PERS.NEWS | Daya beli masyarakat Provinsi Lampung menunjukkan tren yang semakin positif pada triwulan I tahun 2026. Hal ini tercermin dari meningkatnya transaksi pembelian kendaraan bermotor baru selama periode Januari hingga Maret 2026.

Berdasarkan data perbandingan periode Januari–Maret 2025 dan Januari–Maret 2026, jumlah kendaraan baru di Lampung meningkat dari 32.858 unit menjadi 39.817 unit. Dengan demikian, terjadi kenaikan sebesar 6.959 unit atau tumbuh sekitar 21 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan ini tidak hanya terlihat dari sisi volume kendaraan, tetapi juga dari nilai ekonominya. Pada triwulan I tahun 2026, nilai transaksi pembelian kendaraan bermotor baru di Provinsi Lampung diperkirakan mencapai sekitar Rp2,5 triliun.

Angka ini merupakan akumulasi dari transaksi kendaraan roda dua dan roda empat, didekati dari komponen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Secara rinci, nilai transaksi kendaraan roda dua diperkirakan mencapai Rp1,03 triliun, sementara kendaraan roda empat memberikan kontribusi lebih besar, yaitu sekitar Rp1,49 triliun. Jika digabungkan, total nilai ekonomi dari transaksi kendaraan bermotor baru tersebut mencapai Rp2,5 triliun.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Saipul, menyampaikan bahwa capaian ini menjadi sinyal kuat penguatan konsumsi masyarakat di Lampung di triwulan 1 tahun 2026.

“Peningkatan ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Lampung terus membaik. Pembelian kendaraan bermotor sebagai barang tahan lama mencerminkan meningkatnya kemampuan finansial masyarakat, kemudahan akses pembiayaan, serta kepercayaan terhadap kondisi ekonomi daerah,” ujar Saipul, Jumat, 1 Mei 2026.

Ia juga menambahkan bahwa transaksi kendaraan bermotor memberikan dampak luas terhadap perekonomian daerah.

“Perputaran uang yang mencapai sekitar Rp2,5 triliun turut menggerakkan berbagai sektor, seperti pembiayaan, asuransi, dealer kendaraan, bengkel, hingga perdagangan suku cadang. Selain itu, hal ini juga berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan daerah melalui pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama,” tambahnya.

Dengan demikian, peningkatan pembelian kendaraan baru pada triwulan I 2026 tidak hanya mencerminkan naiknya kebutuhan mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi indikator membaiknya aktivitas ekonomi di Provinsi Lampung.

Momentum ini diharapkan terus terjaga melalui peningkatan kualitas layanan publik, kemudahan administrasi, penguatan infrastruktur, serta kebijakan ekonomi yang adaptif guna menjaga optimisme dan daya beli masyarakat. (***)

PERS.NEWS | Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan fokus intervensi program pembangunan pada masyarakat kelompok desil 1 dan desil 2 melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Kita ingin memastikan semua program Provinsi Lampung fokus kepada desil 1 dan desil 2, sehingga penerima dan lokasi program benar-benar tepat sasaran dan bisa diukur dampaknya,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekda Marindo Kurniawan saat memimpin Rapat Koordinasi Pemanfaatan DTSEN untuk Intervensi Program Pemerintah Provinsi Lampung di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis, 30 April 2026.

Rapat dihadiri Kepala Bappeda Provinsi Lampung Anang Risgiyanto, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution, serta Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi Lampung Slamet Riyadi.

Dalam arahannya, Sekda menekankan pentingnya integrasi program pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota agar selaras dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Ia menyebut seluruh program harus “keroyokkan” secara terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan ketimpangan.

Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk memastikan intervensi program dapat dihitung secara konkret, baik dari sisi peningkatan pendapatan masyarakat maupun pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin.

Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution menjelaskan, DTSEN memungkinkan identifikasi masyarakat miskin secara lebih akurat melalui pendekatan by name by address. Dengan sistem ini, pemerintah dapat mengetahui secara pasti siapa dan di mana sasaran intervensi berada.

Ia menyebut, tingkat kemiskinan Lampung saat ini berada di angka 9,66 persen atau sekitar 800.000 jiwa. Data tersebut menjadi dasar penting dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran.

