MEDAN|PERS.NEWS— Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Horas Bangso Batak (DPP HBB), Lamsiang Sitompul, S.H., M.H., mengapresiasi langkah Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara yang menangani kasus dugaan penistaan agama Kristen oleh konten kreator TikTok, Ritman Marbun.

Lamsiang meminta penanganan perkara tersebut terus dikawal hingga tuntas dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Apresiasi itu disampaikan setelah pemilik akun TikTok @ritmandarwin29 ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka, dan ditahan oleh penyidik Polda Sumut terkait dugaan penghinaan terhadap Yesus dalam siaran langsung di media sosial.

Dalam video yang diunggah pada Rabu (28/10/2026), Lamsiang menyampaikan terima kasih kepada jajaran kepolisian atas respons terhadap kasus yang menjadi perhatian publik tersebut.

“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Polda Sumut, Direktorat Siber Polda Sumut dan jajarannya atas respons cepatnya dalam menangkap dan melakukan penahanan terhadap pemilik akun atas nama Ritman Marbun yang sedemikian keji menghina Tuhan Yesus dan menistakan agama Kristen,” ujar Lamsiang.

Ia menjelaskan, sejak rekaman siaran langsung itu beredar luas, pihaknya terus menjalin komunikasi dengan Direktorat Reserse Siber Polda Sumut, termasuk jajaran yang menangani perkara tersebut.

Menurut Lamsiang, komunikasi itu dilakukan agar dugaan pelanggaran tersebut segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

Setelah tersangka diamankan, ia kembali menyampaikan apresiasi kepada kepolisian dan masyarakat yang turut memberikan perhatian terhadap kasus tersebut.

“Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih atas respons cepatnya, juga kepada seluruh netizen yang turut membantu. Mari kita tetap kawal kasus ini agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku,” katanya.

Lamsiang juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Ia menegaskan, kebebasan menyampaikan pendapat tidak seharusnya digunakan untuk menghina atau merendahkan pribadi, agama, golongan, suku, maupun kelompok tertentu.

DPP HBB, lanjutnya, akan terus mendorong penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum.

Polda Sumut Tetapkan Tersangka dan Lakukan Penahanan

Direktorat Reserse Siber Polda Sumut sebelumnya menetapkan RDLG, pemilik akun TikTok @ritmandarwin29, sebagai tersangka dalam perkara dugaan penistaan agama Kristen.

Direktur Reserse Siber Polda Sumut, Kombes Pol Bayu Wicaksono, menjelaskan bahwa tersangka ditangkap di kediamannya di Jalan Bunga Mawar, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, pada Selasa (27/10/2026) sekitar pukul 01.30 WIB.

Pengungkapan kasus bermula dari patroli siber yang dilakukan petugas. Dalam kegiatan tersebut, polisi menemukan siaran langsung pada akun TikTok milik tersangka yang diduga memuat pernyataan menghina agama Kristen.

“Yang bersangkutan memang mengakui menyampaikan kata-kata yang tidak pantas, yang menista suatu agama tertentu. Menyebut nama yang seharusnya kita agungkan, tetapi malah dinistakan,” ujar Bayu dalam konferensi pers di Polda Sumut, Rabu (28/10/2026).

Atas dugaan perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 301 ayat (1) atau Pasal 300 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Polisi menyebut ancaman hukuman dalam perkara tersebut mencapai lima tahun penjara.

Penyidik juga melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari, terhitung sejak 27 Oktober 2026. Sejumlah barang bukti turut disita, yakni telepon genggam, tripod, dan pakaian yang diduga digunakan saat membuat konten tersebut.

Polisi Sebut Dugaan Motif Berkaitan dengan Kondisi Ekonomi

Dalam pemeriksaan awal, polisi menyebut dugaan perbuatan tersebut dilatarbelakangi kekecewaan tersangka terhadap kondisi ekonomi yang dinilai tidak kunjung membaik.

Selain persoalan ekonomi, tersangka disebut kecewa karena tidak lagi memiliki eksistensi seperti sebelumnya sebagai konten kreator.

Menurut Bayu, kekecewaan tersebut kemudian diekspresikan melalui siaran langsung di TikTok.

Polisi juga menyatakan tidak menemukan indikasi gangguan kejiwaan berdasarkan pemeriksaan penyidik dan keterangan masyarakat di sekitar tempat tinggal tersangka. Keterangan tersebut merupakan hasil penilaian pihak kepolisian berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

Mengenai video klarifikasi dan permintaan maaf yang disampaikan tersangka, Bayu menegaskan bahwa hal tersebut merupakan hak yang bersangkutan, tetapi tidak otomatis menghentikan proses hukum.

“Kami melakukan penyelidikan dan unsur perbuatannya terpenuhi. Terkait permintaan maaf, itu haknya. Namun, secara perbuatan, dugaan penistaan agama tersebut dinilai telah memenuhi unsur,” jelasnya.

Bayu turut menyebut bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh penyidik, tersangka menganut agama yang sama dengan agama yang diduga dihina dalam siaran langsung tersebut. Polisi mengaitkan tindakan itu dengan kekecewaan tersangka terhadap persoalan ekonomi yang dihadapinya.

Berawal dari Siaran Langsung yang Viral

Kasus ini menjadi perhatian publik setelah potongan siaran langsung akun TikTok Ritman Marbun tersebar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, pemilik akun diduga melontarkan pernyataan yang menghina simbol agama Kristen, termasuk Yesus.

Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Ferry Walintukan, sebelumnya membenarkan bahwa pemilik akun telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan penistaan agama.

“Untuk proses hukumnya, saat ini yang bersangkutan diamankan atau diproses di Direktorat Siber Polda Sumatera Utara,” ujar Ferry, Selasa (27/10/2026).

