Apresiasi tersebut disampaikan oleh Ilham Hari Batubara, S.Psi, Kader Banser, yang menilai kepemimpinan Kapolrestabes Medan menunjukkan komitmen kuat dalam penegakan hukum yang berani, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Menurut Ilham, dalam kurun waktu 100 hari kerja sudah terlihat perubahan nyata di lapangan. Penindakan yang dilakukan aparat kepolisian tidak bersifat simbolis, melainkan langsung menyasar titik-titik rawan peredaran narkoba yang selama ini meresahkan warga.

“Dalam 100 hari kerja, kita bisa melihat adanya respon cepat dan nyata dari Kapolrestabes Medan. Penindakan yang dilakukan benar-benar menyentuh wilayah rawan narkoba yang selama ini menjadi keresahan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberanian aparat kepolisian untuk masuk ke wilayah-wilayah yang sebelumnya dikenal sebagai zona rawan narkoba merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat tanpa pandang bulu.

“Langkah ini menunjukkan bahwa hukum benar-benar ditegakkan. Tidak ada lagi ruang aman bagi peredaran narkoba. Ini memberikan rasa aman sekaligus harapan baru bagi masyarakat, khususnya generasi muda,” tegas Ilham.

Lebih lanjut, Ilham menilai upaya pemberantasan narkoba yang dilakukan secara cepat dan konsisten merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Setiap tindakan tegas aparat penegak hukum hari ini, menurutnya, adalah langkah penting untuk menyelamatkan anak-anak bangsa dari ancaman kehancuran akibat narkoba.

“Ini bukan semata-mata soal penegakan hukum, tetapi juga tentang masa depan generasi bangsa,” katanya.

Ilham juga menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ia menilai, keberhasilan pemberantasan narkoba tidak akan maksimal jika hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum saja.

“Polisi sudah menunjukkan langkah nyata. Sekarang dibutuhkan dukungan dari semua pihak. Pemerintah harus memperkuat upaya pencegahan dan rehabilitasi, sementara masyarakat harus berani melapor dan tidak takut,” ujarnya.

Ia berharap kinerja dan respon cepat Kapolrestabes Medan ini dapat terus dipertahankan dan menjadi contoh penegakan hukum yang tegas, profesional, serta tetap menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan.

Di tengah ancaman narkoba yang masih mengintai generasi muda, Ilham kembali menegaskan pesan penting kepada seluruh elemen bangsa (IHB)

“Lawan narkoba, selamatkan generasi bangsa.”

Rapat ini dilaksanakan sebagai forum evaluasi lintas sektor guna meninjau capaian program pencegahan stunting sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Labuhanbatu. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memastikan program berjalan efektif dan berkelanjutan.

Kehadiran Polres Labuhanbatu melalui fungsi Binmas mencerminkan komitmen Polri dalam mendukung program prioritas pemerintah di bidang kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya pencegahan stunting yang berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Kapolres Labuhanbatu AKBP Choky Sentosa Meliala, S.I.K., S.H., M.H., melalui Plt. Kasi Humas IPTU Arwin, S.H., menyampaikan bahwa Polres Labuhanbatu siap memberikan dukungan penuh terhadap program percepatan penurunan stunting melalui pendekatan preemtif dan preventif.

“Polres Labuhanbatu berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam memberikan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat, khususnya terkait pentingnya kesehatan ibu dan anak sebagai upaya pencegahan stunting sejak dini,” ujar IPTU Arwin.

Ia menambahkan bahwa peran kepolisian tidak hanya terbatas pada aspek keamanan, tetapi juga turut hadir dalam upaya pembangunan manusia melalui pendekatan sosial kemasyarakatan yang berkelanjutan.

Melalui partisipasi aktif dalam rapat reviu ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin solid antara Polri, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait, sehingga upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Labuhanbatu dapat berjalan lebih optimal.

Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan mampu mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas, sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Labuhanbatu. (Arif)

Medan – |PERS.NEWS-Kelompok Cipayung Plus Sumatera Utara, yang menghimpun delapan organisasi mahasiswa dan pemuda terbesar di daerah ini, secara tegas menyatakan dukungan penuhnya kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut) atas prestasi dan ketegasannya dalam penindakan hukum terhadap segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), khususnya kejahatan narkoba, perjudian, dan kriminalitas lainnya. (20/10/25)

Dukungan ini disampaikan sebagai bentuk apresiasi atas langkah-langkah progresif dan terukur yang telah diambil Polda Sumut dalam menjaga kondusifitas wilayah. Berbagai data pemberitaan umum menunjukkan keberhasilan jajaran Polda Sumut dalam pengungkapan kasus, termasuk penangkapan ribuan pelaku narkoba, pengungkapan kasus perjudian dalam skala besar, serta pemberantasan aksi kejahatan jalanan yang meresahkan. Komitmen ini selaras dengan harapan masyarakat untuk Sumatera Utara yang aman dan bebas dari penyakit masyarakat.

Ketua-ketua organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus Sumut memberikan pandangan mereka terkait kinerja Kapolda:

Kamal Siregar, Ketua HIMMAH SUMUT, menegaskan, “Kami mengapresiasi keberanian dan ketegasan Bapak Kapolda dalam memerangi narkoba. ‘Narkoba adalah musuh utama generasi muda, dan langkah tegas ini adalah perlindungan nyata bagi masa depan Sumatera Utara.’ Kami siap menjadi mitra Polda dalam edukasi pencegahan di kalangan mahasiswa dan pemuda.”

Chrisye Sitorus, Korwil GMKI SUMUT, menyoroti dampak positif penindakan perjudian. Ia menyatakan, “Pemberantasan judi adalah upaya menjaga moralitas dan ekonomi masyarakat. ‘Komitmen Kapolda Sumut memberantas perjudian telah mengembalikan harapan bahwa hukum benar-benar tegak tanpa pandang bulu di wilayah ini.'”

Yusril, Ketua Badko HMI SUMUT, memberikan pandangan mengenai sinergi antara aparat dan masyarakat. “Keberhasilan ini bukan semata hasil kerja kepolisian, tetapi juga karena adanya kepercayaan publik. ‘Keberhasilan ini adalah bukti nyata sinergi kuat antara aparat kepolisian dan masyarakat. Kami memberikan dukungan penuh kepada Kapolda Sumut untuk terus bergerak tanpa kompromi dalam memberantas perjudian dan narkoba. Dua penyakit sosial ini adalah ancaman serius bagi masa depan generasi muda, dan kami percaya ketegasan Polda Sumut akan menjadi benteng utama dalam menyelamatkan Sumatera Utara dari kehancuran moral dan sosial.’ HMI siap berdiri di garda terdepan bersama aparat untuk mewujudkan Sumut yang bersih, aman, dan bermartabat.”

Armando Sitompul, Ketua DPD GMNI SUMUT, menggarisbawahi pentingnya penindakan kejahatan jalanan. “Aksi begal dan premanisme telah merenggut rasa aman. ‘Kami melihat peningkatan signifikan dalam penindakan kejahatan jalanan, memberikan rasa nyaman kembali bagi masyarakat untuk beraktivitas.’ Ini adalah bukti kerja nyata.”

Sintong Sinaga, Komda PMKRI SUMUT, menyampaikan bahwa kejahatan terorganisir memerlukan penanganan khusus. “Kami mendesak agar penindakan ini tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi menyentuh otak dan bandar-bandar besar. ‘Langkah-langkah Kapolda dalam menyasar jaringan kejahatan terorganisir, termasuk bandar narkoba, adalah sebuah terobosan yang patut didukung penuh.'”

Irham Rambe, Ketua PW KAMMI SUMUT, menekankan pada keberlanjutan program. “Prestasi Kapolda hari ini harus menjadi standar kinerja di masa mendatang. ‘Polda Sumut di bawah kepemimpinan saat ini telah menorehkan capaian yang menjadi momentum bagi seluruh jajaran untuk terus konsisten menciptakan Kamtibmas yang kondusif.'”

