Sikap tersebut disampaikan menyusul adanya hasil investigasi internal organisasi serta aduan mahasiswa yang diterima PW IPNU Sumut terkait dugaan penyaluran bantuan yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang seharusnya menjadi penerima utama program bantuan pendidikan tersebut.

Ketua PW IPNU Sumut, Sarwani Siagian, menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara dan harus dikelola secara adil, transparan, serta akuntabel.

“Program KIP Kuliah pada dasarnya bertujuan membantu mahasiswa kurang mampu agar tetap bisa mengakses pendidikan tinggi. Ketika muncul dugaan ketidaktepatan dalam penyalurannya, maka hal tersebut perlu diklarifikasi dan ditindaklanjuti secara terbuka,” ujar Sarwani dalam keterangannya.

PW IPNU Sumut mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan penelusuran terhadap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan KIP Kuliah di LLDikti Wilayah I Sumut. Selain itu, organisasi pelajar ini juga meminta agar data penerima KIP Kuliah dapat dibuka secara transparan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Tidak hanya itu, PW IPNU Sumut juga menekankan pentingnya evaluasi sistem verifikasi penerima bantuan guna memastikan asas keadilan dan objektivitas benar-benar diterapkan dalam program tersebut.

Sebagai langkah organisasi, PW IPNU Sumut menginstruksikan seluruh kader di tingkat cabang hingga komisariat untuk tetap solid dan mengikuti arahan kepemimpinan. Mereka menyatakan akan mempertimbangkan langkah lanjutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila tidak terdapat penjelasan dan perbaikan dari pihak terkait.

PW IPNU Sumut menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu pendidikan demi memastikan hak mahasiswa, khususnya dari keluarga kurang mampu, dapat terpenuhi sesuai tujuan program KIP Kuliah.(Red)

Bimbingan teknis tersebut dihadiri oleh Rektor Universitas Labuhanbatu, Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D., Ketua Yayasan ULB Halomoan Nasution, S.H., M.H., Nimrot Siahaan, S.H., M.H., Wakil Rektor I Assoc. Prof. Dr. Sriono, S.H., Wakil Rektor II Yudi Triyanto, S.P., M.Si., Wakil Rektor III Assoc. Prof. Dr. Marlina Siregar, M.Pd., para dekan fakultas, serta narasumber Awang Dharmawan, S.I.Kom., M.A.

Dalam pemaparannya, Awang Dharmawan membahas secara komprehensif mengenai konsep, kebijakan, mekanisme, serta praktik terbaik pelaksanaan RPL di perguruan tinggi. Kegiatan ini juga dilengkapi dengan sesi diskusi interaktif guna memperkuat pemahaman peserta.

“Universitas Labuhanbatu mendukung penuh kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) serta terus berupaya meningkatkan mutu layanan akademik,” tegas pihak ULB. Melalui Bimtek RPL ini, diharapkan pengakuan capaian pembelajaran mahasiswa yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, maupun pengalaman kerja dapat dioptimalkan.

Rektor ULB, Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D., dalam arahannya menekankan pentingnya implementasi RPL sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan kualitas lulusan serta menyesuaikan pendidikan tinggi dengan kebutuhan masyarakat.

Bimtek RPL ini diikuti oleh seluruh Kepala Program Studi dan Tim RPL Universitas Labuhanbatu, yang mendapatkan pembekalan materi secara menyeluruh dan aplikatif. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen ULB untuk menjadi perguruan tinggi yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
(Arif)

Penyerahan SK Lektor Kepala dilakukan langsung oleh Ketua LLDIKTI Wilayah I, Prof. Drs. Saiful Anwar Matondang, M.A., Ph.D., dan diterima oleh Angga Putra Juledi, S.Kom., M.Kom., selaku Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Universitas Labuhanbatu, yang mewakili Rektor Universitas Labuhanbatu, Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D.

