Berdasarkan penjelasan Bupati pada 30 Maret 2026, IPM Kabupaten Langkat tercatat sebesar 75,58. Meski angka tersebut diklaim mengalami peningkatan, PC IPNU Langkat menilai capaian itu belum mencerminkan kualitas pembangunan manusia yang optimal.

Pasalnya, berdasarkan pemetaan IPM di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat masih berada di peringkat ke-18 dari 33 kabupaten/kota, sebuah posisi yang dinilai masih tertinggal, terutama mengingat letak geografis Langkat yang berbatasan langsung dengan Kota Medan dan hanya berjarak sekitar 45 menit dari ibu kota provinsi tersebut.

“Angka yang disampaikan Bupati menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat kita belum merata. IPM merupakan rapor nyata kualitas hidup masyarakat. Semakin tinggi IPM, semakin baik pula kualitas pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Berada di peringkat ke-18 tentu bukan prestasi yang patut dibanggakan,” tegas Risfan, Minggu (5/4/2026).

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Langkat harus berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya instansi yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Tuntut Keterbukaan dan Evaluasi

IPNU Langkat menegaskan bahwa kemajuan daerah tidak dapat dicapai hanya melalui kegiatan seremonial. Pemerintah harus membangun budaya diskusi, kolaborasi, dan keterbukaan dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk pelajar dan mahasiswa.

“Pemerintah dan masyarakat harus saling terhubung. Pengelolaan potensi daerah harus dilakukan secara maksimal agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Langkat, PC IPNU Langkat menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah, yaitu:

• Pemerintah Kabupaten Langkat diminta mengakui secara terbuka bahwa posisi ke-18 masih tergolong rendah sehingga menjadi motivasi untuk melakukan pembenahan secara serius.
• Mendesak dilakukan evaluasi terhadap kinerja Bappeda Kabupaten Langkat, mengingat perannya sangat strategis dalam menyusun perencanaan pembangunan, penganggaran, koordinasi lintas sektor, serta monitoring dan evaluasi program peningkatan IPM. Bappeda juga harus memastikan seluruh program pembangunan selaras dengan RPJMD, terutama dalam meningkatkan komponen IPM, yaitu Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan pengeluaran per kapita.
• Mendesak DPRD Kabupaten Langkat agar mengawal evaluasi terhadap OPD yang program kerjanya dinilai tidak memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas SDM.
• Mendorong Pemerintah Kabupaten Langkat untuk memprioritaskan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelajar di daerah.

Sebagai bentuk keseriusan, PC IPNU Kabupaten Langkat menyatakan akan menempuh langkah-langkah strategis, termasuk menyampaikan aspirasi melalui aksi terbuka apabila pemerintah daerah tidak segera menjadikan peningkatan kualitas IPM sebagai prioritas utama pembangunan di Kabupaten Langkat.(PR)