Ketua Umum DPD IMM Sumut, Rahmat Taufiq Pardede, menilai insiden tersebut merupakan bentuk kelalaian serius dan meminta dilakukan perombakan total terhadap manajemen PLN yang bertanggung jawab.

“Ini kelalaian yang tidak bisa ditoleransi. Berdasarkan data, PLN membutuhkan waktu hingga 15–20 jam hanya untuk menghidupkan kembali PLTU, dan baru 173 penyulang di Sumut yang berhasil dipulihkan. Lambatnya penanganan ini membuktikan buruknya sistem mitigasi krisis PLN,” ujar Rahmat Taufiq Pardede dalam keterangan tertulisnya, Minggu (24/5/2026).

Soroti Dugaan Pelanggaran Hak Konsumen

Rahmat Taufiq menyebut PLN telah mengabaikan hak masyarakat sebagai konsumen energi nasional yang dilindungi undang-undang. Menurutnya, terdapat sejumlah regulasi yang berkaitan dengan insiden pemadaman massal tersebut, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
   Pasal 29 menyebutkan bahwa konsumen berhak mendapatkan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, serta berhak memperoleh ganti rugi apabila terjadi pemadaman akibat kelalaian penyedia layanan.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
   Pasal 4 dan Pasal 7 mengatur hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa, serta kewajiban pelaku usaha memberikan kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.

Desak Evaluasi Total Manajemen PLN

Atas kerugian yang dialami masyarakat dan pelaku UMKM akibat blackout tersebut, DPD IMM Sumut mendesak Kementerian BUMN segera mengambil langkah tegas terhadap jajaran manajemen PLN.

“Kami mendesak Kementerian BUMN untuk mencopot jajaran Manajemen PLN Wilayah Sumbagut dan direksi terkait. Mereka telah gagal menjaga ketahanan energi nasional. Jika rakyat terlambat membayar listrik dikenakan denda, maka ketika PLN lalai, manajemennya juga harus dievaluasi,” tegasnya.

Selain itu, IMM Sumut meminta PLN segera memberikan kompensasi kepada masyarakat sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2019.( Arif) 

Ketua EW LMND Sumut, Risky Hasibuan, menegaskan bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat modern. Pemadaman dalam waktu yang lama berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat, terutama pedagang kecil, pelaku UMKM, mahasiswa, hingga pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

“Rakyat dipaksa menanggung kerugian akibat buruknya pelayanan. Makanan dan barang dagangan rusak, aktivitas usaha lumpuh, jaringan komunikasi terganggu, bahkan masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih karena pompa tidak dapat digunakan. Ini bukan persoalan sepele,” tegasnya.

LMND Sumut menilai masyarakat sebagai konsumen memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang layak, termasuk kompensasi atas kerugian akibat padamnya listrik berkepanjangan.

Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di antaranya:

• Pasal 4 huruf h, yang menyebutkan bahwa konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

• Pasal 7 huruf g, yang menegaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan jasa yang diperdagangkan.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ditegaskan bahwa:

• Pasal 29 ayat (1) menyatakan konsumen berhak mendapatkan pelayanan yang baik serta tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik.

• Pasal 29 ayat (2) menyebutkan bahwa konsumen berhak memperoleh ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik.

Berdasarkan dasar hukum tersebut, LMND Sumut menilai pihak penyedia layanan listrik tidak boleh hanya menyampaikan permintaan maaf tanpa adanya tanggung jawab nyata terhadap masyarakat yang dirugikan. Dalam kondisi ini, masyarakat berhak mendapatkan kompensasi sekaligus penjelasan yang terbuka dan transparan mengenai penyebab terjadinya pemadaman massal.

Atas dasar itu, LMND Sumut menyampaikan sejumlah tuntutan:

1. Mendesak pihak terkait untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada masyarakat yang terdampak pemadaman listrik selama 24 jam.

2. Meminta penjelasan secara terbuka dan transparan terkait penyebab terjadinya pemadaman listrik massal.

3. Mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan dan kesiapan infrastruktur kelistrikan di Sumatera Utara.

4. Meminta pemerintah daerah turut hadir dan berpihak kepada masyarakat yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik berkepanjangan.

LMND Sumut menegaskan bahwa pelayanan publik tidak boleh dikelola secara abai terhadap kepentingan rakyat. Negara dan seluruh penyelenggara layanan publik wajib menjamin kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara layak dan berkeadilan.

“Jangan sampai rakyat terus dijadikan korban dari buruknya tata kelola pelayanan. Ketika masyarakat terlambat membayar listrik dikenakan sanksi, maka ketika pelayanan buruk merugikan rakyat, masyarakat juga berhak menuntut pertanggungjawaban,” tutup Risky Hasibuan.(Red)

Pemadaman total yang memutus aliran listrik di wilayah Sumatera Bagian Utara hingga Sumatera Bagian Tengah, meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, hingga sebagian Sumatera Barat, dinilai menjadi bukti rapuhnya infrastruktur energi nasional di bawah tata kelola PT PLN (Persero).

Kronologi Kejadian

Pukul 18.44 WIB – Titik Awal Gangguan
Gangguan terjadi pada jalur transmisi Rumai–Muaro Bungo berkapasitas 275 kV. Jalur tersebut merupakan salah satu tulang punggung utama interkoneksi “tol listrik” Sumatera yang menghubungkan pasokan antarwilayah.