Selanjutnya, Angga Putra Juledi menyerahkan SK Lektor Kepala tersebut kepada Pristiyono, S.E., M.Si. dan Ika Chastanti, M.Pd. sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi, konsistensi, serta kontribusi akademik yang telah mereka berikan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Selamat kepada Pristiyono dan Ika Chastanti atas pencapaian ini. Semoga prestasi ini menjadi motivasi bagi dosen lainnya untuk terus meningkatkan kompetensi akademik serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan institusi dan dunia pendidikan tinggi,” ujar Angga Putra Juledi.(Arif)

Ilham menyebut sejumlah mahasiswa yang dinilai layak masuk kategori UKT rendah justru ditempatkan pada golongan lebih tinggi tanpa penjelasan yang memadai mengenai dasar penilaiannya. Menurutnya, minimnya informasi terkait indikator ekonomi serta mekanisme verifikasi data menjadi persoalan utama dalam proses tersebut.

Mahasiswa tidak mengetahui secara jelas bagaimana proses penilaian UKT dilakukan. Tidak ada keterbukaan mengenai indikator, verifikasi, maupun mekanisme penetapan. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan dan rasa ketidakadilan di kalangan mahasiswa, ujar Ilham dalam keterangannya kepada media.

Ia menambahkan bahwa sebagai perguruan tinggi negeri, UINSU Medan seharusnya menjunjung tinggi prinsip keterbukaan informasi publik dan memberikan kepastian prosedur yang adil bagi mahasiswa. Transparansi, menurutnya, menjadi kunci agar kebijakan UKT benar-benar berpihak kepada mereka yang membutuhkan.

Jika kampus tidak mampu menjelaskan prosesnya secara terbuka, wajar bila muncul dugaan adanya persoalan dalam tata kelola administrasi. Pendidikan tidak boleh menjadi beban tambahan bagi mahasiswa miskin, tegasnya.

Hingga saat ini pihak UINSU Medan belum memberikan pernyataan resmi terkait kritik tersebut. Namun, beberapa sumber di lingkungan kampus menyebutkan bahwa penetapan UKT telah dilakukan sesuai pedoman Kementerian Agama dengan mempertimbangkan data ekonomi mahasiswa dan dokumen pendukung yang diserahkan saat pendaftaran.

Ilham Arifin mendesak agar mekanisme tersebut disosialisasikan secara lebih luas dan transparan. Ia meminta rektorat segera mempublikasikan prosedur penetapan UKT, membuka ruang klarifikasi bagi mahasiswa, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang telah berjalan.

Raja Demo Sumatera Utara, lanjut Ilham, siap mengawal persoalan ini agar tidak merugikan mahasiswa. Kami menginginkan solusi yang adil dan transparan. Pendidikan adalah hak seluruh warga negara. Jika aspirasi mahasiswa terus diabaikan, kami siap melakukan langkah-langkah konstitusional untuk memperjuangkannya, katanya.

Persoalan penetapan UKT di berbagai perguruan tinggi negeri memang kerap menjadi perhatian publik. Transparansi dan akuntabilitas kebijakan diharapkan dapat menjadi jembatan antara kepentingan institusi pendidikan dan hak mahasiswa untuk memperoleh akses pendidikan yang terjangkau.

Sementara itu, UINSU Medan diketahui telah mengeluarkan Keputusan Pengumuman UKT 1 Nomor 16 Tahun 2026 mengenai penentuan penerima bantuan kelompok UKT 1 bagi mahasiswa pada tahun akademik 2025 hingga 2026. Keputusan tersebut menjadi dasar administratif dalam penetapan mahasiswa penerima keringanan biaya kuliah.

Hingga berita ini diturunkan, mahasiswa dan sejumlah organisasi kemahasiswaan di UINSU Medan masih menunggu langkah konkret dari pihak kampus terkait tuntutan keterbukaan proses penetapan UKT serta evaluasi terhadap kebijakan yang berlaku.(IA)

MEDAN|PERS.NEWS – Dua dosen Universitas Labuhanbatu (ULB), Sudi Suriyadi, S.Kom., M.Kom., dan Ibnu Rasyid Munthe, S.T., M.Kom., resmi meraih jabatan fungsional akademik Lektor Kepala. Pencapaian prestisius ini ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) yang diserahkan langsung oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. Drs. Saiful Anwar Matondang, M.A., Ph.D., pada Selasa (6/1/2026).

