Horas Bangso Batak Tolak Rencana Audit PT TPL: “Alam Sudah Mengadili, Rakyat Terus Menanggung Derita”

redaksi — Tue, 16 Dec 2025 10:56:34 +0000

MEDAN|PERS.NEWS — Organisasi Horas Bangso Batak (HBB) secara tegas menolak rencana Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan audit terhadap PT Toba Pulp Lestari (TPL). Penolakan ini disampaikan langsung Ketua Umum HBB, Lamsiang Sitompul, S.H., M.H, menyusul rangkaian bencana ekologis yang terus melanda wilayah Tapanuli dan kawasan Danau Toba.

Dalam keterangannya kepada awak media di Medan, Selasa (16/12/2025), Lamsiang menilai bahwa penderitaan masyarakat Tapanuli akibat banjir, longsor, dan kerusakan lingkungan merupakan fakta yang tidak terbantahkan dan tidak lagi membutuhkan pembuktian administratif melalui audit.

“Kerusakan lingkungan di Tapanuli bukan asumsi. Alam sudah berbicara melalui bencana yang berulang. Itu audit paling jujur dan tidak bisa dimanipulasi,” tegasnya.

Menurut Lamsiang, audit yang dilakukan manusia berpotensi membuka ruang rekayasa data dan justru memperpanjang penderitaan rakyat. Ia menilai rencana tersebut berisiko menjadi manuver penundaan penyelesaian masalah, sementara masyarakat terus menanggung dampak ekologis dan kerugian material.

Keterangan Pers Kepada Wartawan PERS.NEWS di Kantor DPP HBB(Horas Bangso Batak)Jl. Saudara No.31, Sudirejo II, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara

HBB juga menyinggung data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mencatat tingginya intensitas bencana di wilayah Tapanuli Tengah dan kawasan sekitar Danau Toba. Data tersebut, kata Lamsiang, sudah cukup menjadi dasar kuat bahwa terjadi degradasi lingkungan serius yang tidak bisa dilepaskan dari aktivitas industri kehutanan.

“Data BNPB sudah jelas. Kerusakan itu nyata, bukan narasi. Jadi jangan lagi persoalan ini dikaburkan dengan istilah audit yang berlarut-larut,” ujarnya.

Data Menurut DPP Horas Bangso Batak HBB Yang Bersumber Dari Satgas Khusus Tanggap Bencana (BNPB)

Atas dasar itu, HBB menegaskan tuntutan penutupan total dan permanen PT TPL tanpa kompromi. Opsi penutupan sementara dinilai hanya akan menunda masalah dan memperpanjang penderitaan masyarakat terdampak.

“Tutup TPL itu harga mati. Tidak ada istilah tutup sementara. Negara jangan ragu mengambil sikap tegas,” katanya.

Selain penutupan, HBB juga mendesak penegakan hukum secara pidana dan perdata terhadap PT TPL. Lamsiang menekankan agar penanggung jawab perusahaan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan perusakan lingkungan, bukan hanya pelaku-pelaku kecil di lapangan.

“Hukum jangan tumpul ke korporasi besar dan tajam ke rakyat kecil. Penanggung jawab PT TPL harus lebih dulu diproses hukum,” ujarnya.

HBB juga menuntut pertanggungjawaban penuh PT TPL atas seluruh kerugian material yang dialami masyarakat Tapanuli Tengah akibat dampak operasional perusahaan.

Di sisi lain, pemerintah pusat sebelumnya menyampaikan bahwa rencana audit bertujuan untuk memastikan penilaian objektif dan berbasis data terhadap aktivitas PT TPL, sebagai dasar pengambilan kebijakan yang adil dan sesuai hukum. Namun HBB menilai langkah tersebut harus dibarengi keberpihakan nyata kepada korban dan lingkungan.

Menutup pernyataannya, Lamsiang meminta Presiden Prabowo Subianto untuk berdiri tegas di pihak rakyat dan tidak membiarkan masyarakat terus berada dalam ketidakpastian.

“Rakyat sudah terlalu lama menderita. Saatnya negara hadir, tegas, dan berpihak pada lingkungan serta keadilan,” pungkasnya.(Red)

MEDAN|PERS.NEWS-Aliansi Masyarakat Bersatu Peduli Bencana berencana menggelar aksi di depan kantor DPRD Sumatera Utara pada Jumat, 12 Desember, pukul 14.00 WIB.

Koordinator aksi yang juga Ketua Umum Horas Bangso Batak (HBB), Lamsiang Sitompul SH MH, menyampaikan bahwa demonstrasi ini digelar sebagai bentuk protes atas penanganan bencana alam yang terjadi di Sumatera Utara beberapa waktu lalu.(10/12/25)

Menurut Lamsiang, pemerintah pusat dan daerah harus menunjukkan tanggung jawab atas tingginya jumlah korban jiwa serta masih banyaknya warga yang belum ditemukan akibat banjir dan longsor tersebut.

“Kami meminta Presiden RI, Kepala BNPB, Pangdam, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ESDM, dan Menteri Sosial untuk turun tangan dan bertanggung jawab atas bencana ini,” ujarnya.

Lamsiang juga mengekspresikan kekecewaannya atas belum ditetapkannya bencana tersebut sebagai bencana nasional, padahal ribuan warga menjadi korban dan dampaknya sangat luas bagi masyarakat.

Selain itu, ia menyesalkan pernyataan Kepala BNPB yang menyebut bahwa situasi bencana “terkesan mencekam hanya di media sosial”. Menurutnya, pernyataan tersebut melukai perasaan para keluarga korban Dan Masyarakat Yang terdampak, hingga kini masih menunggu kepastian nasib anggota keluarganya yang tertimbun longsor maupun hanyut akibat banjir.

Atas dasar itu, aliansi menyatakan akan menggelar aksi besar-besaran untuk mendesak adanya reformasi menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan, bukan hanya di institusi kepolisian. “Kedaulatan tetap berada di tangan rakyat,” tegas Lamsiang.

Sebagai tambahan, Ketua Umum Horas Bangso Batak (HBB), juga mendesak adanya reformasi birokrasi, penindakan terhadap pengusaha yang merusak lingkungan, penutupan perusahaan yang terbukti menyebabkan kerusakan ekologis, serta pemulihan kawasan yang telah terdampak eksploitasi.

Pihaknya juga meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengevaluasi, bahkan mengganti Kepala BNPB, Basarnas, dan pejabat lain yang dianggap mengeluarkan pernyataan tidak sensitif terhadap korban,Mereka juga menyoroti adanya oknum aparat yang diduga membekingi aktivitas perusakan hutan.(Red)

Penegakan Hukum Lingkungan

Horas Bangso Batak Tolak Rencana Audit PT TPL: “Alam Sudah Mengadili, Rakyat Terus Menanggung Derita”

Aliansi Masyarakat Peduli Bencana Serukan Tanggung Jawab Pemerintah dan Reformasi Menyeluruh Usai Bencana Sumut