Dewan Eksekutif Wilayah (DEW) Rampai Nusantara Sumatera Utara menyatakan situasi darurat ini telah melampaui kapasitas penanganan pemerintah daerah. Mereka menyerukan agar Pemerintah Pusat segera menetapkan status Bencana Nasional demi mengerahkan seluruh potensi negara secara terkoordinasi dan cepat untuk penyelamatan warga.

“Kami melihat penanganan logistik, evakuasi, hingga layanan kesehatan masih jauh dari kata maksimal. Luasnya cakupan bencana dan banyaknya korban harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat,” ujar Ketua DEW Rampai Nusantara Sumut, Ridwan Ali Ibrahim, M.H.

Bukan hanya desakan untuk meningkatkan level penanganan, Rampai Nusantara juga menyoroti adanya dugaan kerusakan ekologis yang memperburuk dampak bencana. Mereka meminta aparat penegak hukum bertindak tegas.

“Kami menuntut semua pihak yang diduga terlibat sebagai penyebab bencana atau lalai dalam tugasnya diperiksa dan diadili. Ada akuntabilitas yang harus ditegakkan demi keselamatan rakyat,” tegas Ridwan.

Rampai Nusantara berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penyelamatan saat ini, tetapi juga langkah hukum dan kebijakan nyata agar tragedi berulang dapat dicegah.

Bencana ini menjadi alarm keras bahwa tata kelola lingkungan dan mitigasi bencana harus menjadi prioritas nasional — bukan sekadar wacana.(NAL)

Padahal kondisi di lapangan menunjukkan bahwa korban jiwa semakin bertambah, berdasar hasil pengumuman BNPB korban meninggal sudah 303 dan yang hilang 207 Hilang.

Kemudian Kerugian material juga sudah sangat masif, terutama di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, perdagangan, peternakan atau hewan peliharaan, kendaraan, dan sektor perekonomian lainnya.

Selain itu, banyak wilayah yang terisolir, baik di tingkat desa maupun kecamatan.  Jalan dan jembatan di lintas nasional banyak yang putus sehingga tidak bisa dilakukan mobilisasi dan distribusi barang dan kebutuhan pokok lainnya melalui jalur darat.

Belum lagi layanan listrik dan telekomunikasi tidak aktif dalam beberapa hari terakhir di sebagian besar wilayah sumut dan aceh.

Ketua Eksekutif Cabang LMND Binjai, E.Gurky menyesalkan terhadap pemerintah pusat yang sampai hari belum juga menetapkan musibah banjir dan tanah longsor di Sumut, Aceh dan Sumbar, sebagai Bencana Nasional Hal ini seharusnya menjadi Bencana Nasional agar

LMND Binjai Sesalkan Status Bencana Belum Ditetapkan sebagai Bencana Nasional
Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Binjai menyayangkan sikap pemerintah pusat yang hingga kini belum menetapkan banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional.

Sampai saat ini, kondisi di sejumlah daerah terdampak masih memprihatinkan, Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tercatat 303 orang meninggal dunia dan 207 orang masih dalam pencarian.

Selain jatuhnya korban jiwa, kerusakan material juga dinilai sangat besar, Sektor pertanian, perikanan, perkebunan, perdagangan, peternakan, serta kendaraan warga mengalami dampak signifikan.

Di beberapa wilayah, akses transportasi terputus akibat kerusakan jalan dan jembatan di jalur nasional, sehingga menghambat distribusi kebutuhan pokok.

Layanan listrik dan telekomunikasi pun dilaporkan tidak berfungsi di sejumlah wilayah Sumatera Utara dan Aceh pada beberapa hari terakhir, Banyak desa dan kecamatan kini terisolasi.

Ketua Eksekutif Cabang LMND Binjai, E. Gurky, menyatakan penyesalannya atas belum adanya penetapan status bencana nasional terhadap musibah tersebut.

“Hal ini semestinya sudah menjadi bencana nasional agar percepatan penanganan dapat dilakukan lebih baik, terstruktur, dan cepat,” ujarnya.

Pengurus LMND Binjai lainnya, Ajuar, menegaskan bahwa melihat dampak bencana yang semakin luas, sudah seharusnya pemerintah pusat menetapkan status darurat bencana pada tiga provinsi tersebut sebagai bencana nasional.

