Forum tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengkaji berbagai persoalan publik, menyampaikan evaluasi, serta mendorong perbaikan kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dalam diskusi itu, peserta membahas sejumlah isu nasional, di antaranya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bencana banjir di Aceh dan Sumatera, ketepatan data desil ekonomi masyarakat, serta peredaran narkoba. Berbagai persoalan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari program yang direncanakan, tetapi juga dari pelaksanaan kebijakan, ketepatan sasaran, dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Aliansi Cipayung Plus menegaskan bahwa evaluasi pemerintahan tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial atau sekadar ruang menyampaikan pendapat. Evaluasi harus menjadi sarana untuk mengukur sejauh mana kebijakan menjawab kebutuhan masyarakat, anggaran dikelola secara bertanggung jawab, dan program pemerintah benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan.

Apresiasi Harus Berjalan Seiring dengan Evaluasi

Dalam forum tersebut, Aliansi Cipayung Plus Tanjungbalai menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Polres Tanjungbalai atas upaya serta kinerja kedua institusi dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Apresiasi itu merupakan bentuk penghargaan atas upaya yang telah dilakukan. Namun, penghargaan harus tetap berjalan beriringan dengan evaluasi secara objektif agar kualitas pelayanan terus meningkat, persoalan masyarakat ditangani secara tepat, dan kepercayaan publik semakin kuat.

Bagi mahasiswa, sikap kritis bukan berarti menutup ruang kerja sama dengan pemerintah maupun aparat penegak hukum. Mahasiswa dapat menjadi mitra dialog sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen. Dukungan terhadap upaya positif tidak menghilangkan hak masyarakat untuk menyampaikan kritik dan meminta pertanggungjawaban.

Pemko Tanjungbalai Didorong Berani Berbenah

Dalam pembahasan mengenai arah pembangunan daerah, Aliansi Cipayung Plus menyampaikan sejumlah masukan kepada Pemerintah Kota Tanjungbalai. Pembangunan diharapkan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan program, tetapi juga menghasilkan perubahan yang terukur dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Pemko Tanjungbalai didorong untuk memperkuat transparansi anggaran dan program pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), serta mempercepat tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.

Pemerintah daerah juga diharapkan memastikan penyaluran bantuan sosial didasarkan pada data yang akurat dan mutakhir. Ketepatan pendataan menjadi hal mendasar karena kesalahan data berpotensi menyebabkan bantuan tidak diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Di bidang lingkungan, perhatian perlu diarahkan pada pengelolaan sampah, pemeliharaan drainase, pencegahan banjir, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana sesuai kewenangan pemerintah daerah. Penentuan prioritas pembangunan harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, tingkat urgensi persoalan, serta kemampuan anggaran.

Selain itu, Aliansi Cipayung Plus mendorong Pemko Tanjungbalai membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi mahasiswa dan masyarakat sipil. Aspirasi yang disampaikan dalam forum pertemuan perlu ditindaklanjuti melalui langkah konkret, terukur, dan dapat dievaluasi secara terbuka.

Polres Tanjungbalai Didorong Perkuat Pelayanan dan Pemberantasan Narkoba

Kepada Polres Tanjungbalai, Aliansi Cipayung Plus mendorong penguatan upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba melalui penegakan hukum yang profesional, edukasi kepada generasi muda, serta kolaborasi dengan lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, keluarga, dan masyarakat.

Upaya menjaga keamanan dan ketertiban juga perlu diiringi peningkatan kualitas pelayanan pengaduan, profesionalisme personel, serta keterbukaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dibangun melalui keseriusan dalam menangani persoalan, penerapan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, dan komunikasi yang baik dengan masyarakat.

Jangan Biarkan FGD Berhenti sebagai Seremoni

Aliansi Cipayung Plus Tanjungbalai mendorong agar berbagai masukan dalam FGD ditindaklanjuti melalui penyampaian rekomendasi tertulis kepada Pemko dan Polres Tanjungbalai. Rekomendasi tersebut diharapkan memuat persoalan prioritas, usulan langkah perbaikan, serta mekanisme pemantauan terhadap tindak lanjut yang dilakukan.

Forum ini diharapkan tidak berhenti pada diskusi dan dokumentasi, tetapi menjadi awal komunikasi berkelanjutan antara mahasiswa, pemerintah, kepolisian, dan masyarakat.

Pemerintah membutuhkan masukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan, sementara mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk mengawal jalannya pemerintahan secara kritis, objektif, dan berbasis fakta.

Aliansi Cipayung Plus Tanjungbalai menegaskan bahwa apresiasi dan kritik bukanlah dua hal yang bertentangan. Apresiasi diberikan atas upaya yang telah dilakukan, sedangkan evaluasi diperlukan untuk memastikan perbaikan terus berjalan.

Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan program yang diumumkan, tetapi juga pelayanan berkualitas, kebijakan transparan, dan penyelesaian persoalan yang manfaatnya dapat dirasakan secara nyata. Hal tersebut menjadi salah satu ukuran penting yang perlu terus dikawal dalam pembangunan Kota Tanjungbalai.(Red)

Ketua KAMMI Tanjungbalai, Rizqalsya Toyibi, S.Si., mengatakan keberhasilan pemerintahan tidak hanya bergantung pada kebijakan wali kota, tetapi juga pada kinerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan program dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“ Masyarakat tidak melihat siapa yang bekerja di balik meja. Yang mereka lihat adalah kerja Pemko dan OPD. Karena itu, seluruh perangkat pemerintahan harus bergerak dalam satu arah dengan janji dan visi yang disampaikan kepada masyarakat saat kampanye,” ujar Rizqalsya.

