Poin-poin yang disampaikan TGAPH&K dan HBB:

1. Aksi damai dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan perjuangan kemanusiaan untuk mendapatkan keadilan serta kepastian hukum atas kematian BS.

2. Kematian BS masih menimbulkan kontroversi. Sebagian masyarakat menduga korban meninggal akibat dimangsa buaya, sementara keluarga menilai terdapat sejumlah kejanggalan yang perlu diungkap melalui penyelidikan kepolisian.

3. Berdasarkan keterangan tim, BS bersama sembilan pemuda lainnya diduga berada di perkebunan PT NS pada malam hari. Saat muncul cahaya senter yang diduga berasal dari keamanan perkebunan, kelompok tersebut melarikan diri.

4. Dalam pelarian, BS disebut  terpisah dari rombongan  dan terdengar suara seperti tercebur ke air. Setelah tiba di titik kumpul, BS tidak ditemukan.

5. Pencarian dilakukan sejak pagi hingga malam hari di Sungai Sagamatua , hingga akhirnya jasad BS ditemukan terapung dengan sejumlah luka pada tubuh.

6. Keluarga mempertanyakan adanya pemberian uang duka sebesar Rp3 juta dari pihak Polsek Manduamas serta permintaan kepada keluarga untuk menandatangani surat pernyataan tidak melakukan tuntutan hukum.

7. Keluarga kemudian membuat Laporan Polisi Nomor LP/B/23/VI/2026/SPKT/Polsek Manduamas/Res. Tapteng/Poldasu, tertanggal 1 Juni 2026 , yang dilanjutkan dengan proses ekshumasi untuk kepentingan pemeriksaan forensik.

8. Berdasarkan keterangan hasil  Visum et Repertum (VeR)  yang disampaikan dalam gelar perkara, ditemukan pasir pada saluran pernapasan atas dan lambung, sejumlah luka menganga menyerupai luka tusuk, serta patah tulang iga kiri dan kanan.

9. VeR tersebut juga disebut menyatakan penyebab luka  belum dapat dipastikan akibat serangan binatang buas . Korban diduga mengalami luka sebelum meninggal dunia.

10. Tim kuasa hukum mempertanyakan apakah BS masuk ke sungai karena menceburkan diri, diceburkan oleh orang lain, atau sebelumnya mengalami kekerasan sebelum akhirnya ditemukan di Sungai Sagamatua.

11. TGAPH&K menegaskan bahwa pertanyaan tersebut menjadi tugas aparat kepolisian untuk mengungkapnya secara objektif, profesional dan transparan .

12. Tim bersama keluarga telah melakukan audiensi dengan Polres Tapteng dan meminta Sembilan rekan korban diperiksa secara individual , termasuk menelusuri perjalanan kelompok sejak berangkat hingga kembali ke titik kumpul.

13. Tim juga meminta dilakukan rekonstruksi jalur kejadian, pemeriksaan ulang security PT NS serta saksi TS, mengingat perkara tersebut telah berlangsung lebih dari dua bulan namun belum memberikan kepastian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana.

14. Karena proses pengungkapan dinilai berlarut-larut, TGAPH&K dan HBB mendesak Poldasu mengambil alih atau memberikan atensi khusus terhadap penanganan perkara kematian BS.

15. Tim kuasa hukum menyatakan perjuangan tidak berhenti di Poldasu. Jika diperlukan, perkara akan diperjuangkan hingga Komisi III DPR RI, Mabes Polri dan Kompolnas .

16. TGAPH&K merupakan gabungan advokat dari tiga wilayah hukum:

Tapanuli Tenga, dikoordinatori Parlaungan Silalahi, S.H., M.H.— Contact Person: 0821-7265-5076.

Medan, terdiri dari enam advokat dan dikoordinatori Hendri Yeheskiel Simamora, S.H., M.H. — Contact Person: 0823-6457-8887 .

Tiar Simamora, S.H. — Contact Person:0812-9408-432 .

Jakarta , terdiri dari empat advokat dan dikoordinatori Ivan Lomalyn Simamora, S.H., M.H. — Contact Person: 0813-2007-4697 .

17. Keluarga BS menyampaikan terima kasih kepada HBB atas kepeduliannya dalam memperjuangkan nilai-nilai sosial, hak masyarakat dan kemanusiaan.

