Menurut EW Gurky, salah satu perkara yang menjadi perhatian ialah dugaan penyimpangan penggunaan Dana Insentif Fiskal (DIF). Ia menyebut Kejaksaan Negeri Binjai telah memeriksa sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dalam proses penyelidikan. Hingga kini, perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan dan pemeriksaan saksi.

Selain itu, ia juga menyoroti penanganan dugaan korupsi pada proyek infrastruktur jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Binjai untuk tahun anggaran 2023 dan 2024. Menurutnya, perkara tersebut perlu dikembangkan apabila dalam proses penyidikan ditemukan alat bukti yang mengarah kepada pihak lain, termasuk terkait dugaan pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit.

EW Gurky juga menyinggung penyidikan dugaan korupsi kontrak pekerjaan fiktif di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai tahun anggaran 2022–2025. Dalam perkara tersebut, Kejaksaan Negeri Binjai telah menetapkan empat orang sebagai tersangka yang berasal dari unsur aparatur sipil negara (ASN) dan pihak swasta.

“Banyaknya perkara dugaan korupsi yang mencuat di lingkungan Pemerintah Kota Binjai menunjukkan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang menyeluruh. Kami meminta KPK melakukan supervisi atau mengambil langkah sesuai kewenangannya apabila terdapat indikasi yang memenuhi ketentuan hukum,” kata EW Gurky.

Ia menegaskan bahwa desakan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong agar seluruh proses penegakan hukum berjalan secara transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih.

Menurutnya, apabila penyidik menemukan alat bukti yang mengarah kepada pihak mana pun, termasuk pejabat daerah, proses hukum harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

EW Gurky juga mengajak masyarakat mengawal proses penegakan hukum secara objektif serta tetap menghormati asas praduga tak bersalah terhadap setiap pihak hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kota Binjai maupun pihak-pihak terkait atas pernyataan EW Gurky.(Red)

Menjelang aksi berlangsung, salah seorang peserta aksi bernama Dedy diduga menjadi korban penganiayaan oleh sejumlah orang tak dikenal (OTK). Dugaan adanya pihak tertentu yang berada di balik peristiwa tersebut mencuat dari sejumlah pernyataan peserta aksi. Namun, hingga saat ini belum ada bukti maupun keterangan resmi dari aparat penegak hukum yang menguatkan dugaan tersebut.

Ketua EK LMND Binjai, Ew Gurky, meminta Polres Binjai segera menangkap pelaku dan mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan tersebut.

“Kami meminta aparat bertindak cepat dan profesional agar pelaku segera ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Jika terdapat pihak yang menyuruh atau terlibat dalam aksi kekerasan ini, maka harus diungkap secara transparan,” ujarnya.

Ketua Umum PB IMBISU, Aldo Tarigan, juga mengecam dugaan kekerasan terhadap peserta aksi. Ia mendesak kepolisian untuk menyelidiki seluruh kemungkinan yang berkaitan dengan kasus tersebut berdasarkan fakta dan alat bukti yang ditemukan.

“Kami mengecam segala bentuk kekerasan terhadap massa aksi. Kepolisian harus mengusut tuntas kasus ini, termasuk jika ada pihak tertentu yang diduga berada di balik tindakan penganiayaan tersebut,” kata Aldo.

Kasus dugaan penganiayaan terhadap Dedy disebut telah dilaporkan ke Polres Binjai. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait perkembangan penyelidikan, termasuk identitas pelaku dan motif kejadian. Dinas Perhubungan Kota Binjai maupun Pemerintah Kota Binjai juga belum memberikan tanggapan atas dugaan yang berkembang di tengah massa aksi.

Aliansi Mahasiswa dan Tukang Parkir Kota Binjai menyatakan akan terus mengawal proses hukum atas kasus tersebut, serta tetap menuntut kejelasan mengenai kebijakan kenaikan setoran parkir yang dinilai merugikan para juru parkir.(EGS)

Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya tegas dalam menegakkan aturan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam setiap langkah yang diambil.

“Di tengah upaya penertiban bangunan liar, kami melihat sisi humanis yang tetap dijaga. Kehadiran Wakil Wali Kota Binjai, Bapak Hasanul Jihadi, yang turun langsung menemui para pedagang kaki lima mewakili Wali Kota Binjai, Bapak Amir Hamzah, menjadi bukti bahwa pemerintah hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pemberi solusi,” ujarnya.

Ia menilai, pendekatan dialog yang dilakukan pemerintah merupakan langkah bijak untuk meredam potensi konflik sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan.

“Pendekatan persuasif seperti ini patut diapresiasi. Pemerintah tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga membuka ruang komunikasi, mendengar langsung aspirasi masyarakat, serta berupaya mencarikan solusi agar para PKL tetap dapat berusaha secara layak tanpa melanggar aturan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sinergi antara ketegasan dan dialog menjadi kunci dalam menciptakan ketertiban kota yang berkeadilan sosial.

“KNPI Kota Binjai berharap pendekatan ini terus dikedepankan, sehingga penataan kota dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap ekonomi masyarakat kecil. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang tidak meninggalkan rakyatnya,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mendukung kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan bersama.

“Mari kita jaga kondusivitas Kota Binjai, mendukung langkah pemerintah yang berpihak pada keteraturan dan kesejahteraan, serta tetap mengedepankan semangat gotong royong dalam membangun kota,” tutupnya.(Red)

Sorotan tersebut disampaikan Ketua Eksekutif Kota LMND Binjai, EW Gurky, yang juga merupakan warga setempat. Ia mengaku menerima berbagai keluhan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan aktivitas usaha tersebut.

Menurutnya, selain persoalan kebisingan, beredar pula informasi di tengah warga mengenai dugaan penyediaan layanan lady companion (LC) di lokasi itu. Meski demikian, ia menegaskan bahwa informasi tersebut perlu diverifikasi oleh pihak berwenang.

“Kami tidak anti terhadap usaha maupun hiburan. Silakan berusaha, silakan beraktivitas. Namun jika benar terdapat kegiatan yang melampaui norma sosial dan mengganggu ketertiban umum, tentu ini harus menjadi perhatian bersama,” ujar EW Gurky.

Ia menekankan bahwa setiap pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mematuhi aturan perizinan, menjaga ketertiban, serta menghormati nilai dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Menurutnya, keresahan warga tidak semata soal hiburan malam, melainkan potensi dampak sosial yang bisa timbul apabila pengelolaan usaha tidak dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai regulasi.

Karena itu, EW Gurky meminta instansi terkait untuk turun melakukan pengecekan serta pengawasan guna memastikan operasional usaha berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga mendesak pihak kepolisian Polres Binjai dan Pemerintah Kota Binjai agar segera bertindak tegas dan tidak menunggu polemik semakin meluas di tengah masyarakat.

“Kami berharap ada evaluasi menyeluruh. Jika memang hanya usaha hiburan biasa dan telah mengantongi izin resmi, tentu tidak ada persoalan selama dijalankan dengan tertib. Namun apabila ditemukan pelanggaran, harus ditindak sesuai aturan,” tegasnya.

Ia menilai, langkah cepat dan terukur dari aparat penegak hukum serta instansi terkait sangat diperlukan guna memastikan situasi tetap kondusif dan tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan. Menurutnya, ketegasan aparat bukan semata untuk menindak, tetapi juga sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat sekitar agar tercipta rasa aman dan nyaman di lingkungan tempat tinggal mereka.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola Tuak Cafe Tabo belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi guna menjaga prinsip keberimbangan informasi.(EGS)