Pukul 18.45–18.50 WIB – Efek Domino (Cascading Failure)
Putusnya jalur transmisi utama memicu ketidakseimbangan beban (load imbalance) secara ekstrem dan cepat. Subsistem Sumatera Bagian Utara kehilangan sinkronisasi frekuensi dengan subsistem lainnya.

Sistem proteksi otomatis kemudian melakukan pemutusan darurat pada sejumlah gardu induk dan pembangkit guna melindungi generator dari potensi kerusakan akibat lonjakan tegangan (voltage surge).

Pukul 19.00 WIB – Total Blackout
Wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan sebagian Sumatera Barat mengalami pemadaman total. Aktivitas rumah tangga, fasilitas publik, jaringan telekomunikasi akibat BTS kehilangan daya, hingga kegiatan ekonomi di kota-kota besar seperti Medan, Pekanbaru, Banda Aceh, dan Padang lumpuh pada jam sibuk (peak hours).

Pukul 19.30 WIB hingga selesai – Pemulihan Bertahap
Tim teknis PLN mulai melakukan proses black start atau penyalaan ulang pembangkit secara bertahap disertai pengujian gardu induk transmisi. Proses normalisasi diperkirakan memerlukan waktu 6–8 jam guna menghindari kejutan beban susulan yang berpotensi memperluas kerusakan jaringan.

GMNI: Ini Ancaman Serius Ketahanan Nasional

Ketua DPP GMNI Bidang Geopolitik, Andreas H. Silalahi, menilai peristiwa ini bukan sekadar gangguan teknis sektoral, melainkan ancaman serius terhadap ketahanan nasional dan stabilitas kawasan strategis.

“Pulau Sumatera adalah urat nadi ekonomi nasional yang berhadapan langsung dengan jalur geopolitik global Selat Malaka. Ketika sistem kelistrikan satu pulau bisa lumpuh total dalam hitungan menit hanya karena satu titik transmisi rontok, ini adalah alarm bahaya. Ini membuktikan manajemen PLN dikelola secara amatir tanpa visi mitigasi risiko yang matang,” tegas Andreas dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat malam.

Menurutnya, surplus cadangan daya (reserve margin) yang selama ini diklaim PLN tidak akan berarti apabila jaringan transmisi tidak memiliki keandalan memadai.

Ia menilai sistem interkoneksi Sumatera terlalu bergantung pada satu koridor utama tanpa dukungan jalur cadangan (looping) yang kuat. Akibatnya, ketika satu jalur utama terganggu, sistem langsung kolaps secara menyeluruh.

Sikap DPP GMNI

Merespons dampak pemadaman yang dirasakan jutaan masyarakat Sumatera, DPP GMNI menyampaikan sejumlah tuntutan:

1. Mendesak Presiden RI turun tangan langsung
   Pemerintah diminta segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap cetak biru ketahanan energi nasional, khususnya di luar Pulau Jawa.

2. Menuntut pencopotan Direktur Utama PLN
   DPP GMNI menilai pimpinan PLN harus bertanggung jawab atas dugaan kegagalan sistemik yang menyebabkan pemadaman massal berulang.

3. Kompensasi otomatis bagi pelanggan terdampak
   PLN diminta memberikan ganti rugi secara transparan dan tanpa birokrasi rumit, terutama kepada pelaku UMKM yang mengalami kerugian ekonomi.

Rekomendasi Solusi

Solusi Jangka Pendek: Audit dan Transparansi

• Pemerintah melalui Kementerian ESDM diminta membentuk tim independen untuk mengaudit sistem proteksi dan mekanisme load shedding di Sumatera.

• Audit diperlukan untuk mengetahui penyebab kegagalan isolasi gangguan sehingga kerusakan di satu titik dapat meluas menjadi pemadaman satu pulau.

Solusi Jangka Menengah: Penguatan Redundansi Jaringan

• PLN didesak mempercepat pembangunan jalur transmisi paralel dan sistem ring antarkoridor agar aliran listrik dapat dialihkan secara otomatis saat terjadi gangguan.

• Modernisasi jaringan melalui penerapan smart grid berbasis kecerdasan buatan juga dinilai penting guna mendeteksi fluktuasi tegangan dan mengisolasi gangguan dalam hitungan milidetik.

Solusi Jangka Panjang: Desentralisasi Energi

• GMNI mendorong pengembangan konsep micro-grid dan anchor power plant di setiap kawasan regional agar daerah tetap mampu beroperasi secara mandiri (island mode) ketika jaringan utama terganggu.

• Potensi energi baru terbarukan (EBT) di Sumatera, seperti panas bumi, hidro, dan bioenergi, dinilai harus dioptimalkan untuk mengurangi ketergantungan pada transmisi jarak jauh yang rentan gangguan.

“Jangan biarkan rakyat Sumatera terus berada dalam kegelapan di tengah kekayaan alam, pertambangan, dan perkebunan mereka yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Kelistrikan adalah hak dasar rakyat, bukan panggung legitimasi bagi jajaran manajemen yang tidak becus,” tutup Andreas.(Arif)