Dengan penetapan tersangka dan penahanan tersebut, perkara kini berlanjut ke tahap penanganan hukum oleh penyidik. Pembuktian atas dugaan tindak pidana yang disangkakan akan mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.

Lamsiang Sitompul berharap proses penanganan perkara berjalan profesional, transparan, dan tuntas. Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawal proses hukum tanpa melakukan tindakan di luar ketentuan yang berlaku.

Ia kembali mengingatkan agar masyarakat bijak bermedia sosial serta menghormati keyakinan dan martabat orang lain demi menjaga kehidupan bermasyarakat yang tertib dan saling menghargai.(Red)

Polisi mengungkapkan, perbuatan tersebut diduga dilatarbelakangi kekecewaan tersangka terhadap kondisi ekonomi yang tak kunjung membaik. Selain itu, RDLG disebut kecewa karena tidak lagi eksis sebagai konten kreator di media sosial.

RDLG ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (27/10/2026), setelah ditangkap di rumahnya di Jalan Bunga Mawar, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, sekitar pukul 01.30 WIB.

Direktur Reserse Siber Polda Sumut, Kombes Pol Bayu Wicaksono, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan penyelidikan terhadap aktivitas akun TikTok milik RDLG, yakni **@ritmandarwin29**.

“Ancaman hukumannya lima tahun penjara,” kata Bayu dalam konferensi pers di Polda Sumut, Rabu (28/10/2026).

RDLG disangkakan melanggar Pasal 301 ayat (1) atau Pasal 300 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait dugaan perbuatan yang bersifat permusuhan, ujaran kebencian, atau diskriminasi terhadap agama atau kelompok.

Penyidik juga telah melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari, terhitung sejak 27 Oktober 2026.

Berawal dari Patroli Siber

Bayu menjelaskan, kasus tersebut terungkap setelah tim Ditressiber Polda Sumut melakukan patroli siber dan menemukan aktivitas siaran langsung pada akun TikTok milik tersangka.

Temuan itu kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan hingga polisi mendatangi kediaman RDLG untuk melakukan penangkapan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka mengakui telah menyampaikan perkataan yang dinilai tidak pantas dan diduga menistakan agama ketika melakukan siaran langsung melalui akun pribadinya.

“Yang bersangkutan memang mengakui menyampaikan kata-kata yang tidak pantas, yang menista suatu agama tertentu. Menyebut nama yang seharusnya kita agungkan, tetapi malah dinistakan,” ujar Bayu.

Diduga Dilatarbelakangi Kekecewaan Ekonomi

Polisi menyebut persoalan ekonomi menjadi salah satu latar belakang tindakan yang dilakukan RDLG. Menurut Bayu, tersangka mengaku kecewa karena kesulitan ekonomi yang dialaminya tidak kunjung terselesaikan.

Di sisi lain, RDLG yang sebelumnya beraktivitas sebagai konten kreator disebut tidak lagi memiliki eksistensi seperti sebelumnya. Kekecewaan tersebut kemudian disampaikan melalui media sosial.

“RDLG menyampaikan kekecewaan karena masalah ekonomi yang tidak kunjung selesai. Kebetulan dia juga tadinya seorang konten kreator, tetapi sudah tidak eksis lagi. Kekecewaan itu kemudian disampaikan di media sosial TikTok,” tutur Bayu.

Menurut polisi, tersangka melakukan siaran langsung menggunakan telepon genggam yang dipasang pada tripod di depan rumahnya.

Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti, antara lain telepon genggam, tripod, serta pakaian yang dikenakan tersangka ketika membuat konten tersebut.

“Dalam penyelidikan, kami juga menemukan beberapa barang bukti, yakni handphone, tripod, dan pakaian yang digunakan saat membuat konten,” imbuh Bayu.

Polisi Sebut Tidak Ada Indikasi Gangguan Kejiwaan

Bayu juga menjelaskan bahwa selama menjalani pemeriksaan, RDLG dinilai dapat menjawab pertanyaan penyidik dengan lancar. Polisi turut meminta keterangan dari masyarakat di sekitar tempat tinggal tersangka.

Berdasarkan pemeriksaan tersebut, Bayu menyatakan pihaknya tidak menemukan indikasi gangguan kejiwaan pada RDLG.

“Selama kami melakukan pemeriksaan, kondisinya normal. Tanya jawab dijawab dengan lancar. Wawancara kami dengan masyarakat sekitar juga menunjukkan hal yang sama. Jadi, tidak ada indikasi kelainan jiwa,” katanya.

Pernyataan tersebut merupakan penjelasan pihak kepolisian berdasarkan pemeriksaan yang mereka lakukan.

Permintaan Maaf Tidak Menghentikan Proses Hukum

Terkait video klarifikasi dan permintaan maaf yang telah dibuat RDLG, Bayu menegaskan bahwa hal tersebut merupakan hak tersangka. Namun, menurutnya, permintaan maaf tidak serta-merta menghapus proses hukum apabila unsur tindak pidana dinilai telah terpenuhi.

“Kami melakukan penyelidikan dan unsur perbuatannya terpenuhi. Terkait permintaan maaf, itu haknya. Namun, secara perbuatan, dugaan penistaan agama tersebut dinilai telah memenuhi unsur,” jelas Bayu.

Bayu menambahkan, berdasarkan keterangan yang diperoleh penyidik, tersangka menganut agama yang sama dengan agama yang diduga dihina dalam siaran langsung tersebut. Polisi menyebut tindakan itu berkaitan dengan kekecewaan tersangka terhadap persoalan ekonomi yang dihadapinya.

