<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pengadaan proyek &#8211; Pers News</title>
	<atom:link href="https://pers.news/tag/pengadaan-proyek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pers.news</link>
	<description>pers.news - Informasi Terkini</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2026 17:23:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.8</generator>

<image>
	<url>https://pers.news/wp-content/uploads/2025/10/cropped-1001363792-removebg-preview-100x100.png</url>
	<title>pengadaan proyek &#8211; Pers News</title>
	<link>https://pers.news</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>GEMPET-SU Soroti Dugaan Kejanggalan Proyek Hotmix Rp24,6 Miliar di SDABMBK Medan</title>
		<link>https://pers.news/2026/10/06/gempet-su-soroti-dugaan-kejanggalan-proyek-hotmix-rp246-miliar-di-sdabmbk-medan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 17:23:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sumatera Utara]]></category>
		<category><![CDATA[dugaan KKN]]></category>
		<category><![CDATA[GEMPET-SU]]></category>
		<category><![CDATA[Kejari Medan]]></category>
		<category><![CDATA[Kejati Sumut]]></category>
		<category><![CDATA[Medan]]></category>
		<category><![CDATA[Pemko Medan]]></category>
		<category><![CDATA[pengadaan proyek]]></category>
		<category><![CDATA[proyek hotmix]]></category>
		<category><![CDATA[proyek infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[SDABMBK Medan]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatera utara]]></category>
		<category><![CDATA[Wali Kota Medan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pers.news/?p=14434</guid>

					<description><![CDATA[MEDAN &#124; PERS.NEWS —Gerakan Mahasiswa Peduli Transparan Sumatera Utara (GEMPET-SU) mendesak Pemerintah Kota Medan dan...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MEDAN | PERS.NEWS —</strong>Gerakan Mahasiswa Peduli Transparan Sumatera Utara (GEMPET-SU) mendesak Pemerintah Kota Medan dan aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam sejumlah pengadaan proyek infrastruktur di Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan Tahun Anggaran 2026.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Desakan tersebut disampaikan GEMPET-SU dalam pernyataan sikap yang dikoordinasikan Ricky Pratama selaku Koordinator Aksi dan Ahmad Siregar sebagai Koordinator Lapangan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>GEMPET-SU mengklaim menemukan sejumlah indikasi yang menurut mereka perlu ditelusuri lebih lanjut, mulai dari dugaan monopoli dan pengondisian penyedia hingga dugaan adanya setoran atau fee proyek.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sorotan terutama diarahkan pada pengawasan di UPT Medan Utara dan UPT Medan Timur. GEMPET-SU meminta aparat penegak hukum memeriksa pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan proyek tersebut.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Soroti Dua Paket Pengadaan Hotmix</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dalam pernyataan sikapnya, GEMPET-SU menyoroti dua paket pengadaan melalui sistem e-purchasing yang nilai keseluruhannya mencapai sekitar Rp24,65 miliar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pertama, pengadaan 10.000 ton Hotmix AC-WC yang disebut melibatkan PT RA dengan nilai anggaran Rp16.156.527.300.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kedua, pengadaan 5.000 ton Hotmix HRS-WC yang disebut melibatkan PT GD dengan nilai Rp8.497.050.000.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Menurut GEMPET-SU, kedua paket tersebut perlu diaudit dan ditelusuri secara menyeluruh untuk memastikan proses pengadaannya telah memenuhi prinsip transparansi, persaingan usaha yang sehat, serta ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>GEMPET-SU juga mengungkapkan adanya dugaan pemberian fee sebesar 10 persen yang disebut-sebut dikoordinasikan oleh seseorang berinisial FR.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Namun, tudingan tersebut masih sebatas pernyataan dan dugaan yang disampaikan GEMPET-SU. Belum terdapat kesimpulan hukum yang menyatakan pihak-pihak yang disebut terlibat melakukan tindak pidana.