PenegakanHukum

Dugaan Penganiayaan Anggota HBB, Penangkapan Tersangka Masih Jadi Tanda Tanya

redaksi — Sat, 02 May 2026 07:11:13 +0000

MEDAN |PERS.NEWS— Penanganan kasus dugaan penganiayaan yang dilaporkan melalui Nomor: LP/B/38/I/2025/SPKT/Polsek Medan Kota/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara menuai sorotan publik. Laporan tersebut diajukan oleh Embry Supriadi Simorangkir, salah satu pengurus tingkat kecamatan organisasi Horas Bangso Batak (HBB), pada awal tahun 2025.

Meski pihak kepolisian telah menetapkan Teguh Dwi Putra sebagai tersangka dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), hingga kini belum ada tindakan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait kelanjutan proses hukum yang sedang berjalan.

Kasus ini diketahui telah melalui sejumlah tahapan penyidikan. Namun demikian, belum adanya langkah penahanan dinilai sejumlah pihak sebagai indikator lambannya tindak lanjut, sekaligus menimbulkan kekhawatiran akan potensi terhambatnya proses penegakan hukum.

Ketua Umum Horas Bangso Batak, Lamsiang Sitompul, menyampaikan kritik terhadap kinerja penyidik, khususnya Unit Reserse Kriminal di Polsek Medan Kota, yang menurutnya belum menunjukkan respons cepat terhadap laporan masyarakat.

“Kami mendesak Polsek Medan Kota agar tidak lagi menunda penangkapan tersangka. Keterlambatan ini berisiko memberi ruang bagi pelaku untuk melarikan diri dan mengulangi perbuatannya,” tegas Lamsiang dengan nada serius.

Ia menambahkan, dengan telah diterbitkannya surat penetapan tersangka, penyidik semestinya segera mengambil langkah hukum lanjutan sesuai prosedur yang berlaku, termasuk kemungkinan penahanan guna memastikan proses hukum berjalan efektif.

“Kami berharap Kapolsek Medan Kota dapat memastikan penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan tanpa penundaan,” lanjutnya.

Sebagai langkah lanjutan, tim kuasa hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Horas Bangso Batak berencana menyampaikan surat resmi kepada Polda Sumatera Utara dan Polrestabes Medan guna meminta supervisi serta percepatan penanganan perkara.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polsek Medan Kota belum memberikan keterangan resmi terkait alasan belum dilakukannya penangkapan terhadap tersangka.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik yang menantikan kepastian hukum, sekaligus menguji komitmen aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan berkeadilan.(Red)

Kuasa Hukum Laporkan Dugaan Penggelapan Klaim Asuransi Jiwa di Nias Selatan, Minta Polisi Bertindak Tegas

redaksi — Wed, 29 Apr 2026 19:21:11 +0000

NIAS SELATAN|PERS.NEWS-27 April 2026 – Dugaan tindak pidana penggelapan dan/atau perbuatan curang terkait pembagian hasil klaim asuransi jiwa mencuat di Kabupaten Nias Selatan. Kuasa hukum korban telah resmi melaporkan kasus ini ke Polres Nias Selatan dan mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam keterangan resminya, kuasa hukum menyampaikan bahwa laporan tersebut dibuat karena adanya dugaan kuat unsur tindak pidana yang dinilai “sangat serius dan memprihatinkan”. Mereka berharap jajaran Polres Nias Selatan, mulai dari Kasat Reskrim hingga Kapolres, dapat menangani perkara ini secara objektif serta menjunjung tinggi kode etik kepolisian.

“Perkara ini juga menjadi perhatian serius, mengingat masyarakat Nias Selatan kerap mendapat stigma negatif terkait dugaan kecurangan terhadap perusahaan asuransi di Indonesia,” ujar kuasa hukum.

Dijelaskan bahwa klien mereka sebelumnya membantu keluarga almarhum dalam proses penerbitan polis asuransi jiwa pada salah satu perusahaan asuransi nasional. Dalam proses tersebut, klien turut membantu pembayaran premi berdasarkan kesepakatan lisan yang disaksikan oleh pihak keluarga atau ahli waris.

