Pertamina – Pers News

Aliansi Mahasiswa dan IPNU Sumut Desak Polda Usut Tuntas Dugaan Mafia BBM Bersubsidi, Sampaikan 10 Tuntutan

redaksi — Wed, 05 Aug 2026 13:52:06 +0000

MEDAN|PERS.NEWS– Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa bersama Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), Senin (27/7/2026). Dalam aksi tersebut, mereka mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang disebut telah merugikan negara dan masyarakat.

Aksi itu dipicu oleh keresahan masyarakat terhadap dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi yang dinilai menyebabkan kelangkaan Solar dan Pertalite di sejumlah daerah di Sumatera Utara.

Dalam demonstrasi tersebut, massa membentangkan spanduk bertuliskan, “Usut Tuntas Mafia BBM se-Sumut & Tindak Tegas APH yang Diduga Membeking Distribusi BBM Ilegal.”

Koordinator aksi, Zainuddin Rambe, dalam orasinya menyatakan bahwa dugaan praktik mafia BBM bersubsidi telah berlangsung cukup lama dan diduga melibatkan jaringan yang terorganisir.

“Kami mendesak Bapak Kapolda Sumut untuk tidak tinggal diam. Mafia BBM ini sudah sangat meresahkan dan merugikan ekonomi rakyat. Kami juga meminta agar oknum Aparat Penegak Hukum (APH) yang terbukti bermain atau membekingi kegiatan ini ditindak tegas tanpa pandang bulu,” tegas Zainuddin Rambe.

Dalam aksinya, massa menyampaikan 10 tuntutan kepada Polda Sumatera Utara, di antaranya mendesak Ditreskrimsus Polda Sumut melakukan penggerebekan, penggeledahan, dan penyegelan terhadap gudang yang diduga menjadi lokasi penimbunan serta pengolahan BBM bersubsidi jenis Solar dan Pertalite di Jalan Damar Wulan, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Selain itu, mereka juga meminta penyidik menangkap dan memeriksa sejumlah pihak yang disebut dalam tuntutan sebagai terduga aktor intelektual, menyita seluruh armada kendaraan yang diduga digunakan dalam aktivitas distribusi ilegal BBM, serta mengusut keterlibatan jaringan SPBU dan oknum operator yang diduga memfasilitasi pengisian BBM bersubsidi secara berulang.

Massa juga mendesak agar aparat penegak hukum menerapkan sanksi maksimal sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka turut meminta Bidang Propam Polda Sumut menindak tegas apabila ditemukan adanya oknum aparat yang diduga memberikan perlindungan terhadap aktivitas ilegal tersebut.

Tidak hanya itu, para demonstran juga meminta Polda Sumut bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana hasil dugaan kejahatan niaga BBM bersubsidi melalui pendekatan follow the money guna membuka seluruh jaringan yang terlibat.

Dalam tuntutan lainnya, massa mendesak penyidik memanggil pimpinan PT Angkola untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan keterkaitan mantan sopir tangki perusahaan tersebut dengan aktivitas yang dipersoalkan. Mereka juga meminta jaminan keamanan bagi warga Desa Sampali yang mengaku merasa resah akibat dugaan aktivitas tersebut, serta meminta Polda Sumut menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik secara transparan dalam waktu 3×24 jam.

Hingga aksi berakhir, demonstrasi berlangsung dalam pengawalan aparat kepolisian. Massa berharap seluruh tuntutan mereka segera ditindaklanjuti guna memberantas dugaan praktik mafia BBM bersubsidi di Sumatera Utara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(Red)

PW KAMMI Sumut Desak Presiden Copot Dirut Pertamina dan Menteri ESDM, Kenaikan Pertamax Dinilai Menyiksa Rakyat

redaksi — Thu, 11 Jun 2026 20:00:33 +0000

MEDAN|PERS.NEWS– Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Sumatera Utara mengecam keras kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax yang disebut melonjak dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Kebijakan tersebut dinilai tidak manusiawi dan semakin memperberat beban ekonomi masyarakat yang tengah berjuang menghadapi tekanan daya beli.

