Menurutnya, narasi yang dibangun pemerintah terkesan menutup mata terhadap realitas di lapangan yang masih sarat ketimpangan.

“Jangan bungkus ketidakadilan dengan kata ‘dialog’. Faktanya, penertiban di lapangan masih cenderung menyasar rakyat kecil, sementara pelanggaran lain yang lebih besar justru kerap dibiarkan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti bahwa yang turun menemui pedagang bukanlah pimpinan tertinggi daerah.

“Seharusnya Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, yang turun langsung menemui pedagang. Jangan hanya diwakilkan. Ini menyangkut hajat hidup rakyat kecil,” ujarnya.

EW Gurky menilai kehadiran Hasanul Jihadi tidak cukup jika tidak diikuti keputusan konkret dan keberpihakan yang jelas.

“Turun ke lapangan itu bukan sekadar formalitas. Kalau hanya diwakilkan tanpa solusi nyata, ini menunjukkan kurangnya keseriusan,” lanjutnya.

Ia kemudian menyoroti adanya dugaan pembiaran terhadap sejumlah tempat usaha yang dinilai melanggar aturan.

“Tempat seperti Tuak Tabo, Mahkota Ponsel yang menggunakan trotoar, hingga Neo Cafe yang diduga berdiri di daerah aliran sungai (DAS), apakah sudah ditertibkan dengan tegas? Atau justru dibiarkan?” ujarnya.

Menurutnya, kondisi ini memperlihatkan ketimpangan dalam penegakan aturan.

“Kalau PKL cepat ditindak, tapi pelanggaran lain dibiarkan, ini tebang pilih. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas,” tegasnya.

Ia menegaskan, pemerintah harus mendahulukan solusi sebelum penertiban.

“Relokasi dan solusi harus ada sebelum penertiban, bukan setelah rakyat kecil menangis karena digusur,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, ia menegaskan pembangunan harus berpihak pada rakyat kecil.

“Rakyat tidak butuh pencitraan. Rakyat butuh keadilan yang nyata,” tutupnya.(Red)

Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya tegas dalam menegakkan aturan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam setiap langkah yang diambil.

“Di tengah upaya penertiban bangunan liar, kami melihat sisi humanis yang tetap dijaga. Kehadiran Wakil Wali Kota Binjai, Bapak Hasanul Jihadi, yang turun langsung menemui para pedagang kaki lima mewakili Wali Kota Binjai, Bapak Amir Hamzah, menjadi bukti bahwa pemerintah hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pemberi solusi,” ujarnya.

Ia menilai, pendekatan dialog yang dilakukan pemerintah merupakan langkah bijak untuk meredam potensi konflik sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan.

“Pendekatan persuasif seperti ini patut diapresiasi. Pemerintah tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga membuka ruang komunikasi, mendengar langsung aspirasi masyarakat, serta berupaya mencarikan solusi agar para PKL tetap dapat berusaha secara layak tanpa melanggar aturan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sinergi antara ketegasan dan dialog menjadi kunci dalam menciptakan ketertiban kota yang berkeadilan sosial.

“KNPI Kota Binjai berharap pendekatan ini terus dikedepankan, sehingga penataan kota dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap ekonomi masyarakat kecil. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang tidak meninggalkan rakyatnya,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mendukung kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan bersama.

“Mari kita jaga kondusivitas Kota Binjai, mendukung langkah pemerintah yang berpihak pada keteraturan dan kesejahteraan, serta tetap mengedepankan semangat gotong royong dalam membangun kota,” tutupnya.(Red)