Rahmat Taufiq Pardede, Ketua DPD IMM SUMUT, menambahkan, “Kami juga melihat pendekatan humanis yang seimbang dengan ketegasan. ‘Ketegasan dalam penindakan kejahatan, khususnya bandar narkoba serta bandar judi yang merusak bangsa, adalah manifestasi dari kehadiran negara untuk melindungi rakyatnya.’ Kami mengawal program ini.”

Agung Prabowo, Ketua PKC PMII SUMUT, menutup dengan penekanan pada peran strategis Kapolda. “Pemberantasan penyakit masyarakat adalah prasyarat pembangunan daerah. ‘Kami menganggap Kapolda Sumut sebagai salah satu garda terdepan yang telah berhasil menciptakan iklim yang lebih stabil, yang penting bagi investasi dan kesejahteraan rakyat.’ Tentunya, kami berterima kasih kepada Bapak Kapolda Sumut atas niat baik dan kinerja yang baik di Sumatera Utara yang kita cintai ini.”

Cipayung Plus Sumatera Utara berharap seluruh elemen masyarakat dapat mendukung penuh upaya Kapolda Sumut dan jajarannya. Kolaborasi antara mahasiswa, pemuda, dan institusi kepolisian sangat penting dalam menciptakan Sumatera Utara yang bebas dari ancaman kejahatan dan narkotika.(Red)

SUMBER : Kelompok Cipayung Plus Sumut

“Insiden salah tangkap terhadap Ketua DPW Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, di Bandara Kualanamu pada 15 Oktober 2025, telah menimbulkan kegaduhan publik dan mempermalukan institusi kepolisian.iskandar ST diturunkan secara paksa dari pesawat oleh empat personel Polrestabes Medan yang tengah memburu pelaku penipuan online, namun tanpa dasar hukum yang jelas.”

“Anggota Partai Nasdem dan juga Anggota Ormas KOMBAT, Andi Samosir juga sangat menyesalkan kesalahan fatal tersebut. Perlu adanya Tindakan tegas dari aparat kepolisian untuk menyelesaikan masalah ini. Dan ini bisa jadi momentum untuk perbaikan citra polisi yang dianggap buruk di mata masyarakat”

“Pak Iskandar adalah tokoh panutan yang sangat dihormati. Kejadian ini benar-benar melukai hati kader, apalagi mereka dikenal sangat militan dan loyal terhadap kepemimpinan beliau,” tambahnya

“Kasus ini bukan hanya soal salah tangkap, tapi juga persoalan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian suatu kita Ketika prosedur dilanggar, bahkan dengan niat baik sekalipun, hasilnya bisa merusak reputasi dan menimbulkan trauma. Semoga insiden ini menjadi momentum untuk reformasi internal dan peningkatan profesionalisme aparat,” tutup Andi Samosir(red)

Sumber :Andi Samosir

PERS.NEWS – Kapal berjenis SPOB (Self Propelled Oil Barge) bernama “Hasil Jakarta,” diduga mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi secara ilegal dari Provinsi Lampung menuju Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Dugaan praktik ilegal tersebut terendus masyarakat pada Jumat, 10 Oktober 2025. Kapal SPOB berwana merah berpadu putih dan biru, itu terlihat bersandar di pinggir laut di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Anehnya, lokasi itu juga bukan menjadi pelabuhan resmi.

Menurut warga sekitar yang enggan ditulis namanya kepada media ini mengatakan, kapal SPOB tersebut diduga telah berulangkali bersandar di pinggir laut setempat, guna diduga mengangkut BBM solar subsidi untuk dibawa ke luar Lampung.

Pria itu tidak mengetahui pasti asal BBM yang diduga bersubsidi tersebut. Pasalnya, aktivitas gudang dengan berpagar beton keliling yang diduga melakukan penimbunan BBM pada malam hari. “Apalagi tempatnya ini jauh dari masyarakat. Itulah liciknya mereka,” ujar dia, Senin, 13 Oktober 2025.

