PERS.NEWS | Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong perbaikan kualitas pendidikan dengan membenahi sarana dan prasarana sekolah. Tahun ini, sebanyak 140 SMA dan SMK di berbagai daerah di Lampung masuk dalam program revitalisasi.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Thomas Amirico, S.STP., M.H, mengatakan program tersebut mencakup sekolah negeri dan swasta yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Menurut dia, revitalisasi diarahkan pada sekolah yang memiliki kerusakan cukup berat. Perbaikan mencakup sejumlah fasilitas penting yang menunjang kegiatan belajar mengajar, seperti ruang kelas baru, perpustakaan, laboratorium, toilet hingga ruang guru.

“Data dari Mendikdasmen menunjukkan ada ribuan sekolah yang sarana prasarananya mulai rusak. Alhamdulillah, di Lampung untuk jenjang SMA dan SMK, sesuai kewenangan kami, ada 140 unit yang diperbaiki,” ujar Thomas, Selasa, 18 Agustus 2026.

Ia menjelaskan, sekolah yang masuk dalam program umumnya memiliki tingkat kerusakan di atas 70 persen. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan utama agar perbaikan dapat segera dilakukan.

Selain merevitalisasi 140 sekolah, pemerintah juga membangun satu unit sekolah baru (USB) di Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara.

Ia menargetkan seluruh pekerjaan revitalisasi dapat rampung pada akhir tahun. Penyelesaian tersebut diharapkan dapat membuat lingkungan sekolah lebih layak sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih nyaman.

“Ini membuktikan bahwa pemerintah mulai secara bertahap memperbaiki sarana prasarana sekolah yang dianggap kurang baik, sehingga segera diperbaiki,” katanya.

Dalam program tersebut, perhatian juga diarahkan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pemerintah memprioritaskan sejumlah sekolah yang berada di daerah dengan kondisi infrastruktur masih memprihatinkan.

“Terutama di daerah Pesisir Barat, Way Kanan, kemudian Mesuji. Kami dorong supaya itu menjadi fokus dan prioritas untuk segera diperbaiki,” ujar Thomas.

Program revitalisasi tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Thomas yang juga merupakan mantan Sekretaris DPRD Lampung Selatan itu menyebut, dukungan CSR juga mulai digunakan untuk membantu perbaikan sejumlah sekolah, salah satunya di wilayah Kota Agung.

“Revitalisasi tersebut menjadi bagian dari langkah bertahap pemerintah dalam memperbaiki fasilitas pendidikan, khususnya sekolah yang mengalami kerusakan berat dan berada di wilayah yang membutuhkan perhatian lebih,” kata dia. (***)

PERS.NEWS | Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyatakan siap memberikan bantuan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Syawal mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait bentuk bantuan yang akan diberikan kepada daerah terdampak.

“Pemprov Lampung siap memberikan bantuan. Namun, saat ini kami masih menunggu arahan dari pusat. Nanti akan kami koordinasikan, termasuk dengan provinsi lain, terkait bantuan apa yang dibutuhkan,” kata Rudy, Minggu, 16 Agustus 2026.

Menurut Rudy, Lampung memiliki posisi strategis dalam penanganan kebencanaan karena menjadi salah satu provinsi di Sumatera yang masuk dalam 10 besar daerah yang memiliki kapasitas dan jejaring penanggulangan bencana.

Kondisi tersebut, kata dia, memungkinkan BPBD Lampung untuk berkoordinasi dengan daerah lain apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam penanganan bencana di wilayah NTT.

“Pada intinya BPBD Lampung siap jika nanti dibutuhkan untuk mengirimkan relawan ke NTT. Tentu semuanya akan kami laporkan terlebih dahulu kepada Pak Gubernur,” ujarnya.

Rudy menilai bencana gempa bumi yang terjadi di NTT menjadi pengingat bagi seluruh daerah, termasuk Lampung, untuk tidak lengah terhadap potensi bencana.

Lampung sendiri memiliki wilayah pesisir yang cukup luas dan berada di kawasan yang memiliki potensi aktivitas kegempaan serta ancaman tsunami. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menghadapi kemungkinan bencana.