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Minta Aparat Penegak Hukum Turun Tangan</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Atas dugaan tersebut, GEMPET-SU meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut)dan Kejaksaan Negeri Medan melakukan penelusuran serta memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Kepala UPT Medan Utara, Kepala UPT Medan Timur, serta Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mereka juga meminta dugaan fee proyek sebesar 10 persen tersebut diusut guna mengetahui apakah terdapat pelanggaran hukum dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan proyek.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Selain itu, GEMPET-SU mendesak Pemerintah Kota Medan mengevaluasi kinerja Kepala Dinas SDABMBK, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta jajaran terkait apabila ditemukan adanya pelanggaran atau kelalaian dalam menjalankan fungsi pengawasan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Desak Evaluasi, Bukan Vonis</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>GEMPET-SU juga meminta Wali Kota Medan melakukan evaluasi terhadap Kepala UPT Medan Utara dan UPT Medan Timur serta jajaran SDABMBK yang berkaitan dengan proyek tersebut.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mereka menilai evaluasi penting dilakukan untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan transparan dan terhindar dari konflik kepentingan maupun praktik KKN.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;Jika aparat penegak hukum dan Pemko Medan memilih bungkam, jangan salahkan jika mosi tidak percaya rakyat turun ke jalan dengan gelombang massa yang jauh lebih besar,&#8221; tegas perwakilan GEMPET-SU.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan maupun pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan GEMPET-SU terkait tudingan tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang merasa dirugikan atau memiliki informasi terkait persoalan ini.(Red/Tim)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GMP Sumut Geruduk KPK, Desak Dugaan Pengaturan Proyek Pokja-BMBKCK Dibongkar</title>
		<link>https://pers.news/2026/08/14/gmp-sumut-geruduk-kpk-desak-dugaan-pengaturan-proyek-pokja-bmbkck-dibongkar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 08:39:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[BMBK Sumut]]></category>
		<category><![CDATA[dugaan pengondisian proyek]]></category>
		<category><![CDATA[GMP Sumut]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur Sumut]]></category>
		<category><![CDATA[Kepulauan Nias]]></category>
		<category><![CDATA[Korupsi]]></category>
		<category><![CDATA[KPK]]></category>
		<category><![CDATA[Pembangunan Kota Medan]]></category>
		<category><![CDATA[Penegakan Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[pengadaan proyek]]></category>
		<category><![CDATA[proyek pascabencana]]></category>
		<category><![CDATA[proyek talud]]></category>
		<category><![CDATA[proyek turap]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatera utara]]></category>
		<category><![CDATA[Transparansi Anggaran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pers.news/?p=13179</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA&#124;PERS.NEWS— Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GMP) Sumatera Utara mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JAKARTA|PERS.NEWS—</strong> Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GMP) Sumatera Utara mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti dugaan pengondisian proyek di lingkungan Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi, dan Cipta Karya (BMBK) Sumatera Utara.</p>
<p>Desakan itu disampaikan GMP Sumut melalui aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/8/2026). Massa meminta KPK melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap sejumlah pihak yang mereka sebut diduga mengetahui atau berkaitan dengan proses pengadaan proyek.</p>
