Ketua Umum DPP PEMARAD-SU, Ilham Arifin, menyebut persoalan tersebut sebagai indikasi lemahnya pengawasan penggunaan anggaran publik. Ia merujuk pada laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencatat adanya kelebihan pembayaran perjalanan dinas DPRD Kota Medan dengan nilai sekitar Rp812 juta.

“Temuan ini harus menjadi perhatian serius. Uang negara yang bersumber dari pajak rakyat wajib dikelola secara akuntabel. Kami meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti temuan BPK secara profesional dan terbuka,” ujar Ilham Arifin dalam keterangan tertulisnya, Jumat.

Selain persoalan perjalanan dinas, PEMARAD-SU juga menyoroti sejumlah kegiatan lain di lingkungan DPRD Kota Medan yang dinilai perlu mendapat penjelasan lebih lanjut. Di antaranya proyek penataan rooftop gedung DPRD dengan anggaran sekitar Rp2 miliar, proyek renovasi kamar mandi sebesar Rp1,8 miliar, serta pemasangan billboard dan neon box pimpinan DPRD di 80 titik dengan nilai anggaran sekitar Rp3,1 miliar.

Ilham menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghakimi, melainkan mendorong agar seluruh penggunaan anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. “Kami hanya meminta keterbukaan. Jika memang sudah sesuai aturan, silakan dijelaskan secara detail kepada masyarakat,” katanya.

PEMARAD-SU menyatakan akan menyampaikan aspirasi melalui aksi damai sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih. Sikap tersebut, menurut Ilham, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang menjamin peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD Kota Medan belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang disampaikan PEMARAD-SU. Upaya konfirmasi kepada Sekretariat DPRD Kota Medan telah dilakukan, namun belum memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai temuan BPK tersebut.

Salah seorang pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan yang dihubungi menyampaikan bahwa setiap temuan BPK pada prinsipnya akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. “Biasanya ada proses klarifikasi dan pengembalian jika memang ditemukan kelebihan pembayaran. Semua berjalan sesuai aturan,” ujarnya singkat.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Sumatera Utara, Rahmat Hidayat, menilai temuan BPK semestinya menjadi momentum bagi DPRD Kota Medan untuk memperbaiki tata kelola anggaran. “Temuan kelebihan bayar tidak selalu berarti korupsi, tetapi menunjukkan adanya kelemahan administrasi. Yang terpenting adalah bagaimana rekomendasi BPK dijalankan secara konsisten,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. “Proses hukum harus berjalan objektif. Kritik dari masyarakat sipil sangat penting, namun tetap harus diimbangi dengan klarifikasi dari pihak terkait,” tambahnya.

PEMARAD-SU berharap persoalan ini dapat disikapi secara terbuka demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Organisasi tersebut menegaskan bahwa aksi yang akan dilakukan bertujuan menyuarakan aspirasi masyarakat secara tertib dan damai.

Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Publik kini menunggu langkah konkret dari DPRD Kota Medan serta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan tersebut secara profesional dan berkeadilan.(IA)

Berdasarkan data yang mereka peroleh, SD Negeri 0307 Siundol Jae diketahui menerima Dana BOS Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp135.800.000. AMPD Sumut menilai terdapat indikasi ketidaksesuaian antara perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Namun, temuan tersebut masih berupa dugaan dan membutuhkan penelusuran lebih lanjut dari aparat berwenang.

Menurut AMPD Sumut, pengelolaan Dana BOS harus mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 110 Tahun 2024. Dana BOS merupakan anggaran negara yang bertujuan menunjang operasional sekolah serta menjamin mutu pendidikan bagi peserta didik.

“Dana BOS adalah hak peserta didik dan harus dikelola secara terbuka. Jika ada penggunaan yang tidak sesuai prosedur, tentu perlu diklarifikasi dan dikawal bersama,” ujar perwakilan AMPD Sumut.

AMPD Sumut menilai keterbukaan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), pelaksanaan penggunaan dana, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban sangat penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang. Atas dasar itu, mereka menyatakan siap melaporkan dugaan ini kepada pihak berwenang sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik.

Langkah tersebut disebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi.

Sebagai bagian dari organisasi mahasiswa, AMPD Sumut menyampaikan komitmennya untuk terus mengawal transparansi pengelolaan anggaran pendidikan di Sumatera Utara.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak SD Negeri 0307 Siundol Jae maupun dinas pendidikan terkait belum memberikan keterangan resmi. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak sekolah dan otoritas terkait untuk memperoleh klarifikasi serta memastikan keberimbangan informasi.

Sumber : Aliansi Mahasiswa Pejuang Demokrasi Sumatera Utara (AMPD Sumut)