“Gempa yang terjadi di NTT merupakan bagian dari dinamika atau siklus aktivitas di laut. Lampung juga memiliki wilayah pesisir. Kita juga memiliki potensi bencana, termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau dan ancaman tsunami,” jelasnya.

Rudy meminta masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir Lampung, untuk meningkatkan kewaspadaan dan memahami langkah-langkah evakuasi apabila terjadi gempa kuat maupun peringatan tsunami.

Menurutnya, upaya mitigasi tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kesiapan menghadapi bencana sebelum bantuan datang.

“Alhamdulillah, kita sudah memberikan pelatihan kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat tetap tangguh dan mampu menghadapi musibah kapan pun datang,” katanya.

Rudy juga menyebut keberadaan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS), termasuk dukungan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.

Menurutnya, informasi peringatan dini harus segera direspons dengan tindakan nyata, terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.

“EWS dan informasi dari BMKG sangat membantu. Tetapi yang paling penting adalah masyarakat memahami apa yang harus dilakukan ketika peringatan dini dikeluarkan,” ujarnya.

Di tengah musibah yang melanda NTT, Rudy menyampaikan belasungkawa kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak.

“Atas nama BPBD dan Pemerintah Provinsi Lampung, kami turut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi kepada saudara-saudara kita di NTT. Semoga para korban yang berada di lokasi segera mendapatkan bantuan, baik makanan maupun pengobatan dari pemerintah dan pihak terkait,” tuturnya.

Ia juga mendoakan masyarakat yang meninggal dunia akibat bencana tersebut agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.

“Semoga korban yang meninggal dunia mendapat tempat terbaik dan husnul khatimah. Semoga masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan dan seluruh proses penanganan bencana dapat berjalan dengan baik,” pungkas Rudy. (***)

PERS.NEWS | Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak para purnawirawan Polri tetap menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pembangunan daerah, meski telah menyelesaikan masa dinas sebagai anggota kepolisian.

Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Persatuan Purnawirawan (PP) Polri di Balai Keratun Lantai III, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Kamis, 30 Juli 2026.

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa berakhirnya masa kedinasan tidak berarti berakhir pula pengabdian kepada bangsa dan negara. Menurutnya, pengalaman dan integritas yang dimiliki para purnawirawan masih sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat.

“Pangkat dapat berakhir, tetapi semangat mengabdi tidak boleh berhenti. Pengalaman yang dimiliki para purnawirawan menjadi kekuatan untuk terus menjaga persatuan, keamanan, dan membimbing masyarakat,” ujar Mirza.

Ia mengatakan, keamanan merupakan fondasi utama bagi kemajuan daerah. Tanpa situasi yang kondusif, pembangunan, investasi, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat akan sulit diwujudkan.

Karena itu, Gubernur berharap PP Polri terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan visi Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas. Peran tersebut, menurutnya, dapat diwujudkan melalui pembinaan generasi muda, penguatan ekonomi masyarakat, hingga menjaga kondusivitas di tengah maraknya penyebaran informasi yang menyesatkan di era digital.

Selain memberikan apresiasi atas dedikasi para purnawirawan, Gubernur juga menilai nilai-nilai kepemimpinan, disiplin, dan jiwa pengayom yang telah tertanam selama bertugas merupakan modal sosial yang tetap relevan bagi masyarakat.

Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Lampung Brigjen Pol. Sumarto mengatakan tema HUT ke-27 PP Polri menegaskan bahwa pengabdian seorang Bhayangkara tidak berhenti ketika memasuki masa pensiun.

Menurutnya, semangat “Sekali Bhayangkara Tetap Bhayangkara” harus terus diwujudkan melalui sinergi antara PP Polri dan Polda Lampung dalam menjaga keamanan serta memberikan teladan bagi generasi penerus kepolisian.

Pada kesempatan yang sama, Ketua PP Polri Daerah Lampung Brigjen Pol. (Purn.) Muhamad Ikhsan mengungkapkan organisasi yang dipimpinnya kini memiliki 2.745 anggota purnawirawan yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Lampung.