Kasus Sempat Viral di Media Sosial

Sebelum penetapan tersangka, pemilik akun TikTok Ritman Marbun telah diamankan oleh tim Ditressiber Polda Sumut pada Senin (26/10/2026) malam.

Aksi siaran langsung yang diduga memuat penghinaan terhadap Yesus tersebut sebelumnya viral di media sosial. Dalam video yang beredar, RDLG juga disebut menyatakan tidak takut dipenjara atas perkataannya.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, sebelumnya membenarkan bahwa pemilik akun tersebut telah diamankan untuk menjalani proses hukum terkait dugaan penistaan agama.

“Untuk proses hukumnya, saat ini yang bersangkutan diamankan atau diproses di Direktorat Siber Polda Sumatera Utara,” ujar Ferry, Selasa (27/10/2026).

Dengan penetapan tersangka dan penahanan tersebut, proses hukum terhadap RDLG kini berlanjut. Penyidik masih menangani perkara berdasarkan dugaan tindak pidana yang disangkakan, sementara pembuktian lebih lanjut akan mengikuti proses hukum yang berlaku.(Red)

Sebanyak 20 orang tersebut dilaporkan diamankan dalam penindakan di Brothers Diskotik, Marindal Satu, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, pada 24 Oktober 2026.

PW KAMMI Sumut menilai, penindakan terhadap individu yang diduga terlibat penyalahgunaan narkotika merupakan langkah yang patut diapresiasi. Meski demikian, penanganan kasus tersebut dinilai perlu ditindaklanjuti secara menyeluruh, termasuk dengan menelusuri kemungkinan adanya keterkaitan antara dugaan penyalahgunaan narkotika dan aktivitas operasional tempat hiburan malam yang bersangkutan.

Bendahara PW KAMMI Sumut, Irwandi Sembiring, menyayangkan apabila penindakan hanya berfokus pada orang-orang yang diamankan, sementara evaluasi terhadap tempat usaha yang menjadi sorotan publik belum terlihat jelas.

“Kami mengapresiasi langkah kepolisian, tetapi sangat disayangkan jika penindakannya masih setengah kopling. Ketika 20 orang dilaporkan positif narkoba, sementara tempat hiburan malam yang menjadi sorotan masih beroperasi, publik berhak mempertanyakan sejauh mana evaluasi dan pengawasan dilakukan,” ujar Irwandi.

Ia menegaskan, penindakan tidak boleh berhenti pada pengamanan individu. Aparat penegak hukum perlu memastikan seluruh dugaan pelanggaran ditelusuri berdasarkan bukti dan hasil penyelidikan.

“Jangan sampai penindakan hanya menyasar orang per orang, tetapi persoalan di tingkat tempat usaha tidak ditindaklanjuti secara serius,” tegasnya.

Desak Kapolda Sumut Lakukan Pemeriksaan Menyeluruh

PW KAMMI Sumut mendesak Kapolda Sumatera Utara memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Pemeriksaan terhadap Four Brothers harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum dalam aktivitas operasional tempat hiburan malam itu.

Apabila hasil penyelidikan menemukan unsur tindak pidana, pihak-pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain kepada kepolisian, PW KAMMI Sumut juga meminta Gubernur Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, serta instansi terkait mengevaluasi perizinan dan kepatuhan operasional Four Brothers.

Jika ditemukan pelanggaran administratif atau perizinan, pemerintah diminta mengambil tindakan sesuai kewenangannya, termasuk penghentian sementara kegiatan usaha atau pencabutan izin apabila memenuhi persyaratan hukum.

Minta Status Tanah dan Legalitas Bangunan Diperiksa

Tak hanya persoalan dugaan narkotika dan perizinan, PW KAMMI Sumut turut meminta instansi berwenang memeriksa status penguasaan tanah serta legalitas bangunan Four Brothers.

Apabila terdapat dugaan persoalan tanah garapan, pelanggaran tata ruang, atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan bangunan, seluruhnya harus diverifikasi secara menyeluruh.

Menurut PW KAMMI Sumut, tindakan lanjutan, termasuk pembongkaran bangunan, dapat ditempuh apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya dasar hukum yang sah.

Organisasi mahasiswa tersebut menegaskan, pemberantasan narkotika harus dijalankan secara konsisten, bukan hanya terlihat tegas ketika melakukan pengamanan, tetapi juga berani menindaklanjuti setiap temuan sesuai hukum.

PW KAMMI Sumut Siapkan Aksi di Mapolda Sumut

Sebagai bentuk desakan terhadap penegakan hukum yang dinilai harus lebih konsisten, PW KAMMI Sumut menyatakan akan menggelar aksi di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut).

Aksi tersebut dimaksudkan untuk menyuarakan tuntutan agar pemberantasan narkotika dilakukan secara menyeluruh, terukur, transparan, dan tidak tebang pilih.

“Kami akan turun menyuarakan tuntutan. Pemberantasan narkoba tidak boleh tebang pilih dan tidak boleh berhenti pada tindakan seremonial. Kami menuntut penegakan hukum yang nyata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tegas PW KAMMI Sumut.

PW KAMMI Sumut menilai, persoalan ini bukan semata-mata mengenai keberadaan sebuah diskotik, melainkan juga menyangkut tanggung jawab negara dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkotika.

Tempat hiburan malam wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum, sementara aparat penegak hukum dan pemerintah berkewajiban memastikan pengawasan berjalan secara konsisten dan tanpa tebang pilih.

Enam Tuntutan PW KAMMI Sumut

Dalam sikapnya, PW KAMMI Sumut menyampaikan enam tuntutan utama:

1.Mengapresiasi penindakan kepolisian terhadap dugaan penyalahgunaan narkotika sekaligus meminta proses penanganan dilakukan secara transparan dan menyeluruh.

