pkl binjai

400 Massa Turun, EW Gurky Desak Wali Kota Binjai Hadir Beri Solusi Konkret — Aksi Jilid II Digelar 27 April

redaksi — Sat, 25 Apr 2026 11:05:43 +0000

BINJAI|PERS.NEWS— Sekitar 400 massa yang terdiri dari aktivis dan pedagang kaki lima (PKL) menggelar aksi menyusul penggusuran di kawasan Jalan Bandung dan sejumlah titik lainnya di Kota Binjai. Aksi ini dipimpin EW Gurky, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dinilai belum berpihak pada rakyat kecil.

Dalam orasinya, EW Gurky menegaskan bahwa penertiban yang dilakukan pemerintah tidak boleh hanya sebatas menggusur tanpa menghadirkan solusi nyata bagi para pedagang.

“Kami butuh kepastian, bukan sekadar wacana. Wali Kota Binjai harus turun langsung menemui rakyat dan memberikan solusi konkret. Jangan biarkan pedagang kecil terus menjadi korban kebijakan,” tegasnya.

Sebelumnya, telah dilakukan pertemuan di kantor camat yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi. Namun, pertemuan tersebut dinilai belum menghasilkan solusi konkret, sehingga memicu kekecewaan di kalangan pedagang dan massa aksi.

Para PKL yang terdampak mengaku hingga kini masih kehilangan sumber penghasilan dan belum mendapatkan kepastian relokasi yang layak dan strategis. Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk menjamin keberlangsungan usaha mereka.

Sebagai bentuk lanjutan perjuangan, EW Gurky bersama massa aksi menyatakan akan menggelar Aksi Jilid II pada Senin, 27 April 2025, di Kantor Wali Kota Binjai. Aksi tersebut direncanakan sebagai bentuk tekanan agar pemerintah segera merespons tuntutan rakyat.

Massa menegaskan, jika tidak ada solusi konkret yang diberikan, gelombang aksi akan terus berlanjut dengan jumlah massa yang lebih besar hingga keadilan bagi pedagang kecil benar-benar terwujud.(EGS)

400 Massa Turun, Forum Pedagang Kaki Lima Binjai Desak Wali Kota Hadir Beri Solusi Konkret — Aksi Jilid II Digelar 27 April

redaksi — Sat, 25 Apr 2026 10:21:59 +0000

BINJAI|PERS.NEWS— Sekitar 400 massa yang terdiri dari aktivis dan pedagang kaki lima (PKL) menggelar aksi menyusul penggusuran di kawasan Jalan Bandung dan sejumlah titik lainnya di Kota Binjai. Aksi ini digerakkan oleh Forum Pedagang Kaki Lima Binjai sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dinilai belum berpihak pada rakyat kecil.

Dalam orasinya, perwakilan massa menegaskan bahwa penertiban yang dilakukan pemerintah tidak boleh hanya sebatas menggusur tanpa menghadirkan solusi nyata bagi para pedagang.

Sebagai bentuk lanjutan perjuangan, Forum Pedagang Kaki Lima Binjai bersama massa aksi menyatakan akan menggelar Aksi Jilid II pada Senin, 27 April 2025, di Kantor Wali Kota Binjai. Aksi tersebut direncanakan sebagai bentuk tekanan agar pemerintah segera merespons tuntutan rakyat.

Massa menegaskan, jika tidak ada solusi konkret yang diberikan, gelombang aksi akan terus berlanjut dengan jumlah massa yang lebih besar hingga keadilan bagi pedagang kecil benar-benar terwujud. (Red)

Dialog Diterima, Ketegasan Pemko Binjai Tuai Kekecewaan

redaksi — Fri, 17 Apr 2026 11:41:22 +0000

Dalam aksi tersebut, Bendahara EK LMND Kota Binjai, Angga Tarigan, secara langsung mempertanyakan sikap pemerintah terhadap bangunan tambahan milik Neo Cafe yang diduga tidak mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan berada di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS).

“Kami melihat ada persoalan serius dalam penegakan aturan. Jika tidak memiliki PBG, seharusnya bisa langsung ditindak tanpa menunggu sengketa lahan selesai,” ujar Angga di hadapan perwakilan pemerintah.

Ia menilai, persoalan perizinan bangunan dan sengketa kepemilikan lahan merupakan dua hal berbeda. Menurutnya, pembiaran terhadap bangunan tanpa izin berpotensi melanggar berbagai regulasi, mulai dari aturan bangunan gedung, tata ruang, hingga perlindungan sumber daya air.

Angga juga menyoroti lokasi bangunan yang berada di kawasan DAS, yang secara fungsi merupakan area lindung dan tidak boleh dimanfaatkan secara sembarangan. Ia mengingatkan, jika tidak ditertibkan, kondisi ini dapat berdampak pada kerusakan lingkungan dan meningkatkan risiko bagi masyarakat sekitar.

Menanggapi hal tersebut, pihak Pemko Binjai menyatakan telah menerima aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut. Namun, terkait penindakan, pemerintah beralasan bahwa bangunan yang dimaksud berada di atas lahan yang masih dalam status sengketa hukum.

“Kami tidak tinggal diam, tetapi harus berhati-hati. Penindakan akan dilakukan setelah ada kepastian hukum agar tidak menimbulkan persoalan baru,” ujar perwakilan Pemko dalam dialog tersebut.

Pemerintah juga menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil harus mengacu pada prosedur hukum yang berlaku, termasuk mempertimbangkan aspek legalitas kepemilikan lahan.

Meski dialog telah diterima, pihak LMND menilai belum ada jawaban konkret atas tuntutan yang mereka ajukan. Mereka tetap mendesak Pemko Binjai untuk bertindak tegas terhadap bangunan tanpa izin, tanpa menjadikan sengketa lahan sebagai alasan penundaan.

Aksi tersebut ditutup dengan peringatan bahwa pengawasan publik akan terus dilakukan. Aktivis menegaskan, konsistensi penegakan aturan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.(Red)