Informasi yang berkembang di tengah masyarakat menyebutkan adanya dugaan permintaan sejumlah uang berkisar Rp80.000 hingga Rp100.000 untuk pengurusan KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran.

Ketua Raja Demo Sumatera Utara menyampaikan keprihatinannya atas informasi tersebut dan meminta agar persoalan ini ditelusuri secara transparan oleh pihak berwenang.

“Pelayanan administrasi kependudukan pada dasarnya gratis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika benar terdapat pungutan dalam pengurusan dokumen seperti KTP, KK, maupun Akta Kelahiran, maka hal tersebut perlu segera diklarifikasi dan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari sejumlah warga, dugaan pungutan tersebut disebut-sebut melibatkan seorang oknum pegawai berinisial G.K. Namun hingga berita ini diturunkan, belum terdapat pernyataan resmi yang membenarkan adanya praktik tersebut.

Secara terpisah, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Deli Serdang, Christina Helen Siagian, S.Sos., diharapkan dapat memberikan klarifikasi guna meluruskan informasi yang beredar sekaligus memastikan pelayanan berjalan sesuai standar operasional dan ketentuan hukum.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) menegaskan bahwa praktik pungutan liar merupakan pelanggaran hukum.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi terkait hasil pemeriksaan internal maupun langkah hukum yang akan ditempuh. Masyarakat diimbau untuk menyampaikan laporan melalui kanal pengaduan resmi apabila menemukan indikasi pelanggaran dalam pelayanan publik.

Pelayanan publik yang transparan dan bebas pungli merupakan hak masyarakat sekaligus bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.(Red)

Kedatangan Kapolres beserta rombongan disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, Asnath Anytha Idatua Hutagalung, S.H., M.H. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban sebagai wujud nyata penguatan hubungan kelembagaan antara Polres Labuhanbatu dan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Labuhanbatu bersama Kajari Labuhanbatu menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan sinergitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Labuhanbatu. Kedua pimpinan juga sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam bidang penegakan hukum serta melanjutkan berbagai program positif yang telah terjalin dengan baik selama ini.

Langkah koordinasi dan silaturahmi ini diharapkan mampu semakin memperkokoh hubungan antarinstansi, sehingga pelaksanaan tugas penegakan hukum dapat berjalan lebih profesional, transparan, dan berkeadilan demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kapolres Labuhanbatu, AKBP Wahyu Endrajaya, S.I.K., M.Si, menyampaikan bahwa sinergitas antara Polri dan Kejaksaan merupakan kunci utama dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. Selain itu, kolaborasi yang solid juga diyakini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, khususnya di Kabupaten Labuhanbatu.(Arif)

Ketua Umum FWB Sumut, Ilham Arifin, menyatakan bahwa tuntutan ini merupakan bentuk kontrol sosial terhadap pelayanan publik di lingkungan Kementerian Agama.

“Kami meminta Kakanwil Kemenag Sumut segera mengambil langkah tegas dengan mencopot Kepala KUA Kecamatan Labuhan Deli. Dugaan pungutan liar ini dinilai mencederai nilai pelayanan keagamaan serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara,” ujar Ilham dalam keterangannya.

Menurut FWB Sumut, pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan Pungli tambahan di luar ketentuan resmi dalam pengurusan pernikahan.

Nominal yang disebutkan bervariasi, Mulai dari Rp1.000.000 hingga Rp1.600.000 per orang.

Diduga oknum ini sering melakukan hal tersebut, sehingga membuat masyarakat resah dan menjadi perbincangan hangat

sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, pelayanan pencatatan nikah yang dilaksanakan di KUA pada hari dan jam kerja seharusnya tidak dipungut biaya.

Merujuk dari peraturan perundang-undangan praktik ini sudah menyalahi merujuk pada UU Tipikor (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001): Pungli termasuk gratifikasi, di mana pejabat menerima sesuatu yang bukan haknya.

Pelaku bisa dipidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda hingga Rp1 miliar.

KUHP: Bisa dijerat dengan Pasal 368 ayat (1) tentang pemerasan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun.

karena termasuk tindak pidana korupsi dan gratifikasi, dijerat dengan pasal-pasal seperti KUHP (pemerasan) dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), dengan sanksi pidana penjara (minimal 4 tahun hingga 20 tahun atau penjara seumur hidup) dan denda besar, serta sanksi disiplin kepegawaian hingga pemecatan bagi PNS.