2.Mendesak Kapolda Sumut mengusut tuntas dugaan keterkaitan aktivitas Four Brothers dengan penyalahgunaan narkotika berdasarkan bukti dan hasil penyelidikan.

3.Mendesak evaluasi operasional Four Brothers Diskotik, termasuk pemeriksaan perizinan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

4.Mendesak Gubernur Sumut dan Pemkab Deli Serdang mengambil langkah konkret sesuai kewenangan apabila ditemukan pelanggaran perizinan atau ketentuan operasional.

5.Meminta pemeriksaan status tanah dan legalitas bangunan, serta menindaklanjuti setiap pelanggaran yang terbukti, termasuk pembongkaran apabila memiliki dasar hukum yang sah.

6.Menuntut pengawasan berkelanjutan dan penegakan hukum tanpa tebang pilih, agar pemberantasan narkotika tidak berhenti pada pengamanan individu semata.

PW KAMMI Sumut berharap kepolisian dan pemerintah tidak berhenti pada tindakan awal, tetapi memastikan setiap temuan ditindaklanjuti secara terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Kami tidak ingin pemberantasan narkoba hanya menjadi slogan. Jika memang ditemukan pelanggaran, tindak tegas sesuai hukum. Jangan sampai masyarakat melihat negara berani mengamankan orang, tetapi ragu mengevaluasi tempat usaha yang menjadi sorotan. Jangan setengah kopling dalam memberantas narkoba!” tutup pernyataan PW KAMMI Sumut.(Red)

PW KAMMI SUMATERA UTARA

Bergerak, Mengawal, dan Berpihak kepada Kepentingan Rakyat.

Pengungkapan ini turut membuka informasi mengenai dugaan keterkaitan aktivitas tersebut dengan jaringan yang disebut berasal dari Kamboja. Berdasarkan keterangan yang disampaikan Direktur Reserse Siber Polda Sumut, Kombes Pol. Dr. Bayu Wicaksono, S.H., S.I.K., M.Si., kelima pria itu disebut memperoleh upah Rp10 juta per bulan, belum termasuk bonus apabila mencapai target.

Keterangan tersebut disampaikan Bayu dalam konferensi pers di depan Kantor Ditressiber Polda Sumut, Rabu (21/10/2026).

“Berdasarkan keterangan yang kami peroleh, mereka merupakan bagian dari jaringan yang berasal dari Kamboja. Mereka datang ke Indonesia, tepatnya ke Kota Medan, untuk melakukan aktivitas tersebut,” ujar Bayu.

Kelima pria yang diamankan masing-masing berinisial HH, MRL, RHS, SH, dan WAS. Mereka diduga bertugas memantau transaksi deposit serta permintaan pencairan kemenangan melalui panel pada situs web perjudian online.

Dalam menjalankan tugasnya, para terduga pelaku disebut meneruskan permintaan transaksi kepada admin melalui sistem yang digunakan. Peran tersebut menjadi bagian dari mekanisme operasional perjudian online yang sedang didalami penyidik.

Berawal dari Informasi Masyarakat

Bayu menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas perjudian online di sebuah apartemen di Kota Medan. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan dan koordinasi dengan pihak terkait.

“Informasi dari masyarakat kami dalami lebih lanjut. Setelah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, akhirnya kami melakukan penindakan di salah satu kamar apartemen tersebut,” jelasnya.

Penindakan dilakukan pada Senin (12/10/2026) sekitar pukul 20.30 WIB. Tim penyelidik Ditressiber Polda Sumut mengamankan kelima pria tersebut dari kamar nomor 2220 Apartemen Grand Jati Junction.

Berdasarkan keterangan awal yang diperoleh penyidik, aktivitas tersebut diduga telah berlangsung sejak 8 Oktober 2026. Para terduga pelaku juga disebut direkrut oleh seseorang bernama Wendi.

Polisi Sita Sejumlah Barang Bukti

Dalam penindakan itu, polisi menyita lima unit telepon genggam, tiga unit laptop, serta tiga lembar kartu ATM BNI yang diduga berkaitan dengan aktivitas perjudian online tersebut.

Penyidik masih mendalami dugaan keterkaitan dengan jaringan dari Kamboja, termasuk struktur operasional dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Dalam perkara ini, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Proses penyidikan masih berjalan. Dugaan keterlibatan para pihak serta informasi mengenai jaringan tersebut perlu dibuktikan melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.(Red)

Apel perdana ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan kebersamaan di lingkungan Polda Sumut, sekaligus mendorong seluruh personel meningkatkan profesionalisme dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Soliditas, disiplin, dan integritas menjadi unsur penting dalam menjalankan tugas kepolisian. Personel Polri diharapkan mampu memberikan pelayanan yang humanis, menegakkan hukum secara profesional dan adil, serta menjalankan peran sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Kepemimpinan baru di Polda Sumut juga diharapkan membawa peningkatan kualitas pelayanan publik, memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah, mahasiswa, organisasi kepemudaan, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat.

Dukungan terhadap kepemimpinan Irjen Pol. Sonny Irawan turut disampaikan Dhani Lubis, Wakil Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kota Binjai. Ia berharap Kapolda Sumut dapat menjalankan amanah dengan baik serta memperkuat profesionalisme, humanisme, dan kedekatan kepolisian dengan masyarakat.

Menurut Dhani, komunikasi yang terbuka antara kepolisian dan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan publik. Organisasi kepemudaan juga diharapkan dapat menjadi mitra strategis kepolisian dalam menjaga kondusivitas daerah sekaligus menyampaikan aspirasi secara konstruktif.

