Pemerintahan

Kapolsek Medan Timur Hadiri Musrenbang Penyusunan RKPD 2027 di Kecamatan Medan Perjuangan

redaksi — Mon, 26 Jan 2026 17:52:43 +0000

Musrenbang ini menjadi wadah strategis untuk menampung aspirasi masyarakat sekaligus menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebutuhan di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Camat Medan Perjuangan Hidayat, AP, S.Sos, perwakilan Bappeda Kota Medan Zulkifli, Wakil Ketua DPRD Kota Medan H. Zulkarnaen, Sekcam Medan Perjuangan Faisal Harahap, MAP, Panit Binmas Polsek Medan Timur Aiptu HR Manurung, jajaran TP PKK kecamatan dan kelurahan, para lurah dan kepling se-Kecamatan Medan Perjuangan, Kepala KUA, Ketua MUI Medan Perjuangan, Kepala UPT Puskesmas Sentosa Baru,Tokoh Masyarakat ,serta sekitar seratus peserta undangan

Rangkaian acara diawali dengan pembukaan, pembacaan doa, dan dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Dalam sambutannya, Camat Medan Perjuangan Hidayat menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Musrenbang tersebut. Ia mengajak seluruh peserta untuk berperan aktif dalam menyampaikan usulan pembangunan.
“Seluruh sembilan kelurahan di Kecamatan Medan Perjuangan telah melaksanakan Musrenbang. Kami berharap seluruh usulan yang disampaikan dapat terakomodir dan direalisasikan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan H. Zulkarnaen dalam sambutannya menegaskan bahwa Musrenbang merupakan program penting yang sejalan dengan visi dan misi Wali Kota Medan. Ia secara resmi membuka kegiatan Musrenbang tersebut.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan Bappeda Kota Medan, Zulkifli, memaparkan 17 program prioritas pembangunan Kota Medan. Ia berharap hasil Musrenbang di Kecamatan Medan Perjuangan dapat mendukung dan memperkuat pelaksanaan program-program prioritas tersebut.

Kehadiran Kapolsek Medan Timur dalam kegiatan ini menunjukkan dukungan Polri terhadap proses perencanaan pembangunan daerah serta sinergi lintas sektor demi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan kondusif.(Red)

Pemuda Tabagsel Serukan Aksi Bersama Lawan Narkoba di Wilayah Tabagsel

redaksi — Tue, 28 Oct 2025 15:37:28 +0000

MEDAN|PERS.NEWS —Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025, Pimpinan Pusat Pemuda Tabagsel menyerukan aksi bersama untuk melawan penyalahgunaan narkoba yang semakin marak di wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel).(28/10/25)

Organisasi yang dipimpin oleh Samsuddin Harahap selaku Ketua Umum, didampingi Sekretaris Umum H. M. Sulyan Pulungan, M.Pd., dan Bendahara Umum Syaifuddin Lubis, S.E., menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya kasus narkoba di Tabagsel, yang mencakup Kabupaten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, dan Kota Padang Sidempuan.

Fenomena Mengkhawatirkan

Penyalahgunaan narkoba di Tabagsel kini berada pada tingkat yang serius. Berdasarkan data resmi Polres Tapanuli Selatan, sepanjang Januari hingga Juli 2025 telah diamankan 112 tersangka dari 85 kasus narkotika, dengan barang bukti sabu dan ganja dalam jumlah besar.

Sebagai langkah penanganan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan tengah membangun panti rehabilitasi korban narkoba pertama di wilayah Tabagsel, sebagai dukungan terhadap program nasional pemberantasan narkotika.

Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa peredaran narkoba mulai menyasar kalangan remaja dan mahasiswa, dipicu oleh faktor lingkungan, pergaulan bebas, serta tekanan ekonomi.

Pernyataan Sikap Pemuda Tabagsel

Dalam semangat peringatan Hari Sumpah Pemuda, Pimpinan Pusat Pemuda Tabagsel menegaskan lima komitmen utama:

Satu Komitmen Pemuda Tabagsel — menolak dan memerangi segala bentuk penyalahgunaan narkoba.

Mengajak pemuda, pelajar, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan bebas narkoba melalui edukasi, kegiatan sosial, dan olahraga.

Menjadi motor penggerak kegiatan positif seperti pelatihan dan pembinaan generasi muda.

Mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum memperkuat akses rehabilitasi, sosialisasi, serta penindakan terhadap jaringan narkoba.

Menjadikan Sumpah Pemuda sebagai momentum moral untuk menjaga generasi muda Tabagsel dari ancaman narkoba.

Rencana Aksi

Sebagai wujud nyata, Pemuda Tabagsel akan melaksanakan sejumlah kegiatan, di antaranya:

Menggelar roadshow penyuluhan ke sekolah dan kampus di lima kabupaten/kota Tabagsel.

