Pembangunan Berkelanjutan. – Pers News

Ekonomi vs Ekologi: Menakar Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Ancaman Deforestasi

redaksi — Fri, 12 Jun 2026 14:19:34 +0000

Catatan Kritis Kader HMI Komisariat FISIP Universitas Malikussaleh

Oleh: Khoiruddin Harahap

ACEH|PERS.NEWS-Janji penciptaan 19 juta lapangan kerja yang disampaikan pemerintah menjadi salah satu narasi besar dalam agenda pembangunan nasional. Di tengah tingginya angka pengangguran dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses pekerjaan yang layak, target tersebut tentu menghadirkan harapan. Bagi generasi muda, terutama mahasiswa yang akan memasuki dunia kerja, peluang kerja merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

Namun, di balik optimisme tersebut, terdapat pertanyaan mendasar yang perlu dikritisi: sejauh mana ambisi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dapat berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan?

Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius berupa laju deforestasi, degradasi lingkungan, serta meningkatnya risiko bencana ekologis. Berbagai proyek investasi yang berorientasi pada ekspansi industri, pertambangan, dan pembukaan lahan sering kali menimbulkan konsekuensi terhadap kawasan hutan dan ekosistem yang selama ini menjadi penyangga kehidupan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, janji jutaan lapangan kerja tidak boleh hanya dipahami sebagai keberhasilan ekonomi semata. Pembangunan harus dilihat secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis yang ditimbulkannya. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang dicapai melalui eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan pada akhirnya akan menciptakan biaya lingkungan yang jauh lebih besar daripada manfaat ekonomi yang diperoleh.

Kita tidak dapat menutup mata terhadap berbagai persoalan yang muncul akibat kerusakan lingkungan. Banjir, longsor, krisis air bersih, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga meningkatnya suhu global merupakan dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang mengabaikan aspek keberlanjutan. Ironisnya, kelompok masyarakat kecil sering kali menjadi pihak yang paling terdampak dari berbagai krisis ekologis tersebut.

Sebagai kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), saya memandang bahwa pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang mampu menghadirkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Keduanya bukanlah dua pilihan yang harus dipertentangkan, melainkan dua tujuan yang harus dicapai secara bersamaan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa investasi yang masuk tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

Oleh karena itu, transparansi dalam pemberian izin usaha, penguatan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan, serta pengembangan ekonomi hijau harus menjadi prioritas dalam setiap agenda pembangunan. Penciptaan lapangan kerja memang penting, tetapi kualitas pembangunan jauh lebih penting untuk memastikan bahwa kesejahteraan yang dibangun hari ini tidak berubah menjadi krisis di masa depan.

Bangsa ini membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus berkelanjutan. Angka 19 juta lapangan kerja akan menjadi capaian yang membanggakan apabila tidak dibayar dengan hilangnya jutaan hektare hutan, rusaknya ekosistem, dan meningkatnya kerentanan lingkungan. Sebaliknya, pembangunan yang mengabaikan aspek ekologis hanya akan mewariskan masalah bagi generasi berikutnya.

Karena itu, pertanyaan yang harus terus diajukan bukan hanya berapa banyak lapangan kerja yang berhasil diciptakan, tetapi juga lingkungan seperti apa yang akan diwariskan kepada anak cucu bangsa. Di titik inilah ekonomi dan ekologi harus dipertemukan dalam satu visi pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada masa depan Indonesia.(Red)

Khoiruddin Harahap
Kader HMI Komisariat FISIP Universitas Malikussaleh.

DPP GMNI 2025–2028 Resmi Dikukuhkan, Gaungkan Implementasi Pasal 33 UUD 1945 dalam Pembangunan Ekonomi Kerakyatan

redaksi — Tue, 16 Dec 2025 18:55:08 +0000

DENPASAR|PERS.NEWS — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) resmi mengukuhkan kepengurusan Periode 2025–2028 dalam agenda nasional yang digelar di Denpasar, Bali, Selasa (16/12/2025).

Pengukuhan ini menjadi momentum strategis bagi GMNI untuk memperkuat peran mahasiswa dalam mendorong pembangunan nasional yang berkeadilan sosial, berkelanjutan, serta selaras dengan amanat konstitusi.