Ia memastikan seluruh anggota PP Polri tetap berkomitmen mendukung tugas kepolisian, membantu pemerintah daerah menjaga stabilitas keamanan, serta aktif menjalankan berbagai kegiatan sosial di tengah masyarakat.

Peringatan HUT ke-27 PP Polri tahun ini mengusung tema “Purna Bakti Bukan Akhir Pengabdian, Tegakkan Komitmen dan Perkokoh Sikap Konsistensi PP Polri dalam Mendukung Tugas Polri Presisi.” Tema tersebut menjadi penegasan bahwa masa pensiun bukan akhir kontribusi para purnawirawan dalam menjaga keutuhan bangsa dan mendukung pembangunan daerah. (***)

PERS.NEWS | Maraknya kasus kekerasan terhadap anak dan ancaman yang muncul di ruang digital mendorong Pemerintah Provinsi Lampung mengajak seluruh elemen masyarakat membangun budaya perlindungan anak secara menyeluruh. Perlindungan anak ditegaskan tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan keluarga, sekolah, masyarakat, dunia usaha, hingga media.

Pesan itu mengemuka dalam Apel Mingguan Pemerintah Provinsi Lampung yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tahun 2026 di Lapangan Korpri, Senin, 27 Juli 2026.

Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Lukman Pura, yang bertindak sebagai pembina apel membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Arifah Fauzi, serta sambutan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.

Dalam sambutan Menteri PPPA ditegaskan, peringatan Hari Anak Nasional harus menjadi momentum memperkuat komitmen bersama untuk memenuhi hak anak sekaligus mencegah berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi yang masih mengancam tumbuh kembang mereka.

Tema “Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan” tahun ini mengajak seluruh pihak menjadikan anak sebagai subjek pembangunan yang berhak hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh perlindungan, serta didengar pendapatnya.

“Investasi terbaik bangsa bukan hanya pembangunan fisik, tetapi bagaimana kita memastikan setiap anak Indonesia tumbuh aman, sehat, cerdas, dan terlindungi. Masa depan Indonesia ditentukan oleh kualitas perlindungan yang kita berikan kepada anak-anak hari ini,” demikian pesan Menteri PPPA yang dibacakan Lukman Pura.

Pemerintah juga menggaungkan gerakan nasional “Ruang Anak, Ruang Nyaman Anak”, yang mengajak masyarakat menciptakan lingkungan aman di rumah, sekolah, ruang publik, hingga ruang digital.

Gerakan tersebut diperkuat melalui kampanye BERLIAN (Bersama Lindungi Anak Indonesia) sebagai upaya menjadikan perlindungan anak bukan sekadar program pemerintah, tetapi budaya yang tumbuh di tengah masyarakat.

Dalam sambutan Gubernur Lampung, ditegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak dapat dipisahkan dari upaya menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

Menurut Gubernur, lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan akan melahirkan generasi yang sehat, berkarakter, dan siap menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Provinsi Lampung juga mengajak anak-anak untuk berani melapor apabila mengalami ataupun menyaksikan tindak kekerasan. Negara, menurut pemerintah, telah menyediakan berbagai mekanisme perlindungan agar setiap anak memperoleh rasa aman dan keadilan.

Selain memperingati Hari Anak Nasional, Pemerintah Provinsi Lampung juga menyerahkan tali asih kepada ASN sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka.

Santunan diberikan kepada 63 ASN yang memasuki masa purna tugas per 1 Agustus 2026, satu ASN yang pensiun karena alasan kesehatan, delapan keluarga ASN yang meninggal dunia, serta empat suami atau istri ASN yang telah meninggal dunia.

