MEDAN | PERS.NEWS – Hujan deras yang mengguyur sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Utara dalam beberapa hari terakhir memicu banjir dan tanah longsor yang menghancurkan pemukiman warga, Jum’at (28/11/2025).

Akibatnya, banyak rumah rusak dan hanyut terbawa arus, akses transportasi terputus, serta ribuan warga terpaksa mengungsi dan kini sangat membutuhkan bantuan darurat.

Sebagai wujud kepedulian terhadap para penyintas bencana, Kolaborasi Rumah Kebangsaan menginisiasi Aksi Donasi Peduli Bencana Alam untuk membantu masyarakat terdampak.

Penggalangan dana ini dimulai pada 28 November hingga kondisi bencana alam dinyatakan pulih, dan terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Kami mengajak semua pihak untuk ikut serta dalam aksi kemanusiaan ini. Sekecil apa pun bantuan yang diberikan sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang sedang berjuang memulihkan kehidupan mereka,” Ucap Ilham Hazfi Batubara, Koordinator Rumah Kebangsaan 

Kantor Yang beralamatkan di Jalan Jermal VII No. B8, Lingkungan V, Komp. Mini Residence, Medan Denai.

Bantuan yang Dibutuhkan

• Donasi uang tunai

• Obat-obatan dan kebutuhan kesehatan

• Sembako dan keperluan logistik lainnya

Saluran Donasi

Penggalangan dana dilakukan bersama sejumlah organisasi, kantor hukum, dan Yayasan sosial,Bersama Rekan Rekan Mahasiswa.

Pihak yang Berkolaborasi

• Rumah Kebangsaan

• Pewarta Dalam Jaringan (Taring Sumut)

• Yayasan Amal Berkah Saifullah

• Kantor Hukum 3M & Rekan (Michael P. Manurung, SH)

• Kantor Hukum Muhardi Nasution & Rekan

• Organisasi Daerah serta Gerakan Mahasiswa lainnya

• GNTV INDONESIA.COM
• KONTEN KREATOR EKO KEMAROK

Kolaborasi Rumah Kebangsaan berharap aksi solidaritas ini dapat mempercepat pemulihan masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota di sumut Yang sekarang  terdampak banjir dan longsor.

Masyarakat diimbau untuk ikut membagikan informasi ini agar lebih banyak pihak tergerak membantu dan Masyarakat Sumatera Utara dapat kembali bangkit.(TIM)

Mari bersama ulurkan tangan, bantu sesama

Tim Redaksi Pers.News dan Rumah kebangsaan

Kegiatan yang dipusatkan di Aula Pesantren Daarul Muhsinin, Desa Tanjung Siram, Kecamatan Bilah Hulu, turut dihadiri para Pejabat Utama Polres Labuhanbatu serta pimpinan dan pengasuh pesantren. Kehadiran rombongan Polda Sumut disambut antusias oleh para santriwan dan santriwati yang memenuhi lokasi kegiatan.

Di tengah rangkaian acara resmi, perhatian tertuju pada kedekatan Kapolres Labuhanbatu, AKBP Choky Sentosa Meliala, dengan para santri. Kapolres tampak membaur tanpa sekat, bercanda, berbincang, dan berfoto bersama para santri yang menyambutnya dengan antusias. Momen humanis itu menciptakan suasana penuh keakraban dan menggambarkan hubungan yang hangat antara aparat kepolisian dan lingkungan pesantren.

Acara diawali dengan pembukaan oleh protokol dan dilanjutkan doa oleh Safarudin Harahap, S.H. Ketua Umum Yayasan, H. Harri Muktasar Hasibuan, S.Tp., menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kunjungan jajaran Polda Sumut dan Polres Labuhanbatu. Ia berharap silaturahmi ini menjadi motivasi bagi para santri untuk terus belajar dan menggapai cita-cita mereka.

Dalam sambutannya, Irwasda Polda Sumut, Kombes Nanang Masbudi, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan komitmen untuk mempererat hubungan Polri dengan kalangan pesantren. Ia berpesan agar para santri menjadi generasi berakhlak mulia, menjaga nilai agama, sekaligus menjadi benteng bangsa. Nanang juga mengajak para santri untuk tidak ragu mendaftarkan diri menjadi anggota Polri di masa depan.

Momen kedekatan Kapolres dengan para santri menjadi sorotan positif. Dalam sesi foto bersama, Kapolres bahkan ikut berpose ceria bersama para santriwan dan santriwati, menunjukkan sisi humanis kepolisian dan upaya membangun kedekatan emosional dengan generasi muda.

Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama, penyerahan cenderamata, serta salam hangat antara jajaran Polda Sumatera Utara, Polres Labuhanbatu, dan pihak pesantren. Kunjungan ini menjadi simbol semakin harmonisnya hubungan antara aparat kepolisian dan lembaga pendidikan Islam di Kabupaten Labuhanbatu.(Arif)

MEDAN| PERS.NEWS —Indonesia sering membanggakan diri sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kesetaraan. Slogan itu bergema di podium politik, tercantum di undang-undang, dan diulang dalam pidato kenegaraan. Namun di balik kalimat-kalimat megah itu, ada kenyataan yang jauh dari ideal: penyandang disabilitas masih berjalan di lorong panjang yang penuh pintu terkunci.(11/10/25)

Mereka tidak hanya berhadapan dengan keterbatasan fisik, tetapi juga dengan sistem yang cacat — bukan secara tubuh, melainkan secara moral dalam memberikan kesempatan.

Kita terlalu sering memandang disabilitas lewat kacamata belas kasihan, bukan keadilan. Mereka digambarkan sebagai sosok lemah yang harus dibantu, bukan sebagai individu dengan hak yang sama untuk tumbuh dan berdaya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak yang masih harus menunduk menghadapi trotoar tanpa ramp, sekolah tanpa sistem inklusif, dan tempat kerja yang menutup pintu hanya karena mereka “berbeda”.

Padahal, perbedaan bukanlah penghalang — ia adalah potensi.

Sayangnya, potensi itu sering terkubur di bawah tumpukan stigma dan kebijakan setengah hati. Berapa banyak anak disabilitas yang berhenti sekolah karena dianggap “tidak produktif”? Berapa banyak lulusan disabilitas yang ditolak kerja bahkan sebelum diwawancarai? Jawabannya terlalu sering sama: terlalu banyak.

Argumentasi Sosial: Sistem yang Menyisakan

Ketimpangan ini bukan sekadar akibat niat buruk individu, tetapi hasil dari struktur sosial yang tidak inklusif.

Ketika sekolah tak punya guru pendamping, transportasi umum tak bisa diakses kursi roda, dan perusahaan memandang disabilitas sebagai “beban produksi” — di situlah disability of opportunity menjadi nyata.

Data menunjukkan, tingkat partisipasi kerja penyandang disabilitas di Indonesia masih di bawah 60%. Bukan karena mereka tidak mau bekerja, tetapi karena pintu kesempatan dikunci dari dalam. Bahkan, program-program pemerintah yang dimaksudkan untuk membantu sering kali berakhir sebagai formalitas: sekadar angka dalam laporan, bukan perubahan dalam kehidupan.

Ada ironi pahit di sini: mereka yang disebut “cacat” justru sering menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Mereka belajar lebih keras, berjuang lebih lama, dan bertahan lebih kuat daripada banyak dari kita yang mengaku “normal”.

Sementara itu, sebagian dari kita justru pincang dalam empati, tuli terhadap jeritan sesama, dan buta terhadap kenyataan yang menyakitkan.

Dari Belas Kasihan ke Pengakuan Hak

Dalam diam, banyak penyandang disabilitas menatap dunia yang menolak menatap balik. Mereka menulis mimpi di dinding kebijakan yang dingin, berharap ada tangan yang mengetuk dari sisi lain.

Kesetaraan bukanlah hadiah belas kasihan — ia adalah hak asasi manusia.

Negara sebenarnya sudah memiliki payung hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Namun pelaksanaannya masih jauh dari kata adil. Fasilitas publik belum ramah disabilitas, dunia kerja masih diskriminatif, dan kesadaran sosial berjalan di tempat. Kita masih sibuk memotret simpati di depan kamera, tetapi lupa menanam empati dalam kebijakan nyata.

Refleksi Akhir

Jika negara ingin maju, ia tidak boleh membiarkan sebagian warganya tertinggal hanya karena perbedaan kemampuan.

Keadilan sosial tidak akan lahir dari belas kasihan — ia tumbuh dari pengakuan hak dan akses yang setara.

Pada akhirnya, perjuangan menciptakan kesetaraan bukan hanya untuk mereka yang disabilitas, tetapi juga untuk kita semua yang ingin tetap manusia.

Sebab nilai sejati sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa tinggi gedung yang dibangunnya, melainkan dari seberapa rendah ia mau menunduk untuk merangkul yang tertinggal.