Selain diduga mengangkut BBM solar ilegal, lanjut dia, kapal SPOB tersebut juga diduga tidak memiliki surat persetujuan berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

“Kami menduga bahwa kapal itu tidak mengantongi izin SPB baik dari asal kapal maupun di Lampung yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Kapal itu saja diduga bersandar tidak di pelabuhan resmi. Itu dilakukan oknum pengusaha kapal diduga untuk mengelabui negara,” kata dia.

Menurut dia, kapal SPOB jenis tersebut diduga dapat mengangkut BBM solar subsidi antara 500-1.000 ton dalam sekali muat. “Kalau kami melihat, aktivitas memuat BBM ini diduga sudah dilakukan enam kali mengangkut,” jelas dia.

Kondisi diperparah, sesal dia, seputar tempat kapal SPOB bersandar, juga diduga dijaga oleh oknum aparat penegak hukum yang biasa bertugas di laut. “Saat kami ingin melihat aktivitas kapal itu, ternyata di depan pintu gudang dijaga ketat oleh oknum aparat,” kata dia.

Menurut dia, dugaan pelanggaran yang dilakuan oknum pengusaha BBM ilegal itu juga tidak mengantongi izin niaga umum yang dikeluarkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung. “Dokumen itu menjadi syarat bagi kapal untuk memuat BBM,” tegas dia.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pemilik kapal SPOB bernama Hasil Jakarta. Pasalnya, kapal tersebut telah berlayar dengan tujuan Jakarta. Tim media ini hanya memperoleh gambar kapal yang belum diketahui waktunya.

Negara melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diharapkan hadir menyelidiki dalam penyelesaian persoalan praktik culas yang diduga dilakukan oknum pengusaha BBM yang nakal, terlebih berkomplot dengan oknum aparat penegak hukum.

Apabila hal ini terus dibiarkan, maka negara akan sangat dirugikan miliaran rupiah akibat penyelewengan BBM jenis solar bersubsidi yang dilakukan oknum-oknum tidak bertanggungjawab. Segera tangkap dan adili “tikus-tikus” liar tersebut. (TIM)

PERS.NEWS – Suasana jagat hukum dan sosial belakangan ini kembali memanas setelah pernyataan kontroversial Rismon Sianipar yang menyerukan “Bubarkan Polri” beredar luas di ruang publik, Ucapan tersebut dianggap provokatif, bahkan dinilai menghina institusi kepolisian yang secara konstitusional memiliki peran vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Reaksi keras datang dari berbagai pihak. Salah satunya Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian, Dengan nada tegas bahwa pernyataan Rismon telah menimbulkan keresahan. “Tangkap Rismon Sianipar, atau kami yang cari,” ujarnya Lantang di Jakarta, Selasa, 30 September 2025.

Aminullah menilai, kritik terhadap institusi negara merupakan hak setiap warga negara, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan berpendapat.Namun, ia menegaskan bahwa kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menekankan bahwa dalam menggunakan hak dan kebebasan, warga negara wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang demi penghormatan atas hak orang lain, ketertiban umum, serta keamanan negara.

“Jangan hanya akibat ulah oknum lalu kemudian Rismon menjeneralkan semua kepolisian sama. Kritik harus dilakukan dengan cara yang konstruktif, bukan provokatif,” tambah Aminullah.

Dari perspektif hukum, pernyataan Rismon dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian (hate speech) dan penghinaan terhadap institusi negara. Dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), diatur larangan menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan individu maupun kelompok tertentu.

Selain itu, Pasal 207 KUHP mengatur bahwa siapa pun yang dengan sengaja menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda.

“Kalau pernyataan ini dibiarkan, dikhawatirkan akan memicu reaksi publik yang lebih luas dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial,” ujar Aminullah seraya menilai kasus ini perlu ditangani cepat oleh aparat penegak hukum.

Kasus ini menjadi cerminan betapa sensitifnya relasi antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap institusi negara. Polri sebagai aparat penegak hukum tidak hanya dituntut untuk menjaga keamanan, tetapi juga harus siap menghadapi kritik publik. Namun, kritik yang sehat harus dibedakan dari seruan provokatif yang berpotensi mengganggu stabilitas.