Pungli di KUA, termasuk untuk urusan nikah atau duplikat akta nikah yang seharusnya gratis atau biayanya sudah diatur, tidak dibenarkan karena melanggar aturan dan mengurangi kepercayaan publik.

Selain menuntut pencopotan jabatan, FWB Sumut juga meminta Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bimas Islam untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja KUA Kecamatan Labuhan Deli. Organisasi tersebut turut mendorong Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar menindaklanjuti laporan dugaan pungutan liar sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

“Apabila tidak ada langkah tegas dari Kakanwil Kemenag Sumut, kami khawatir hal ini dapat dianggap sebagai bentuk pembiaran terhadap praktik yang merugikan masyarakat,” tambah Ilham.

FWB Sumut menegaskan akan terus mengawal persoalan ini demi terwujudnya pelayanan publik yang transparan, profesional, dan bebas dari praktik pungutan liar.

Hingga berita ini tayangkan, wartawan mencoba mengkonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak KUA Kecamatan Labuhan Deli maupun Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara.(IA)

Hal itu disampaikan mantan Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman, SE., M.AP., saat memberikan paparan di hadapan media yang tergabung dalam Ikatan Media Online (IMO) Indonesia Sumatera Utara, pada acara Refleksi Akhir Tahun bertema “Menjelang Satu Tahun Wali Kota Rico Waas, Adakah Medan Berubah?” yang digelar di Dara Kupi, Jl. Darussalam Jl. Gajah Mada No.simpang, Babura Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (31/12/25).

Acara Refleksi Akhir Tahun tersebut dibuka Ketua DPW IMO Indonesia Sumut H. Nuar Erde, dan dipandu Wakil Sekretaris DPW IMO Sumut Amirsyam, serta dihadiri pengurus dan awak media.

Medan Satu Data Dinilai Belum Tampak Realisasinya

Dalam paparannya, Aulia menilai program Medan Satu Data sebenarnya sudah tercantum dalam visi Wali Kota Medan Rico Waas. Namun, pada penjabaran tujuh misi utama, ia belum melihat langkah yang jelas untuk merealisasikan program tersebut.

“Medan Satu Data ada dalam visi Wali Kota, tetapi pada implementasi program belum terlihat bagaimana itu diwujudkan. Padahal pendokumentasian data digital masyarakat sangat penting agar publik bisa mengakses berbagai program Pemko Medan, termasuk bantuan sosial, sehingga tepat sasaran dan tidak dimanipulasi oknum di lapangan,” ujar Aulia.

Founder Aulia Rachman Institut ini juga menegaskan bahwa sistem data terintegrasi akan membantu mencegah kebocoran anggaran serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan data yang rapi dan akurat, pembangunan dapat berjalan lebih efektif.

Aulia menyebut visi Wali Kota Medan adalah mewujudkan Medan BERTUAH (Berbudaya, Energik, Ramah, Tertib, Unggul, Aman, dan Humanis) yang inklusif, maju, dan berkelanjutan menuju Medan Satu Data. Namun, menurutnya, hingga memasuki akhir tahun pertama kepemimpinan, konsep tersebut belum tampak terimplementasi nyata.

“Sebagai warga kota, kita punya tanggung jawab mendukung keberhasilan Wali Kota. Kami siap berkontribusi jika dibutuhkan,” tegasnya.

Pengelolaan Anggaran Juga Disorot

Selain isu data kependudukan, forum ini juga menyoroti tata kelola anggaran Pemko Medan tahun 2025 yang dinilai belum optimal. Beberapa pembicara menilai masih terdapat program yang tidak sesuai kebutuhan publik.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah polemik tender Festival Semarak Akhir Tahun Dinas Pariwisata Medan dengan nilai HPS Rp1,2 miliar yang sempat dibuka, dibatalkan karena kondisi bencana, lalu kembali ditayangkan dalam waktu singkat.

Peneliti anggaran, Elfenda, menyebut kebijakan tersebut menunjukkan lemahnya manajemen perencanaan.

“Ini bukan sekadar kesalahan administratif, tetapi bentuk kecerobohan perencanaan. Apalagi kegiatan seremonial semacam ini tidak dianjurkan sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, sementara masyarakat tengah menghadapi bencana,” ujarnya.

Narkoba dan Kriminalitas Jadi Tantangan Serius

Pembicara lain, Nasrullah, M.Pd., MH, menyoroti persoalan maraknya peredaran narkoba di Kota Medan yang menempatkan kota ini sebagai pengguna narkoba tertinggi di Sumatera Utara, bahkan berdampak pada posisi Sumut di peringkat nasional.