Ia berharap kepemimpinan Irjen Pol. Sonny Irawan mampu memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui pendekatan dialogis yang mengedepankan sikap terbuka, responsif, dan berorientasi pada penyelesaian persoalan. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, menurutnya, perlu terus dirawat melalui pelayanan yang transparan, penanganan laporan secara profesional, serta penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat merasakan secara langsung manfaat kehadiran Polri dalam kehidupan sehari-hari. Pelayanan yang cepat, komunikasi yang baik, serta kesediaan menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun hubungan yang harmonis antara kepolisian dan warga.

Dhani juga menilai kolaborasi antara kepolisian, tokoh agama, organisasi kepemudaan, dan masyarakat luas penting untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Sumatera Utara. Peran pemuda, khususnya melalui organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, diharapkan dapat mendukung penyebaran pesan perdamaian, mencegah konflik sosial, serta membangun kesadaran bersama dalam menjaga persatuan.

Ia berharap kepemimpinan Kapolda Sumut yang baru dapat membuka ruang komunikasi dan kemitraan yang lebih kuat dengan seluruh elemen masyarakat. Dengan sinergi yang baik, berbagai persoalan sosial dan keamanan diharapkan dapat diantisipasi serta ditangani melalui koordinasi, dialog, dan langkah nyata.

Sebagai bagian dari keluarga besar BKPRMI Kota Binjai, Dhani berharap semangat kebersamaan dan pengabdian terus diperkuat demi mewujudkan Sumatera Utara yang aman, damai, dan harmonis.

“Semoga Irjen Pol. Sonny Irawan senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan amanah sebagai Kapolda Sumatera Utara. Kami berharap Polda Sumut semakin profesional, humanis, berintegritas, serta semakin dekat dengan masyarakat,” ujar Dhani.

Dengan dimulainya kepemimpinan tersebut, masyarakat menaruh harapan agar Polda Sumut terus meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga stabilitas keamanan, serta memperkuat kepercayaan publik melalui kinerja dan tindakan nyata.

Dhani Lubis

Wakil Ketua BKPRMI Kota Binjai

BKPRMI Kota Binjai — Pemuda Masjid Bersatu, Indonesia Maju.

Direktur Reserse Siber Polda Sumut Kombes Pol Bayu Wicaksono mengatakan, kasus tersebut terungkap setelah tim melakukan patroli siber dan mendeteksi aktivitas perjudian melalui sebuah situs web bermerek “Nextplay88”.

Dari hasil penyelidikan, polisi kemudian mengidentifikasi dua lokasi yang berkaitan dengan perkara tersebut. Masing-masing berada di Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, dan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi.

“Jadi rekan-rekan, seperti yang disampaikan Pak Kabid Humas, memang ada dua TKP penangkapan. Dua TKP kejadian sebenarnya, kejadian tempat terjadinya perkara. Yang pertama itu di Medan, Kota Medan, tepatnya adalah di Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan. Dan yang kedua di Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi,” ujar Bayu, Kamis (1/10/2026).

Dalam perkara tersebut, MA ditetapkan sebagai tersangka yang disebut berperan sebagai pemilik situs judi online. Sementara DH disebut berperan sebagai pihak yang turut serta dalam aktivitas tersebut.

Bayu menjelaskan, penyelidikan awal mengarah kepada DH yang terdeteksi beroperasi di wilayah Kota Tebing Tinggi. Setelah DH ditangkap, penyidik mengembangkan penyelidikan untuk mencari MA yang disebut sebagai pemilik situs judi online tersebut.

Penyidik kemudian melakukan penggeledahan di kediaman MA di Kota Medan. Namun, MA tidak ditemukan di lokasi. Petugas hanya menemukan istri MA yang selanjutnya diperiksa sebagai saksi.

“Di Medan di sini, kita berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap istri daripada MA, ya. Istri daripada MA dulu, ya. Namun, setelah kita lakukan penggeledahan atau pencarian kepada si MA ini, MA ini tidak berada di tempat,” kata Bayu.

Penyelidikan selanjutnya dikembangkan ke Desa Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi. Di lokasi tersebut, polisi menangkap DH yang disebut sebagai rekanan MA.

Sementara itu, MA diketahui telah berupaya melarikan diri ke Jakarta Pusat. Tim Ditressiber Polda Sumut kemudian melakukan profiling dan penyelidikan untuk melacak keberadaan MA.

Upaya pencarian tersebut akhirnya membuahkan hasil. Pada 24 September 2026 sekitar pukul 21.30 WIB, MA ditangkap di Jakarta.

MA kemudian dibawa ke Polda Sumatera Utara untuk menjalani proses hukum. Dalam penangkapan tersebut, tim Ditressiber Polda Sumut juga mendapat bantuan dari tim Ditressiber Polda Metro Jaya.

“Kita tangkap di Jakarta, MA selaku CEO situs judi online tersebut, ini kita lakukan penangkapan, selanjutnya kita bawa ke Polda Sumatera Utara. Dan penangkapan yang dilakukan oleh tim daripada Dit Ressiber ini juga dibantu oleh tim daripada Dit Ressiber Polda Metro Jaya,” ujar Bayu. (Red)

Pihak Yayasan menegaskan bahwa seluruh operasional panti telah mengantongi izin rehab yang lengkap dan resmi, serta menjalankan prosedur sesuai standar.

“Kami membantah tudingan itu. Izin rehab kami lengkap. Prosedur penerimaan peserta rehab juga lengkap dan ditandatangani langsung oleh istri peserta sendiri, bahkan ada videonya,” tegas perwakilan Yayasan kepada wartawan, Rabu (23/09/2026).

Ia juga mematahkan tudingan penyekapan dan penganiayaan dengan menunjukkan bukti dokumentasi.

