Pelajar Islam Indonesia

Mencederai Konstitusi, PD PII Kota Palembang Nyatakan Mosi Tidak Percaya terhadap PW PII Sumsel 2025–2027

redaksi — Mon, 16 Mar 2026 02:04:50 +0000

Ketua Umum PD PII Kota Palembang, Aflah Ramadhan, menegaskan bahwa komposisi kepengurusan PW PII Sumsel saat ini dinilai mencederai marwah organisasi dan berpotensi menghambat proses regenerasi kader secara sehat.

“Kami tidak bisa tinggal diam ketika rumah besar ini dikelola dengan cara-cara yang menabrak aturan dasar organisasi. PII adalah organisasi kader. Jika pada tingkat pimpinan wilayah saja konstitusi diabaikan, maka integritas organisasi sedang dipertaruhkan,” ujar Aflah Ramadhan.

Poin Utama Dugaan Pelanggaran Konstitusi

PD PII Kota Palembang menyoroti empat poin krusial yang menjadi dasar penyampaian mosi tidak percaya tersebut:

1. Pelanggaran Batas Usia
Ditemukannya pengurus atas nama Anggra Putra Lintang yang telah berusia di atas 30 tahun. Kondisi ini dinilai melanggar batas usia maksimal anggota aktif dan kader sebagaimana diatur dalam konstitusi PII.

2. Mandeknya Sirkulasi Kader
Penunjukan Sri Wulandari sebagai Bendahara Umum sekaligus merangkap Ketua Bidang Kaderisasi dinilai bermasalah. Yang bersangkutan tercatat telah menjabat selama empat periode dalam struktur PW PII Sumsel, melampaui batas maksimal dua periode. Selain itu, rekam jejak pengelolaan keuangan yang bersangkutan juga dipertanyakan untuk mengemban amanah sebagai Bendahara Umum.

3. Persoalan Integritas Personalia
Masuknya sejumlah nama yang memiliki riwayat mengundurkan diri pada periode sebelumnya, seperti Agus Awal Efendi (Kabid PPO), Deny Dafa Maulana, Muhammad Zazili, dan Kemas Syarif Hidayatullah, menunjukkan lemahnya proses seleksi serta pertimbangan kepemimpinan dalam penyusunan struktur organisasi.

4. Pelanggaran Kualifikasi Kader
Mayoritas personalia PW PII Sumsel periode 2025–2027 diketahui belum mengikuti jenjang perkaderan Advance Training dan Pendidikan Instruktur Dasar (PID). Hal ini dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap konstitusi organisasi yang berpotensi merusak standar kompetensi kepemimpinan di tingkat wilayah.

Sikap Resmi PD PII Kota Palembang

Berdasarkan temuan tersebut, PD PII Kota Palembang menuntut adanya peninjauan ulang secara menyeluruh terhadap struktur kepengurusan PW PII Sumsel periode 2025–2027. PD PII Kota Palembang juga meminta Pengurus Besar (PB) PII untuk turun tangan menyelesaikan persoalan ini secara konstitusional demi menjaga marwah dan keberlangsungan organisasi.

“Mosi ini adalah bentuk kecintaan kami terhadap PII. Kami ingin organisasi ini dipimpin oleh kader yang secara administratif sah, secara moral berintegritas, dan secara perkaderan mumpuni,” tutup Aflah.(Red)

Siasat di Balik Layar: Manuver KSH Pindah ke SC Demi Mengamankan Peluang Ketua Umum PW PII Sumsel

redaksi — Mon, 05 Jan 2026 20:22:48 +0000

PALEMBANG|PERS.NEWS – Manuver politik KSH dalam perebutan kursi Ketua Umum Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PW PII) Sumatera Selatan kembali menjadi sorotan. Setelah dinilai gagal menjalankan tugas sebagai Ketua OC Advance Training dan mundur dari jabatan Ketua OC Konferensi Wilayah (Konwil), KSH tiba-tiba berpindah posisi menjadi Steering Committee (SC). Langkah ini dituding sebagai strategi untuk mengamankan kepentingannya menuju kursi nomor satu di PW PII Sumsel.

Meninggalkan Kekacauan, Beralih Mengatur Aturan
Kepindahan KSH ke posisi SC memicu kritik keras dari internal organisasi. Bukan tanpa alasan, posisi ini dianggap sangat strategis karena berperan langsung dalam menyusun aturan main, menentukan kriteria calon, serta mengarahkan jalannya Konwil. Banyak kader menilai langkah tersebut bukan sekadar perpindahan tugas, melainkan upaya “mencari tempat aman” agar dapat mengatur jalannya proses demi keuntungan pribadi.

Jejak Mundur dan Tuduhan Ambisi Jabatan
Tudingan bahwa KSH hanya berorientasi pada kekuasaan semakin menguat. Rekam jejaknya yang pernah mengundurkan diri dari kepengurusan PW PII Sumsel periode 2021–2023 kembali diungkit. Sejumlah kader melihat pola yang sama: KSH pergi ketika tanggung jawab berat, namun kembali ketika peluang jabatan tinggi terbuka lebar.

“Ini taktik yang sangat kentara. Dia meninggalkan tanggung jawab OC yang berantakan, lalu masuk ke SC untuk mengatur jalannya sidang demi ambisi pribadinya. PW PII Sumsel tidak butuh pemimpin yang hanya lihai bersiasat tapi minim komitmen,” ujar Krisna, Ketua Umum PD PII PALI.