BPS juga memperkenalkan aplikasi visualisasi data “SIGER” yang memungkinkan pemerintah daerah mengeksplorasi kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan desil, wilayah, hingga karakteristik tertentu seperti pendidikan dan kondisi perumahan.

“Data ini bukan sekadar angka, tetapi harus dimanfaatkan untuk menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata. Jika intervensi mikro tepat, maka secara makro hasilnya juga akan baik,” kata Ahmadriswan.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Lampung Anang Risgiyanto menyoroti masih adanya tantangan dalam validitas data, terutama terkait ketidaktepatan sasaran akibat inclusion error dan exclusion error. Ia menilai pemanfaatan DTSEN dan aplikasi SIGER dapat menjadi solusi untuk memperbaiki kualitas data melalui verifikasi lapangan (ground checking).

Dari sisi pelaksanaan program, Dinas Sosial mencatat tingkat kesalahan data masih mencapai 28,8 persen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran operator desa dalam pemutakhiran data, termasuk melalui pemberian insentif agar proses pembaruan data lebih akurat dan berkelanjutan.

Koordinator PKH Provinsi Lampung Slamet Riyadi menambahkan, saat ini terdapat lebih dari 380.000 penerima manfaat PKH di Lampung, dengan dukungan 1.549 pendamping yang tersebar di 229 kecamatan. Proses pemutakhiran data terus dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Ia juga melaporkan bahwa ground checking untuk penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nonaktif telah mencapai 71,28 persen dari total 145.279 keluarga, menunjukkan upaya serius dalam memperbaiki kualitas data sosial.

Ke depan, Pemprov Lampung bersama BPS dan pemangku kepentingan lainnya akan terus memperkuat integrasi data serta pemanfaatannya dalam perumusan kebijakan. Pemutakhiran data secara berkala setiap triwulan juga diharapkan mampu menjaga akurasi sasaran program.

Dengan pendekatan berbasis data yang lebih terintegrasi, pemerintah optimistis intervensi program akan lebih efektif dalam menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan pembangunan yang lebih inklusif di Provinsi Lampung. (***)

PERS.NEWS | Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Way Kanan masa bakti 2023–2028 resmi dikukuhkan melalui mekanisme penggantian antar waktu (PAW) oleh Ketua Dewan Pengurus Korpri Provinsi Lampung, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Abung, Balai Keratun Lantai 1, Kamis, 30 April 2026.

Pengukuhan ini berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Korpri Provinsi Lampung Nomor Kep-068/1/SK/DP/2026 tentang Penggantian Antar Waktu Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Way Kanan masa bakti 2023-2028.

Dalam sambutannya, Marindo Kurniawan menegaskan bahwa Korpri memiliki posisi penting dalam membangun solidaritas dan semangat kebersamaan di kalangan ASN.

Menurutnya, keberadaan Korpri bukan sekadar organisasi formal, melainkan wadah yang mempererat persatuan lintas perangkat daerah.

“Korpri adalah rumah besar ASN. Di dalamnya tidak ada sekat jabatan maupun latar belakang, yang ada adalah semangat kebersamaan, solidaritas, dan kekeluargaan untuk mendukung pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mendorong kepengurusan yang baru untuk menghadirkan program-program nyata yang berdampak langsung, baik bagi anggota maupun masyarakat. Mulai dari kegiatan sosial, olahraga, budaya, hingga penguatan nilai-nilai keagamaan.

Marindo mengungkapkan bahwa Korpri Provinsi Lampung dipercaya sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (Pornas) Korpri Tahun 2027. Momentum ini diharapkan dapat menjadi ajang memperkuat sinergi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan sektor UMKM dan ekonomi daerah.

Selain itu, ia menyoroti keberhasilan Korpri dalam menggalang kegiatan kemanusiaan yang berhasil menghimpun bantuan hingga 2 miliar rupiah untuk masyarakat terdampak bencana di berbagai daerah. Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa Korpri mampu hadir dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.