Ketua Umum PW KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, menilai pemerintah dan PT Pertamina gagal menunjukkan kepekaan terhadap kondisi rakyat. Menurutnya, kebijakan yang menyangkut kebutuhan strategis masyarakat tidak seharusnya dilakukan secara tiba-tiba tanpa sosialisasi dan penjelasan yang memadai.

“Kenaikan Pertamax hampir Rp4.000 per liter dalam satu kebijakan merupakan kenaikan yang sangat drastis. Ini bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi pukulan langsung bagi masyarakat, pelaku usaha, dan kelas menengah yang selama ini tidak mendapatkan subsidi namun tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional,” tegas Irham, Kamis (11/6/2026).

Ia menilai pemerintah tidak transparan dalam mengambil keputusan terkait kenaikan harga BBM. Menurutnya, masyarakat mendadak dihadapkan pada harga baru tanpa penjelasan yang komprehensif mengenai dasar perhitungan maupun urgensi kebijakan tersebut.

“Rakyat selalu diminta memahami kondisi negara, memahami situasi global, memahami beban fiskal pemerintah. Tetapi kapan pemerintah mau memahami rakyat? Kapan pemerintah menunjukkan empati terhadap masyarakat yang setiap hari harus berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya?” ujarnya.

PW KAMMI Sumut juga mengingatkan bahwa BBM merupakan urat nadi perekonomian nasional. Kenaikan harga BBM, kata Irham, berpotensi memicu efek berantai terhadap biaya transportasi, distribusi logistik, harga bahan pokok, hingga biaya produksi di berbagai sektor usaha.

“Kami khawatir kenaikan ini akan memicu gelombang kenaikan harga komoditas lainnya. Pada akhirnya rakyat yang menjadi korban. Harga kebutuhan pokok naik, biaya transportasi naik, sementara pendapatan masyarakat tidak ikut meningkat,” katanya.

Selain itu, PW KAMMI Sumut menyoroti antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU setelah kenaikan harga Pertamax diumumkan. Banyak pengguna Pertamax disebut beralih ke Pertalite demi menekan pengeluaran.

“Kondisi ini berpotensi menyebabkan lonjakan konsumsi Pertalite secara masif. Jika tidak diantisipasi dengan baik, bukan tidak mungkin terjadi kelangkaan Pertalite di berbagai daerah. Dampaknya akan jauh lebih luas dan memicu keresahan masyarakat,” lanjutnya.

Atas kondisi tersebut, PW KAMMI Sumatera Utara mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola energi nasional.

“Kami mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Direktur Utama Pertamina dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia karena dinilai gagal menjaga stabilitas harga energi, gagal membangun komunikasi publik yang baik, serta gagal menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegas Irham.

Menurutnya, jabatan publik harus diukur dari keberpihakannya kepada masyarakat. Ketika kebijakan yang dihasilkan justru menambah penderitaan rakyat dan menimbulkan kegaduhan nasional, maka evaluasi hingga pergantian pejabat merupakan langkah yang wajar.

“Stabilitas energi bukan hanya soal bisnis dan keuntungan perusahaan. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Negara tidak boleh membiarkan rakyat terus-menerus menjadi pihak yang menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka,” katanya.

PW KAMMI Sumut juga mengajak mahasiswa, organisasi kepemudaan, kelompok buruh, pelaku UMKM, serta berbagai elemen masyarakat untuk bersatu menyuarakan penolakan terhadap kebijakan kenaikan harga BBM yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Irham menegaskan bahwa suara masyarakat tidak boleh diabaikan dan harus disampaikan melalui jalur demokrasi yang dijamin oleh konstitusi.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menyikapi kebijakan kenaikan BBM yang sangat membebani rakyat. Jika suara rakyat tidak didengar, maka gerakan rakyat harus diperlihatkan. Demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka dan bermartabat,” ujarnya.

PW KAMMI Sumut menyatakan akan mengonsolidasikan kekuatan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil untuk menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan tersebut.

“Kami akan turun ke jalan menyuarakan keresahan rakyat. Ini bukan sekadar soal harga BBM, tetapi soal keadilan ekonomi, keberpihakan negara kepada rakyat, dan masa depan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” kata Irham.