<p>Dalam tuntutannya, GMP meminta KPK memeriksa oknum Pokja berinisial B, ASN berinisial M, Kepala BMBK berinisial CD, serta Direktur Utama BUMD Pembangunan Kota Medan berinisial KB.</p>
<p>Koordinator aksi, M. Idris Sarumpaet, mengatakan pengadaan proyek pascabencana perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut pemulihan infrastruktur dan kepentingan masyarakat yang terdampak.</p>
<p>&gt; “Proyek ini bukan sekadar pekerjaan konstruksi; ia adalah bagian krusial dari pemulihan infrastruktur, kehidupan sosial, dan stabilitas ekonomi masyarakat di daerah terdampak,” ujar M. Idris Sarumpaet.</p>
<p>### Soroti Proyek Turap dan Talud di Kepulauan Nias</p>
<p>GMP Sumut menyoroti dugaan pengondisian proyek pembangunan turap dan talud di Kepulauan Nias. Menurut mereka, dugaan tersebut perlu ditelusuri sejak tahap penyusunan persyaratan lelang, evaluasi administrasi dan teknis, proses komunikasi antarpihak, hingga penetapan pemenang dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.</p>
<p>GMP meminta KPK menguji apakah terdapat pola tertentu dalam proses pengadaan yang berpotensi menguntungkan pihak tertentu dan merugikan kepentingan negara.</p>
<p>“Kami minta KPK bongkar tuntas mekanisme yang diduga merampas anggaran publik dan merampas hak masyarakat atas infrastruktur berkualitas,” kata perwakilan GMP Sumut.</p>
<p>### Minta Peran Oknum Pokja dan ASN Ditelusuri</p>
<p>Salah satu pihak yang menjadi sorotan GMP adalah B, yang menurut mereka diduga memiliki peran dalam proses pengadaan sebagai bagian dari Pokja ULP.</p>
<p>GMP meminta aparat penegak hukum tidak hanya memeriksa hasil akhir tender, tetapi juga menelusuri seluruh tahapan pengadaan, termasuk penyusunan dokumen persyaratan, evaluasi peserta, komunikasi antarpihak, serta hubungan antara pihak internal dan perusahaan peserta tender.</p>
<p>Selain itu, GMP meminta KPK menelusuri dugaan keterlibatan ASN berinisial M. Mereka menilai komunikasi dan koordinasi M dengan Pokja, pejabat dinas, maupun kontraktor perlu diperiksa untuk mengetahui apakah terdapat tindakan yang menguntungkan pihak tertentu.</p>
<p>Direktur Utama BUMD Pembangunan Kota Medan berinisial KB juga diminta diperiksa. GMP meminta KPK menelusuri hubungan KB dengan kontraktor yang memenangkan proyek, termasuk kesesuaian nilai proyek serta kemungkinan adanya aliran dana yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut.</p>
<p>Sementara itu, Kepala BMBK Cipta Karya Sumut berinisial CD diminta dimintai keterangan terkait fungsi pengawasan dan tata kelola pengadaan di lingkungan yang dipimpinnya.</p>
<p>Menurut GMP, pemeriksaan tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana sistem pengawasan internal berjalan dan apakah terdapat kelalaian maupun pelanggaran dalam proses pengadaan.</p>
<p>### Proyek Pascabencana Diminta Diawasi Ketat</p>
<p>GMP Sumut juga meminta KPK memberikan perhatian khusus terhadap proyek-proyek pascabencana di Sumatera Utara.</p>
<p>Mereka menilai anggaran pemulihan seharusnya digunakan secara transparan dan tepat sasaran untuk membantu masyarakat serta mempercepat pemulihan infrastruktur yang rusak.</p>
<p>“Proyek pascabencana seharusnya menjadi prioritas pengawasan, bukan ladang mark-up,” ujar koordinator aksi.</p>
<p>GMP juga meminta aparat penegak hukum mengantisipasi kemungkinan modus penyimpangan dalam proses tender, seperti pengaturan peserta, dugaan manipulasi dokumen evaluasi, hingga penggunaan perusahaan yang disebut sebagai perusahaan cangkang.</p>
<p>GMP Beri Ruang Penegak Hukum Membuktikan</p>
<p>GMP Sumut menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta penegak hukum menindaklanjuti laporan maupun informasi yang mereka sampaikan.</p>
<p>Namun, seluruh tudingan tersebut masih merupakan dugaan dan tuntutan dari pihak GMP Sumut. Kebenaran mengenai ada atau tidaknya pengaturan proyek, penyalahgunaan kewenangan, maupun penyimpangan anggaran perlu dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penyelidikan aparat penegak hukum.</p>
<p>GMP meminta KPK mengusut perkara tersebut secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti, sekaligus mengumumkan perkembangan penanganannya kepada publik.(Red)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