Pertanyaannya kini:

Apakah kita akan menjadi bagian dari perubahan — atau diam, menjadi bagian dari disability of opportunity itu sendiri?(NA)

MEDAN| PERS.NEWS —Kampus selama ini dipuja sebagai benteng intelektual, tempat lahirnya para pemimpin masa depan. Namun, di balik wajah gemilang akademia, tersembunyi sisi gelap yang kian nyata—namun berulang kali diabaikan. Fenomena ini dikenal sebagai Dark Academia; sebuah realitas di mana tekanan akademik, persaingan sosial, dan perjuangan mental menjadi bagian dari kurikulum tak tertulis yang harus ditempuh setiap mahasiswa.(8/9/25)

Prestasi: Ketika Harapan Berubah Menjadi Jerat

Mahasiswa terjebak dalam standar tinggi yang dipatok oleh keluarga, dosen, dan institusi pendidikan. Mereka tidak hanya belajar demi ilmu, tetapi juga demi mempertahankan reputasi. Gagal bukan sekadar nilai buruk—melainkan dianggap kegagalan eksistensial.

“Di sudut-sudut ruang kampus, semangat belajar kini bertransformasi menjadi upaya bertahan hidup.”

Dengan begitu banyak target yang harus dipenuhi, pendewasaan intelektual yang seharusnya menyenangkan berubah menjadi perjalanan yang menegangkan. Prestasi kini lebih menyerupai tuntutan ketimbang pencapaian.Apakah manusia harus sempurna untuk diakui nilai dirinya?

Kesunyian dalam Keramaian: Masalah yang Terus Membesar

Meskipun kampus dipadati ribuan mahasiswa, rasa kesepian justru menjadi isu yang tumbuh diam-diam. Banyak mahasiswa memilih menyimpan derita sendiri—takut dianggap lemah, takut dicap tidak sekuat yang terlihat.

Kesepian ini dipupuk oleh budaya digital yang sarat pencitraan, pertemanan yang bersifat transaksional, dan minimnya ruang aman untuk benar-benar bercerita.

“Banyak mahasiswa merasa ditemani oleh orang-orang yang hanya hadir secara fisik, namun tak mampu memahami isi kepalanya.”

Kesunyian itu bagaikan kabut yang merayap perlahan—tidak tampak, tapi mampu menutup semua arah pulang.

Organisasi Kampus: Arena Ambisi yang Mengikis Empati

Dunia organisasi sering dipuja sebagai tempat menempa jiwa kepemimpinan. Namun, faktanya, tidak sedikit organisasi justru menjadi ladang tekanan sosial yang memperparah kecemasan.

Budaya senioritas, perebutan jabatan, dan politik internal sering kali menjadi racun yang mempersempit ruang aman bagi mahasiswa yang ingin berkembang tanpa harus berpura-pura kuat.

“Banyak jiwa yang tumbang bukan karena konflik ide, tetapi karena ditusuk ambisi atas nama dedikasi.”

Organisasi seharusnya menjadi ruang kolaborasi, bukan arena dominasi. Tempat menumbuhkan empati, bukan mencetak hierarki sosial baru yang kaku dan eksklusif.

Kesehatan Mental: Luka Sosial yang Tak Boleh Terus Disembunyikan

Krisis kesehatan mental di kampus adalah fakta yang tak bisa dihindari. Namun, layanan konseling sering diperlakukan hanya sebagai pelengkap—bukan kebutuhan mendesak.

Mahasiswa yang membutuhkan bantuan justru terjebak di antara rasa takut dicap lemah dan minimnya akses terhadap layanan psikologi yang layak.Stigma menjadi tembok tinggi yang membuat banyak mahasiswa memilih diam.

“Luka itu tidak terlihat, tidak berbekas, namun menggerogoti perlahan.Seperti api di dalam sekam—membakar dari dalam tanpa disadari siapa pun.”

Kampus mungkin bangga mencetak ribuan lulusan unggul.Namun, berapa banyak dari mereka yang pulang dengan hati yang masih utuh?

Saatnya Kampus Memanusiakan Manusia

Pendidikan tinggi harus kembali pada hakikatnya: menempa manusia agar menjadi pribadi yang berdaya dan berpengetahuan—bukan sekadar robot yang siap bekerja.

Rekomendasi kebijakan bukan lagi formalitas, melainkan keharusan moral:

Akses konseling yang mudah dan profesional;

Reformasi sistem evaluasi akademik yang menghargai proses, bukan hanya hasil;

Pembentukan budaya organisasi berbasis empati, bukan dominasi;

Pelatihan bagi dosen dan tenaga pendidik agar peka terhadap kesehatan mental mahasiswa.