Namun, setelah klaim asuransi dicairkan oleh perusahaan sebagai pihak penanggung, muncul permasalahan baru. Salah satu ahli waris berinisial LZ diduga mengingkari kesepakatan awal terkait pembagian hasil klaim kepada klien.

“Klien kami tidak menerima haknya sebagaimana yang telah disepakati sejak awal. Bahkan, terdapat informasi bahwa pihak lain yang tidak berkepentingan justru ikut menguasai manfaat polis tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut, kuasa hukum menduga adanya unsur mens rea (niat jahat) dan actus reus (perbuatan pidana) dalam kasus ini, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain sejak awal proses penerbitan polis.

Atas dasar itu, kuasa hukum menegaskan akan terus memperjuangkan hak kliennya. Mereka juga menuntut agar dana yang telah dikeluarkan untuk pembayaran premi segera dikembalikan.

“Kami tegaskan, kembalikan uang yang telah dibayarkan oleh klien kami. Jika tidak diindahkan, kami akan menempuh jalur hukum, baik perdata maupun pidana, serta upaya hukum lainnya,” tegas Direktur Kantor Hukum TA’A LOI, S.H. & Partners.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak ahli waris maupun pihak terkait lainnya. Redaksi membuka ruang hak jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers.(SPT)

“GMNI Sumut Apresiasi Komitmen Integritas Lapas Kelas 1 Medan”

redaksi — Sat, 18 Oct 2025 13:32:37 +0000

MEDAN|PERS.NEWS-Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Sumatera Utara menyampaikan Apresiasi atas terobosan dan komitmen yang ditunjukkan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Medan dalam penguatan integritas, pembinaan, dan pengamanan. Lapas Medan dinilai telah menjadi Teladan bagi Lembaga pemasyarakatan.

Pujian ini muncul menyusul langkah proaktif Lapas Kelas I Medan yang menggelar rapat internal pengamanan, dipimpin langsung oleh Kalapas Herry Suhasmin, guna memastikan peningkatan integritas dan profesionalitas setiap petugas.

Ketua DPD GMNI Sumut, Armando Kurniansyah Sitompul, menilai inisiatif ini sebagai keberanian institusional yang patut dicontoh oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Indonesia.

“Kami melihat komitmen yang kuat dari Lapas Medan. Keberhasilan pengamanan tidak hanya diukur dari tingginya dinding, tetapi dari kemurnian moral dan dedikasi petugasnya” ujar Armando.

Keseimbangan Penindakan dan Pembinaan yang Unggul

Armando secara khusus memuji Lapas Medan yang berhasil menciptakan keseimbangan harmonis antara penindakan tegas dan pembinaan yang humanis. Ia mencontohkan berbagai program pembinaan positif bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yang menunjukkan Lapas tidak hanya menjaga, tetapi juga mendidik dan memulihkan martabat manusia.

Keseriusan Lapas dalam memberantas praktik penipuan *online* melalui sinergi dengan Dit Siber Polda Sumut, serta pelaksanaan razia rutin yang konsisten, menjadi bukti komitmen nyata terhadap penegakan hukum dan disiplin.

Dalam penutupannya, Armando menegaskan bahwa kualitas penegakan hukum di Lapas ini harus terus dijaga dan ditingkatkan.

“Kami percaya, dengan semangat yang ditunjukkan oleh Lapas Kelas I Medan, **Penegakan Hukum Di Lapas Patut Di Dorong untuk terus bertumbuh menjaga kualitas yang baik di masa masa mendatang**,” pungkas Armando Sitompul.

GMNI Sumut menyatakan kesiapan mereka untuk menjadi mitra strategis dalam mendukung edukasi publik dan pembinaan kepribadian WBP, berharap Lapas Kelas I Medan akan terus menjadi model nasional yang unggul dalam menjaga martabat institusi.(Red)

Sumber :GMNI SUMUT