Dalam orasinya, perwakilan massa menegaskan bahwa penertiban yang dilakukan pemerintah tidak boleh hanya sebatas menggusur tanpa menghadirkan solusi nyata bagi para pedagang.

“Kami butuh kepastian, bukan sekadar wacana. Wali Kota Binjai harus turun langsung menemui rakyat dan memberikan solusi konkret. Jangan biarkan pedagang kecil terus menjadi korban kebijakan,” tegas perwakilan forum di hadapan ratusan massa.

Sebelumnya, telah dilakukan pertemuan di kantor camat yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi. Namun, pertemuan tersebut dinilai belum menghasilkan solusi konkret, sehingga memicu kekecewaan di kalangan pedagang dan massa aksi.

Para PKL yang terdampak mengaku hingga kini masih kehilangan sumber penghasilan dan belum mendapatkan kepastian relokasi yang layak dan strategis. Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk menjamin keberlangsungan usaha mereka.

Sebagai bentuk lanjutan perjuangan, Forum Pedagang Kaki Lima Binjai bersama massa aksi menyatakan akan menggelar Aksi Jilid II pada Senin, 27 April 2025, di Kantor Wali Kota Binjai. Aksi tersebut direncanakan sebagai bentuk tekanan agar pemerintah segera merespons tuntutan rakyat.

Massa menegaskan, jika tidak ada solusi konkret yang diberikan, gelombang aksi akan terus berlanjut dengan jumlah massa yang lebih besar hingga keadilan bagi pedagang kecil benar-benar terwujud. (Red)

Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya tegas dalam menegakkan aturan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam setiap langkah yang diambil.

“Di tengah upaya penertiban bangunan liar, kami melihat sisi humanis yang tetap dijaga. Kehadiran Wakil Wali Kota Binjai, Bapak Hasanul Jihadi, yang turun langsung menemui para pedagang kaki lima mewakili Wali Kota Binjai, Bapak Amir Hamzah, menjadi bukti bahwa pemerintah hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pemberi solusi,” ujarnya.

Ia menilai, pendekatan dialog yang dilakukan pemerintah merupakan langkah bijak untuk meredam potensi konflik sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan.

“Pendekatan persuasif seperti ini patut diapresiasi. Pemerintah tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga membuka ruang komunikasi, mendengar langsung aspirasi masyarakat, serta berupaya mencarikan solusi agar para PKL tetap dapat berusaha secara layak tanpa melanggar aturan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sinergi antara ketegasan dan dialog menjadi kunci dalam menciptakan ketertiban kota yang berkeadilan sosial.

“KNPI Kota Binjai berharap pendekatan ini terus dikedepankan, sehingga penataan kota dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap ekonomi masyarakat kecil. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang tidak meninggalkan rakyatnya,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mendukung kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan bersama.

“Mari kita jaga kondusivitas Kota Binjai, mendukung langkah pemerintah yang berpihak pada keteraturan dan kesejahteraan, serta tetap mengedepankan semangat gotong royong dalam membangun kota,” tutupnya.(Red)