Kesadaran ini tidak boleh lagi ditunda.

“Keberhasilan suatu kampus tidak diukur dari jumlah lulusan terbaik,tetapi dari seberapa banyak jiwa muda yang terselamatkan dari tekanan yang tidak manusiawi.”

Jangan Biarkan Mereka Berjuang Sendiri

Fenomena Dark Academia adalah potret keheningan yang menyakitkan. Banyak mahasiswa berperang dalam gelap, memikul beban yang tak pernah mereka minta. Mereka tertawa dalam kerapuhan, menyembunyikan luka demi terlihat kuat di mata dunia.

Namun, keberanian bukan selalu soal berdiri paling depan. Terkadang, itu justru kemampuan untuk mengakui bahwa kita tidak baik-baik saja.

“Pendidikan sejati bukan hanya melahirkan kecerdasan, tetapi juga menjaga keberlangsungan jiwa manusia.”

Apa arti sebuah gelar kebanggaan, toga yang membanggakan, dan lambang intelektualitas yang diagungkan—jika proses meraihnya justru mematahkan mereka yang memperjuangkannya?

Saatnya kampus tidak hanya mencetak para pemikir besar,tetapi juga memastikan bahwa tak satu pun dari mereka hilang di tengah jalan.(NH)

MANDAILING NATAL| PERS.NEWS —Air Sungai Batang Natal yang dulu jernih kini berwarna kecokelatan. Deru mesin dompeng menggantikan gemericik air, dan aroma solar menenggelamkan harum tanah basah di tepian sungai. Dulu, anak-anak mandi sore sambil menangkap ikan; kini, mereka hanya bisa menatap air yang memantulkan wajah muram mereka sendiri.(8/11/25)

“Ulah tangan dan keserakahan manusia, kami menangis di tepian muara,”lirih suara seorang ibu di tepi Sungai Batang Natal.

Kalimat itu bukan sekadar keluhan — ia adalah jeritan panjang dari masyarakat yang hidup di bawah bayang-bayang tambang emas ilegal.

Sungai yang Luka, Bumi yang Menangis

Pertambangan emas tanpa izin (PETI) telah lama menjadi luka menganga di tubuh Batang Natal. Dari hulu hingga muara, bekas lubang tambang menganga seperti parut di wajah bumi. Airnya keruh, hutan di tepi sungai hilang perlahan, dan lumpur bercampur merkuri meresap ke tanah, meracuni ikan dan sawah di sekitarnya.

Data Dinas Lingkungan Hidup Mandailing Natal menunjukkan, kadar sedimen dan logam berat di beberapa titik sudah melewati ambang batas aman. Warga kini membeli air galon untuk mandi dan minum, karena sungai tak lagi layak digunakan.

“Dulu kami hidup dari sungai, sekarang kami hanya bisa melihatnya sekarat,”tutur Siti, warga Natal dengan nada getir.

Janji Pemerintah: Antara Harapan dan Kepalsuan

Masalah tambang ilegal di Mandailing Natal bukan hal baru. Sejak 2019, deretan pejabat telah mengumbar janji menertibkan tambang liar — tapi semua berakhir menjadi gema kosong.

Pada Desember 2019, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi berjanji akan menutup seluruh tambang tanpa izin.

“Kita tidak akan membiarkan praktik tambang emas tanpa izin operasional,” tegasnya kala itu.

Tiga tahun kemudian, saat berkunjung ke Desa Bangkelang (Oktober 2022), ia kembali menyerukan penghentian tambang liar:

“Kepala desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas — semua harus berani kalau tambang itu menyengsarakan rakyat.”

Namun, waktu membuktikan: janji tinggal janji. Aktivitas tambang masih bergema di malam hari, bahkan lebih rapi dari sebelumnya.

Pada April 2025, Bupati Mandailing Natal Saipullah Nasution mengeluarkan Surat Perintah Nomor 660/0698/DLH/2025 tentang penghentian PETI di 12 kecamatan. Tapi surat itu seperti kertas tanpa nyawa — tak dihiraukan siapa pun.

Beberapa bulan kemudian, Malintang Pos menulis tajuk tajam:

“Surat Bupati Dicuekin Penambang.”

Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan pun sempat menginstruksikan penindakan tegas. Tapi deru mesin tambang masih terdengar. Hukum hanya menggema di ruang konferensi pers, sementara di lapangan, tambang terus menelan sungai.

