Audiensi dipimpin langsung oleh Ketua PD KAMMI Tanjungbalai, Rizqalsya Toyibi, yang memperkenalkan kepengurusan baru dengan mengusung tema **”Energi untuk Indonesia”**. Dalam pemaparannya, Rizqalsya menegaskan bahwa organisasi mahasiswa tidak boleh hanya hadir sebagai pelengkap demokrasi, tetapi harus menjadi kekuatan sosial yang mampu menyuarakan kepentingan rakyat sekaligus mengawal jalannya pembangunan daerah.

Menurutnya, keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari capaian administratif, melainkan dari kemampuannya menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, KAMMI Tanjungbalai menyampaikan sejumlah aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya terkait pelayanan air bersih dan pasokan listrik yang masih menjadi keluhan sebagian warga.

“Kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih dan listrik bukanlah persoalan kecil. Ketika pelayanan dasar masih menjadi keluhan yang berulang, maka perlu ada evaluasi dan langkah konkret agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Rizqalsya.

Ia menambahkan, masyarakat tidak menilai pemerintah dari banyaknya program yang diumumkan, melainkan dari manfaat nyata yang mereka rasakan. Oleh sebab itu, pembangunan yang baik harus mampu menyentuh persoalan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, KAMMI Tanjungbalai juga mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Tanjungbalai yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut. Namun, apresiasi tersebut dibarengi harapan agar capaian itu menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Tanjungbalai, Tengku Eswin, menegaskan bahwa opini WTP kerap disalahpahami sebagai prestasi tertinggi pemerintahan. Padahal, pada hakikatnya WTP hanyalah indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku.

“WTP adalah kewajiban, bukan kemewahan. Pemerintah memang harus transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan daerah. Yang lebih penting adalah bagaimana setiap anggaran yang dikeluarkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menghasilkan pembangunan yang dirasakan rakyat,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa tata kelola pemerintahan yang baik tidak cukup dinilai dari laporan keuangan yang memperoleh predikat baik. Masyarakat juga berhak menilai sejauh mana anggaran daerah mampu menghadirkan solusi atas persoalan yang mereka hadapi setiap hari.

Dalam audiensi itu, Tengku Eswin turut menyoroti persoalan narkotika yang hingga kini masih menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda Tanjungbalai. Sebagai daerah pesisir dengan posisi strategis, Tanjungbalai dinilai memiliki tantangan besar dalam menghadapi jaringan peredaran narkoba yang terus mencari celah untuk berkembang.

Ia menegaskan bahwa perang terhadap narkoba tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Dibutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat, mulai dari keluarga, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, tokoh agama, hingga pemerintah daerah untuk membangun benteng sosial yang kuat.

“Ketika narkoba merusak generasi muda, yang hancur bukan hanya individu, tetapi masa depan daerah itu sendiri. Karena itu, pemberantasan narkoba harus menjadi gerakan bersama, bukan sekadar agenda seremonial atau slogan yang diulang setiap tahun,” katanya.

Selain isu pelayanan publik dan narkoba, Ketua DPRD juga mengangkat pentingnya mengembalikan identitas Tanjungbalai sebagai **Kota Da’i**. Menurutnya, pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi tidak akan memiliki makna yang utuh apabila tidak dibarengi dengan pembangunan karakter, moralitas, serta nilai-nilai keagamaan.

Ia menilai berbagai persoalan sosial yang muncul saat ini, termasuk meningkatnya tantangan terhadap generasi muda, menunjukkan pentingnya memperkuat fondasi moral masyarakat. Kemajuan sebuah daerah tidak hanya diukur dari gedung yang berdiri megah atau angka pertumbuhan ekonomi yang meningkat, tetapi juga dari kualitas karakter masyarakat yang menghuninya.

Audiensi tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi antara DPRD Kota Tanjungbalai dan PD KAMMI Tanjungbalai. Kedua pihak sepakat bahwa pembangunan daerah membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda yang memiliki energi, idealisme, dan keberanian untuk menyampaikan kritik secara konstruktif.(Arif)

Muskerwil PW KAMMI Sumut tahun ini mengusung tema “Meneguhkan Peran KAMMI Sumatera Utara dalam Mengawal Arah Pembangunan Daerah dan Kepentingan Umat”, sebagai bentuk komitmen KAMMI dalam memperkuat kontribusi mahasiswa muslim terhadap pembangunan daerah dan penguatan nilai-nilai keumatan di Sumatera Utara.