“Kita ingin Korpri tampil bukan hanya sebagai bagian dari birokrasi, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang dipercaya masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Way Kanan yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, Machiavelli Herman Tarmizi, menyampaikan apresiasi dan harapan kepada pengurus yang baru dikukuhkan.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Way Kanan, kami mengucapkan selamat dan sukses. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta mampu menjadi motor penggerak perubahan yang memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan anggota dan kemajuan daerah,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa Korpri harus mampu beradaptasi dengan tuntutan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pengurus dan anggota Korpri untuk terus memperkuat sinergi, menjaga integritas, serta berkontribusi aktif dalam mendukung visi pembangunan daerah dan nasional.

“Dengan semangat kebersamaan, mari kita satukan langkah untuk memajukan Korpri dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045,” tutupnya.

Susunan kepengurusan yang baru diharapkan mampu memperkuat peran strategis Korpri sebagai wadah pemersatu Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus penggerak peningkatan kesejahteraan anggota dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengukuhan ini sekaligus menjadi momentum penting untuk memperkuat peran Korpri sebagai tulang punggung pemerintahan yang profesional, solid, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. (***)

PERS.NEWS | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menerima audiensi Ombudsman RI bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Rabu, 29 April 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Marindo menegaskan pentingnya penguatan pelayanan administrasi di seluruh OPD agar penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai aturan, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga menekankan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus menaati seluruh ketentuan dan mekanisme pengawasan dalam pelayanan publik.

Menurutnya, kepatuhan terhadap regulasi menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pelayanan administrasi agar tetap berjalan dengan baik dan benar.

Sementara itu, perwakilan Ombudsman RI, Fikri Yasin, menjelaskan bahwa pada tahun 2025 Ombudsman RI melaksanakan penilaian maladministrasi pelayanan publik terhadap delapan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Lampung. Penilaian tersebut merupakan transformasi dari penilaian kepatuhan yang sebelumnya telah dilakukan.

Ia menyebutkan, pada tahun 2025 terdapat penyempurnaan indikator penilaian, termasuk penambahan aspek kepercayaan masyarakat serta kepatuhan terhadap tindakan korektif, saran perbaikan, dan penyempurnaan layanan. Penilaian dilakukan berdasarkan empat dimensi utama, yakni input, proses, output, dan pengaduan.

Fikri juga menekankan bahwa pencegahan maladministrasi merupakan langkah strategis dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Tidak terjadinya korupsi juga didukung dengan tidak adanya maladministrasi, karena praktik tersebut seringkali berawal dari penyimpangan administrasi,” ujarnya.

Adapun lokus penilaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung meliputi RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, Dinas Sosial Provinsi Lampung, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap tiga perangkat daerah tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berhasil meraih predikat nasional dengan nilai 88,48.

Capaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat upaya pencegahan maladministrasi.

Melalui audiensi ini, diharapkan sinergi antara Ombudsman RI dan Pemerintah Provinsi Lampung semakin kuat dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (***)

PERS.NEWS | Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan percepatan eliminasi Tuberkulosis (TBC) dengan menitikberatkan pada penguatan deteksi dini dan integrasi data kesehatan berbasis digital.

Penegasan itu disampaikan saat menerima kunjungan Persatuan Dokter Paru Indonesia di Bandarlampung, Jumat, 24 April /2026. Lampung saat ini masuk dalam wilayah prioritas nasional penanganan TBC, sehingga membutuhkan langkah percepatan yang terukur dan sistematis.

Menurut Jihan, tantangan utama bukan hanya pada pengobatan pasien, tetapi memastikan proses screening berjalan luas dan ditindaklanjuti hingga tuntas. Untuk itu, Pemprov akan mengoptimalkan peran seluruh layanan kesehatan dari tingkat puskesmas, posyandu hingga kader desa.

Pemprov Lampung juga menyiapkan integrasi program TBC ke dalam aplikasi “Lampung In” guna meningkatkan akurasi dan pemantauan data pasien secara real-time. Langkah ini dinilai penting agar hasil screening dapat langsung terhubung dengan intervensi kebijakan.

“Penguatan data menjadi kunci agar setiap kasus yang terdeteksi bisa segera ditangani dan tidak terlewat,” kata Jihan.

Ia menambahkan, pengalaman penanganan COVID-19 menjadi modal dalam membangun pola kerja kolaboratif antarinstansi dan tenaga kesehatan.

