Ketua PW KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, mengatakan bahwa keputusan Gubernur Sumut berkantor langsung di Kepulauan Nias merupakan terobosan yang patut diapresiasi. Menurutnya, kehadiran kepala daerah di wilayah yang selama ini menghadapi berbagai tantangan pembangunan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memahami sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.

“PW KAMMI Sumut mengapresiasi langkah Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang memilih berkantor di Kepulauan Nias. Ini bukan sekadar langkah simbolis, tetapi menjadi bukti bahwa pemerintah hadir secara langsung untuk melihat, mendengar, dan menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat di daerah kepulauan,” ujar Irham.

Ia menilai bahwa selama bertahun-tahun Kepulauan Nias membutuhkan perhatian yang lebih besar dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, kebijakan tersebut diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan konektivitas antarwilayah.

Lebih lanjut, Irham berharap langkah berkantor di Nias tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi diikuti dengan percepatan realisasi program-program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami berharap seluruh perangkat daerah mendukung penuh kebijakan ini sehingga berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat Kepulauan Nias dapat diselesaikan secara bertahap. Pemerataan pembangunan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Sumatera Utara tanpa terkecuali,” tegasnya.

PW KAMMI Sumatera Utara menilai bahwa pendekatan kepemimpinan yang turun langsung ke daerah merupakan langkah positif dalam memperkuat kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Dengan demikian, berbagai kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta mendorong terwujudnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sumatera Utara.(Red)

Ketua PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, mengatakan bahwa upaya Pemprov melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Inflasi merupakan bukti nyata adanya koordinasi lintas sektor dalam menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat.

Satgas tersebut merupakan hasil kolaborasi tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ), PT Dirga Surya, dan Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU). Ketiganya berperan dalam memperkuat distribusi bahan kebutuhan pokok, logistik, serta dukungan operasional guna menjaga stabilitas pasokan di pasar.

“Langkah ini menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah dan BUMD berjalan dengan arah yang jelas. Penanganan inflasi memang membutuhkan pendekatan lintas sektor agar dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat,” ujar Irham di Medan, Minggu (26/10/25).

Lebih lanjut, Irham mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara untuk bergerak seirama dengan strategi yang telah diterapkan Pemprov. Menurutnya, kebijakan pengendalian harga akan berjalan lebih efektif apabila seluruh daerah menyusun langkah bersama serta berbagi data lapangan secara terpadu.

“Upaya menekan inflasi tidak cukup hanya di tingkat provinsi. Pemkab dan Pemko perlu membangun koordinasi yang sama, terutama dalam aspek distribusi dan pengawasan pasar,” tambahnya.

Irham menilai, keterlibatan berbagai pihak—mulai dari pemerintah daerah, BUMD, hingga elemen masyarakat—akan memperkuat daya tahan ekonomi Sumatera Utara menghadapi tekanan harga yang kerap meningkat menjelang akhir tahun.

“Isu inflasi adalah persoalan bersama. Keterlibatan semua pihak menjadi kunci agar masyarakat tetap merasa aman dan harga-harga kebutuhan pokok tetap stabil,” tutupnya.(AGB)