Payung Hukum yang Tak Bertaring

Padahal hukum sudah jelas.Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan:

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.”

Namun di Batang Natal, pasal itu seperti batu di dasar sungai — tenggelam dan dilupakan.Sesekali ada razia, beberapa alat berat disita, tapi aktivitas tambang tetap hidup kembali.Yang ditangkap pun biasanya hanya pekerja kecil, bukan para pemodal besar yang bersembunyi di balik kekuasaan dan uang.

Rakyat di Antara Lumpur dan Kemiskinan

Tambang ilegal bukan semata persoalan keserakahan, tapi juga cerminan putus asa.Ketika harga karet dan kopi anjlok, tambang emas jadi satu-satunya jalan pintas untuk bertahan hidup.

“Kalau tambang ditutup, kami makan apa?” tanya seorang penambang muda.“Tapi kalau terus dibuka, anak kami nanti bisa apa?” tambahnya lirih.

Dilema itu nyata — di antara perut yang lapar dan sungai yang merintih.

Jalan Keluar yang Masih Tertutup Lumpur

Larangan dan razia tak akan cukup. Menutup tambang tanpa memberi jalan hidup lain hanya akan menambah ketegangan sosial.

Pemerintah harus hadir dengan tindakan nyata:

Membangun program ekonomi hijau seperti agroforestri, pertanian organik, dan ekowisata sungai.

Memberdayakan warga bantaran sungai sebagai pengawas lingkungan.

Rehabilitasi lahan bekas tambang dengan tanaman penahan erosi dan pemantauan kualitas air rutin.

Penegakan hukum yang konsisten, bukan seremonial semata.

Menjaga Janji, Menjaga Bumi

Sungai Batang Natal bukan sekadar aliran air — ia adalah nadi kehidupan Mandailing. Ketika sungai rusak, rusak pula martabat kita sebagai manusia.

Janji sudah diucapkan, surat sudah diterbitkan, tapi kenyataan tak berubah:air makin keruh, hutan makin gundul, rakyat makin kecewa.

“Sungai tidak butuh janji,”tulis seorang warga di jembatan kayu tua Batang Natal.“Sungai butuh tindakan.”

Kisah tambang ilegal di Batang Natal bukan sekadar kisah lingkungan, melainkan cermin dari lemahnya tata kelola dan moral penegakan hukum.

Ketika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, keadilan hanyalah slogan tanpa makna.Jika janji pejabat terus tenggelam di lumpur tambang, maka Batang Natal akan menjadi monumen bisu — bukan hanya dari rusaknya alam, tapi juga gagalnya kita menjaga amanah bumi dan rakyatnya.

(NH)

Kegiatan yang berlangsung pada 31 Mei hingga 1 Juni 2023 tersebut diketahui mendapat dukungan penuh dari Ketua KONI Sumatera Utara saat itu, Jhon Ismadi Lubis. Namun, beberapa wasit dan panitia menyebut hingga kini belum ada kejelasan dari pihak penyelenggara maupun pengurus Cabang Olahraga (Cabor) Kabaddi Sumatera Utara terkait pembayaran honor yang dijanjikan.

“Kami sudah beberapa kali menghubungi lewat chat dan telepon, tapi selalu diabaikan. Semua bukti percakapan masih kami simpan. Kami hanya menuntut hak kami yang belum dibayarkan,” ujar salah seorang wasit yang enggan disebutkan namanya, Kamis (5/11/2025).

Ia menegaskan, para wasit dan panitia tidak menuntut lebih, hanya menginginkan kejelasan dan tanggung jawab dari pihak penyelenggara.

“Kalau memang tidak ada honor, sampaikan secara resmi. Tapi kalau memang ada, kenapa kami tidak dibayar?” tegasnya.

Situasi ini menimbulkan tanda tanya di kalangan insan olahraga, terlebih menjelang pelaksanaan Kejurda Kabaddi Sumut 2025 yang dijadwalkan pada 31 Oktober – 2 November 2025 di GOR Binjai. Sejumlah pihak khawatir kejadian serupa kembali terulang bila masalah lama tidak segera diselesaikan.

Menanggapi persoalan tersebut, praktisi hukum Michael P. Manurung, S.H., menilai jika benar honor belum dibayarkan tanpa alasan yang jelas, hal itu dapat dikategorikan sebagai bentuk pengabaian terhadap hak profesional.

“Apabila benar honor para wasit dan panitia belum dibayarkan, ini merupakan dugaan pelanggaran terhadap prinsip profesionalitas dan tanggung jawab moral penyelenggara kegiatan,” ujar Michael kepada wartawan.

Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas keuangan dalam setiap kegiatan olahraga, terutama yang melibatkan lembaga resmi seperti KONI.

“Organisasi olahraga harus dikelola secara terbuka. Jangan sampai muncul kesan pembiaran atau ketidakjelasan yang dapat merusak kepercayaan publik,” tambahnya.

Sementara itu, praktisi hukum Muhardi Nasution, S.H., menilai dugaan tidak dibayarkannya honor para wasit dan panitia dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila terbukti benar.

“Wasit dan panitia adalah bagian penting dari sistem penyelenggaraan pertandingan. Mengabaikan hak mereka berarti mengabaikan asas keadilan dan integritas dalam olahraga,” jelasnya.

Muhardi menambahkan, jika ditemukan unsur kelalaian atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana, hal tersebut dapat dikaji lebih lanjut secara hukum.

“Keterbukaan dan tanggung jawab harus dijaga agar dunia olahraga bebas dari praktik yang mencederai keadilan,” ujarnya.

“Saya bersama rekan saya, Michael P. Manurung, S.H., dengan itikad baik masih menantikan klarifikasi dari pihak Pengurus Cabang Olahraga (Cabor) Kabaddi Sumatera Utara. Kami berharap pengurus dapat memberikan penjelasan resmi, apakah benar dugaan tersebut, serta menyampaikan hasil klarifikasi terkait dugaan honor wasit dan kepanitiaan Kejurda Kabaddi Sumut 2023 yang disebut-sebut belum dibayarkan,” tutupnya. (Red)

MEDAN |PERS.NEWS-Sumpah Pemuda yang dikumandangkan pada 28 Oktober 1928 merupakan tonggak penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Momentum bersejarah ini bukan sekadar simbol persatuan, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda untuk terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Di era milenial yang serba digital dan dinamis, refleksi terhadap makna Sumpah Pemuda menjadi sangat relevan untuk menyalakan kembali semangat perjuangan di kalangan pemuda masa kini.(29/10/25)

Pemuda sebagai Agen Perubahan

Pemuda adalah tulang punggung bangsa — sosok yang memiliki energi, semangat, dan idealisme tinggi untuk menciptakan perubahan. Di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi, pemuda milenial diharapkan menjadi agen perubahan yang kreatif, inovatif, dan berintegritas.

Mereka harus mampu memanfaatkan teknologi dan informasi untuk kemajuan bangsa, menjadi pemimpin yang visioner, adaptif, dan memiliki dedikasi tinggi terhadap nilai-nilai kebangsaan.

Tantangan di Era Milenial

Era digital membawa berbagai tantangan baru bagi generasi muda: kesenjangan digital, pengaruh budaya asing, hingga tekanan sosial media yang kerap menggeser nilai-nilai kebangsaan. Namun, di balik tantangan itu tersimpan peluang besar bagi pemuda untuk berkembang dan berkontribusi.

Dengan semangat Sumpah Pemuda, generasi milenial dapat menjawab tantangan tersebut dengan membangun kreativitas, memperkuat karakter, dan menjadi solusi bagi permasalahan bangsa.

Menyalakan Kembali Api Sumpah Pemuda

Untuk membangkitkan semangat Sumpah Pemuda di kalangan generasi milenial, diperlukan langkah konkret:

Mengintegrasikan pendidikan karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan dalam sistem pendidikan.

Mendorong kreativitas dan inovasi pemuda melalui kegiatan positif dan produktif di berbagai bidang.

Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi demi kemajuan bangsa.

Memberdayakan teknologi digital sebagai alat untuk memperluas akses pendidikan, memperkuat ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Semangat yang Tak Lekang oleh Waktu

Sumpah Pemuda bukan hanya catatan sejarah, tetapi api semangat yang harus terus menyala dalam setiap diri pemuda Indonesia. Dengan menumbuhkan kembali nilai persatuan, semangat juang, dan rasa cinta tanah air, generasi milenial dapat menjadi garda terdepan perubahan — membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju, bermartabat, dan berdaya saing global.

Mari kobarkan semangat Sumpah Pemuda.Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita, pemuda yang bersatu

dan beraksi untuk negeri.(MSE)

Salah seorang warga Kelurahan Tanjung Ledong, berinisial YU, mengungkapkan kepada wartawan bahwa pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) miliknya belum juga terealisasi hingga kini.