Ketua Umum DPP GMNI, Muhammad Risyad Fahlefi, menilai berbagai bencana ekologis yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Sumatera, merupakan refleksi penting atas belum optimalnya implementasi Pasal 33 UUD 1945 dalam arah pembangunan nasional.

“Pasal 33 UUD 1945 merupakan kerangka konstitusional pembangunan ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu, penguatan ekonomi hijau perlu terus didorong,” ujar Risyad.

Menurutnya, bencana ekologis tersebut menegaskan urgensi percepatan pembangunan ekonomi hijau berbasis pendekatan ekologi politik, yang menempatkan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan rakyat sebagai landasan utama pembangunan nasional.

Risyad menegaskan bahwa GMNI siap berkontribusi secara konstruktif sebagai mitra strategis pemerintah melalui dialog kebijakan, kajian akademik, serta partisipasi aktif kader dalam mendukung pembangunan nasional yang sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Di saat yang sama, GMNI juga akan menjalankan peran sebagai mitra kritis yang bertanggung jawab.

“Apabila terdapat kebijakan yang menjauh dari asas kekeluargaan atau belum menghadirkan kemakmuran rakyat secara nyata, GMNI akan menyampaikan kajian akademik, kritik konstruktif, serta alternatif kebijakan sebagai bentuk tanggung jawab kebangsaan,” tegasnya.

Dalam pengukuhan tersebut, Muhammad Risyad Fahlefi ditetapkan sebagai Ketua Umum dan Patra Dewa sebagai Sekretaris Jenderal DPP GMNI Periode 2025–2028. Keduanya menegaskan komitmen organisasi untuk terus mengabdi kepada bangsa berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Marhaenisme.

“GMNI akan terus berdiri di barisan perjuangan rakyat, setia pada UUD 1945, Pancasila, dan Marhaenisme, serta setia pada cita-cita Indonesia merdeka yang berkeadilan sosial,” pungkas Risyad.(Red)

Aktivis Sumut M Sabda Erlangga dukung Penutupan Operasional PT Toba Pulp Lestari di Kawasan Danau Toba

redaksi — Tue, 11 Nov 2025 12:14:41 +0000

Oleh : M Sabda Erlangga

MEDAN|PERS.NEWS — Sejumlah aktivis lingkungan dan masyarakat adat di Sumatera Utara menyuarakan permintaan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap kegiatan operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) di kawasan Danau Toba, khususnya di wilayah Desa Sihaporas, Kabupaten Simalungun.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul adanya kekhawatiran mengenai dampak aktivitas industri terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat di sekitar area konsesi perusahaan.

Menurut sejumlah warga, perubahan bentang alam dan berkurangnya tutupan hutan dinilai berdampak pada ketersediaan air serta lahan pertanian masyarakat. Mereka berharap pemerintah daerah dan pusat mengambil langkah yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita berharap pemerintah turun langsung untuk meninjau kondisi lapangan. Kami ingin ada solusi yang adil bagi semua pihak,” ujar Sabda, aktivis sumatera Utara, Selasa (11/11/2025).

Kerusakan ekosistem di kawasan Danau Toba menjadi perhatian banyak kalangan. Hutan yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan dinilai perlu dijaga agar tidak menimbulkan dampak lebih luas, baik terhadap lingkungan maupun sosial ekonomi masyarakat sekitar.

Sementara itu, masyarakat adat yang tinggal di sekitar wilayah operasional perusahaan mengaku masih menghadapi persoalan terkait hak atas tanah ulayat. Mereka berharap pemerintah dapat memfasilitasi dialog antara masyarakat, perusahaan, dan pihak terkait untuk mencari solusi damai dan berkeadilan.

Beberapa organisasi masyarakat sipil juga menyampaikan empat poin usulan kepada pemerintah, yaitu:

1.Melakukan evaluasi terhadap izin dan dampak operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL).

2.Melaksanakan program pemulihan lingkungan di kawasan Danau Toba.

3.Menjamin perlindungan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam.

4.Mendorong kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan partisipatif.

Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah yang seimbang antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, serta perlindungan terhadap masyarakat adat yang tinggal di kawasan tersebut.(MSE)