Melalui momentum Hari Anak Nasional, Pemerintah Provinsi Lampung berharap perlindungan terhadap anak semakin menjadi kesadaran kolektif seluruh masyarakat, sehingga setiap anak dapat tumbuh di lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. (***)

PERS.NEWS | Suasana haru dan bahagia menyelimuti Ballroom Masjid Raya Al-Bakrie, Bandar Lampung, saat 31 pasangan resmi mengikat janji suci dalam program Nikah Massal Begawi Cinta Lampung 2026, Sabtu, 25 Juli 2026. Namun, kegiatan ini bukan sekadar memfasilitasi akad nikah gratis, melainkan menjadi langkah membangun keluarga tangguh sebagai fondasi pembangunan daerah.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bahkan hadir langsung menjadi saksi akad nikah pasangan Muhammad Andika dan Leli Yuniar, sebelum menyaksikan prosesi pernikahan 30 pasangan lainnya bersama Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan masyarakat memperoleh kemudahan untuk menikah secara sah, sekaligus membangun kehidupan keluarga yang kokoh sejak awal.

“Negara harus hadir memudahkan masyarakat, termasuk dalam urusan pernikahan. Pernikahan yang sah bukan hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi awal lahirnya keluarga yang kuat dan berkualitas,” ujar Mirza.

Di hadapan para pengantin baru, Gubernur mengingatkan bahwa kebahagiaan rumah tangga tidak diukur dari kemewahan ataupun kekayaan, melainkan dari kuatnya nilai agama dan kemampuan pasangan menjaga komunikasi.

Ia berpesan agar para suami tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi pembimbing dalam kehidupan beragama.

“Yang membuat rumah tangga bahagia bukan besarnya harta, tetapi bagaimana agama hidup di dalam keluarga. Suami harus menjadi teladan dan terus menambah ilmu agama untuk dirinya dan keluarganya,” pesannya.

Selain itu, Mirza mengingatkan bahwa setiap rumah tangga pasti akan menghadapi ujian. Menurutnya, dialog menjadi kunci utama agar setiap persoalan dapat diselesaikan tanpa merusak keharmonisan keluarga.

“Rumah tangga yang harmonis bukan berarti tanpa masalah, tetapi pasangan mampu menyelesaikan setiap persoalan melalui komunikasi yang baik,” katanya.

Program Begawi Cinta Lampung 2026 merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Provinsi Lampung, Masjid Raya Al-Bakrie, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Yayasan Bakrie Amanah, dan berbagai mitra.

Ketua Badan Pengurus Masjid Raya Al-Bakrie Lampung, KH Basyaruddin Maisir, mengatakan program tersebut dirancang sebagai gerakan berkelanjutan, bukan hanya seremoni pernikahan massal.

Menurutnya, para pasangan nantinya juga akan memperoleh pendampingan melalui layanan sidang isbat nikah, kelas pranikah, pembinaan keluarga sakinah, hingga konseling keluarga.

“Kami ingin program ini melahirkan keluarga-keluarga yang kuat, harmonis, dan mampu menjadi fondasi masyarakat yang lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Zulkarnain, mengapresiasi sinergi berbagai pihak dalam menghadirkan layanan nikah massal gratis bagi masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa kehidupan rumah tangga dibangun dengan sikap saling menerima, bukan saling menuntut kesempurnaan.

“Tidak ada manusia yang sempurna. Karena itu, suami dan istri harus saling menerima, saling melengkapi, dan tumbuh bersama dalam membangun keluarga,” katanya.

Melalui program ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap semakin banyak masyarakat yang memperoleh kemudahan untuk menikah secara resmi, sekaligus membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang mampu melahirkan generasi unggul bagi masa depan Lampung. (***)