Ia berharap pemerintah segera mengevaluasi kembali kebijakan tersebut sebelum dampaknya semakin meluas dan memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.

“Jangan tunggu kemarahan rakyat membesar. Dengarkan aspirasi masyarakat sejak sekarang. Pemerintah harus membatalkan atau meninjau kembali kebijakan kenaikan BBM ini demi menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik,” tutup Irham Sadani Rambe.(Arif)

Sorotan Penunjukan Dirut Patra Niaga: Antara Kritik Publik dan Tantangan Reformasi Energi

redaksi — Fri, 06 Feb 2026 15:28:23 +0000

Sentinel menilai penunjukan ini berpotensi menjadi kemunduran dalam agenda reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya di sektor energi. Dalam pernyataan resminya, Sentinel menyoroti sejumlah isu yang dinilai perlu mendapat klarifikasi dan evaluasi mendalam oleh pemangku kebijakan.

Beberapa poin yang disorot antara lain dugaan penyimpangan dalam produksi Biosolar B40 Performance, terutama terkait pengadaan zat aditif yang disebut melibatkan perusahaan Afton Chemical melalui mekanisme penunjukan langsung, tanpa proses tender terbuka. Sentinel menilai praktik tersebut berisiko menimbulkan maladministrasi dan mengurangi prinsip transparansi pengadaan.

Selain itu, Sentinel juga mengkritisi proyek digitalisasi 5.518 SPBU dengan nilai anggaran sekitar Rp3,6 triliun. Proyek ini dinilai belum menunjukkan hasil optimal dan dikhawatirkan berpotensi menguntungkan pihak vendor tertentu, serta membuka celah kebocoran distribusi subsidi solar apabila tidak diawasi secara ketat.

Isu lain yang turut menjadi perhatian adalah dugaan praktik kartel atau oligopoli dalam penunjukan vendor transportasi BBM. Menurut Sentinel, pola penunjukan yang tertutup berpotensi menghambat persaingan usaha yang sehat dan berdampak pada efisiensi biaya distribusi energi nasional.

Di sisi lain, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Pertamina Patra Niaga maupun Mars Ega Legowo Putra terkait tudingan tersebut. Sejumlah kalangan menilai pentingnya asas praduga tak bersalah tetap dijunjung, sembari mendorong audit internal dan pengawasan eksternal agar setiap kebijakan strategis dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

Sentinel mendesak agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan di tubuh Patra Niaga serta meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung untuk menelaah temuan-temuan yang ada. “Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi utama pengelolaan BUMN. Tanpa itu, risiko kebocoran aset negara akan terus membayangi,” ujar Ronal Jefferson, Director of Policy Advocacy Sentinel.

Ke depan, publik menantikan langkah konkret dari pemerintah dan Pertamina untuk memastikan tata kelola perusahaan yang bersih, profesional, dan sejalan dengan semangat reformasi BUMN, khususnya dalam sektor energi yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas. (Arif)

Mahasiswa Peduli Aksi Sumut Desak Penindakan Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi di SPBU 14.212.252

redaksi — Mon, 29 Dec 2025 18:07:11 +0000

MEDAN|PERS.NEWS-Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Peduli Aksi Sumatera Utara menyampaikan desakan kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di SPBU 14.212.252 yang berlokasi di Jalan Kisaran Barat, Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan.(30/12/25)

Perwakilan mahasiswa, Riski Tambunan, menilai dugaan tersebut perlu menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan hak masyarakat yang berhak menerima BBM subsidi. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat agar distribusi BBM subsidi tetap tepat sasaran.

“BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Jika terdapat dugaan penyalahgunaan, kami berharap penegakan hukum berjalan tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Riski.