Bekerja sama dengan pemerintah daerah, kepolisian, BNN, dan lembaga sosial dalam program rehabilitasi serta pemberdayaan pemuda.

Menjalin kemitraan dengan dunia usaha guna membuka ruang kerja produktif bagi generasi muda Tabagsel.

Pesan Penutup

Ketua Umum Pemuda Tabagsel, Samsuddin Harahap, menegaskan pentingnya peran pemuda dalam menjaga masa depan bangsa.

“Pemuda adalah benteng terakhir bangsa. Jika generasi muda rusak oleh narkoba, maka masa depan bangsa turut hancur.

Mari kita jaga Tabagsel, jaga keluarga, dan jaga diri — agar semangat Sumpah Pemuda benar-benar hidup dalam tindakan,” ujarnya.

Pemuda Tabagsel berkomitmen menjadi garda terdepan dalam menciptakan Tabagsel Bersih Narkoba serta mendorong kolaborasi lintas sektor demi menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.(Red)

Hadiah Berkedok Lowongan: Tamparan untuk Politik yang Lupa Malu

redaksi — Tue, 28 Oct 2025 06:06:28 +0000

MEDAN|PERS.NEWS-Di tengah gegap gempita peringatan Sumpah Pemuda, saat anak-anak muda bicara tentang cita-cita dan masa depan bangsa, Sumatera Utara justru diguncang kabar yang membuat banyak orang mengernyit: Gubernur disebut-sebut memberikan lowongan kerja kepada Serikat Islam sebagai bentuk “hadiah.”

Sebuah langkah yang di atas kertas tampak manis, namun di hati rakyat terasa getir. Pertanyaannya sederhana: sejak kapan pekerjaan berubah menjadi bingkisan politik?

Di antara riuh perayaan dan jargon kebangsaan, muncul sosok Eriza Hudori, Ketua DPW PETANESIA (Pecinta Tanah Air Indonesia) Sumatera Utara. Ia tidak berbicara dari podium kekuasaan, tetapi dari ruang refleksi — tempat di mana idealisme masih berani menatap kekuasaan tanpa rasa takut.

“Pekerjaan bukan hadiah. Itu hak rakyat. Kalau ingin memberi, berilah sistem yang adil — bukan posisi yang diselipkan rasa terima kasih,”
ujar Eriza dalam pernyataan reflektifnya di momentum Sumpah Pemuda.

Kata-kata itu terdengar keras, tapi sesungguhnya jernih. Di negeri yang sering menukar kedekatan dengan kesempatan, kejujuran memang kerap terdengar brutal.

Eriza menegaskan, kebaikan seorang pemimpin tidak diukur dari seberapa banyak ia memberi jabatan, tetapi dari seberapa tulus ia menegakkan keadilan.

“Kalau hadiah itu terbuka untuk semua, itu kebijakan. Tapi kalau hanya untuk yang dekat, itu penistaan terhadap keadilan,” katanya tegas.

Ia mengingatkan, bangsa ini akan terus melemah jika rakyat terus diajari untuk berterima kasih atas sesuatu yang seharusnya menjadi hak.

“Bangsa yang terlalu sering diberi, lambat laun lupa cara berdiri,” ucapnya menohok.

Bagi Eriza, refleksi Sumpah Pemuda bukan sekadar mengulang sejarah, melainkan menantang generasi hari ini untuk berani jujur.

“Cinta tanah air tidak lahir dari jabatan, tapi dari keberanian berkata benar,” lanjutnya.

Pernyataannya menyalakan api di kalangan muda. Banyak yang menilai, suara seperti Eriza adalah oase di tengah gurun politik yang kian pragmatis. Ia bukan sekadar tokoh organisasi, tetapi simbol bahwa idealisme belum mati — hanya butuh keberanian untuk bangkit.

Dan di tengah pesta seremonial yang sering meninabobokan, kalimat Eriza menggema seperti peringatan keras:

“Hadiah terbaik bagi rakyat bukan pekerjaan yang diberikan, tapi kesempatan yang diciptakan.”

Kata-katanya menjadi tamparan lembut bagi para pemimpin yang lupa malu — mereka yang masih menganggap kekuasaan sebagai alat berbagi hadiah, bukan menegakkan keadilan.

Sumpah Pemuda tahun ini mengajarkan satu hal:
Bangsa yang besar tidak dibangun dari pemberian, tetapi dari keberanian generasinya untuk menolak menjadi pengemis politik.

Dan di tengah suara yang gemetar oleh kepentingan, Eriza Hudori memilih tetap lantang.