PERS.NEWS | Pemerintah Provinsi Lampung kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih tiga penghargaan dalam Malam Anugerah Adinata Syariah 2026 dan Apresiasi Mitra Pendukung Ekonomi Syariah 2026 yang digelar di Auditorium Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin, 6 Juli 2026.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengembangkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di daerah.
Pada ajang yang diselenggarakan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) tersebut, Provinsi Lampung berhasil meraih penghargaan pada tiga kategori, yakni Peringkat Kelima Kategori Pertumbuhan Pelaku Usaha Bersertifikasi Halal, Penghargaan Kategori Nilai Ekspor Halal, serta Kategori Khusus The New Emerging Sharia Economic Region.
Penghargaan untuk kategori Pertumbuhan Pelaku Usaha Bersertifikasi Halal diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, sementara penghargaan Kategori Nilai Ekspor Halal diserahkan oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Adapun penghargaan kategori khusus The New Emerging Sharia Economic Region diserahkan oleh Direktur Eksekutif KNEKS, Salahudin Al Ayyubi.
Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat sektor ekonomi syariah melalui pengembangan industri halal, peningkatan jumlah pelaku usaha bersertifikasi halal, serta penguatan daya saing produk daerah di pasar nasional maupun internasional.
Dalam sambutannya, Wakil Presiden RI ke-13 KH. Ma’ruf Amin yang juga sebagai Bapak Ekonomi Syariah Indonesia menegaskan bahwa pembangunan ekonomi dan keuangan syariah bukan sekadar memperbesar aset atau lembaga keuangan syariah, melainkan menghadirkan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan ekonomi syariah harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, seperti pengurangan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, penguatan industri halal, serta terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan.
“Jangan hanya mengejar pertumbuhan yang memperbesar angka statistik, tetapi juga memperbesar manfaat yang dirasakan masyarakat. Itulah hakikat pembangunan ekonomi syariah,” ujar Ma’ruf Amin.
Ia juga mengapresiasi penyelenggaraan Anugerah Adinata Syariah sebagai instrumen untuk mendorong pemerintah daerah terus berinovasi dan berlomba menghadirkan kemaslahatan melalui pengembangan ekonomi syariah.
Ma’ruf Amin mengungkapkan bahwa posisi Indonesia dalam pengembangan ekonomi syariah dunia saat ini berada di peringkat keempat. Menurutnya, dengan potensi yang dimiliki, Indonesia seharusnya mampu menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.
“Saya berharap Anugerah Adinata Syariah menjadi gerakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan sehingga Indonesia tidak hanya kembali ke peringkat tiga, tetapi mampu menjadi nomor satu dunia dalam ekonomi dan keuangan syariah,” katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif KNEKS Salahudin Al Ayyubi menyampaikan bahwa ekonomi dan keuangan syariah kini telah menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, peran pemerintah daerah dinilai sangat strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berdaya saing.
Menurutnya, Anugerah Adinata Syariah merupakan bentuk apresiasi sekaligus instrumen untuk mendorong lahirnya inovasi, kolaborasi, dan kepemimpinan daerah dalam membangun ekonomi syariah.
“Penghargaan ini tidak hanya menilai capaian administratif, tetapi juga dampak nyata terhadap penguatan industri halal, keuangan syariah, literasi, inklusi, kelembagaan, serta inovasi kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Penilaian Anugerah Adinata Syariah 2026 dilakukan secara objektif, komprehensif, dan akuntabel berdasarkan aspek kepemimpinan, inovasi, serta karya nyata pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.
Prestasi yang diraih Provinsi Lampung diharapkan semakin memperkuat langkah pemerintah daerah dalam memperluas pengembangan ekonomi syariah, meningkatkan daya saing produk halal, mendorong pertumbuhan UMKM, serta memperkuat kontribusi sektor halal terhadap pembangunan ekonomi daerah dan nasional. (***)

PERS.NEWS | Semangat ribuan perempuan di Provinsi Lampung untuk melakukan deteksi dini kanker serviks mengantarkan daerah ini mencatatkan prestasi nasional dengan meraih Rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) melalui pelaksanaan pemeriksaan Pap smear massal.
Di balik capaian tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa menjaga kesehatan perempuan merupakan investasi penting dalam membangun keluarga yang kuat sekaligus menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.
Hal itu disampaikan Gubernur saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Ikatan Bidan Indonesia (IBI) yang dirangkaikan dengan penyerahan Rekor MURI atas pelaksanaan pemeriksaan Pap smear massal di Hotel Swiss-Belhotel, Bandar Lampung, Selasa, 7 Juli 2026.
Dalam kesempatan itu, Gubernur mengapresiasi Pengurus IBI Provinsi Lampung beserta seluruh bidan yang telah berhasil menggerakkan belasan ribu perempuan untuk lebih peduli terhadap kesehatan reproduksi melalui pemeriksaan Pap smear.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak sekadar mencatatkan sebuah rekor, tetapi menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi dan dedikasi tenaga kesehatan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini kanker serviks.
“Kesehatan perempuan adalah fondasi kesehatan keluarga. Ketika seorang perempuan sehat, ia dapat hadir lebih kuat untuk keluarganya, anak-anaknya, dan lingkungannya. Karena perempuan adalah perekat keluarga,” ujar Rahmat Mirzani Djausal.