Tuntutan Mahasiswa Peduli Aksi Sumatera Utara

Dalam pernyataannya, mahasiswa menyampaikan beberapa poin desakan sebagai berikut:

Meminta Polres Asahan melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di SPBU 14.212.252 sesuai UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas Pasal 55.
Mendorong Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas melakukan audit operasional SPBU, serta memberikan sanksi apabila terbukti terjadi pelanggaran, mulai dari penghentian sementara hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU).
Meminta penghentian pengisian BBM menggunakan jeriken tanpa rekomendasi resmi, jika praktik tersebut benar terjadi.
Mendorong penertiban pengecer BBM ilegal yang diduga memperoleh pasokan dari SPBU.
Meminta Pemerintah Kabupaten Asahan memperketat pengawasan penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran.
Meminta Kapolda Sumatera Utara melakukan sidak langsung ke lokasi SPBU.

Mahasiswa menegaskan bahwa sikap ini merupakan bentuk kepedulian terhadap distribusi BBM subsidi agar sesuai regulasi dan berpihak pada masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak SPBU 14.212.252, Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, Polres Asahan, maupun pemerintah daerah terkait belum memberikan keterangan resmi.
Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi guna menghadirkan informasi yang berimbang (Red)

SUMBER : Mahasiswa Peduli Aksi Sumatera Utara (Riski Tambunan)

KAMMI Sumut Apresiasi Implementasi BBM berbasis Etanol oleh Pertamina

redaksi — Wed, 22 Oct 2025 18:09:40 +0000

Medan|PERS.NEWS- Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Sumatera Utara memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah melalui Pertamina dalam mengimplementasikan BBM berbasis etanol sebagai bagian dari upaya menuju transisi energi hijau nasional. Kebijakan ini dinilai sejalan dengan visi kemandirian energi dan keberlanjutan lingkungan yang selama ini diperjuangkan oleh generasi muda dan aktivis mahasiswa.(22/10/25)

Ketua PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe menyebutkan bahwa kebijakan tersebut bukan hanya langkah teknis energi, tetapi juga simbol perubahan paradigma menuju gaya hidup masyarakat yang lebih ramah lingkungan.

“Kebijakan berbasis etanol menunjukkan komitmen nyata bangsa ini untuk mandiri secara energi dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. KAMMI Sumut melihat ini sebagai momentum baik bagi kita semua untuk menata arah pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Irham.

Selain itu, KAMMI Sumut juga mengapresiasi langkah sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sumatera Utara yang mulai berbenah dalam pelayanan publik.

Beberapa SPBU kini menyediakan air minum gratis bagi konsumen serta fasilitas pembuangan sampah kendaraan, sebagai bentuk pelayanan humanis dan edukasi lingkungan kepada masyarakat.

“Ini adalah contoh sederhana tapi bermakna. Ketika SPBU bukan sekadar tempat mengisi bahan bakar, tetapi juga tempat menumbuhkan kesadaran kebersihan dan kepedulian sosial,” tambahnya.

PW KAMMI Sumut berharap, inovasi pelayanan ini menjadi gerakan nasional yang menginspirasi untuk menghadirkan layanan yang tidak hanya cepat dan bersih, tetapi juga berbasis nilai kemanusiaan dan keberlanjutan.

Lebih jauh, KAMMI juga mendorong pemerintah daerah dan pihak Pertamina untuk terus menggandeng komunitas pemuda dan organisasi masyarakat dalam mengawal implementasi energi hijau di lapangan, agar kebijakan etanol benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat luas.

“Energi hijau bukan hanya isu teknis, tapi juga gerakan moral. Kami akan terus berdiri di garis depan untuk mengawal arah perubahan ini,” tutup Irham(ABG)

Pertamina Gelar Promo, Beli BBM Dapat Diskon

redaksi — Tue, 14 Oct 2025 14:21:24 +0000

PERS.NEWS – PT Pertamina Patra Niaga menggelar promo potongan harga atau diskon hingga 31 Oktober 2025.

Penjabat Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun mengatakan, promo itu sebagai bentuk apresiasi bagi konsumen.

Berbagai promo diskon tersebut bisa dimanfaatkan oleh konsumen dengan melakukan transaksi melalui aplikasi MyPertamina.

Selain diskon, juga ada bonus poin MyPertamina, e-voucher, cashback e-wallet, dan kesempatan memenangkan undian dalam program kali ini.