Acara pembukaan diawali dengan sambutan Ketua PD KAMMI Dairi, Masnita Bancin, S.Pd, yang menyampaikan rasa bangga atas kepercayaan Kabupaten Dairi sebagai tuan rumah Muskerwil. Ia berharap kegiatan ini mampu melahirkan gagasan strategis dan program kerja yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Sambutan berikutnya disampaikan oleh Ketua PW KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, S.H. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa Muskerwil merupakan momentum konsolidasi ideologis dan organisatoris untuk memperkuat peran KAMMI sebagai mitra kritis pemerintah dalam mengawal arah pembangunan daerah serta memperjuangkan kepentingan umat.

Pemerintah Kabupaten Dairi turut memberikan apresiasi melalui sambutan Perwakilan Bupati Dairi, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Dairi, Yon Hendrik. Ia menilai KAMMI sebagai organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan yang memiliki peran strategis dalam mencetak generasi muda yang berintegritas dan berdaya saing.

Sambutan juga disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Dairi, Sabam Sibarani, S.Sos, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Dairi. Ia menekankan pentingnya sinergi antara mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang berkeadilan dan berpihak kepada rakyat.

Muskerwil PW KAMMI Sumut secara resmi dibuka oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Sumut, Dr. Ir. Mulyono, S.T.

Dalam sambutannya, ia menyampaikan pesan Gubernur Sumut agar KAMMI terus menjadi organisasi yang menjaga persatuan, nilai kebangsaan, serta aktif dalam pembangunan daerah.

Turut memberikan sambutan Ketua KNPI Kabupaten Dairi sekaligus Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi PDI Perjuangan, Alfriansyah Ujung, S.T.

Ia mengajak kader KAMMI untuk terus mengambil peran aktif dalam ruang-ruang kebijakan dan pengabdian sosial demi kemajuan daerah.

Sebagai penutup rangkaian pembukaan, Wakil Bupati Dairi, Wahyu Daniel Sagala, memberikan arahan dan bimbingan kepada seluruh peserta Muskerwil. Ia berharap Muskerwil PW KAMMI Sumut dapat menghasilkan rumusan program kerja yang konstruktif serta melahirkan kader-kader pemimpin masa depan yang berintegritas, visioner, dan berorientasi pada kepentingan umat serta bangsa.

Muskerwil PW KAMMI Sumut di Kabupaten Dairi ini diharapkan menjadi wadah strategis dalam merumuskan arah gerak organisasi ke depan serta memperkuat peran KAMMI sebagai agen perubahan di Sumatera Utara.(Red)

Musrenbang ini menjadi forum strategis dalam menjaring aspirasi masyarakat sekaligus menyelaraskan kebutuhan pembangunan di tingkat kelurahan dan kecamatan dengan arah kebijakan pembangunan Kota Medan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Camat Medan Perjuangan Hidayat, AP, S.Sos, perwakilan Bappeda Kota Medan Zulkifli, Sekcam Medan Perjuangan Faisal Harahap, MAP, Panit Binmas Polsek Medan Timur Aiptu HR Manurung, jajaran TP PKK kecamatan dan kelurahan, para lurah dan kepling se-Kecamatan Medan Perjuangan, Kepala KUA, Ketua MUI Medan Perjuangan, Kepala UPT Puskesmas Sentosa Baru, tokoh masyarakat, serta sekitar 100 peserta undangan.

Rangkaian acara diawali dengan pembukaan, pembacaan doa, dan dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Dalam sambutannya, Camat Medan Perjuangan Hidayat menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Musrenbang tersebut. Ia mengajak seluruh peserta untuk aktif menyampaikan gagasan dan usulan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

“Seluruh sembilan kelurahan di Kecamatan Medan Perjuangan telah melaksanakan Musrenbang. Kami berharap seluruh usulan yang disampaikan dapat terakomodir dan direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan H. Zulkarnaen SKM menegaskan bahwa Musrenbang merupakan program penting yang sejalan dengan visi dan misi Wali Kota Medan. Ia juga secara resmi membuka kegiatan Musrenbang RKPD 2027 di Kecamatan Medan Perjuangan.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan Bappeda Kota Medan, Zulkifli, memaparkan 17 program prioritas pembangunan Kota Medan. Ia berharap hasil Musrenbang di Kecamatan Medan Perjuangan dapat memperkuat dan mendukung pelaksanaan program-program prioritas tersebut.