18. TGAPH&K dan HBB juga mengapresiasi insan pers yang turut menjalankan fungsi kontrol sosial melalui pemberitaan dan pengawasan terhadap proses penegakan hukum.

TGAPH&K dan HBB menegaskan bahwa perjuangan tersebut merupakan upaya untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas kematian BS, serta meminta seluruh proses penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif dan transparan.

Medan – |PERS.NEWS-Kelompok Cipayung Plus Sumatera Utara, yang menghimpun delapan organisasi mahasiswa dan pemuda terbesar di daerah ini, secara tegas menyatakan dukungan penuhnya kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut) atas prestasi dan ketegasannya dalam penindakan hukum terhadap segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), khususnya kejahatan narkoba, perjudian, dan kriminalitas lainnya. (20/10/25)

Dukungan ini disampaikan sebagai bentuk apresiasi atas langkah-langkah progresif dan terukur yang telah diambil Polda Sumut dalam menjaga kondusifitas wilayah. Berbagai data pemberitaan umum menunjukkan keberhasilan jajaran Polda Sumut dalam pengungkapan kasus, termasuk penangkapan ribuan pelaku narkoba, pengungkapan kasus perjudian dalam skala besar, serta pemberantasan aksi kejahatan jalanan yang meresahkan. Komitmen ini selaras dengan harapan masyarakat untuk Sumatera Utara yang aman dan bebas dari penyakit masyarakat.

Ketua-ketua organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus Sumut memberikan pandangan mereka terkait kinerja Kapolda:

Kamal Siregar, Ketua HIMMAH SUMUT, menegaskan, “Kami mengapresiasi keberanian dan ketegasan Bapak Kapolda dalam memerangi narkoba. ‘Narkoba adalah musuh utama generasi muda, dan langkah tegas ini adalah perlindungan nyata bagi masa depan Sumatera Utara.’ Kami siap menjadi mitra Polda dalam edukasi pencegahan di kalangan mahasiswa dan pemuda.”

Chrisye Sitorus, Korwil GMKI SUMUT, menyoroti dampak positif penindakan perjudian. Ia menyatakan, “Pemberantasan judi adalah upaya menjaga moralitas dan ekonomi masyarakat. ‘Komitmen Kapolda Sumut memberantas perjudian telah mengembalikan harapan bahwa hukum benar-benar tegak tanpa pandang bulu di wilayah ini.'”

Yusril, Ketua Badko HMI SUMUT, memberikan pandangan mengenai sinergi antara aparat dan masyarakat. “Keberhasilan ini bukan semata hasil kerja kepolisian, tetapi juga karena adanya kepercayaan publik. ‘Keberhasilan ini adalah bukti nyata sinergi kuat antara aparat kepolisian dan masyarakat. Kami memberikan dukungan penuh kepada Kapolda Sumut untuk terus bergerak tanpa kompromi dalam memberantas perjudian dan narkoba. Dua penyakit sosial ini adalah ancaman serius bagi masa depan generasi muda, dan kami percaya ketegasan Polda Sumut akan menjadi benteng utama dalam menyelamatkan Sumatera Utara dari kehancuran moral dan sosial.’ HMI siap berdiri di garda terdepan bersama aparat untuk mewujudkan Sumut yang bersih, aman, dan bermartabat.”

Armando Sitompul, Ketua DPD GMNI SUMUT, menggarisbawahi pentingnya penindakan kejahatan jalanan. “Aksi begal dan premanisme telah merenggut rasa aman. ‘Kami melihat peningkatan signifikan dalam penindakan kejahatan jalanan, memberikan rasa nyaman kembali bagi masyarakat untuk beraktivitas.’ Ini adalah bukti kerja nyata.”

Sintong Sinaga, Komda PMKRI SUMUT, menyampaikan bahwa kejahatan terorganisir memerlukan penanganan khusus. “Kami mendesak agar penindakan ini tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi menyentuh otak dan bandar-bandar besar. ‘Langkah-langkah Kapolda dalam menyasar jaringan kejahatan terorganisir, termasuk bandar narkoba, adalah sebuah terobosan yang patut didukung penuh.'”

Irham Rambe, Ketua PW KAMMI SUMUT, menekankan pada keberlanjutan program. “Prestasi Kapolda hari ini harus menjadi standar kinerja di masa mendatang. ‘Polda Sumut di bawah kepemimpinan saat ini telah menorehkan capaian yang menjadi momentum bagi seluruh jajaran untuk terus konsisten menciptakan Kamtibmas yang kondusif.'”