MEDAN| PERS.NEWS —Kampus selama ini dipuja sebagai benteng intelektual, tempat lahirnya para pemimpin masa depan. Namun, di balik wajah gemilang akademia, tersembunyi sisi gelap yang kian nyata—namun berulang kali diabaikan. Fenomena ini dikenal sebagai Dark Academia; sebuah realitas di mana tekanan akademik, persaingan sosial, dan perjuangan mental menjadi bagian dari kurikulum tak tertulis yang harus ditempuh setiap mahasiswa.(8/9/25)

Prestasi: Ketika Harapan Berubah Menjadi Jerat

Mahasiswa terjebak dalam standar tinggi yang dipatok oleh keluarga, dosen, dan institusi pendidikan. Mereka tidak hanya belajar demi ilmu, tetapi juga demi mempertahankan reputasi. Gagal bukan sekadar nilai buruk—melainkan dianggap kegagalan eksistensial.

“Di sudut-sudut ruang kampus, semangat belajar kini bertransformasi menjadi upaya bertahan hidup.”

Dengan begitu banyak target yang harus dipenuhi, pendewasaan intelektual yang seharusnya menyenangkan berubah menjadi perjalanan yang menegangkan. Prestasi kini lebih menyerupai tuntutan ketimbang pencapaian.Apakah manusia harus sempurna untuk diakui nilai dirinya?

Kesunyian dalam Keramaian: Masalah yang Terus Membesar

Meskipun kampus dipadati ribuan mahasiswa, rasa kesepian justru menjadi isu yang tumbuh diam-diam. Banyak mahasiswa memilih menyimpan derita sendiri—takut dianggap lemah, takut dicap tidak sekuat yang terlihat.

Kesepian ini dipupuk oleh budaya digital yang sarat pencitraan, pertemanan yang bersifat transaksional, dan minimnya ruang aman untuk benar-benar bercerita.

“Banyak mahasiswa merasa ditemani oleh orang-orang yang hanya hadir secara fisik, namun tak mampu memahami isi kepalanya.”

Kesunyian itu bagaikan kabut yang merayap perlahan—tidak tampak, tapi mampu menutup semua arah pulang.

Organisasi Kampus: Arena Ambisi yang Mengikis Empati

Dunia organisasi sering dipuja sebagai tempat menempa jiwa kepemimpinan. Namun, faktanya, tidak sedikit organisasi justru menjadi ladang tekanan sosial yang memperparah kecemasan.

Budaya senioritas, perebutan jabatan, dan politik internal sering kali menjadi racun yang mempersempit ruang aman bagi mahasiswa yang ingin berkembang tanpa harus berpura-pura kuat.

“Banyak jiwa yang tumbang bukan karena konflik ide, tetapi karena ditusuk ambisi atas nama dedikasi.”

Organisasi seharusnya menjadi ruang kolaborasi, bukan arena dominasi. Tempat menumbuhkan empati, bukan mencetak hierarki sosial baru yang kaku dan eksklusif.

Kesehatan Mental: Luka Sosial yang Tak Boleh Terus Disembunyikan

Krisis kesehatan mental di kampus adalah fakta yang tak bisa dihindari. Namun, layanan konseling sering diperlakukan hanya sebagai pelengkap—bukan kebutuhan mendesak.

Mahasiswa yang membutuhkan bantuan justru terjebak di antara rasa takut dicap lemah dan minimnya akses terhadap layanan psikologi yang layak.Stigma menjadi tembok tinggi yang membuat banyak mahasiswa memilih diam.

“Luka itu tidak terlihat, tidak berbekas, namun menggerogoti perlahan.Seperti api di dalam sekam—membakar dari dalam tanpa disadari siapa pun.”

Kampus mungkin bangga mencetak ribuan lulusan unggul.Namun, berapa banyak dari mereka yang pulang dengan hati yang masih utuh?