Krisis Kepercayaan di Tubuh Kader
Perpindahan KSH ke SC di tengah berbagai kegagalan agenda organisasi dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap profesionalitas dan komitmen berorganisasi. Mentalitas haus jabatan dikhawatirkan akan menciderai nilai demokrasi dan keadilan di tubuh PII Sumsel.

Krisna menyerukan agar kader melakukan pengawasan ketat terhadap kinerja SC agar tidak berubah menjadi alat politik praktis. “Kami butuh pemimpin yang turun langsung, yang berjuang di lapangan, bukan sosok yang hobi mundur lalu kembali hanya untuk mengatur skenario kekuasaan,” tegasnya.(Red)

BAYANGAN PENGUSAHA TAMBANG DI BALIK UPAYA MUKTAMAR ILEGAL PII, PB PII ANGKAT SUARA

redaksi — Fri, 28 Nov 2025 05:08:18 +0000

MEDAN|PERS.NEWS-Gelombang dinamika internal Pelajar Islam Indonesia (PII) kembali bergolak. Di balik layar, beredar dugaan keterlibatan seorang oknum pengusaha tambang yang disebut-sebut mendorong terselenggaranya Muktamar Nasional PII tanpa dasar keputusan konstitusional.

Isu ini bukan sekadar gosip organisasi — berbagai sumber internal menyebut bahwa dukungan eksternal itu sudah mengalir dalam bentuk logistik, pendanaan, hingga upaya memobilisasi kelompok tertentu untuk melegitimasi agenda yang dianggap cacat prosedur tersebut.jum’at (28/11/25)

PII, yang berdiri sebagai organisasi pelajar tertua dan berpengaruh dalam sejarah pergerakan nasional, harus kembali menghadapi situasi di mana independensinya diuji. Organisasi yang selama puluhan tahun berdiri di garda depan pembentukan karakter generasi muda Islam ini, kini diduga tengah menjadi sasaran penetrasi kepentingan ekonomi.

“PB PII: Ini Bukan Sekadar Pelanggaran Teknis”

Pengurus Besar PII merespons tegas kabar yang kian menguat itu. Mereka mengecam segala bentuk intervensi, khususnya dari pihak yang tidak memiliki hubungan organisatoris dengan PII.

“Ini bukan hanya pelanggaran prosedural, tetapi upaya terstruktur untuk membajak proses organisasi PII. Jika ada pihak yang mencoba memaksakan penyelenggaraan muktamar ilegal dengan dukungan modal dari luar, itu jelas melampaui batas,” ujar Ketua 3 PB PII, Agung Gumelar, dengan nada tegas.

Menurut PB PII, apa yang terjadi bukan hanya sekadar masalah administratif, melainkan potensi perampasan kedaulatan organisasi oleh tangan-tangan yang memiliki kepentingan jauh di luar tujuan kaderisasi pelajar.

“Organisasi Pelajar Jangan Dijadikan Alat Transaksi Kepentingan”

Kekhawatiran PB PII bukan tanpa alasan. Dalam beberapa kasus organisasi pemuda di Indonesia, infiltrasi kepentingan luar sering kali berujung pada polarisasi internal, terbelahnya kader, dan rusaknya nilai perjuangan.

“Organisasi ini bukan alat transaksi kepentingan bisnis siapa pun. Jika ada oknum yang mencoba memanfaatkan PII demi agenda ekonomi atau politik, maka itu adalah musuh bersama,” lanjut Agung.

PII menegaskan bahwa muktamar — sebagai forum tertinggi organisasi — hanya dapat dilaksanakan melalui proses yang sah, bermartabat, dan sesuai konstitusi. Setiap agenda yang didorong pihak luar dinilai sebagai langkah memecah-belah kader dan mengganggu marwah perjuangan PII.

“PB PII Siap Menempuh Jalur Organisasi Hingga Hukum”

Untuk mengantisipasi eskalasi, PB PII sudah menyiapkan beberapa opsi langkah strategis. Baik penyampaian surat resmi kepada seluruh wilayah, penegasan garis komando, hingga kemungkinan membawa persoalan ini ke ranah hukum apabila kegiatan yang disebut ilegal tersebut tetap dipaksakan.

Instruksi pun disampaikan ke seluruh Pengurus Wilayah dan Daerah agar tetap waspada terhadap ajakan atau undangan muktamar dari pihak yang tidak memiliki legitimasi struktural.

“Kami mengimbau seluruh kader untuk tetap berada dalam garis perjuangan resmi organisasi. Jangan mudah terpengaruh provokasi atau janji manis dari pihak-pihak yang membawa agenda tersembunyi,” tegasnya.

“Arah Pertarungan Organisasi ke Depan”

Situasi yang menghangat ini mencerminkan bahwa PII bukan organisasi kecil yang bisa dilecehkan. Justru karena besarnya kekuatan jaringan kader dan pengaruh historis PII dalam dunia pergerakan, banyak pihak yang tergoda untuk menungganginya.

Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah upaya tersebut terjadi, melainkan sejauh mana niat itu akan terus didorong dan bagaimana PB PII akan merespons langkah demi langkah.

Satu hal jelas: upaya menjaga kedaulatan organisasi ini bisa menjadi babak penting dalam sejarah panjang perjalanan PII. Apakah PII mampu keluar dari ujian intervensi kepentingan luar? Ataukah justru gejolak ini menjadi pemecah solidaritas internal?

Waktu yang akan berbicara, Namun sikap PB PII saat ini menunjukkan satu pesan yang tegas:

PII tidak akan tunduk pada kepentingan apa pun selain kepentingan pelajar dan bangsa.(Red)