Rahmat Taufiq Pardede, Ketua DPD IMM SUMUT, menambahkan, “Kami juga melihat pendekatan humanis yang seimbang dengan ketegasan. ‘Ketegasan dalam penindakan kejahatan, khususnya bandar narkoba serta bandar judi yang merusak bangsa, adalah manifestasi dari kehadiran negara untuk melindungi rakyatnya.’ Kami mengawal program ini.”

Agung Prabowo, Ketua PKC PMII SUMUT, menutup dengan penekanan pada peran strategis Kapolda. “Pemberantasan penyakit masyarakat adalah prasyarat pembangunan daerah. ‘Kami menganggap Kapolda Sumut sebagai salah satu garda terdepan yang telah berhasil menciptakan iklim yang lebih stabil, yang penting bagi investasi dan kesejahteraan rakyat.’ Tentunya, kami berterima kasih kepada Bapak Kapolda Sumut atas niat baik dan kinerja yang baik di Sumatera Utara yang kita cintai ini.”

Cipayung Plus Sumatera Utara berharap seluruh elemen masyarakat dapat mendukung penuh upaya Kapolda Sumut dan jajarannya. Kolaborasi antara mahasiswa, pemuda, dan institusi kepolisian sangat penting dalam menciptakan Sumatera Utara yang bebas dari ancaman kejahatan dan narkotika.(Red)

SUMBER : Kelompok Cipayung Plus Sumut

MEDAN|PERS.NEWS-Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Aliansi Lembaga Sumatera Utara (Kalamsu) menggelar aksi unjuk rasa di Polda Sumut, di JALAN Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60, Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa, 14 Oktober 2025.

Mereka menuntut Kapolda Sumatera Utara segera memberikan atensi kepada Kasubdit 3 Tipikor Dirkrimsus Poldasu untuk memeriksa Pejabat eselon 2 di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumatera Utara.

“Sebagai mahasiswa kami memiliki kewajiban untuk melakukan control sosial atas kebijakan yang dinilai telah merugikan negara, untuk itu kami hadir disini untuk menyampaikan informasi secara langsung sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku” ucap Koordinator Aksi R. Situmorang mengawali aksinya.

“Penting untuk kami sampaikan kepada bapak Kapolda Sumatera Utara bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sedang tidak baik-baik saja, yang pertama, Dugaan korupsi Pembangunan Gedung Unpenkom Regional 1 Medan yang menelan anggaran 3 Milyar, kami menduga bahwa nilai bangunan tersebut hanya 40 % dari pagu anggaran” sebut R. Situmorang.

Selain dugaan korupsi pada pembangunan gedung Unpenkom R. Situmorang menyebut, adanya dugaan penyalahgunaan wewenang jabatan dan indikasi korupsi yang telah terjadi hampir 3 tahun, selain itu, ia menyebut dalam waktu 3 bulan terakhir telah terjadi dugaan suap jual beli jabatan kepala madrasah yang berjumlah sekitar 10 orang kepala madrasah.

“Kami juga menduga adanya markup dan SPPD Fiktif eselon 2 yang terjadi hampir 3 tahun dengan nilai hampir 1,5 Milyar, kemudian dugaan suap jual beli jabatan kepala madrasah, hal ini kami simpulkan mengingat adanya dugaan cacat administrasi atas pengangkatan kepala madrasah yang prematur” sambungnya.

Kalamsu mendukung kapolda sumatera utara dalam mengungkap tindakan korupsi yang merugikan negara, diakhir orasinya R. Situmorang menyampaikan Aparat Penegak Hukum (APH) harus bekerja ekstra dalam menggungkap dugaan korupsi di kanwil kemenagsu, karena menurutnya oknum koruptor tersebut punya hubungan baik dengan pejabat tinggi di Kementerian Pusat.

“APH jangan sampai kalah dalam mengungkap peristiwa korupsi dilingkungan Kementerian Agama Sumatera Utara walaupun oknum koruptor tersebut di beckup oleh pejabat tinggi Kementerian Pusat, hal ini kami sampaikan mengingat oknum yang kami duga korupsi tersebut menjadi penyantun didalam yayasan milik pejabat tinggi Kementerian Pusat” tutupnya. (IHB)