Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa membawa sejumlah spanduk yang berisi tuntutan agar dugaan penyimpangan di sektor pendidikan dan tata kelola birokrasi Kementerian Agama ditindak secara transparan sesuai ketentuan hukum.

Koordinator aksi, Zainuddin Rambe, mengatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan pungli dalam proses PPDB di MAN 4 Medan. Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti, praktik itu telah merugikan masyarakat sekaligus mencederai integritas dunia pendidikan.

“Kami mendesak Kepala Kanwil Kemenag Sumut segera mengevaluasi dan mencopot Kepala MAN 4 Medan apabila terbukti melakukan pungli. Dunia pendidikan harus bersih dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat,” ujar Zainuddin dalam orasinya.

Selain itu, massa juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan praktik jual beli jabatan yang disebut-sebut melibatkan sejumlah oknum di lingkungan Kementerian Agama. Dalam orasi, mereka turut menyinggung dugaan keterlibatan pejabat pusat, termasuk Wakil Menteri dan Staf Khusus Kementerian Agama.

Massa menilai setiap dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) harus diproses secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

“Kami ingin Sumatera Utara bersih dari praktik KKN. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus diproses tanpa pandang bulu,” kata salah seorang orator.

Aksi berlangsung tertib hingga selesai. Massa menyatakan akan terus mengawal perkembangan penanganan laporan tersebut dan membuka kemungkinan menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons dari pihak terkait.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, MAN 4 Medan, maupun pihak-pihak yang disebut dalam tuntutan aksi belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai dugaan yang disampaikan massa. PERS.NEWS akan memperbarui pemberitaan ini setelah memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait sebagai bentuk penerapan asas keberimbangan dan praduga tak bersalah.(Red)