Sebab keadilan — meski terdengar brutal — tetap lebih mulia daripada basa-basi kekuasaan.(Red)

“MAPEL Indonesia Apresiasi Satu Tahun Kepemimpinan Prabowo Subianto:Membangun Indonesia Yang lebih Baik”

redaksi — Mon, 20 Oct 2025 18:01:52 +0000

OLEH: Nanang Ardiansyah Lubis SH

Medan|PERS.NEWS- Kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dilantik pada 20 Oktober 2024, telah genap berjalan satu tahun pada 20 Oktober 2025. M. Yusuf Hanafi Sinaga, S.Sos., M.Sos., Ketua Umum Yayasan Masyarakat Pelestari Lingkungan (MAPEL) Indonesia, mengapresiasi atas beberapa pencapaian dan kebijakan yang menonjol selama setahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto.

“Pencapaian ini mencerminkan fokus pemerintah pada isu-isu domestik seperti pangan, kesejahteraan sosial, ekonomi, serta penguatan pertahanan dan reformasi birokrasi di awal masa jabatan,” ucap Yusuf yang ditemui awak media di bilangan Jakarta (20/10/2025).

“Yayasan Masyarakat Pelestari Lingkungan (MAPEL) Indonesia akan terus mendukung kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang telah menunjukkan keseriusan dalam melakukan tata kelola pemerintahan sangat baik di awal masa jabatannya,” lanjut Yusuf.

“Melalui momentum ini, MAPEL juga ingin mengulas kembali tentang isu lingkungan, yang mana pada awal bulan November akhir tahun lalu Presiden Prabowo mengumpulkan semua pejabat daerah mulai dari Bupati, Walikota, Gubernur, Dandim, Kapolres, semua pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seluruh Indonesia untuk membahas isu lingkungan di Sentul, Bogor. Sebab, _basic concern focus issues_ MAPEL itu soal lingkungan, pendidikan, dan kesehatan serta adat istiadat/kebudayaan Indonesia yang harus terus dijaga,” tutup Yusuf.

Di lain sisi, beberapa survei mencatat tingkat kepuasan publik yang cukup tinggi terhadap kinerja setahun pemerintahan Prabowo, dengan angka mencapai sekitar 78% hingga 83,5% (berdasarkan data survei Poltracking dan Index Politica).

Berdasarkan data dari berbagai sumber dan laporan yang tersedia, beberapa pencapaian dan kebijakan yang menonjol selama setahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto meliputi:

“Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat”

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini adalah program unggulan yang mulai diimplementasikan dan menjadi fokus utama pemerintah, melibatkan berbagai lembaga termasuk TNI-POLRI dalam penyediaannya, serta bertujuan untuk mengatasi kekurangan gizi pada anak-anak sekolah.

” Penghapusan Kredit Macet UMKM”

Pemerintah meluncurkan program penghapusan utang kredit macet bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang pada tahap awal dilaporkan mencapai nilai triliunan rupiah dan menyasar puluhan ribu pelaku UMKM agar mereka kembali “bankable”. Prabowo juga hapus tunggakan BPJS Kesehatan senilai Rp 7,69 triliun.

“Swasembada Pangan dan Pertanian”

Dilaporkan terjadi peningkatan produksi beras dan jagung nasional, yang disebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah, menghasilkan surplus. Upaya ini didukung dengan pengadaan puluhan ribu pompa air untuk irigasi.

“Paket Stimulus Ekonomi”

Peluncuran berbagai paket stimulus ekonomi yang mencakup insentif PPh, diskon transportasi (seperti diskon tiket pesawat dan transportasi laut), bantuan pangan, dan perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja untuk sektor padat karya.

“Bidang Pertahanan dan Keamanan”

Modernisasi Alutsista: Sektor pertahanan mendapatkan perhatian khusus dengan peningkatan anggaran untuk mengakselerasi program _Minimum Essential Force_ (MEF), termasuk penguatan armada udara dan laut (misalnya pengadaan Rafale dan kapal selam Scorpène).

“Keterlibatan TNI dalam Program Rakyat”

TNI terlibat aktif dalam program MBG dengan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan juga berperan dalam penguatan ketahanan pangan dengan mengelola lahan pertanian.

“Perubahan Seragam TNI”

Perubahan seragam dinas lapangan (PDL) TNI dari corak lama ke sage green untuk tujuan kamuflase yang lebih baik di medan operasi.

“Bidang Hukum dan Birokrasi”

Pembentukan BPPIK: Pembentukan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) yang bertugas memonitor dan mengawasi semua program dan proyek yang diluncurkan pemerintah.

“Arah Kebijakan Hukuman Mati”

Meskipun Indonesia masih memberlakukan hukuman mati, terdapat interpretasi terhadap kebijakan transfer narapidana WNA dan pernyataan Presiden yang mengindikasikan adanya pandangan yang selaras dengan prinsip HAM internasional dan KUHP baru yang menetapkan hukuman mati sebagai pidana alternatif.

“Pengembalian Kerugian Negara”

Pemerintah mencatat pengembalian uang pengganti kerugian negara dari kasus-kasus korupsi dalam jumlah triliunan rupiah.(IHB)