Ketua DPW IMORI NTB, Muhammad Fauzan Anatya, menegaskan bahwa Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal sebaiknya fokus menjalankan tugasnya sebagai Ketua Panitia Besar (PB) PON XXII 2028, ketimbang mencalonkan diri sebagai Ketua KONI NTB.

Menurut Fauzan, Gubernur NTB saat ini telah memiliki tanggung jawab besar bersama Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena sebagai Ketua PB PON 2028.

Tugas utama PB PON, kata dia, mencakup pengelolaan berbagai aspek penyelenggaraan multi-event, mulai dari penyediaan dan revitalisasi infrastruktur venue, kesiapan sarana dan prasarana pendukung, akomodasi, aksesibilitas transportasi, hingga penganggaran fasilitas tuan rumah bersama NTT serta DKI Jakarta sebagai daerah penyangga.

“Biarkan para profesional olahraga yang mempersiapkan atlet dalam penjaringan, mempersiapkan tim pelatih, dan mengawal performa atlet. Itu adalah ranah Ketua KONI sebagai Ketua Kontingen,” ujar Fauzan dalam keterangan persnya, Selasa (11/8/2026).

Pembagian Tugas Harus Jelas

Fauzan mengingatkan pentingnya pembagian tugas yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam persiapan PON 2028.

Menurutnya, Gubernur NTB sebaiknya fokus pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ketua PB PON. Hal tersebut dinilai penting agar berbagai persoalan dalam persiapan PON dapat ditangani secara maksimal tanpa terjadi perpecahan fokus.

“Gubernur NTB harapannya fokus di area itu. Jangan sampai komite ini dicampuradukkan dengan politik daerah,” tegasnya.

Senada dengan Fauzan, Ketua Umum DPP IMORI, Ainun Samidah, yang berada di Jakarta, mengatakan bahwa sejumlah provinsi yang konsisten berada di peringkat atas dalam beberapa penyelenggaraan PON tidak menjadikan kepala daerah sebagai Ketua KONI tingkat provinsi.

Provinsi Berprestasi Dipimpin Profesional

Ainun mencontohkan sejumlah provinsi yang memiliki prestasi olahraga tinggi.

Di DKI Jakarta, Ketua KONI DKI Jakarta periode 2026–2030 adalah Hidayat Humaid, bukan Gubernur Pramono Anung.

Sementara di Jawa Barat, Ketua KONI Jawa Barat adalah Muhammad Budiana, bukan Gubernur Dedi Mulyadi. Adapun di Jawa Timur, Ketua KONI Jawa Timur adalah Muhammad Nabil, bukan Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

“Kalau mencontohkan NTT, seharusnya kita melihat historis peringkat pada beberapa PON terakhir yang selalu di bawah kita. Kita harus lebih rasional melihat data untuk hal ini,” tegas Ainun.

Dorong Sistem Pembinaan Berkelanjutan

Ainun juga menjelaskan mekanisme pembinaan olahraga yang dinilainya ideal. Menurutnya, Gubernur cukup melakukan pengawasan melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Kadisdikpora) apabila Ketua KONI dinilai melakukan kesalahan atau kurang maksimal dalam mempersiapkan atlet menghadapi PON 2028.

Selanjutnya, Kadisdikpora dapat melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap KONI sesuai kewenangannya.

“Lucu juga jika Kadisdikpora menekan pimpinannya, seakan-akan Gubernur menegur Iqbal, ndek ye pineng bareh Miq Iqbal (ndak dia pusing nanti Miq Iqbal),” ujarnya.

Ia menegaskan, pembangunan olahraga membutuhkan sistem yang berkelanjutan dan tidak boleh hanya mengandalkan momentum PON 2028.

Persiapan menuju PON, kata Ainun, tidak cukup hanya berorientasi pada target perolehan medali, tetapi juga harus dibarengi dengan penguatan ekosistem olahraga serta pembinaan atlet secara berkesinambungan.

“PON 2028 memang menjadi momentum besar bagi NTB. Tetapi PON bukan tujuan akhir pembangunan olahraga. Yang harus kita bangun adalah sistem yang mampu melahirkan atlet berprestasi secara konsisten,” pungkasnya.(Red)

Sorotan tersebut disampaikan di tengah proses Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI NTB yang baru memasuki tahapan pendaftaran dan pengambilan formulir bagi bakal calon.

“Yang terjadi bukan sekadar dukungan biasa. Ini adalah intervensi terselubung yang dilakukan di luar koridor aturan yang telah ditetapkan dalam AD/ART KONI,” tegas Ainun dalam keterangan persnya, Sabtu (8/8/2026).

KONI Pusat Punya Kewenangan, tetapi Bukan untuk Mendukung Calon Tertentu

Ainun mengakui KONI Pusat memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pembinaan, termasuk mengambil langkah apabila ditemukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI.

Namun, menurutnya, kewenangan tersebut tidak semestinya digunakan untuk mempromosikan atau memberikan dukungan terbuka kepada salah satu bakal calon ketika tahapan Musorprov masih berlangsung.