Dari sisi capaian, indikator kesehatan Lampung menunjukkan tren positif. Standar Pelayanan Minimal (SPM) meningkat dari 103 persen pada 2024 menjadi 131 persen pada 2025. Pada triwulan pertama 2026, capaian telah mencapai 19 persen.

Sementara itu, tingkat keberhasilan pengobatan TBC sensitif obat juga mengalami peningkatan, dari 95 persen pada 2024 menjadi 98 persen pada 2025. Hingga awal 2026, capaian pengobatan tercatat 81 persen.

Pemprov Lampung menargetkan penguatan sistem berbasis data dan kolaborasi lintas sektor dapat mempercepat eliminasi TBC sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. (***)

PERS.NEWS | Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menekankan pentingnya pemerataan ekonomi antara wilayah perkotaan dan perdesaan melalui penguatan ekosistem digital.

Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada acara Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI terkait Pengawasan Kinerja serta Dukungan Ekosistem Digital dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, bertempat di Hotel Grand Mercure, Sabtu, 11 April 2026.

Dalam sambutannya, Gubernur memaparkan kondisi demografis Lampung sebagai provinsi dengan populasi tertinggi kedua di Pulau Sumatera. Namun, Gubernur menyoroti adanya ketimpangan perputaran uang di mana 70% terkonsentrasi di kota, sementara 30% berada di desa.

“Presiden kita memahami bahwa pemerataan ekonomi adalah kunci. Di Lampung, kita memiliki potensi besar di sektor komunitas lokal. Sebagai contoh, ada sekitar 5.000 merek keripik singkong berbasis komunitas, namun seringkali pertumbuhannya terhambat karena masalah distribusi dan infrastruktur digital yang belum merata hingga ke pelosok,” ujar Gubernur.

Gubernur juga mengapresiasi kebijakan strategis Pemerintah Pusat yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan petani di Lampung. Gubernur menyebutkan bahwa program-program tersebut berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung mencapai 5,90% secara tahunan (yoy).

“Ke depan, kami fokus pada dua program kerja utama. Pertama, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kecil di desa. Kedua, memastikan pemerataan konektivitas digital agar produk lokal desa bisa bersaing tanpa harus lari ke kota,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja, Nurdin Halim, menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memastikan BUMN, khususnya di sektor telekomunikasi, hadir secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami ingin menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi di pusat dan di daerah. Transformasi digital harus menjadi pondasi utama pembangunan ekonomi kita agar tidak ada wilayah yang tertinggal,” kata Nurdin Halim.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Peningkatan Nilai PT Telkom, Widia, menyatakan komitmennya untuk mendukung visi Pemerintah Provinsi Lampung. Ia menjelaskan bahwa Telkom tengah fokus pada program desentralisasi sektor publik, termasuk penyediaan platform digital untuk sekolah-sekolah di wilayah terpencil serta pemberdayaan UMKM melalui infrastruktur ekonomi digital yang inklusif.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, turut menambahkan bahwa sinergi antar-lembaga dan BUMN sangat krusial dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas daya beli masyarakat. Ia mencatat bahwa transformasi digital yang dilakukan BUMN seperti Telkom akan menjadi motor penggerak industri telekomunikasi yang berdampak pada peningkatan produktivitas daerah.

Acara ini dihadiri oleh anggota Komisi VI DPR RI, perwakilan manajemen BUMN, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Kegiatan diakhiri dengan diskusi terkait langkah strategis perluasan akses digital dari kota hingga ke desa untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di Bumi Rua Jurai. (***)

PERS.NEWS | Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat pembangunan infrastruktur dengan memfokuskan perbaikan jalan berstatus provinsi yang mayoritas berada di wilayah kabupaten. Langkah ini terbukti mendorong peningkatan signifikan tingkat kemantapan jalan pada 2026.

Berdasarkan data terbaru, kemantapan jalan provinsi meningkat dari 79,79 persen pada 2025 menjadi 85,46 persen pada 2026. Kenaikan ini ditopang oleh perbaikan intensif di ruas-ruas jalan yang melintasi kawasan kabupaten, terutama jalur penghubung sentra pertanian dan distribusi antarwilayah.