“Kami punya banyak foto dan video selama peserta menjalani program rehab dalam keadaan sehat dan ceria. Kegiatannya normal, tidak ada kekerasan. Justru saat peserta menyelesaikan program rehab, ia dijemput langsung oleh istrinya dalam kondisi sehat, ceria, bahkan membuat video testimoni sendiri yang menyatakan banyak mendapat manfaat selama di rehab,” jelasnya.

Terkait tudingan pemaksaan biaya Rp 31,5 juta, pihak Yayasan menyebut biaya tersebut telah disepakati dan dijelaskan di awal kepada pihak keluarga sebagai biaya program 6 bulan, bukan paksaan.

Pihak Yayasan menyayangkan adanya laporan polisi tersebut dan berharap tidak ada pihak yang didzholimi akibat masalah internal keluarga.

“Pesan saya semoga keluarga baik-baik saja. Kalaupun saat ini keluarga sedang ada masalah, semoga tidak mendzholimi pihak lain yang sudah beritikad baik membantu proses pemulihan,” pungkasnya.

Pihak Yayasan menyatakan siap kooperatif dan menghormati proses hukum di Polda Sumut, serta siap menunjukkan seluruh dokumen perizinan, surat persetujuan keluarga, serta bukti foto dan video selama masa rehabilitasi.

Hingga saat ini laporan dengan Nomor LP/B/1591/IX/2026/SPKT/POLDA SUMUT masih dalam tahap pendalaman pihak kepolisian.(Red/R).

Dalam aksi tersebut, ARB Sumut menyampaikan sejumlah tuntutan kepada jajaran Polda Sumut, termasuk mendesak evaluasi terhadap kinerja Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Padang Lawas dalam menangani berbagai persoalan hukum yang menjadi perhatian masyarakat.

Koordinator Aksi ARB Sumut, Riswan Psb, bersama Koordinator Lapangan Jasrafi Hsb, menyampaikan tuntutan tersebut melalui surat aksi unjuk rasa yang ditujukan kepada pihak kepolisian.

Soroti Penanganan Kafe dan Penyitaan Miras

Salah satu persoalan yang disoroti ARB Sumut berkaitan dengan dugaan ketidakjelasan dan ketidaktuntasan penanganan kafe remang-remang atau diskotek, termasuk persoalan penyitaan minuman keras (miras) di wilayah hukum Polres Padang Lawas.

ARB Sumut mempertanyakan langkah penegakan hukum yang dilakukan kepolisian dalam menangani persoalan tersebut. Mereka meminta adanya kejelasan mengenai proses penindakan, termasuk tindak lanjut atas barang bukti maupun kegiatan yang menjadi sorotan.

Selain itu, ARB Sumut juga menyampaikan dugaan maraknya peredaran narkoba, perjudian, dan aktivitas ilegal lainnya di wilayah Padang Lawas.

Melalui aksi tersebut, massa mendesak kepolisian agar meningkatkan penindakan terhadap berbagai dugaan pelanggaran hukum dan memastikan proses penegakan hukum berjalan secara transparan.

Berbagai dugaan yang disampaikan ARB Sumut merupakan aspirasi dan tudingan dari pihak pengunjuk rasa yang masih memerlukan verifikasi serta penjelasan resmi dari kepolisian dan instansi terkait.

Desak Kapolda Sumut Evaluasi Kasat Reskrim

Tuntutan lain yang disampaikan ARB Sumut adalah permintaan kepada Kapolda Sumatera Utara untuk melakukan evaluasi terhadap Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Padang Lawas.

ARB Sumut menilai terdapat dugaan ketidakprofesionalan, lambannya penanganan, serta ketidakmampuan menuntaskan sejumlah perkara tindak pidana di wilayah hukum Polres Padang Lawas.

Atas dasar itu, mereka meminta Kapolda Sumut mengambil langkah evaluasi dan, apabila ditemukan alasan yang mendukung, mempertimbangkan pencopotan pejabat terkait dari jabatannya.

Permintaan tersebut merupakan sikap dan tuntutan ARB Sumut. Penilaian mengenai kinerja Kasat Reskrim Polres Padang Lawas tetap memerlukan pemeriksaan terhadap fakta penanganan perkara dan klarifikasi dari pihak kepolisian.

Tiga Poin Tuntutan ARB Sumut

Berdasarkan surat tuntutan yang disampaikan dalam aksi, terdapat tiga poin utama yang menjadi sorotan ARB Sumut, yaitu:

1. Penanganan kafe dan penyitaan miras

ARB Sumut menyoroti dugaan kejanggalan dan ketidaktuntasan langkah Polres Padang Lawas dalam menangani kafe remang-remang atau diskotek serta penyitaan minuman keras.

2. Penindakan narkoba, perjudian, dan aktivitas ilegal

ARB Sumut mendesak kepolisian mengambil tindakan nyata terhadap dugaan peredaran narkoba, perjudian, dan aktivitas ilegal di wilayah Padang Lawas. Mereka meminta penanganan persoalan tersebut tidak berhenti pada tindakan seremonial, tetapi diikuti langkah penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Evaluasi Kasat Reskrim Polres Padang Lawas

ARB Sumut meminta Kapolda Sumatera Utara mengevaluasi Kasat Reskrim Polres Padang Lawas terkait dugaan ketidakprofesionalan, lambannya penanganan, dan dugaan tidak tuntasnya sejumlah perkara pidana. Mereka juga meminta pencopotan apabila hasil evaluasi menemukan dasar yang mendukung tuntutan tersebut.

Polda Sumut Disebut Akan Menindaklanjuti Aspirasi

Dalam perkembangan aksi tersebut, pihak ARB Sumut menyampaikan bahwa aksi damai mereka mendapat sambutan baik dari pihak kepolisian Polda Sumut.