Ia menambahkan, perempuan yang sehat akan melahirkan keluarga yang sehat. Kondisi tersebut menjadi modal utama dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di Provinsi Lampung.
Gubernur juga memberikan penghargaan kepada para bidan yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan perempuan, mulai dari masa remaja, kehamilan, persalinan, hingga edukasi kesehatan reproduksi.
“Menjadi bidan bukan sekadar pekerjaan. Menjadi bidan adalah tentang mendampingi perempuan di setiap fase kehidupannya. Karena itu saya selalu mengatakan bahwa bidan adalah sahabat perempuan,” katanya.

Sementara itu, Ketua IBI Provinsi Lampung, Mery Destiaty, mengatakan Gerakan Pemeriksaan Pap smear Massal berhasil menjangkau 14.762 perempuan yang mengikuti skrining di lebih dari 200 titik pelayanan yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Lampung. Jumlah tersebut melampaui target awal sebanyak 13.740 peserta dan diajukan sebagai Rekor MURI.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja sama dan komitmen seluruh bidan di Provinsi Lampung dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak.
Selain itu, IBI berharap pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, serta para pemangku kepentingan dapat semakin melibatkan organisasi profesi bidan dalam penyusunan kebijakan pelayanan kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan praktik mandiri bidan.
Direktur Operasional Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI), Awan Rahargo, menyampaikan bahwa capaian Provinsi Lampung masuk dalam kategori Rekor Superlatif karena memberikan dampak luas terhadap upaya peningkatan kesehatan perempuan di Indonesia.
Berdasarkan hasil verifikasi MURI, sebanyak 14.762 perempuan mengikuti pemeriksaan Pap smear yang dilaksanakan secara serentak di 204 titik pelayanan yang tersebar di 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Atas pencapaian tersebut, MURI menyerahkan 17 duplikat piagam penghargaan kepada pihak-pihak yang berkontribusi menyukseskan kegiatan.
Peringatan HUT ke-75 IBI sekaligus pencapaian Rekor MURI ini diharapkan semakin memperkuat semangat pengabdian para bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang semakin berpihak pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya bagi perempuan di Provinsi Lampung. (***)

PERS.NEWS | Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat kini memiliki akses layanan kesehatan yang lebih dekat dan modern setelah Presiden Prabowo Subianto meresmikan RSUD KH Muhammad Thohir Krui, Rabu, 10 Juni 2026. Peresmian rumah sakit tersebut turut didampingi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Peresmian RSUD KH Muhammad Thohir menjadi tonggak penting dalam upaya pemerataan layanan kesehatan di Provinsi Lampung, khususnya bagi masyarakat di wilayah pesisir dan daerah yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pelayanan medis rujukan.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas hadirnya fasilitas kesehatan modern di Kabupaten Pesisir Barat yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat.

“Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini sekarang bisa mendapat akses layanan kesehatan yang memadai,” kata Presiden Prabowo.

Sebelum peresmian, Presiden bersama Gubernur Lampung dan Menteri Kesehatan meninjau sejumlah fasilitas yang telah tersedia di rumah sakit tersebut, mulai dari Instalasi Gawat Darurat (IGD), poli anak, poli gigi, poli umum, poli THT, poli kandungan dan kebidanan hingga poli penyakit dalam.

Sementara itu Gubernur Rahmat Mirzani Djausal saat mendampingi presiden mengatakan keberadaan RSUD KH Muhammad Thohir merupakan hasil sinergi kuat antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat dalam menjawab kebutuhan layanan kesehatan masyarakat di wilayah pesisir.

Menurutnya, pembangunan rumah sakit ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat pelayanan kesehatan sekaligus mendekatkan akses layanan rujukan bagi masyarakat Pesisir Barat dan daerah sekitarnya.