Gerakan Pemuda Al Washliyah melalui Aminullah mendesak agar penegak hukum segera mengambil langkah tegas untuk menangkap Rismon beserta antek anteknya. “Kami tidak anti kritik, tapi jangan sampai kritik berubah menjadi provokasi yang merusak,” pungkasnya. (SPT)

PERS.NEWS – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Brigjen TNI (Marinir) Freddy Ardianzah mengatakan pihaknya bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) solid menjaga stabilitas keamanan nasional.

Hal ini disampaikan Freddy saat konferensi pers terkait klarifikasi isu tentara yang dinarasikan sebagai provokator aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025, di Kantor Puspen TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat, 5 September 2025.

“Saya perlu sampaikan di sini bahwa sampai saat ini TNI-Polri itu solid dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, serta akan terus bersinergi untuk menciptakan rasa aman, tertib, dan kondusif,” kata Freddy.

Ia mengatakan, narasi yang mendiskreditkan TNI dengan menyebut provokator dan menjadi pedemo adalah narasi yang ingin membenturkan TNI dan Polri. Sebab itu, TNI intens melakukan koordinasi terkait permasalahan tersebut kepada Polri.

“Ini penting (dilakukan) karena seperti saya sampaikan tadi, bahwa potensi untuk membentur-benturkan antara TNI, Polri, kemudian aparat dengan masyarakat itu begitu besar, dan itu otomatis akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” katanya.

Sementara itu Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko juga turut hadir dalam acara konferensi pers mengatakan sebagai wujud soliditas antara kedua lembaga penjaga keamanan dan pertahanan negara pernting terjalin soliditas antara TNI dan Polri. (*)

PERS.NEWS – Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Komandan Batalyon (Danyon) Resimen IV Korps Brimob (Korbrimob) Polri, Kompol Kosmas K Gae, selesai dilakukan.

Kompol Kosmas dipecat dari Polri buntut kasus tewasnya pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan, akibat dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob.

“Menjatuhkan sanksi berupa etika yaitu perilaku terlanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,” kata Ketua Komisi Sidang Etik di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 3 September 2025.

Polri menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Kompol Kosmas. “Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” ujarnya.

Kompol Kosmas dihadirkan langsung dalam sidang yang digelar tertutup tersebut. Adapun sidang telah dimulai sejak pukul 09.30 WIB.

Sebagai informasi, ada tujuh anggota Brimob yang berada dalam rantis yang melindas Affan. Terhadap mereka dibagi menjadi dua kategori pelanggaran, yakni kategori berat dan sedang.

Pelanggaran etik berat akan dijatuhi kepada Bripka Rohmat (sopir rantis) dan Kompol Kosmas K Gae (duduk di sebelah kemudi rantis).

Sedangkan Pelanggaran etik sedang (duduk di kursi penumpang belakang) akan dijatuhi kepada Aipda M Rohyani, Briptu Danang, Briptu Mardin, Baraka Jana Edi, dan Baraka Yohanes David.

Sidang etik terhadap Bripka Rohmat digelar pada Rabu, 3 September. Sedangkan sidang etik kategori sedang akan digelar setelah sidang etik kategori berat dilaksanakan.

Sebagai informasi, Affan tewas setelah dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, pada Kamis (28/8) malam. Rantis Brimob itu awalnya menabrak Affan.

Mobil sempat berhenti sejenak, lalu melaju lagi sambil melindas Affan yang sudah tergeletak di jalan. Massa dari pengemudi ojol dan warga langsung mendatangi Mako Brimob Kwitang, Jakarta Pusat (Jakpus). Massa yang mengamuk sempat membakar pos polisi (pospol) di kolong flyover Senen.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban dan berjanji mengusut kasus secara transparan. Ada tujuh anggota Brimob yang diproses buntut peristiwa tersebut.

Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan kecewa terhadap tindakan personel Brimob yang menyebabkan Affan tewas. Dia meminta kasus ini diusut tuntas dan pelaku diberi hukuman sekeras-kerasnya. (*)