“Melalui aplikasi MyPertamina, masyarakat bisa menikmati pengalaman isi BBM yang lebih praktis dan menguntungkan,” kata Roberth kepada Kompas.com, Selasa, 14 Oktober 202r.

Rincian promo Pertamina berlaku hingga 31 Oktober 2025:

I Like Monday

Pertamina memberikan potongan harga sebesar Rp 300 per liter untuk pembelian BBM Pertamax dan Pertamax Turbo setiap hari Senin sepanjang Oktober 2025.

“Berlaku setiap hari Senin minimal transaksi Rp 30.000,” ucap Roberth.

Selain itu, terdapat beberapa syarat dan ketentuan lainnya yang perlu dipenuhi, antara lain, hanya Rp15.000 konsumen per hari, berlaku setiap Senin, berlaku pukul 06.00-20.00 WIB, maksimal pembelian lima liter, berlaku untuk sekali transaksi per minggu.

Thank God It’s Fuel Day

Pertamina memberikan diskon pembelian Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamina Dex sebesar Rp 300 per liter setiap Jumat pada bulan Oktober 2025.

“Untuk Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamina Dex minimal transaksi Rp 250.000,” ujar Roberth.

Beberapa syarat dan ketentuan lain yang perlu dipenuhi di antaranya, hanya 12.000 konsumen per hari, berlaku setiap Jumat, berlaku pukul 06.00-20.00 WIB, maksimal pembelian 50 liter, berlaku untuk sekali transaksi per minggu.

Menurutnya, konsumen yang membeli Pertamax Series dan Dex Series akan langsung mendapatkan double points yang masuk ke MyPertamina untuk dapat ditukarkan.

Promo ini bisa didapatkan setiap Sabtu dengan periode mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Pertamina Patra Niaga mengajak seluruh pengguna MyPertamina untuk segera menukarkan poin yang dimiliki.

Program undian Roberth menyampaikan, ada juga program MyPertamina Tebar Hadiah 2025 dengan pengundian periode 3 akan segera ditutup pada 31 Oktober 2025.

“Cukup dengan membuka aplikasi MyPertamina, mengecek jumlah poin, lalu menukarkannya menjadi kupon undian, masyarakat sudah bisa memperebutkan hadiah menarik,” tutur Roberth. (*)

Pertamina Luncurkan SPBU Signature

redaksi — Sat, 27 Sep 2025 12:36:54 +0000

PERS.NEWS – PT Pertamina Patra Niaga meluncurkan SPBU Pertamina Signature di Pondok Indah, Jakarta, untuk meningkatkan pengalaman konsumen.

SPBU ini dirancang lebih nyaman dengan layanan tambahan bagi pengunjung.

Penjabat Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan SPBU Signature hadir untuk memberikan pengalaman berbeda kepada konsumen.

“SPBU Pertamina Signature ini kami hadirkan untuk memberikan pengalaman lebih bagi para konsumen. Kami ingin setiap konsumen merasa nyaman dan dilayani dengan ramah. Harapannya, siapa pun yang singgah bisa merasakan pengalaman berbeda dan membuat mereka betah hingga ingin kembali lagi,” ujar Roberth di Jakarta, Sabtu, 27 September 2025.

Pengunjung yang mengisi BBM minimal Rp 350.000 mendapat layanan semir ban gratis. Petugas juga menyediakan boks sampah untuk membuang tisu atau kertas.

Fasilitas umum lengkap tersedia, termasuk mushala bersih dengan mukena, sarung, dan Al Quran, area wudhu, serta toilet bersih.

Untuk istirahat, tersedia Bright Store dengan pilihan snack, minuman, bakery, popcorn, ramen instan yang bisa dimasak langsung, dan produk pelumas Pertamina.

SPBU ini juga memiliki kedai kopi dan layanan perawatan kendaraan, seperti tambal ban dan nitrogen.

Konsumen dapat membeli LPG untuk kebutuhan rumah tangga. Area parkir luas menambah kenyamanan.

Petugas SPBU memakai seragam polo putih bercorak merah khas Pertamina, memberi kesan rapi dan energik.

