Rangkap peran ini dipandang sebagai persoalan serius dalam tubuh organisasi, sebab posisi Ketua SC memberi kewenangan besar dalam menentukan kriteria calon, aturan main, serta mekanisme pemilihan. Munculnya nama RS sebagai kandidat pun memunculkan dugaan bahwa penyusunan regulasi berpotensi menguntungkan dirinya dan KSH, serta dapat menyulitkan kader lain melalui celah persyaratan administratif.

Di tingkat akar rumput, menguat analisis bahwa tengah dimainkan strategi “dua kaki”. RS diduga memosisikan dirinya sebagai kandidat cadangan sekaligus memiliki peluang mengarahkan dinamika pemilihan untuk menguntungkan pihak tertentu, termasuk KSH yang disebut sebagai figur yang juga disiapkan.

Kondisi ini dikhawatirkan menciptakan kompetisi yang tidak sehat dan merusak prinsip fairness dalam proses demokrasi organisasi. Jika tidak segera dibenahi, Konwil dikhawatirkan hanya akan menjadi formalitas belaka untuk mengesahkan skenario kekuasaan yang telah disusun sebelumnya.

Apabila situasi ini dibiarkan, PW PII Sumsel berpotensi menghadapi krisis legitimasi pasca-Konwil. Siapa pun yang terpilih—baik RS maupun KSH—terancam kehilangan kepercayaan karena muncul dari proses yang dipersepsikan tidak netral dan sarat kepentingan.(Red)

Memang sulit memisahkan persoalan pribadi dengan jabatan strategis yang diemban SW. Sebagai bendahara, ia memegang akses dan otoritas atas aliran dana organisasi. Karena itu, keterlibatannya dalam persoalan pinjol—apa pun latar belakangnya—tidak bisa dianggap sekadar urusan personal, melainkan menyentuh aspek integritas, tanggung jawab moral, dan kepercayaan publik organisasi.

Dalam organisasi kader seperti PII, posisi bendahara merupakan pusat amanah. Maka, kasus ini bukan hanya persoalan individu, tetapi juga menjadi cermin sistem kaderisasi dan mekanisme seleksi kepemimpinan. Jika pada level pimpinan wilayah masih ditemukan kelemahan dalam literasi dan ketahanan finansial, hal ini patut menjadi evaluasi serius bagi internal organisasi.

PW PII Sumsel perlu merespons secara terbuka, profesional, dan proporsional. Langkah pembenahan internal, penguatan tata kelola keuangan, serta peneguhan standar integritas menjadi penting agar kepercayaan publik tidak terkikis dan marwah organisasi tetap terjaga(red)

Meninggalkan Kekacauan, Beralih Mengatur Aturan
Kepindahan KSH ke posisi SC memicu kritik keras dari internal organisasi. Bukan tanpa alasan, posisi ini dianggap sangat strategis karena berperan langsung dalam menyusun aturan main, menentukan kriteria calon, serta mengarahkan jalannya Konwil. Banyak kader menilai langkah tersebut bukan sekadar perpindahan tugas, melainkan upaya “mencari tempat aman” agar dapat mengatur jalannya proses demi keuntungan pribadi.

Jejak Mundur dan Tuduhan Ambisi Jabatan
Tudingan bahwa KSH hanya berorientasi pada kekuasaan semakin menguat. Rekam jejaknya yang pernah mengundurkan diri dari kepengurusan PW PII Sumsel periode 2021–2023 kembali diungkit. Sejumlah kader melihat pola yang sama: KSH pergi ketika tanggung jawab berat, namun kembali ketika peluang jabatan tinggi terbuka lebar.

“Ini taktik yang sangat kentara. Dia meninggalkan tanggung jawab OC yang berantakan, lalu masuk ke SC untuk mengatur jalannya sidang demi ambisi pribadinya. PW PII Sumsel tidak butuh pemimpin yang hanya lihai bersiasat tapi minim komitmen,” ujar Krisna, Ketua Umum PD PII PALI.

Krisis Kepercayaan di Tubuh Kader
Perpindahan KSH ke SC di tengah berbagai kegagalan agenda organisasi dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap profesionalitas dan komitmen berorganisasi. Mentalitas haus jabatan dikhawatirkan akan menciderai nilai demokrasi dan keadilan di tubuh PII Sumsel.

Krisna menyerukan agar kader melakukan pengawasan ketat terhadap kinerja SC agar tidak berubah menjadi alat politik praktis. “Kami butuh pemimpin yang turun langsung, yang berjuang di lapangan, bukan sosok yang hobi mundur lalu kembali hanya untuk mengatur skenario kekuasaan,” tegasnya.(Red)