Pria yang akrab disapa Pak Ade ini merupakan tokoh akademisi Indonesia yang kini menjabat sebagai Rektor ULB periode 2023–2028. Ia dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap pendidikan, lingkungan, seni, dan budaya. Berbagai penghargaan pernah diraihnya, di antaranya Anugerah Batam Madani sebagai Tokoh Pendidikan Kota Batam tahun 2016 dan Tokoh Penggerak Seni dan Budaya Labuhanbatu tahun 2023.

Dalam penyampaiannya, Pak Ade menegaskan bahwa pemimpin muda yang bertahan adalah mereka yang mampu menyeimbangkan ambisi, karya nyata, serta membangun hubungan yang sehat dengan sesama. Ia juga mendorong para peserta untuk berani merancang mimpi sejak dini dan memahami bahwa kepemimpinan adalah proses yang harus dijalani dengan kesungguhan.

Youth Leadership Camp ke-8 ini diikuti oleh siswa SMA, SMK, dan MA se-Labuhanbatu dengan tujuan memperkuat kolaborasi, membuka ruang berbagi ide, serta mengembangkan potensi kepemimpinan generasi muda daerah. (Arif)

Dalam pertemuan tersebut, Ketua PD IPA Deli Serdang Syahrul Khairi, yang didampingi jajaran pengurus, menyampaikan bahwa dr. Hanip Fahri bukanlah sosok asing di lingkungan keluarga besar Al Washliyah, khususnya Ikatan Pelajar Al Washliyah. Ia dikenal sebagai kader dan pengurus yang memiliki kedekatan historis serta emosional dengan organisasi pelajar tersebut.

Diketahui, sebelumnya dr. Hanip Fahri mengemban amanah sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Drs. H. Amri Tambunan. Ia kemudian dilantik dan dipercaya mengemban tugas baru sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam pelantikan yang berlangsung di Aula Cendana, Lantai II, Kantor Bupati Deli Serdang, Jumat (28/11) lalu.

“Kami mengucapkan selamat atas amanah yang diemban. Kehadiran kami hari ini bertujuan untuk memperkenalkan kepengurusan PD IPA Deli Serdang yang baru sekaligus menyatukan persepsi dalam mewujudkan Deli Serdang Sehat sebagaimana harapan Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, dan Wakil Bupati Lom Lom Suwondo,” ujar Syahrul.

Lebih lanjut, PD IPA Deli Serdang berharap silaturahmi tersebut dapat menjadi awal kolaborasi strategis, khususnya dalam pengembangan UMKM serta penguatan unit kewirausahaan yang diinisiasi oleh PD IPA Deli Serdang sebagai upaya pemberdayaan pelajar dan generasi muda.

Selain itu, PD IPA Deli Serdang juga berkomitmen untuk menjalin komunikasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk unsur Forkopimda, dalam mengawal generasi muda agar menjaga kesehatan fisik dan mental, sekaligus menjadikan IPA sebagai lokomotif pembinaan pelajar agar terhindar dari berbagai bentuk kenakalan remaja, seperti penyalahgunaan narkoba dan tindak kriminal jalanan.

Tak hanya itu, PD IPA Deli Serdang menyatakan kesiapan untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dalam memastikan penyajian makanan yang halal, sehat, higienis, aman, serta memenuhi standar gizi seimbang.(SPT)

Bagi generasi muda Sumatera Utara, khususnya di Kepulauan Nias, akses sekolah gratis pada jenjang SMA/SMK ibarat “barang mewah”. Terlebih di tengah kondisi efisiensi anggaran dan tantangan geografis Nias sebagai kawasan terluar Sumut. Karena itu, hadirnya kebijakan sekolah gratis menjadi secercah harapan bagi ribuan pelajar yang selama ini terkendala biaya pendidikan.

Dengan nada penuh optimisme, Stefanus—yang juga menjabat Wakil Bendahara KNPI Sumut—menyampaikan dukungannya.

“Ini harus kita kawal dan wajib kami sukseskan. Sebagai putra Nias, kami bangga Gubernur Sumut memberi perhatian kepada daerah kami. Kami juga layak mewujudkan mimpi-mimpi kami,” ujar Stefanus, Jumat (21/11/2025), di sebuah gerai kopi di Medan.

Stefanus, kader GMKI Medan, menegaskan bahwa dukungan ini bukan bentuk pencitraan. Ia melihat secara objektif bahwa dimulainya sekolah gratis dari Nias dapat menjadi langkah efektif memutus rantai angka putus sekolah yang selama ini cukup tinggi.

Menurut data akhir 2024, Kabupaten Nias menghadapi banyak faktor penyebab putus sekolah, seperti buruknya kondisi jalan menuju fasilitas pendidikan, listrik yang belum merata, sarana prasarana sekolah yang kurang memadai di daerah terpencil, kompetensi guru yang belum optimal, hingga tingginya angka kemiskinan.