Sejumlah kabupaten mencatat peningkatan signifikan. Lampung Tengah naik dari 89,15 persen menjadi 99,22 persen, Lampung Timur dari 95,85 persen menjadi 100 persen, Mesuji dari 79,79 persen menjadi 100 persen, serta Pringsewu dari 82,14 persen menjadi 92,30 persen.

Sementara itu, daerah dengan kondisi awal rendah juga menunjukkan tren perbaikan, seperti Tulang Bawang yang meningkat dari 49,03 persen menjadi 63,77 persen, serta Way Kanan dari 58,74 persen menjadi 67,10 persen.

Dominasi ruas jalan provinsi di wilayah kabupaten menjadi faktor utama dalam capaian tersebut. Sebaliknya, kota seperti Bandar Lampung yang telah mencapai 100 persen kemantapan cenderung stabil, sehingga ruang peningkatan terbesar berada di kabupaten dengan jaringan jalan lebih panjang dan kompleks.

Percepatan pembangunan dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) melalui 29 titik pekerjaan yang difokuskan di ruas jalan provinsi kabupaten. Penanganan dilakukan dengan berbagai metode, mulai dari rekonstruksi total, peningkatan struktur, hingga pelebaran jalan untuk meningkatkan kapasitas lalu lintas.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, juga turun langsung meninjau perbaikan jalan di Way Kanan. Tiga ruas prioritas yang diperiksa meliputi Kasui–Air Ringkih, Sp. Soponyono–Serupa Indah, dan Tegal Mukti–Tajab.

Pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran sebesar Rp172,2 miliar untuk tujuh paket pekerjaan di wilayah tersebut. Investasi ini menegaskan fokus pembangunan pada jalan provinsi di kabupaten sebagai tulang punggung konektivitas daerah.

Peningkatan kualitas jalan di kabupaten mulai berdampak pada sektor ekonomi, di antaranya menurunkan biaya distribusi hasil panen, membuka akses pasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Pemprov Lampung menilai strategi pembangunan yang memprioritaskan jalan provinsi di kabupaten telah berjalan tepat. Peningkatan kemantapan jalan di wilayah tersebut diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah secara merata, dari desa hingga pusat ekonomi. (***)

PERS.NEWS | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Kamis, 9 April 2026. Pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung.
Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/919/VI.04/2026 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi pratama.
Dalam keputusan tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menetapkan rotasi dua pejabat eselon II. Febrizal Levi Sukmana yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.
Sebaliknya, Budi Darmawan yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air kini mengemban tugas sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
Dalam sambutan tertulis gubernur yang dibacakan Sekretaris Daerah, disampaikan bahwa peralihan jabatan merupakan hal yang wajar dalam birokrasi. Rotasi tersebut menjadi bagian dari strategi organisasi untuk meningkatkan kinerja dan penyegaran birokrasi.
“Peralihan tugas ini merupakan bagian dari tour of duty dan tour of area untuk memperkaya pengalaman serta perspektif kepemimpinan,” ujar Sekda Marindo membacakan sambutan gubernur.
Gubernur menegaskan, jabatan tidak boleh dipandang sebagai zona nyaman. Setiap posisi merupakan amanah yang harus dijalankan sesuai kebutuhan organisasi dan kepentingan masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya peran sektor energi, sumber daya mineral, dan sumber daya air yang dinilai strategis. Kedua sektor tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari ketersediaan energi hingga ketahanan pangan dan mitigasi bencana.
Karena itu, gubernur meminta agar kinerja perangkat daerah tidak hanya berhenti pada laporan administratif. Hasil kerja harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui solusi nyata dan pelayanan yang lebih cepat.
Selain itu, gubernur menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan yang diambil harus berpihak pada kepentingan publik dan dilakukan secara transparan.
Ia juga mendorong inovasi berbasis data serta respons cepat terhadap permasalahan. Menurutnya, deteksi dini dan langkah tepat menjadi kunci agar program pemerintah berjalan efektif dan berdampak.
“Birokrasi tidak boleh sibuk tanpa arah. Kita harus memastikan setiap program produktif, efektif, dan memiliki dampak yang terukur,” ucapnya.
Melalui pelantikan ini, pemerintah provinsi berharap dapat memperkuat komitmen dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong kemajuan dan daya saing Provinsi Lampung secara berkelanjutan. (***)

PERS.NEWS | Penantian panjang masyarakat selama belasan tahun akhirnya mulai terjawab dengan dimulainya pembangunan ruas jalan Kasui–Air Ringkih di Kabupaten Way Kanan.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal turun langsung meninjau ruas tersebut pada Rabu, 8 April 2026.