Saatnya Kampus Memanusiakan Manusia

Pendidikan tinggi harus kembali pada hakikatnya: menempa manusia agar menjadi pribadi yang berdaya dan berpengetahuan—bukan sekadar robot yang siap bekerja.

Rekomendasi kebijakan bukan lagi formalitas, melainkan keharusan moral:

Akses konseling yang mudah dan profesional;

Reformasi sistem evaluasi akademik yang menghargai proses, bukan hanya hasil;

Pembentukan budaya organisasi berbasis empati, bukan dominasi;

Pelatihan bagi dosen dan tenaga pendidik agar peka terhadap kesehatan mental mahasiswa.

Kesadaran ini tidak boleh lagi ditunda.

“Keberhasilan suatu kampus tidak diukur dari jumlah lulusan terbaik,tetapi dari seberapa banyak jiwa muda yang terselamatkan dari tekanan yang tidak manusiawi.”

Jangan Biarkan Mereka Berjuang Sendiri

Fenomena Dark Academia adalah potret keheningan yang menyakitkan. Banyak mahasiswa berperang dalam gelap, memikul beban yang tak pernah mereka minta. Mereka tertawa dalam kerapuhan, menyembunyikan luka demi terlihat kuat di mata dunia.

Namun, keberanian bukan selalu soal berdiri paling depan. Terkadang, itu justru kemampuan untuk mengakui bahwa kita tidak baik-baik saja.

“Pendidikan sejati bukan hanya melahirkan kecerdasan, tetapi juga menjaga keberlangsungan jiwa manusia.”

Apa arti sebuah gelar kebanggaan, toga yang membanggakan, dan lambang intelektualitas yang diagungkan—jika proses meraihnya justru mematahkan mereka yang memperjuangkannya?

Saatnya kampus tidak hanya mencetak para pemikir besar,tetapi juga memastikan bahwa tak satu pun dari mereka hilang di tengah jalan.(NH)

Medan |PERS.NEWS-Predikat “mahasiswa” dahulu disematkan dengan penuh kebanggaan: kaum terpelajar, pembawa obor perubahan, penjaga nurani rakyat, dan pewaris tradisi intelektual. Namun, kini makna itu kian kabur. Di tengah derasnya arus digital, generasi kampus justru kerap terjebak dalam pusaran eksistensi — ingin terlihat aktif, tapi kehilangan kedalaman berpikir. Mahasiswa kini begitu sibuk berbicara, berdebat, dan berpose — namun makin sedikit yang membaca, meneliti, dan menulis.(19/20/25)

Kampus yang seharusnya menjadi ruang kontemplasi dan pengembangan nalar berubah menjadi panggung eksistensi dan dokumentasi. Media sosial telah menggeser prioritas: dari pencarian makna menjadi pencarian perhatian. Dari menggali ide menjadi mengedit caption. Dari memperjuangkan gagasan menjadi mengejar like dan view.

Krisis Literasi di Tengah Era Serba Instan. Data UNESCO beberapa tahun lalu sempat menggemparkan: minat baca masyarakat Indonesia hanya sekitar 0,001%, artinya hanya 1 dari 1.000 orang yang benar-benar memiliki kebiasaan membaca serius. Ironisnya, di kelompok yang seharusnya paling sadar akan pentingnya ilmu — yakni mahasiswa — gejala itu juga tampak nyata. Perpustakaan kampus menjadi ruang sunyi, buku-buku berdebu, dan rak referensi jarang tersentuh. Sebaliknya, kafe dan ruang swafoto justru penuh. Diskusi-diskusi ilmiah beralih fungsi menjadi ajang pamer kegiatan.

“Banyak mahasiswa sibuk membuat konten, tapi malas membaca konteks,” ujar seorang dosen muda dengan nada getir. “Kita sedang kehilangan generasi pembaca dan sedang melahirkan generasi pencari perhatian.”

