Koordinator Kabinet DEMA UIN Sumatera Utara, **Ahmad Fajar As-Syddiq**, menegaskan bahwa persoalan infrastruktur harus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, kondisi jalan yang rusak telah menghambat aktivitas masyarakat serta berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian karena akses transportasi yang belum memadai.

Fajar menyampaikan bahwa **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** merupakan landasan konstitusional dan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Dalam konteks pembangunan daerah, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan amanat konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya.

Ia juga menjelaskan bahwa berdasarkan berbagai aduan masyarakat serta informasi yang beredar di media sosial, kondisi ruas jalan **Jembatan Merah – Batang Natal – Simpang Gambir – Natal – Batahan – Muara Batang Gadis** hingga kini belum mendapatkan perbaikan yang memadai. Padahal, jalur tersebut merupakan akses vital bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi, distribusi barang, serta memperoleh layanan publik.

Selain itu, Fajar turut menyoroti pentingnya percepatan perbaikan ruas jalan provinsi yang menghubungkan **Panyabungan** dengan wilayah **Pantai Barat**. Jalur tersebut merupakan urat nadi mobilitas masyarakat Mandailing Natal dan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan kewenangannya, harus berperan maksimal dalam menciptakan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas melalui penyediaan infrastruktur jalan yang layak. Namun, kondisi jalan yang hingga kini masih rusak dan belum tertangani secara optimal justru menimbulkan berbagai persoalan bagi masyarakat, khususnya para pengguna jalan.

Oleh karena itu, DEMA UIN Sumatera Utara mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk segera mengambil langkah konkret melalui pembangunan, perbaikan, serta pemeliharaan infrastruktur jalan secara berkelanjutan di Kabupaten Mandailing Natal.

“Besar harapan saya, sebagai mahasiswa UIN Sumatera Utara sekaligus putra daerah Mandailing Natal, khususnya wilayah Pantai Barat, agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama seluruh pihak terkait dapat menghadirkan solusi nyata atas persoalan infrastruktur di Kabupaten Mandailing Natal.

Infrastruktur yang baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tutup Ahmad Fajar As-Syddiq, Koordinator Kabinet DEMA UIN Sumatera Utara.(Red)

Ketua PW IPA Sumut, Ahmad Irham Tajhi, menilai kebijakan ini sejalan dengan semangat transformasi digital dan visi besar pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional.

“Kami PW IPA Sumut sangat mendukung program pemerintah, khususnya Pemprov Sumut, yang akan merealisasikan internet gratis di SMA, SMK, hingga SLB. Ini merupakan kemajuan penting dalam digitalisasi dunia pendidikan, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo,” ujar Irham Tajhi, Selasa (11/11/2025).

Irham menambahkan, akses internet gratis bukan hanya soal kemudahan koneksi, tetapi juga peluang bagi pelajar untuk memperluas wawasan dan kemampuan literasi digital.

“Dengan akses internet gratis, siswa memiliki kesempatan yang lebih besar untuk belajar, mencari informasi, dan mengembangkan keterampilan digital mereka. Ini investasi jangka panjang bagi masa depan pendidikan Sumatera Utara,” tuturnya.

Program Nyata Pemprov Sumut

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diketahui telah merealisasikan program internet gratis di 66 sekolah melalui pembiayaan APBD Sumut tahun 2025, dan berencana memperluas jangkauan ke 97 sekolah tambahan pada tahap berikutnya.

Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Alex Sinulingga, menjelaskan bahwa program ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan berbasis teknologi dan pemerataan akses digital di seluruh daerah.

“Kami berharap program ini dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan memperluas akses digital bagi siswa di Sumatera Utara, khususnya di wilayah yang selama ini sulit menjangkau layanan internet,” kata Alex.

Dorong Inklusi Digital dan Pemerataan Pendidikan

Program internet gratis ini diharapkan dapat memperkuat inklusi digital di lingkungan pendidikan, membuka akses bagi siswa di daerah terpencil, serta mendukung proses belajar daring yang lebih efektif.

PW IPA Sumut menegaskan siap berkolaborasi dengan pemerintah dan pihak sekolah untuk memastikan program ini berjalan optimal serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para pelajar.

“Kami akan terus mendukung dan mengawal pelaksanaan program ini. Pendidikan yang merata dan digitalisasi sekolah adalah fondasi masa depan bangsa,” tutup Irham Tajhi.(SPT)