Pihak kepolisian disebut akan menindaklanjuti hal-hal yang disampaikan ARB Sumut dalam aksi tersebut. Namun, hingga berita ini disusun, rincian tanggapan resmi mengenai setiap tuntutan, mekanisme tindak lanjut, serta hasil evaluasi terhadap penanganan perkara di Polres Padang Lawas belum diperoleh secara lengkap.

Media akan mengupayakan konfirmasi lebih lanjut kepada Polda Sumut dan Polres Padang Lawas untuk memperoleh penjelasan mengenai tuntutan ARB Sumut, penanganan perkara yang dipersoalkan, serta langkah yang akan diambil pihak kepolisian.

Konfirmasi tersebut penting untuk memastikan pemberitaan memuat keterangan dari seluruh pihak terkait dan memberikan ruang klarifikasi atas dugaan yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa.(Red)

Koordinator Aksi: Riswan Psb

Koordinator Lapangan :Hasrafi Hsb

Sorotan tersebut bukan semata menyangkut keberadaan tempat hiburan malam, tetapi juga berkaitan dengan kepastian legalitas usaha, izin operasional, serta kesesuaian kegiatan usaha dengan ketentuan yang berlaku di kawasan wisata.

Sejumlah warga meminta Pemerintah Kabupaten Langkat bersama instansi terkait tidak hanya melakukan pengawasan secara administratif, tetapi juga memastikan seluruh dokumen perizinan yang menjadi dasar operasional tempat tersebut benar-benar sesuai dengan ketentuan. Pemeriksaan dinilai penting agar tidak muncul keraguan di tengah masyarakat mengenai status dan kegiatan usaha New Star.

“Kalau memang seluruh perizinannya lengkap dan kegiatan usahanya sesuai aturan, tentu masyarakat juga perlu mendapatkan penjelasan yang jelas. Jangan sampai informasi yang beredar justru menimbulkan keresahan,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Menurut warga, transparansi diperlukan karena Bukit Lawang merupakan salah satu kawasan wisata yang banyak dikunjungi wisatawan. Aktivitas usaha di kawasan tersebut diharapkan tidak mengganggu ketertiban, kenyamanan, maupun citra pariwisata Kabupaten Langkat.

Sorotan terhadap New Star juga muncul di tengah pemberitaan mengenai penindakan kasus narkotika di sejumlah tempat hiburan malam di Sumatera Utara. Namun demikian, informasi terkait kasus-kasus tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa New Star terlibat dalam tindak pidana narkotika apabila belum terdapat hasil pemeriksaan atau keterangan resmi dari aparat penegak hukum.

Karena itu, masyarakat meminta persoalan tersebut tidak berhenti pada isu dan informasi yang berkembang di lapangan. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dinilai perlu melakukan pemeriksaan secara objektif untuk memastikan apakah kegiatan usaha New Star telah memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan.

Pemeriksaan, menurut warga, setidaknya dapat mencakup status legalitas badan usaha, perizinan operasional, jenis kegiatan yang diperbolehkan, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku bagi usaha hiburan di kawasan wisata.

Sejumlah aktivis juga mendorong pemerintah dan aparat terkait memberikan penjelasan apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya persoalan administratif maupun pelanggaran aturan. Sebaliknya, apabila seluruh persyaratan dinyatakan terpenuhi, informasi tersebut juga diharapkan disampaikan secara terbuka sehingga tidak terjadi prasangka atau spekulasi di tengah masyarakat.

“Yang kami minta bukan pembubaran atau menuduh pihak tertentu. Kami meminta pemeriksaan secara terbuka dan profesional. Kalau legal, sampaikan bahwa legal. Kalau ada persoalan, juga harus ditindak sesuai aturan,” kata sumber tersebut.

Masyarakat juga meminta Polda Sumut, Polres Langkat, serta Pemerintah Kabupaten Langkat meningkatkan pengawasan terhadap tempat-tempat hiburan malam di kawasan Bukit Lawang. Pengawasan dinilai perlu dilakukan secara berkala, bukan hanya ketika muncul pemberitaan atau keluhan dari masyarakat.

Selain itu, pihak pengelola atau pemilik New Star diharapkan memberikan klarifikasi mengenai status usaha, legalitas, perizinan, serta kegiatan yang dijalankan. Penjelasan dari pihak pengelola dinilai penting untuk memberikan perspektif yang berimbang sekaligus menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak pengelola maupun pemilik New Star mengenai legalitas usaha dan sejumlah sorotan masyarakat tersebut.

Media membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak pengelola atau pemilik New Star, Pemerintah Kabupaten Langkat, maupun instansi terkait untuk memberikan penjelasan sesuai fakta dan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, persoalan New Star di Bukit Lawang diharapkan dapat ditempatkan dalam koridor pemeriksaan yang objektif. Masyarakat membutuhkan kepastian, sementara pihak pengelola juga berhak mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan status dan kegiatan usahanya secara terbuka.(TIM)

Sorotan mahasiswa mencakup dugaan persoalan lingkungan, penebangan pohon di area proyek, pengelolaan kayu hasil tebangan, transparansi pelaksanaan proyek, hingga potensi beban pembiayaan terhadap pemerintah daerah pada masa mendatang.

Proyek BRT Mebidang diketahui melibatkan konsorsium BUMN, yakni PT PP (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE).

Soroti Penebangan Pohon dan Pengelolaan Kayu

Salah satu persoalan yang dipertanyakan adalah aktivitas penebangan pohon di sejumlah area yang terdampak pembangunan BRT.

