dan berpengaruh dalam sejarah pergerakan nasional, harus kembali menghadapi situasi di mana independensinya diuji. Organisasi yang selama puluhan tahun berdiri di garda depan pembentukan karakter generasi muda Islam ini, kini diduga tengah menjadi sasaran penetrasi kepentingan ekonomi.

“PB PII: Ini Bukan Sekadar Pelanggaran Teknis”

Pengurus Besar PII merespons tegas kabar yang kian menguat itu. Mereka mengecam segala bentuk intervensi, khususnya dari pihak yang tidak memiliki hubungan organisatoris dengan PII.

“Ini bukan hanya pelanggaran prosedural, tetapi upaya terstruktur untuk membajak proses organisasi PII. Jika ada pihak yang mencoba memaksakan penyelenggaraan muktamar ilegal dengan dukungan modal dari luar, itu jelas melampaui batas,” ujar Ketua 3 PB PII, Agung Gumelar, dengan nada tegas.

Menurut PB PII, apa yang terjadi bukan hanya sekadar masalah administratif, melainkan potensi perampasan kedaulatan organisasi oleh tangan-tangan yang memiliki kepentingan jauh di luar tujuan kaderisasi pelajar.

“Organisasi Pelajar Jangan Dijadikan Alat Transaksi Kepentingan”

Kekhawatiran PB PII bukan tanpa alasan. Dalam beberapa kasus organisasi pemuda di Indonesia, infiltrasi kepentingan luar sering kali berujung pada polarisasi internal, terbelahnya kader, dan rusaknya nilai perjuangan.

“Organisasi ini bukan alat transaksi kepentingan bisnis siapa pun. Jika ada oknum yang mencoba memanfaatkan PII demi agenda ekonomi atau politik, maka itu adalah musuh bersama,” lanjut Agung.

PII menegaskan bahwa muktamar — sebagai forum tertinggi organisasi — hanya dapat dilaksanakan melalui proses yang sah, bermartabat, dan sesuai konstitusi. Setiap agenda yang didorong pihak luar dinilai sebagai langkah memecah-belah kader dan mengganggu marwah perjuangan PII.

“PB PII Siap Menempuh Jalur Organisasi Hingga Hukum”

Untuk mengantisipasi eskalasi, PB PII sudah menyiapkan beberapa opsi langkah strategis. Baik penyampaian surat resmi kepada seluruh wilayah, penegasan garis komando, hingga kemungkinan membawa persoalan ini ke ranah hukum apabila kegiatan yang disebut ilegal tersebut tetap dipaksakan.

Instruksi pun disampaikan ke seluruh Pengurus Wilayah dan Daerah agar tetap waspada terhadap ajakan atau undangan muktamar dari pihak yang tidak memiliki legitimasi struktural.

“Kami mengimbau seluruh kader untuk tetap berada dalam garis perjuangan resmi organisasi. Jangan mudah terpengaruh provokasi atau janji manis dari pihak-pihak yang membawa agenda tersembunyi,” tegasnya.

“Arah Pertarungan Organisasi ke Depan”

Situasi yang menghangat ini mencerminkan bahwa PII bukan organisasi kecil yang bisa dilecehkan. Justru karena besarnya kekuatan jaringan kader dan pengaruh historis PII dalam dunia pergerakan, banyak pihak yang tergoda untuk menungganginya.

Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah upaya tersebut terjadi, melainkan sejauh mana niat itu akan terus didorong dan bagaimana PB PII akan merespons langkah demi langkah.

Satu hal jelas: upaya menjaga kedaulatan organisasi ini bisa menjadi babak penting dalam sejarah panjang perjalanan PII. Apakah PII mampu keluar dari ujian intervensi kepentingan luar? Ataukah justru gejolak ini menjadi pemecah solidaritas internal?

Waktu yang akan berbicara, Namun sikap PB PII saat ini menunjukkan satu pesan yang tegas:

PII tidak akan tunduk pada kepentingan apa pun selain kepentingan pelajar dan bangsa.(Red)