Kehadiran unsur kepolisian dalam kegiatan ini menjadi bukti dukungan Polri terhadap proses perencanaan pembangunan daerah, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor demi terwujudnya pembangunan Kota Medan yang berkelanjutan, aman, dan kondusif.
(Red) 

Kilang padi tersebut sebelumnya disebut sebagai proyek strategis daerah untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, berdasarkan pantauan dan informasi dari masyarakat, bangunan tersebut saat ini belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kondisi itu menimbulkan keprihatinan di kalangan mahasiswa dan masyarakat Batubara.

Ketua Umum IMABARA Medan, Rifan Syahputra, menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu memastikan setiap proyek pembangunan dapat berkelanjutan dan memberi manfaat bagi masyarakat.

“Kilang padi itu dibangun dengan anggaran daerah dan diharapkan menjadi pusat pengolahan hasil tani. Namun, jika kini belum berjalan, tentu perlu ada evaluasi menyeluruh agar tujuan awal program tidak melenceng,” ujar Rifan, Kamis (30/10/2025).

Rifan juga mengingatkan pentingnya transparansi dan tanggung jawab publik dalam pengelolaan aset daerah.

“Kami berharap pemerintah melakukan pemeriksaan dan penataan ulang terhadap proyek-proyek yang belum berfungsi. Hal ini penting agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat,” tambahnya.

IMABARA mendorong Bupati Batubara saat ini untuk menunjukkan komitmen terhadap kemandirian pangan dengan mengambil langkah-langkah konkrit, seperti membentuk tim evaluasi lintas instansi yang melibatkan Inspektorat, Dinas Pertanian, dan unsur masyarakat, guna memastikan pengawasan dan transparansi.

“Tujuan kami bukan menyalahkan pihak manapun, tetapi mendorong agar proyek yang telah ada bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan petani,” tegas Rifan.

IMABARA berharap kilang padi tersebut dapat segera diaktifkan kembali sehingga benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat tani dan mendukung visi Batubara menuju daerah swasembada pangan.(Red)

Sumber :Ikatan Mahasiswa Batubara (IMABARA) Cabang Medan

Rakorwil dihadiri oleh Ketua Umum DPP GPBN Indonesia, M. Daffasya Sinik, S.H., dan Koordinator Wilayah Sumatera Utara, Wiby Deo Syahputra, S.Kom., serta para pengurus GPBN dari berbagai kabupaten/kota di Sumut, seperti Langkat, Simalungun, Toba, Pakpak Barat, Binjai, Pematangsiantar, Serdang Bedagai, dan Medan.

Dalam sambutannya, M. Daffasya Sinik menekankan pentingnya sinergi antara pemuda, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menjaga stabilitas sosial serta memperkuat partisipasi generasi muda di berbagai bidang.

“GPBN hadir sebagai wadah bagi pemuda yang berdaya, kreatif, dan peduli terhadap bangsa. Kami ingin pemuda Sumut tampil sebagai motor perubahan positif,” ujarnya.

Sementara itu, Wiby Deo Syahputra menyebut bahwa Rakorwil menjadi momentum untuk menyatukan visi dan langkah strategis GPBN di tingkat daerah.

“Kami berkomitmen memperkuat struktur organisasi hingga ke tingkat kabupaten/kota serta mendorong kegiatan sosial dan pengembangan ekonomi kreatif di kalangan pemuda,” katanya.

Rangkaian Rakorwil turut diisi dengan diskusi strategis, pembekalan kader, serta penyusunan rencana program kerja daerah yang selaras dengan arah kebijakan nasional organisasi.

Kegiatan ditutup dengan penegasan komitmen bersama seluruh peserta untuk menjadikan GPBN Indonesia sebagai garda terdepan dalam gerakan pemuda membangun negeri.(SPT)