“Pertamina Patra Niaga berkomitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mulai dari penyediaan SPBU yang lebih nyaman dengan fasilitas umum yang bersih dan gratis. Harapannya, SPBU Pertamina tidak hanya menjadi tempat mengisi BBM, tetapi juga ‘one stop solution’ bagi masyarakat untuk mengisi energi sebelum beraktivitas,” kata Roberth. (*)

Kelangkaan BBM Swasta Diduga Ada Pemaksaan Terselubung

redaksi — Thu, 18 Sep 2025 20:02:49 +0000

PERS.NEWS – Kelangkaan BBM swasta masih terus terjadi di sejumlah wilayah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan soal keadilan bisnis sekaligus kekhawatiran terhadap iklim investasi asing di Indonesia.

Ki Darmaningtyas, pengamat transportasi sekaligus Ketua Institut Studi Transportasi (Instran), menilai persoalan ini sejatinya bukan hal baru. Menurutnya, situasi ini hanyalah bentuk persaingan dagang biasa.

“Sejak Pertamina terjegal kasus oplosan itu, masyarakat cenderung membeli BBM di SPBU seperti Shell, Vivo, dan sebagainya. Sehingga, pemasaran atau penjualan dari Pertamina kan turun,” ujar Darma belum lama ini.

Ia mengatakan, langkah pembatasan impor BBM untuk swasta berpotensi menjadi bentuk pemaksaan terselubung.

“Karena itu, supaya masyarakat itu kembali ke Pertamina, ya ada semacam paksaan seperti sekarang ini. Tetapi, ini kan sebetulnya bisnis yang tidak fair,” kata Darma.

Menurut Darma, seharusnya Pertamina tidak perlu khawatir dengan kehadiran SPBU asing. Kuncinya ada pada layanan dan kualitas produk yang diberikan kepada konsumen.

“Kalau mereka percaya pada Pertamina, kualitas BBM Pertamina, maka tidak perlu takut bahwa konsumen akan hijrah ke SPBU swasta asing. Sehingga, menurut saya, pemerintah mestinya tetap membuka keran impor bagi SPBU swasta asing ini,” ujar Darma.

Ia menegaskan, masyarakat berhak menentukan pilihan sesuai kebutuhan mereka. “Biarkan pasar yang menilai, konsumen itu punya hak untuk menentukan dan untuk memilih yang terbaik,” kata Darma. Lebih jauh, Darma menilai kebijakan tidak memperpanjang izin impor justru kontraproduktif terhadap iklim investasi. (*)

Soal Stok BBM Kosong di SPBU Swasta, Dirut Pertamina Membantah

redaksi — Thu, 11 Sep 2025 13:36:59 +0000

PERS.NEWS – Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri membantah jika pihaknya tidak menyalurkan kuota BBM ke SPBU Swasta sehingga membuat kelangkaan stok BBM di sejumlah SPBU.

Seperti diketahui kelangkaan BBM sempat terjadi pada beberapa SPBU Swasta, dalam beberapa pekan terakhir.

“Tentang Pertamina meminjam tangan ESDM untuk tidak memberikan alokasi kuota BBM ke SPBU Swasta, saya sampaikan di sini, bahwa itu tidak benar, itu tidak ada sama sekali,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Kamis, 11 September 2025.

Menurutnya, PT Pertamina telah menjalankan importasi BBM sesuai dengan kuota dan ketentuan yang telah diatur oleh Kementerian ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) serta BPH Migas.

“Kami sebagai badan usaha penyalur energi, tentu kami juga mendapat kuota sesuai aturan yang diberikan oleh BPH Migas, dan aturan lain oleh yang dibuat oleh Kementerian ESDM,” kata Simon.

Pada kesempatan itu, Simon juga menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjaga kualitas produk-produk yang dIhasilkan oleh PT Pertamina agar semakin di percaya oleh masyarakat.

“Pertamina juga akan terus bekerja keras agar produk yang kami hasilkan lewat kilang kami dapat semakin unggul dan dapat semakin dipercaya masyarakat,” lanjutnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, semua perusahaan SPBU sebetulnya sudah mendapatkan kuota impor BBM. Bahkan kuota impor yang diberikan itu lebih banyak 10 persen dari kuota yang ditetapkan pada tahun 2024 sebelumnya.