Mahasiswa menilai penebangan dalam jumlah besar perlu disertai kajian dan pengelolaan lingkungan yang jelas, termasuk mengenai dampaknya terhadap ruang terbuka hijau (RTH), area resapan air, serta kondisi lingkungan di sekitar jalur pembangunan.

Selain itu, mereka mempertanyakan mekanisme pengelolaan kayu hasil tebangan, termasuk jumlah, lokasi penyimpanan, status kepemilikan, serta apakah seluruh proses pemanfaatan atau pemindahannya telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Muncul pula dugaan bahwa sebagian kayu hasil tebangan memiliki nilai ekonomis. Namun, dugaan tersebut menurut mahasiswa perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan dokumen resmi agar dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan kayu tersebut.

Karena itu, mereka meminta APH menelusuri seluruh rantai pengelolaan kayu, mulai dari proses penebangan, pengangkutan, penyimpanan hingga pemanfaatannya.

GMNI Sumut Minta APH Turun Tangan

Ketua DPD GMNI Sumatera Utara, Armando Kurniansyah Sitompul, meminta aparat penegak hukum tidak mengabaikan berbagai persoalan yang dipersoalkan masyarakat dan mahasiswa.

“Pengrusakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penebangan pohon dalam proses pembangunan BRT harus dilakukan berdasarkan aturan dan kajian lingkungan yang jelas. Kami juga meminta dugaan pengelolaan atau komersialisasi kayu hasil tebangan diperiksa secara terbuka. Jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan dari aset atau hasil tebangan yang statusnya merupakan milik publik,” tegas Armando.

Ia juga mendesak Ditreskrimsus Polda Sumut dan instansi terkait melakukan klarifikasi serta pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proyek apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

KAMMI Soroti Transparansi dan Evaluasi Lingkungan

Sementara itu, Ketua PW KAMMI Sumatera Utara, Irham Saddani Rambe, menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan proyek transportasi massal tersebut.

Menurutnya, pembangunan BRT harus tetap memperhatikan aspek lingkungan, tata ruang, lalu lintas, serta kepentingan masyarakat.

> “Pembangunan seharusnya membawa kemaslahatan bagi masyarakat, bukan menimbulkan persoalan baru. Kami meminta adanya transparansi mengenai pelaksanaan proyek, termasuk pengelolaan pohon dan kayu hasil tebangan serta dokumen lingkungan yang menjadi dasar pembangunan,” ujar Irham.

Ia meminta pemerintah dan pihak pelaksana melakukan evaluasi apabila terdapat persoalan dalam pelaksanaan di lapangan.

KAMMI juga mendorong agar dokumen dan proses evaluasi lingkungan dapat dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Minta Audit dan Pemeriksaan Menyeluruh

GMNI dan KAMMI Sumut selanjutnya mendesak APH, pemerintah daerah, serta instansi teknis terkait melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap proyek BRT Mebidang.

Pemeriksaan tersebut, antara lain, diminta mencakup:

1. Pendataan dan penelusuran kayu hasil tebangan , termasuk volume, lokasi penyimpanan, pengangkutan, dan pemanfaatannya.

2. Pemeriksaan dokumen lingkungan, termasuk kesesuaian pelaksanaan proyek dengan dokumen lingkungan yang telah ditetapkan.

3. Pemeriksaan tata kelola proyek, termasuk pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara pemilik pekerjaan, kontraktor, konsorsium, serta pihak terkait lainnya.

4. Evaluasi dampak terhadap lalu lintas, drainase, RTH, dan lingkungan sekitar.

5. Audit terhadap penggunaan anggaran dan potensi kewajiban pemerintah daerah apabila terdapat pembiayaan atau subsidi operasional pada tahap selanjutnya.Mahasiswa menilai pemeriksaan diperlukan agar berbagai tudingan yang berkembang di masyarakat dapat diuji berdasarkan data dan dokumen resmi, bukan hanya berdasarkan informasi di lapangan.

Potensi Beban Pembiayaan Daerah

Selain persoalan konstruksi dan lingkungan, keberlanjutan operasional BRT juga menjadi perhatian.

Mahasiswa mempertanyakan sejauh mana pemerintah daerah telah menghitung kebutuhan biaya operasional, subsidi, pemeliharaan infrastruktur, serta kemampuan fiskal daerah apabila sistem BRT nantinya membutuhkan dukungan anggaran secara berkelanjutan.

Mereka mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi tidak hanya harus dinilai dari keberhasilan tahap konstruksi, tetapi juga dari kemampuan sistem tersebut beroperasi secara efektif dan berkelanjutan.

Jika aspek integrasi transportasi, tata ruang, rekayasa lalu lintas, mitigasi banjir, serta pembiayaan operasional tidak direncanakan secara matang, mereka khawatir proyek tersebut justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Minta Semua Pihak Berikan Klarifikasi

Atas berbagai sorotan tersebut, GMNI dan KAMMI Sumut meminta pemerintah, instansi terkait, serta pihak pelaksana proyek memberikan penjelasan terbuka mengenai sejumlah persoalan yang dipertanyakan.

Hingga berita ini disusun, berbagai tudingan mengenai dugaan pelanggaran lingkungan, pengelolaan kayu hasil tebangan, maupun potensi kerugian keuangan negara/daerah masih merupakan dugaan dan tuntutan dari pihak mahasiswa yang perlu diverifikasi melalui pemeriksaan resmi.

Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi PT PP, PT WEGE, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan proyek BRT Mebidang.

Pemeriksaan oleh lembaga berwenang diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai apakah terdapat pelanggaran hukum, pelanggaran administratif, persoalan tata kelola, atau tidak terdapat pelanggaran sebagaimana yang ditudingkan.(Red)