“Rumah sakit ini menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang lebih cepat, mudah dijangkau, dan berkualitas. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat hingga ke daerah terluar,” ujar Gubernur Mirza.

RSUD KH Muhammad Thohir dibangun melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dengan dukungan anggaran APBN sebesar Rp152,99 miliar. Pembangunan fisiknya telah rampung 100 persen pada akhir 2025 dan kini siap beroperasi melayani masyarakat.

Selain pembangunan gedung utama, Pemerintah Provinsi Lampung juga terus mendorong penguatan akses menuju rumah sakit, aktivasi layanan BPJS Kesehatan, serta pemenuhan tenaga dokter spesialis guna mendukung layanan prioritas kesehatan.

Dari sisi kapasitas, rumah sakit tersebut mengalami peningkatan signifikan dari sebelumnya 98 tempat tidur menjadi 137 tempat tidur. Berbagai fasilitas modern juga telah tersedia, di antaranya Intensive Care Unit (ICU), Intensive Cardiovascular Care Unit (ICVCU), layanan hemodialisa, kamar operasi, radiologi, laboratorium, rawat jalan hingga ruang Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan RSUD KH Muhammad Thohir merupakan bagian dari 66 rumah sakit yang dibangun pemerintah pusat untuk memperkuat layanan kesehatan rujukan di daerah.

Menurutnya, rumah sakit tersebut diproyeksikan mampu menangani lima kelompok penyakit dengan angka kematian tertinggi, yakni stroke, jantung, kanker, penyakit ginjal, serta layanan kesehatan ibu dan anak.

Dengan beroperasinya RSUD KH Muhammad Thohir, masyarakat Pesisir Barat, Lampung Barat dan wilayah sekitarnya kini dapat memperoleh layanan kesehatan rujukan yang lebih lengkap tanpa harus dirujuk ke Bandar Lampung atau ke luar daerah. (***)

PERS.NEWS | Daya beli masyarakat Provinsi Lampung menunjukkan tren yang semakin positif pada triwulan I tahun 2026. Hal ini tercermin dari meningkatnya transaksi pembelian kendaraan bermotor baru selama periode Januari hingga Maret 2026.

Berdasarkan data perbandingan periode Januari–Maret 2025 dan Januari–Maret 2026, jumlah kendaraan baru di Lampung meningkat dari 32.858 unit menjadi 39.817 unit. Dengan demikian, terjadi kenaikan sebesar 6.959 unit atau tumbuh sekitar 21 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan ini tidak hanya terlihat dari sisi volume kendaraan, tetapi juga dari nilai ekonominya. Pada triwulan I tahun 2026, nilai transaksi pembelian kendaraan bermotor baru di Provinsi Lampung diperkirakan mencapai sekitar Rp2,5 triliun.

Angka ini merupakan akumulasi dari transaksi kendaraan roda dua dan roda empat, didekati dari komponen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Secara rinci, nilai transaksi kendaraan roda dua diperkirakan mencapai Rp1,03 triliun, sementara kendaraan roda empat memberikan kontribusi lebih besar, yaitu sekitar Rp1,49 triliun. Jika digabungkan, total nilai ekonomi dari transaksi kendaraan bermotor baru tersebut mencapai Rp2,5 triliun.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Saipul, menyampaikan bahwa capaian ini menjadi sinyal kuat penguatan konsumsi masyarakat di Lampung di triwulan 1 tahun 2026.

“Peningkatan ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Lampung terus membaik. Pembelian kendaraan bermotor sebagai barang tahan lama mencerminkan meningkatnya kemampuan finansial masyarakat, kemudahan akses pembiayaan, serta kepercayaan terhadap kondisi ekonomi daerah,” ujar Saipul, Jumat, 1 Mei 2026.

Ia juga menambahkan bahwa transaksi kendaraan bermotor memberikan dampak luas terhadap perekonomian daerah.

“Perputaran uang yang mencapai sekitar Rp2,5 triliun turut menggerakkan berbagai sektor, seperti pembiayaan, asuransi, dealer kendaraan, bengkel, hingga perdagangan suku cadang. Selain itu, hal ini juga berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan daerah melalui pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama,” tambahnya.