“Saya sudah mengajukan pinjaman sejak September lalu. Sudah disurvei oleh mantri bernama Samson Samosir, dan katanya nama saya bersih, tidak ada masalah di BI Checking. Tapi sampai sekarang belum ada kabar pencairan,” ujarnya.

YU juga mengaku telah berupaya menghubungi pihak BRI untuk menanyakan kelanjutan proses pengajuannya. Namun, menurutnya, komunikasi dengan petugas sulit dilakukan.

“Saya sudah coba hubungi mantri, tapi telepon saya tidak diangkat. Saya juga sudah datang langsung ke kantor unit, tapi belum mendapat penjelasan yang jelas,” tambahnya.

Keluhan serupa disampaikan warga lainnya, HM (60), warga Desa Sei Apung. Ia mengatakan telah mengajukan pinjaman melalui anaknya, namun hingga kini belum mendapatkan kepastian pencairan.

“Orang tua saya sudah disurvei, dan katanya semua data bersih. Tapi pinjaman tidak juga dicairkan. Kami hanya ingin tahu apa alasannya,” ungkap anak HM kepada wartawan.

Menurutnya, pihak keluarga juga berharap apabila permohonan pinjaman tidak dapat disetujui, sebaiknya berkas pengajuan dapat dikembalikan agar masyarakat bisa mengajukan kembali di waktu lain.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala BRI Unit Tanjung Ledong, Agus Salim, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi wartawan terkait keluhan masyarakat tersebut. Pesan konfirmasi yang dikirim melalui WhatsApp kepada pihak BRI, termasuk kepada mantri bernama Samson Samosir, juga belum mendapatkan jawaban.

Masyarakat berharap pihak BRI Unit Tanjung Ledong dapat memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kepercayaan nasabah tetap terjaga.(AGB)

Ketua PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, mengatakan bahwa upaya Pemprov melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Inflasi merupakan bukti nyata adanya koordinasi lintas sektor dalam menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat.

Satgas tersebut merupakan hasil kolaborasi tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ), PT Dirga Surya, dan Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU). Ketiganya berperan dalam memperkuat distribusi bahan kebutuhan pokok, logistik, serta dukungan operasional guna menjaga stabilitas pasokan di pasar.

“Langkah ini menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah dan BUMD berjalan dengan arah yang jelas. Penanganan inflasi memang membutuhkan pendekatan lintas sektor agar dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat,” ujar Irham di Medan, Minggu (26/10/25).

Lebih lanjut, Irham mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara untuk bergerak seirama dengan strategi yang telah diterapkan Pemprov. Menurutnya, kebijakan pengendalian harga akan berjalan lebih efektif apabila seluruh daerah menyusun langkah bersama serta berbagi data lapangan secara terpadu.

“Upaya menekan inflasi tidak cukup hanya di tingkat provinsi. Pemkab dan Pemko perlu membangun koordinasi yang sama, terutama dalam aspek distribusi dan pengawasan pasar,” tambahnya.

Irham menilai, keterlibatan berbagai pihak—mulai dari pemerintah daerah, BUMD, hingga elemen masyarakat—akan memperkuat daya tahan ekonomi Sumatera Utara menghadapi tekanan harga yang kerap meningkat menjelang akhir tahun.

“Isu inflasi adalah persoalan bersama. Keterlibatan semua pihak menjadi kunci agar masyarakat tetap merasa aman dan harga-harga kebutuhan pokok tetap stabil,” tutupnya.(AGB)

Medan – |PERS.NEWS-Kelompok Cipayung Plus Sumatera Utara, yang menghimpun delapan organisasi mahasiswa dan pemuda terbesar di daerah ini, secara tegas menyatakan dukungan penuhnya kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut) atas prestasi dan ketegasannya dalam penindakan hukum terhadap segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), khususnya kejahatan narkoba, perjudian, dan kriminalitas lainnya. (20/10/25)

Dukungan ini disampaikan sebagai bentuk apresiasi atas langkah-langkah progresif dan terukur yang telah diambil Polda Sumut dalam menjaga kondusifitas wilayah. Berbagai data pemberitaan umum menunjukkan keberhasilan jajaran Polda Sumut dalam pengungkapan kasus, termasuk penangkapan ribuan pelaku narkoba, pengungkapan kasus perjudian dalam skala besar, serta pemberantasan aksi kejahatan jalanan yang meresahkan. Komitmen ini selaras dengan harapan masyarakat untuk Sumatera Utara yang aman dan bebas dari penyakit masyarakat.