Menurutnya, berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan maupun kinerja aparatur perlu dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah. Ia menilai kritik publik sebaiknya direspons melalui klarifikasi, evaluasi dan perbaikan apabila memang ditemukan persoalan.

KAMMI juga mendorong agar mekanisme pengawasan terhadap aparatur pemerintahan berjalan secara efektif. Jika terdapat dugaan pelanggaran, pemeriksaan dinilai perlu dilakukan berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.

“ Kritik masyarakat harus dijawab dengan evaluasi dan kerja nyata. Kalau memang ada persoalan, periksa secara objektif. Jika terbukti melanggar, tentu harus ada pembenahan sesuai aturan,” tegasnya.

Selain persoalan pelayanan publik, KAMMI turut menyoroti penanganan perkara yang berkaitan dengan anak. Rizqalsya meminta pemerintah dan instansi terkait memastikan aspek perlindungan, penanganan serta evaluasi tetap berjalan sesuai kewenangan masing-masing, meskipun perhatian publik terhadap suatu kasus telah menurun.

“Jangan menunggu persoalan kembali ramai baru pemerintah bergerak. Kasus yang sudah terjadi harus menjadi pelajaran dan dasar untuk memperbaiki sistem perlindungan anak,” katanya.

Rizqalsya menegaskan, fungsi kontrol KAMMI ditujukan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab, bukan semata-mata untuk mencari kesalahan pemerintah.

“Pemerintah yang kuat bukan pemerintah yang bebas dari kritik, tetapi pemerintah yang mampu menerima kritik, mengujinya dengan fakta, lalu memperbaiki apa yang memang perlu diperbaiki,” pungkasnya. (Red/R)

Audiensi dipimpin langsung oleh Ketua PD KAMMI Tanjungbalai, Rizqalsya Toyibi, yang memperkenalkan kepengurusan baru dengan mengusung tema **”Energi untuk Indonesia”**. Dalam pemaparannya, Rizqalsya menegaskan bahwa organisasi mahasiswa tidak boleh hanya hadir sebagai pelengkap demokrasi, tetapi harus menjadi kekuatan sosial yang mampu menyuarakan kepentingan rakyat sekaligus mengawal jalannya pembangunan daerah.

Menurutnya, keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari capaian administratif, melainkan dari kemampuannya menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, KAMMI Tanjungbalai menyampaikan sejumlah aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya terkait pelayanan air bersih dan pasokan listrik yang masih menjadi keluhan sebagian warga.

“Kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih dan listrik bukanlah persoalan kecil. Ketika pelayanan dasar masih menjadi keluhan yang berulang, maka perlu ada evaluasi dan langkah konkret agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Rizqalsya.

Ia menambahkan, masyarakat tidak menilai pemerintah dari banyaknya program yang diumumkan, melainkan dari manfaat nyata yang mereka rasakan. Oleh sebab itu, pembangunan yang baik harus mampu menyentuh persoalan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, KAMMI Tanjungbalai juga mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Tanjungbalai yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut. Namun, apresiasi tersebut dibarengi harapan agar capaian itu menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Tanjungbalai, Tengku Eswin, menegaskan bahwa opini WTP kerap disalahpahami sebagai prestasi tertinggi pemerintahan. Padahal, pada hakikatnya WTP hanyalah indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku.

“WTP adalah kewajiban, bukan kemewahan. Pemerintah memang harus transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan daerah. Yang lebih penting adalah bagaimana setiap anggaran yang dikeluarkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menghasilkan pembangunan yang dirasakan rakyat,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa tata kelola pemerintahan yang baik tidak cukup dinilai dari laporan keuangan yang memperoleh predikat baik. Masyarakat juga berhak menilai sejauh mana anggaran daerah mampu menghadirkan solusi atas persoalan yang mereka hadapi setiap hari.

Dalam audiensi itu, Tengku Eswin turut menyoroti persoalan narkotika yang hingga kini masih menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda Tanjungbalai. Sebagai daerah pesisir dengan posisi strategis, Tanjungbalai dinilai memiliki tantangan besar dalam menghadapi jaringan peredaran narkoba yang terus mencari celah untuk berkembang.

Ia menegaskan bahwa perang terhadap narkoba tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Dibutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat, mulai dari keluarga, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, tokoh agama, hingga pemerintah daerah untuk membangun benteng sosial yang kuat.

“Ketika narkoba merusak generasi muda, yang hancur bukan hanya individu, tetapi masa depan daerah itu sendiri. Karena itu, pemberantasan narkoba harus menjadi gerakan bersama, bukan sekadar agenda seremonial atau slogan yang diulang setiap tahun,” katanya.

Selain isu pelayanan publik dan narkoba, Ketua DPRD juga mengangkat pentingnya mengembalikan identitas Tanjungbalai sebagai **Kota Da’i**. Menurutnya, pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi tidak akan memiliki makna yang utuh apabila tidak dibarengi dengan pembangunan karakter, moralitas, serta nilai-nilai keagamaan.

Ia menilai berbagai persoalan sosial yang muncul saat ini, termasuk meningkatnya tantangan terhadap generasi muda, menunjukkan pentingnya memperkuat fondasi moral masyarakat. Kemajuan sebuah daerah tidak hanya diukur dari gedung yang berdiri megah atau angka pertumbuhan ekonomi yang meningkat, tetapi juga dari kualitas karakter masyarakat yang menghuninya.

Audiensi tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi antara DPRD Kota Tanjungbalai dan PD KAMMI Tanjungbalai. Kedua pihak sepakat bahwa pembangunan daerah membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda yang memiliki energi, idealisme, dan keberanian untuk menyampaikan kritik secara konstruktif.(Arif)