Dengan demikian, peningkatan pembelian kendaraan baru pada triwulan I 2026 tidak hanya mencerminkan naiknya kebutuhan mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi indikator membaiknya aktivitas ekonomi di Provinsi Lampung.

Momentum ini diharapkan terus terjaga melalui peningkatan kualitas layanan publik, kemudahan administrasi, penguatan infrastruktur, serta kebijakan ekonomi yang adaptif guna menjaga optimisme dan daya beli masyarakat. (***)

PERS.NEWS | Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan fokus intervensi program pembangunan pada masyarakat kelompok desil 1 dan desil 2 melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Kita ingin memastikan semua program Provinsi Lampung fokus kepada desil 1 dan desil 2, sehingga penerima dan lokasi program benar-benar tepat sasaran dan bisa diukur dampaknya,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekda Marindo Kurniawan saat memimpin Rapat Koordinasi Pemanfaatan DTSEN untuk Intervensi Program Pemerintah Provinsi Lampung di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis, 30 April 2026.

Rapat dihadiri Kepala Bappeda Provinsi Lampung Anang Risgiyanto, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution, serta Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi Lampung Slamet Riyadi.

Dalam arahannya, Sekda menekankan pentingnya integrasi program pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota agar selaras dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Ia menyebut seluruh program harus “keroyokkan” secara terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan ketimpangan.

Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk memastikan intervensi program dapat dihitung secara konkret, baik dari sisi peningkatan pendapatan masyarakat maupun pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin.

Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution menjelaskan, DTSEN memungkinkan identifikasi masyarakat miskin secara lebih akurat melalui pendekatan by name by address. Dengan sistem ini, pemerintah dapat mengetahui secara pasti siapa dan di mana sasaran intervensi berada.

Ia menyebut, tingkat kemiskinan Lampung saat ini berada di angka 9,66 persen atau sekitar 800.000 jiwa. Data tersebut menjadi dasar penting dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran.

BPS juga memperkenalkan aplikasi visualisasi data “SIGER” yang memungkinkan pemerintah daerah mengeksplorasi kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan desil, wilayah, hingga karakteristik tertentu seperti pendidikan dan kondisi perumahan.

“Data ini bukan sekadar angka, tetapi harus dimanfaatkan untuk menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata. Jika intervensi mikro tepat, maka secara makro hasilnya juga akan baik,” kata Ahmadriswan.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Lampung Anang Risgiyanto menyoroti masih adanya tantangan dalam validitas data, terutama terkait ketidaktepatan sasaran akibat inclusion error dan exclusion error. Ia menilai pemanfaatan DTSEN dan aplikasi SIGER dapat menjadi solusi untuk memperbaiki kualitas data melalui verifikasi lapangan (ground checking).

Dari sisi pelaksanaan program, Dinas Sosial mencatat tingkat kesalahan data masih mencapai 28,8 persen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran operator desa dalam pemutakhiran data, termasuk melalui pemberian insentif agar proses pembaruan data lebih akurat dan berkelanjutan.

Koordinator PKH Provinsi Lampung Slamet Riyadi menambahkan, saat ini terdapat lebih dari 380.000 penerima manfaat PKH di Lampung, dengan dukungan 1.549 pendamping yang tersebar di 229 kecamatan. Proses pemutakhiran data terus dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Ia juga melaporkan bahwa ground checking untuk penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nonaktif telah mencapai 71,28 persen dari total 145.279 keluarga, menunjukkan upaya serius dalam memperbaiki kualitas data sosial.

Ke depan, Pemprov Lampung bersama BPS dan pemangku kepentingan lainnya akan terus memperkuat integrasi data serta pemanfaatannya dalam perumusan kebijakan. Pemutakhiran data secara berkala setiap triwulan juga diharapkan mampu menjaga akurasi sasaran program.

Dengan pendekatan berbasis data yang lebih terintegrasi, pemerintah optimistis intervensi program akan lebih efektif dalam menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan pembangunan yang lebih inklusif di Provinsi Lampung. (***)