“Saya ingin mengatakan bahwa semua perusahaan-perusahaan swasta itu telah mendapatkan kuota, impor, yang jumlahnya sama dengan 2024, ditambah dengan 10 persen,” ujarnya saat ditemui di Istana Negara, 27 Agustus 2025.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) itu juga menegaskan bahwa Pemerintah akan memperkuat PT Pertamina kaitannya dalam pendistribusian bahan bakar minyak.

Sebab menurutnya, BBM merupakan hajat hidup orang yang banyak yang harus dikuasai oleh negara.

“Saya ingin mengatakan bahwa hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara jadi Pertamina, kita yang akan memperkuat,” pungkasnya. (*)

Isi BBM di SPBU Harus Nominal Ganjil agar Tak Dicurangi Petugas, Ini Kata Pertamina

redaksi — Sat, 06 Sep 2025 12:37:36 +0000

PERS.NEWS – Unggahan video dari seorang warganet yang menganjurkan untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU dengan nilai ganjil, bukan genap, untuk menghindari kecurangan petugas, ramai di media sosial.

Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @kepo************ 28 Agustus 2025.

“Ini sedikit tips ya buat kalian kalau mau mengisi bensin. Kalau teman-teman mau isi bensin, teman-teman jangan beli di angka genap dan pastikan mengisi di angka ganjil, khususnya di Pertamina,” ucap pengunggah.

“Jangan isi pas Rp10.000, isi aja Rp13.000 atau Rp17.000 pokoknya di angka ganjil ya, jangan di angka genap. Karena di angka genap mudah banget untuk mempermainkan pompanya. Ini sedikit bocoran dari orang Pertamina,” tambahnya.

Hingga Sabtu siang, 6 September 2025, unggahan tersebut sudah dilihat sebanyak 2,8 juta kali dan mendapatkan lebih dari 5.400 komentar dari warganet.

Lantas, benarkah sebaiknya isi bensin pakai nominal ganjil agar tidak dicurangi, karena takaran SPBU angka genap?

Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth Marchelino Verieza, membantah isu yang menyebutkan bahwa pengisian BBM di SPBU dengan nominal genap rawan dicurangi.

Ia memastikan, secara teknis proses pengisian BBM sama dan jumlah bahan bakar yang diterima konsumen pasti sesuai dengan nominal rupiah yang dibayarkan.

“Kalau mengisi Rp20.000 atau Rp23.000, BBM yang didapat tetap sesuai dengan nilai rupiah tersebut,” ujar Roberth. Kemudian, misalnya beli Pertalite Rp 10.000 akan dapat 1 liter. Kalau nominalnya Rp13.000, otomatis dapat 1,3 liter,” katanya.

Menurut Roberth, isu tersebut serupa dengan kabar lain yang beredar di masyarakat, yakni anjuran agar konsumen tidak menggunakan speed 2 atau 3 dan hanya memilih speed 1 agar takaran BBM lebih tepat. Padahal, anggapan itu keliru.

“Faktanya, speed 1, 2, atau 3 tidak memengaruhi jumlah BBM yang diterima konsumen. Angka tersebut hanya mengatur kecepatan aliran BBM dari nozzle,” tegas Roberth.

“Kalau antrean sedang ramai, petugas biasanya menggunakan speed 3 supaya lebih cepat. Namun kalau situasi sepi, pakai speed 1 pun tidak masalah karena tidak ada yang menunggu di belakang,” sambungnya.

Dengan demikian, Pertamina memastikan bahwa konsumen tidak perlu khawatir soal akurasi takaran BBM, karena baik nominal rupiah maupun pilihan speed pengisian tidak memengaruhi jumlah yang diterima.

Roberth juga menegaskan bahwa SPBU Pertamina berkomitmen menjaga kualitas layanan bagi konsumen.

“Dispenser di SPBU selalu diperiksa secara berkala, dan setiap hari dilakukan pengecekan untuk memastikan layanan yang diberikan tepat kualitas dan tepat jumlah,” pungkasnya. (*)