Ketua-ketua organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus Sumut memberikan pandangan mereka terkait kinerja Kapolda:

Kamal Siregar, Ketua HIMMAH SUMUT, menegaskan, “Kami mengapresiasi keberanian dan ketegasan Bapak Kapolda dalam memerangi narkoba. ‘Narkoba adalah musuh utama generasi muda, dan langkah tegas ini adalah perlindungan nyata bagi masa depan Sumatera Utara.’ Kami siap menjadi mitra Polda dalam edukasi pencegahan di kalangan mahasiswa dan pemuda.”

Chrisye Sitorus, Korwil GMKI SUMUT, menyoroti dampak positif penindakan perjudian. Ia menyatakan, “Pemberantasan judi adalah upaya menjaga moralitas dan ekonomi masyarakat. ‘Komitmen Kapolda Sumut memberantas perjudian telah mengembalikan harapan bahwa hukum benar-benar tegak tanpa pandang bulu di wilayah ini.'”

Yusril, Ketua Badko HMI SUMUT, memberikan pandangan mengenai sinergi antara aparat dan masyarakat. “Keberhasilan ini bukan semata hasil kerja kepolisian, tetapi juga karena adanya kepercayaan publik. ‘Keberhasilan ini adalah bukti nyata sinergi kuat antara aparat kepolisian dan masyarakat. Kami memberikan dukungan penuh kepada Kapolda Sumut untuk terus bergerak tanpa kompromi dalam memberantas perjudian dan narkoba. Dua penyakit sosial ini adalah ancaman serius bagi masa depan generasi muda, dan kami percaya ketegasan Polda Sumut akan menjadi benteng utama dalam menyelamatkan Sumatera Utara dari kehancuran moral dan sosial.’ HMI siap berdiri di garda terdepan bersama aparat untuk mewujudkan Sumut yang bersih, aman, dan bermartabat.”

Armando Sitompul, Ketua DPD GMNI SUMUT, menggarisbawahi pentingnya penindakan kejahatan jalanan. “Aksi begal dan premanisme telah merenggut rasa aman. ‘Kami melihat peningkatan signifikan dalam penindakan kejahatan jalanan, memberikan rasa nyaman kembali bagi masyarakat untuk beraktivitas.’ Ini adalah bukti kerja nyata.”

Sintong Sinaga, Komda PMKRI SUMUT, menyampaikan bahwa kejahatan terorganisir memerlukan penanganan khusus. “Kami mendesak agar penindakan ini tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi menyentuh otak dan bandar-bandar besar. ‘Langkah-langkah Kapolda dalam menyasar jaringan kejahatan terorganisir, termasuk bandar narkoba, adalah sebuah terobosan yang patut didukung penuh.'”

Irham Rambe, Ketua PW KAMMI SUMUT, menekankan pada keberlanjutan program. “Prestasi Kapolda hari ini harus menjadi standar kinerja di masa mendatang. ‘Polda Sumut di bawah kepemimpinan saat ini telah menorehkan capaian yang menjadi momentum bagi seluruh jajaran untuk terus konsisten menciptakan Kamtibmas yang kondusif.'”

Rahmat Taufiq Pardede, Ketua DPD IMM SUMUT, menambahkan, “Kami juga melihat pendekatan humanis yang seimbang dengan ketegasan. ‘Ketegasan dalam penindakan kejahatan, khususnya bandar narkoba serta bandar judi yang merusak bangsa, adalah manifestasi dari kehadiran negara untuk melindungi rakyatnya.’ Kami mengawal program ini.”

Agung Prabowo, Ketua PKC PMII SUMUT, menutup dengan penekanan pada peran strategis Kapolda. “Pemberantasan penyakit masyarakat adalah prasyarat pembangunan daerah. ‘Kami menganggap Kapolda Sumut sebagai salah satu garda terdepan yang telah berhasil menciptakan iklim yang lebih stabil, yang penting bagi investasi dan kesejahteraan rakyat.’ Tentunya, kami berterima kasih kepada Bapak Kapolda Sumut atas niat baik dan kinerja yang baik di Sumatera Utara yang kita cintai ini.”

Cipayung Plus Sumatera Utara berharap seluruh elemen masyarakat dapat mendukung penuh upaya Kapolda Sumut dan jajarannya. Kolaborasi antara mahasiswa, pemuda, dan institusi kepolisian sangat penting dalam menciptakan Sumatera Utara yang bebas dari ancaman kejahatan dan narkotika.(Red)

SUMBER : Kelompok Cipayung Plus Sumut