Budaya Show-Up, Matinya Nalar. Kehadiran mahasiswa di seminar kini sering hanya sebatas absen dan foto bersama. Materi diskusi jarang diikuti dengan refleksi. Makalah hanya disalin, bukan ditulis dengan pemahaman. Budaya “show-up” menenggelamkan budaya “think-deep”. Banyak mahasiswa pandai berbicara, tapi dangkal dalam argumen; lihai berorasi, tapi miskin data. Intelektualitas akhirnya berhenti pada permukaan — tampil, bukan berpikir.

Padahal, inti dari menjadi mahasiswa bukan sekadar eksis di ruang publik, melainkan eksis dalam ide dan gagasan. Ketika kemampuan menalar mati, yang tersisa hanyalah gelar “mahasiswa” tanpa makna intelektual.

Kampus: Dari Ruang Ilmu ke Ruang Dokumentasi. Sistem pendidikan tinggi pun turut memperparah situasi. Kampus terlalu sibuk dengan formalitas: akreditasi, nilai, laporan kegiatan — tapi minim ruang refleksi dan pembelajaran mendalam. Mahasiswa menulis bukan karena haus ilmu, tapi karena takut nilai jelek. Dosen mengajar bukan untuk membangun nalar, tapi sekadar menunaikan kewajiban administratif.

Ruang-ruang diskusi yang dulu menjadi jantung intelektual kampus kini berganti dengan layar ponsel. Kamera lebih sibuk dari pikiran, dan unggahan lebih cepat muncul dari kesimpulan. “Intelektualitas mahasiswa kini berhenti di layar gawai,” ujar seorang pengamat pendidikan. “Padahal kampus seharusnya jadi laboratorium gagasan, bukan panggung pencitraan.”

Aktivisme Tanpa Bacaan: Gerakan yang Kehilangan Arah. Krisis literasi juga merembes ke dunia aktivisme mahasiswa. Banyak yang turun ke jalan, tetapi tak benar-benar memahami persoalan yang diperjuangkan. Aksi menjadi seremonial, orasi menjadi slogan, dan perjuangan kehilangan arah. Bagaimana mungkin menuntut perubahan tanpa memahami akar masalah? Bagaimana memperjuangkan rakyat tanpa membaca data dan sejarahnya? Gerakan tanpa bacaan hanya menghasilkan kebisingan — keras di suara, lemah di isi. Aktivisme kehilangan ideologi ketika bacaan tak lagi jadi bahan bakarnya.

Membangun Kembali Esensi Literasi. Rendahnya literasi bukan sekadar kesalahan mahasiswa, tapi juga kegagalan sistem pendidikan dalam menanamkan budaya berpikir kritis. Maka, kebangkitan literasi harus dimulai dengan kesadaran bersama:

– Revitalisasi perpustakaan sebagai ruang hidup, bukan sekadar simbol.

– Kurikulum yang menantang nalar, bukan sekadar mengejar angka.

– Gerakan mahasiswa berbasis bacaan dan riset, bukan sekadar mobilisasi massa.

– Kebiasaan menulis dan berdiskusi yang dilatih sejak dini, bukan hanya saat seminar.

Literasi bukan hanya soal membaca buku, tetapi juga kemampuan memahami dunia dan menulis gagasan untuk mengubahnya.

Saatnya Kembali Menjadi Kaum Intelektual Sejati. Eksistensi memang penting di era digital, tapi tanpa esensi, eksistensi hanya menjadi kebisingan tanpa isi. Mahasiswa harus memilih: ingin dikenal karena tampilan, atau dihormati karena pemikiran. Sebab, bangsa besar tidak dibangun oleh mereka yang sibuk eksis, melainkan oleh mereka yang serius mencari esensi.

“Revolusi sejati tidak lahir dari teriakan, tapi dari pikiran yang tenang dan bacaan yang dalam.”

Kini saatnya mahasiswa kembali membaca, menulis, dan berpikir — bukan sekadar tampil. Karena di tengah dunia yang riuh oleh eksistensi, esensi adalah bentuk perlawanan paling cerdas.(IHB)

Sumber : Nasmaul Hamdani Sekum Germanas (Gerakan Mahasiswa IKAPPENAS