Selama lebih dari satu dekade, warga harus bertahan dengan kondisi jalan rusak bahkan sebagian belum pernah tersentuh aspal.

Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2026 mulai merealisasikan perbaikan ruas tersebut sebagai bagian dari upaya peningkatan infrastruktur jalan di wilayah Way Kanan.

Ruas Kasui–Air Ringkih sendiri memiliki panjang sekitar 26,295 kilometer dengan tingkat kemantapan jalan baru mencapai 45,03 persen.

Gubernur Mirza dalam arahannya menegaskan bahwa pembangunan jalan ini harus dilakukan dengan kualitas terbaik, mengingat besarnya harapan masyarakat yang telah menunggu lama.

“Kurang lebih 15 tahun jalan ini tidak diperbaiki. Masyarakat sudah sangat sabar, mereka menahan kondisi jalan rusak bertahun-tahun. Jadi saya minta pekerjaan ini dilakukan sebaik mungkin sesuai spesifikasi,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa pembangunan jalan bukan sekadar pekerjaan proyek, tetapi merupakan amanah yang membawa harapan masyarakat.

“Ini bukan hanya soal kontrak pekerjaan, tapi ini adalah wujud dari doa-doa masyarakat. Jangan sampai hasilnya mengecewakan,” tegasnya.

Gubernur Mirza juga mengingatkan pentingnya pengawasan dan pemeliharaan, terutama pada sistem drainase agar jalan yang dibangun dapat bertahan lama.

“Kalau dijaga dengan baik, jalan ini bisa bertahan hingga 20 tahun. Tapi harus dijaga bersama, terutama aliran airnya,” tambahnya.

Kepala Kampung Gunung Sari Malik Irsan menggambarkan secara mendalam bagaimana penantian panjang itu kini berbuah harapan.

Ia menyebut, bagi masyarakat Rebang Tangkas, pembangunan jalan bukan sekadar proyek fisik, melainkan jawaban atas kebutuhan mendasar yang telah lama dirasakan namun belum terpenuhi.

“Ini bukan hanya soal jalan dibangun, tapi ini tentang harapan masyarakat yang akhirnya dijawab. Kami sudah menunggu ini berpuluh-puluh tahun, bahkan sudah menjadi cerita turun-temurun di tengah masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, selama ini kondisi jalan yang rusak tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga membatasi ruang gerak ekonomi dan aktivitas sehari-hari.

Ia menuturkan bahwa masyarakat kerap menghadapi risiko tinggi saat melintasi ruas tersebut, mulai dari keterlambatan distribusi hasil pertanian hingga kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi akibat kondisi jalan yang tidak memadai.

“Rebang Tangkas ini salah satu wilayah penghasil sawit di Way Kanan. Jadi jalan ini benar-benar menjadi urat nadi aktivitas masyarakat. Ketika jalan rusak, semua ikut terdampak, mulai dari petani, pedagang, sampai aktivitas sosial masyarakat,” jelasnya.

Malik berpendapat bahwa bagi masyarakat, kehadiran pemerintah menjadi bentuk perhatian nyata sekaligus memberikan keyakinan bahwa pembangunan ini akan berjalan sesuai harapan.

“Atas nama masyarakat, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan semua pihak terkait. Kami merasa diperhatikan, dan ini menjadi semangat baru bagi kami untuk terus bergerak maju,” tambahnya.

Ia berharap perubahan signifikan akan segera dirasakan, tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pembangunan ruas ini memiliki nilai strategis karena akan meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Jika tersambung hingga perbatasan Sumatera Selatan, ruas ini diproyeksikan mampu memangkas waktu tempuh hingga sekitar 1,5 jam dari Muara Dua menuju Bandar Lampung tanpa harus melalui Martapura.