“KONI Pusat seharusnya hadir sebagai pengawas yang netral dan penengah yang adil, bukan sebagai tim sukses bagi calon tertentu. Ketika Ketua KONI Pusat secara gamblang mengatakan ‘kita semua harus mendukung’ gubernur sebagai Ketua KONI NTB, itu adalah bentuk intervensi moral yang sangat tidak etis dan berpotensi memengaruhi para pemilik suara di Musorprov nanti,” ujarnya.

Ainun menilai pernyataan tersebut dapat memberikan persepsi mengenai adanya calon yang mendapat dukungan dari pusat, padahal proses pemilihan seharusnya berjalan sesuai mekanisme organisasi.

“Ini sama saja dengan memberikan sinyal kuat kepada seluruh cabang olahraga dan KONI kabupaten/kota tentang siapa yang ‘direstui’ pusat. Padahal, seharusnya proses berjalan secara independen dan murni berdasarkan mekanisme AD/ART,” tambahnya.

Jangan Jadikan PON sebagai Kepentingan Sesaat

Ainun juga mengingatkan agar status NTB sebagai tuan rumah PON XXII 2028 tidak dijadikan alasan untuk mengesampingkan aturan dan etika dalam organisasi olahraga.

Menurutnya, pembangunan olahraga membutuhkan sistem yang berkelanjutan karena pembinaan atlet tidak dapat dilakukan secara instan.

“Olahraga ini harus dibangun dengan sistem keberlanjutan. Pembinaan atlet tidak bisa berhenti sesuai dengan musim kepentingan yang ada dan terdekat. Pembinaan atlet butuh waktu bertahun-tahun, bahkan dekade. Jika kepemimpinan KONI NTB ditentukan oleh intervensi dan kepentingan politik sesaat, maka keberlanjutan pembinaan atlet akan terancam,” tegasnya.

Ia juga menilai keberpihakan yang ditunjukkan Ketua KONI Pusat berpotensi mengganggu kesinambungan pembangunan dan pengembangan prestasi olahraga di NTB.

“Jangan sampai karena NTB menjadi tuan rumah PON, semua elite berebut posisi Ketua KONI NTB secara serampangan hingga melanggar aturan yang ada. Tuan rumah PON itu bagus untuk prestasi kita, tetapi itu bukan tujuan akhir dari prestasi olahraga di NTB,” katanya.

Ainun menegaskan tujuan utama pembangunan olahraga adalah menciptakan ekosistem olahraga yang berkelanjutan, melahirkan atlet berprestasi secara konsisten, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat NTB.

Minta Proses Dikembalikan pada AD/ART

Ainun berharap seluruh pihak, termasuk KONI Pusat, menghormati proses Musorprov KONI NTB yang sedang berjalan.

Ia menegaskan seluruh dinamika dalam Musorprov seharusnya diselesaikan berdasarkan AD/ART dan mekanisme organisasi, bukan berdasarkan kekuasaan maupun pengaruh dari luar.

“Kami dari kalangan akademisi dan mahasiswa olahraga akan terus mengawal proses ini. Kami ingin memastikan bahwa pemimpin KONI NTB ke depan adalah sosok yang lahir dari proses yang bersih, adil, dan bermartabat—bukan karena ‘restu’ dari atas,” pungkas Ainun.(Red)

Aulia Habib menilai para atlet merupakan aset daerah yang memiliki kontribusi penting dalam menjaga prestasi olahraga Sumatera Utara di tingkat nasional. Karena itu, ia mendorong adanya perhatian yang lebih serius terhadap aspek pembinaan, kesejahteraan, fasilitas latihan, hingga kepastian jenjang karier atlet.

“Jika persoalan ini tidak segera ditangani dengan baik, Sumatera Utara berpotensi kehilangan banyak atlet potensial yang selama ini menjadi tulang punggung prestasi di berbagai cabang olahraga,” ujar Aulia Habib kepada awak media, Selasa (12/5/2026).

Di sisi lain, fenomena perpindahan atlet dinilai bukan semata persoalan loyalitas terhadap daerah. Sejumlah atlet disebut mempertimbangkan faktor kesejahteraan, bonus, fasilitas, hingga peluang pengembangan karier yang dianggap lebih menjanjikan di daerah lain.

Karena itu, DPW IMORI Sumut mendorong pemerintah daerah, KONI, pengurus cabang olahraga, dan seluruh stakeholder olahraga untuk duduk bersama mencari solusi terbaik demi mempertahankan atlet-atlet potensial Sumatera Utara menjelang PON 2028.

Menurut Aulia Habib, situasi ini juga harus dijadikan momentum evaluasi terhadap sistem pembinaan olahraga di Sumatera Utara agar lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan.

“Kami berharap atlet merasa dihargai dan memiliki masa depan yang jelas di Sumatera Utara. Namun di sisi lain, semua pihak juga perlu memahami bahwa atlet memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan kariernya,” tutupnya.(Red)