Menurutnya, meskipun kepolisian gencar melakukan penindakan, tanpa dukungan anggaran dari Pemko Medan, upaya pemberantasan tidak akan efektif. Ia juga mengaitkan tingginya angka kriminalitas dengan kesenjangan ekonomi, terutama di wilayah Medan Utara yang dinilai masih tertinggal dalam pembangunan.

“Ini menjadi PR besar Wali Kota Medan ke depan. Data yang objektif dan akurat sangat dibutuhkan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran,” katanya.

Acara refleksi kemudian ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif yang menghadirkan berbagai pandangan dari aktivis, akademisi, dan jurnalis mengenai tantangan dan harapan terhadap kinerja Pemerintah Kota Medan ke depan.(Red)

Salah seorang warga Kelurahan Tanjung Ledong, berinisial YU, mengungkapkan kepada wartawan bahwa pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) miliknya belum juga terealisasi hingga kini.

“Saya sudah mengajukan pinjaman sejak September lalu. Sudah disurvei oleh mantri bernama Samson Samosir, dan katanya nama saya bersih, tidak ada masalah di BI Checking. Tapi sampai sekarang belum ada kabar pencairan,” ujarnya.

YU juga mengaku telah berupaya menghubungi pihak BRI untuk menanyakan kelanjutan proses pengajuannya. Namun, menurutnya, komunikasi dengan petugas sulit dilakukan.

“Saya sudah coba hubungi mantri, tapi telepon saya tidak diangkat. Saya juga sudah datang langsung ke kantor unit, tapi belum mendapat penjelasan yang jelas,” tambahnya.

Keluhan serupa disampaikan warga lainnya, HM (60), warga Desa Sei Apung. Ia mengatakan telah mengajukan pinjaman melalui anaknya, namun hingga kini belum mendapatkan kepastian pencairan.

“Orang tua saya sudah disurvei, dan katanya semua data bersih. Tapi pinjaman tidak juga dicairkan. Kami hanya ingin tahu apa alasannya,” ungkap anak HM kepada wartawan.

Menurutnya, pihak keluarga juga berharap apabila permohonan pinjaman tidak dapat disetujui, sebaiknya berkas pengajuan dapat dikembalikan agar masyarakat bisa mengajukan kembali di waktu lain.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala BRI Unit Tanjung Ledong, Agus Salim, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi wartawan terkait keluhan masyarakat tersebut. Pesan konfirmasi yang dikirim melalui WhatsApp kepada pihak BRI, termasuk kepada mantri bernama Samson Samosir, juga belum mendapatkan jawaban.

Masyarakat berharap pihak BRI Unit Tanjung Ledong dapat memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kepercayaan nasabah tetap terjaga.(AGB)

Ketua PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe menyebutkan bahwa kebijakan tersebut bukan hanya langkah teknis energi, tetapi juga simbol perubahan paradigma menuju gaya hidup masyarakat yang lebih ramah lingkungan.

“Kebijakan berbasis etanol menunjukkan komitmen nyata bangsa ini untuk mandiri secara energi dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. KAMMI Sumut melihat ini sebagai momentum baik bagi kita semua untuk menata arah pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Irham.

Selain itu, KAMMI Sumut juga mengapresiasi langkah sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sumatera Utara yang mulai berbenah dalam pelayanan publik.

Beberapa SPBU kini menyediakan air minum gratis bagi konsumen serta fasilitas pembuangan sampah kendaraan, sebagai bentuk pelayanan humanis dan edukasi lingkungan kepada masyarakat.

“Ini adalah contoh sederhana tapi bermakna. Ketika SPBU bukan sekadar tempat mengisi bahan bakar, tetapi juga tempat menumbuhkan kesadaran kebersihan dan kepedulian sosial,” tambahnya.

PW KAMMI Sumut berharap, inovasi pelayanan ini menjadi gerakan nasional yang menginspirasi untuk menghadirkan layanan yang tidak hanya cepat dan bersih, tetapi juga berbasis nilai kemanusiaan dan keberlanjutan.

Lebih jauh, KAMMI juga mendorong pemerintah daerah dan pihak Pertamina untuk terus menggandeng komunitas pemuda dan organisasi masyarakat dalam mengawal implementasi energi hijau di lapangan, agar kebijakan etanol benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat luas.

“Energi hijau bukan hanya isu teknis, tapi juga gerakan moral. Kami akan terus berdiri di garis depan untuk mengawal arah perubahan ini,” tutup Irham(ABG)