“LMND Binjai mendesak pemerintah pusat segera memberikan status bencana nasional bagi Sumut, Sumbar, dan Aceh. Kami juga bagian dari Indonesia yang perlu mendapat perhatian,” katanya.(EGS)

Kondisi di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat kini dinilai telah memasuki fase kritis yang melampaui kapasitas penanganan pemerintah daerah. Banyak korban terdampak, akses vital terputus, dan proses distribusi bantuan tersendat.

Ketua PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, menegaskan bahwa negara tidak boleh lamban bertindak.

“Ini bukan bencana biasa, tetapi krisis kemanusiaan. Pemerintah harus bergerak cepat dan terkoordinasi. Nyawa rakyat adalah prioritas tertinggi,” tegas Irham.

Hingga 27 November 2025, kerusakan yang terjadi bersifat multisektor dan lintas kabupaten/kota. Bahkan sejumlah wilayah yang sebelumnya menjadi tempat pengungsian kini ikut terdampak. Kota Medan sebagai ibu kota provinsi turut mengalami banjir luas akibat tingginya curah hujan dan luapan sungai.

Situasi ini memicu gelombang pengungsian baru dan semakin membebani layanan kemanusiaan di daerah.

Wilayah Terdampak Bencana

(Sumatera Utara – Aceh – Sumatera Barat)

Sumatera Utara

• Sibolga — banjir bandang merusak rumah dan fasilitas publik

• Tapanuli Tengah — banjir besar, ribuan warga terdampak

• Tapanuli Utara — longsor, jembatan putus, wilayah terisolasi

• Mandailing Natal — banjir dan longsor berulang

• Nias — pemukiman terendam, distribusi bantuan terkendala cuaca ekstrem

• Padang Lawas — banjir besar memutus akses antarwilayah

• Langkat — 10 kecamatan terendam, ribuan warga mengungsi

• Akses Sumut–Aceh terputus akibat kerusakan jalan nasional

• Medan — banjir merendam permukiman dan mengganggu aktivitas kota

Aceh

• Aceh Tamiang — banjir besar, pengungsian meningkat

• Kerusakan jembatan dan jalan akibat hujan ekstrem

• Akses Banda Aceh – Medan terganggu

Sumatera Barat

• Banjir dan longsor meluas di berbagai kabupaten/kota

• Infrastruktur transportasi lumpuh di beberapa daerah

Skala Bencana Melampaui Kapasitas Daerah

PW KAMMI Sumut menilai bencana ini telah menjadi krisis kemanusiaan lintas provinsi. Kerusakan jembatan, banyaknya korban jiwa, serta pengungsian besar-besaran menunjukkan bahwa penanganan daerah tidak lagi memadai.

Karena itu, penetapan Status Darurat Bencana Nasional dianggap sebagai langkah yang wajib diambil pemerintah pusat.

Tuntutan Resmi PW KAMMI Sumatera Utara

1. Presiden RI segera menetapkan Status Darurat Bencana Nasional.

2. BNPB mengerahkan operasi penanganan terpadu dengan dukungan TNI–Polri dan lintas kementerian.

3. Percepatan pembukaan akses Sumut–Aceh serta perbaikan jembatan vital untuk kelancaran distribusi logistik.

4. Penyediaan hunian darurat, layanan kesehatan memadai, dan pemulihan psikososial bagi korban terdampak.

5. Mengajak masyarakat Indonesia bahu-membahu membangun solidaritas kemanusiaan bagi korban bencana.

Penutup

PW KAMMI Sumut menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi masyarakat dan relawan kemanusiaan. Namun, negara tetap memiliki tanggung jawab utama dalam melindungi keselamatan rakyat.

“Kita telah kehilangan rumah, akses, bahkan nyawa. Jangan tunggu bencana semakin besar baru bertindak. Rakyat menunggu kehadiran negara, bukan sekadar simpati,” pungkas Irham.

PW KAMMI Sumut mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat kepedulian dan solidaritas untuk saudara-saudara terdampak di Sumatera.(Red)

Sumber :PW KAMMI Sumut

Irham Sadani Rambe
Ketua PW KAMMI Sumut

Muhammad Haryono
Sekretaris Umum

Irwandi Sembiring
Bendahara Umum