Akibatnya, dari sekitar 150 ribu penduduk Kabupaten Nias, rata-rata tingkat pendidikan masih didominasi lulusan SD—sebuah indikator ketertinggalan yang akut.

Karena itu, kata Stefanus, langkah Gubernur Bobby yang terlebih dulu membenahi aksesibilitas menuju fasilitas pendidikan merupakan terobosan besar.

“Sebelum menetapkan program sekolah gratis, Gubernur terlebih dulu memudahkan akses menuju sekolah. Ini langkah visioner. Sebelumnya belum pernah terjadi,” tegasnya.

Mulai awal 2026, lebih dari 41 ribu siswa SMA/SMK di Kepulauan Nias tidak lagi dibebani biaya SPP—beban yang selama ini tidak hanya menekan ekonomi orangtua, tetapi juga memengaruhi psikologis siswa.

Program PUBG dibuat Bobby Nasution sebagai langkah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah dengan tantangan geografis ekstrem dan keterbatasan fasilitas.

“Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya manusia,” pungkas Stefanus.

Sementara itu, Kadisdik Sumut Alexander Sinulingga menyampaikan bahwa setelah zona Kepulauan Nias, program PUBG akan diperluas ke wilayah lainnya di Sumut. Zona Pantai Barat dijadwalkan menyusul pada 2027, Dataran Tinggi pada 2028, dan Pantai Timur selesai pada 2029.

Alexander menegaskan bahwa seluruh pembiayaan PUBG untuk siswa SMA, SMK, dan SLB negeri akan dibiayai sepenuhnya dari APBD Sumut. Perhitungan anggaran diklaim dilakukan secara matang agar tepat guna dan tidak menimbulkan pemborosan.

Dalam aksinya, para mahasiswa menyerahkan dokumen dugaan pelanggaran yang dinilai telah mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas di sektor pendidikan. Mereka meminta Kejati Sumut mengambil alih penanganan kasus tersebut dan melakukan penyelidikan secara menyeluruh.

Dugaan Penyimpangan Dana Pendidikan

KALAMSU mengungkap adanya indikasi kuat penyalahgunaan Dana BOS yang dilakukan oleh oknum di lingkungan sekolah. Dana yang seharusnya digunakan untuk peningkatan kualitas pendidikan diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Beberapa dugaan pelanggaran yang disorot antara lain:

Dugaan Manipulasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

Dugaan Praktik mark-up harga dalam pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh Dana BOS.

Dugaan Pelanggaran Petunjuk Teknis (Juknis) BOS, khususnya dalam penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Menurut KALAMSU, dugaan penyimpangan tersebut telah berdampak pada menurunnya mutu sarana pendidikan dan menghambat hak siswa dalam memperoleh fasilitas belajar yang layak.

Dugaan Pelanggaran Permendikbud Nomor 8 Tahun 2025

KALAMSU juga menyoroti adanya dugaan pelanggaran terhadap Permendikbud Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

Dua poin yang dianggap dilanggar adalah:

1.Batasan Honorarium Guru Non-ASN.

Diduga terjadi pelampauan batas maksimal alokasi honorarium guru, yang dalam aturan hanya diperbolehkan sebesar 20% dari total pagu Dana BOS Reguler untuk sekolah negeri.

2.Alokasi Minimal Buku dan Sarana.

KALAMSU menilai sekolah lalai memenuhi kewajiban alokasi minimal untuk pengadaan buku dan sarana pembelajaran, sehingga berdampak pada kualitas proses belajar-mengajar.

Tuntutan KALAMSU kepada Kejati Sumut

Dalam pernyataan sikapnya, KALAMSU menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara:

Membentuk tim khusus untuk menyelidiki dan menyidik dugaan tindak pidana korupsi Dana BOS di SDN 115457 Teluk Pulai Dalam.

Memanggil dan memeriksa Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, serta pihak rekanan yang diduga terlibat dalam praktik mark-up dan penyimpangan anggaran.

Menindak sesuai hukum dan memastikan pengembalian seluruh kerugian negara yang timbul dari dugaan korupsi tersebut.

“Pendidikan Tidak Boleh Jadi Lahan Korupsi”

Perwakilan KALAMSU menegaskan bahwa kasus dugaan penyalahgunaan Dana BOS ini harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum, karena menyangkut masa depan generasi muda.

“Dana BOS itu hak siswa, bukan untuk dipermainkan. Kami mendesak Kejati Sumut menunjukkan keberpihakan terhadap rakyat dengan menindak tegas para pelaku. Jangan biarkan dunia pendidikan ternoda oleh praktik korupsi,” ujar salah satu perwakilan KALAMSU dalam orasi.

KALAMSU menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan berjanji akan kembali menggelar aksi jika Kejati Sumut tidak segera mengambil langkah konkret dalam waktu dekat(Red)

Sumber: Kalamsu Sudah Terkonfirmasi