Sebagai informasi, tahun ini Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 172 miliar untuk perbaikan jalan di Kabupaten Way Kanan, mencakup 7 paket kegiatan dari total 13 ruas jalan.

Khusus untuk ruas Kasui–Air Ringkih, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 53,319 miliar untuk penanganan sepanjang 5,6 kilometer yang terbagi dalam dua segmen.

Selain peningkatan kualitas jalan, proyek ini juga mencakup pelebaran badan jalan dari sebelumnya 3,5 meter menjadi 6 meter, dengan tambahan bahu jalan masing-masing 1 meter di sisi kanan dan kiri sehingga total lebar mencapai 8 meter.

Metode konstruksi yang digunakan pun ditingkatkan dengan mengganti aspal (hotmix) menjadi rigid pavement untuk meningkatkan daya tahan jalan. (***)

PERS.NEWS | Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat pengendalian inflasi di tengah dinamika harga selama Ramadan dan Idulfitri 2026. Upaya tersebut tercermin dari capaian inflasi Provinsi Lampung yang tercatat sebagai yang terendah secara nasional, yakni sebesar 1,16 persen (year-on-year) pada Maret 2026 dan 10 besar provinsi dengan inflasi 0,15 persen (month to month).
Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, secara virtual dari Ruang Command Center Lantai II, Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin, 6 April 2026.
Secara nasional, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa inflasi bulan Maret 2026 tetap terkendali meskipun bertepatan dengan momen Ramadan dan Idulfitri. Inflasi bulanan (month-to-month) tercatat sebesar 0,41 persen, sementara inflasi tahunan (year-on-year) sebesar 3,48 persen.
“Inflasi pada Maret 2026 terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,32 persen. Kenaikan ini seiring meningkatnya permintaan masyarakat selama Ramadan dan Lebaran,” ujar Amalia.
Meski demikian, pemerintah dinilai berhasil meredam lonjakan harga melalui berbagai kebijakan strategis, seperti pemberian diskon tarif transportasi dan pengendalian distribusi pangan. Beberapa komoditas bahkan mengalami penurunan harga (deflasi), seperti tarif angkutan udara, tarif jalan tol, serta komoditas emas perhiasan.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa tren inflasi nasional menunjukkan perbaikan signifikan. Ia menjelaskan bahwa inflasi tahunan berhasil turun dari kisaran di atas 4 persen menjadi 3,48 persen, masih dalam rentang target pemerintah sebesar 2,5±1 persen.
“Pengendalian inflasi harus dilihat dari dua sisi, yaitu year-on-year untuk gambaran umum, dan month-to-month untuk langkah pengendalian cepat. Dari Februari ke Maret, inflasi turun dari 0,68 persen menjadi 0,41 persen, ini menunjukkan tren positif,” jelasnya.
Tito juga menyoroti bahwa faktor musiman seperti Ramadan dan Lebaran selalu memicu kenaikan harga, khususnya pada sektor pangan dan transportasi. Namun, intervensi pemerintah terbukti mampu menahan tekanan inflasi agar tidak melonjak tinggi seperti tahun sebelumnya.
Sementara itu, BPS mencatat bahwa secara nasional, sejumlah komoditas pangan masih perlu diwaspadai, seperti bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras yang mengalami kenaikan harga di berbagai daerah. Meski demikian, tren pasca Lebaran menunjukkan mulai terjadinya normalisasi harga di sejumlah wilayah.
Khusus di Provinsi Lampung, capaian inflasi yang rendah menunjukkan efektivitas langkah pengendalian yang dilakukan pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Selain itu, Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu pertama April 2026 tercatat mengalami penurunan sebesar -0,8 persen, menjadi sinyal positif bahwa harga-harga mulai stabil pasca Lebaran.
Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat melalui penguatan sinergi antarinstansi, pemantauan harga secara berkala, serta intervensi tepat sasaran terhadap komoditas strategis.
Dengan capaian ini, Lampung tidak hanya menunjukkan ketahanan ekonomi daerah, tetapi juga memberikan harapan bagi masyarakat akan stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah momentum Ketidakstabilan geopolitik global yang berdampak terhadap perekonomian nasional. (***)