PERS.NEWS – Dualisme PPP gegara Muktamar Ancol resmi berakhir. Kementerian Hukum mengeluarkan keputusan pengesahan kepengurusan DPP PPP masa bakti 2025-2030 dengan duet Mardiono dan Agus Suparmanto di pucuk partai berlambang Kakbah tersebut.

Menkum Supratman Andi Agtas mengeluarkan keputusan tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan DPP PPP untuk lima tahun mendatang. Sebelumnya, Ketua Umum PPP Mardiono telah mendaftarkan kepengurusan hasil Muktamar Ancol dan sudah disahkan.

Perubahan kepengurusan PPP kini sudah ditetapkan oleh Menkum pukul 15.30 WIB sore ini. Agus Suparmanto, rival Mardiono di Muktamar PPP beberapa waktu lalu, bergabung dalam kepengurusan baru.

Mardiono tetap menjabat Ketua Umum PPP. Sementara itu, Agus Suparmanto menjadi Wakil Ketua Umum PPP. Adapun posisi Sekjen PPP dijabat Taj Yasin yang juga Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Dalam foto yang diterima detikcom, Menkum Supratman menyerahkan Keputusan Menkum kepada Mardiono langsung. Agus Suparmanto dan Taj Yasin ikut dalam sesi foto tersebut. (*)

Susunan kepengurusan PPP masa bakti 2025-2030.

Ketua Umum: Mardiono
Wakil Ketua Umum: Agus Suparmanto
Sekretaris Jenderal: Taj Yasin
Wakil Sekretaris Jenderal: Jabbar Idris
Bendahara Umum: Imam Fauzan A Uskara
Wakil Bendahara Umum: Rusman Ya’qub

PERS.NEWS – Polemik kepemimpinan di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapat sorotan dari pakar hukum administrasi negara.

Dosen Ilmu Perundang-undangan Universitas Pancasila sekaligus Counsel pada Indonesia Center Legislative Drafting (ICLD) Ricca Anggraeni menilai keputusan menteri bersifat final dan mengikat secara hukum.

Tanggapan Ricca diketahui mengacu pada keluarnya Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum (Kemenkum) yang mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum DPP PPP 2025-2030.

“Kalau Menterinya sudah mengambil keputusan bahwa yang dimenangkan itu adalah salah satu kubu, maka itu sudah pasti sah, mengikat berdasarkan pertimbangan yang komprehensif. Selama pengambilan keputusan itu memenuhi syarat sah, maka keputusan tersebut sudah mengikat bagi pihak-pihak yang terkena dampak,” ujar Ricca dalam keterangan tertulis, Sabtu, 4 Oktober 2025.

Ricca menjelaskan, pihak-pihak yang merasa keberatan tetap memiliki ruang hukum untuk melakukan gugatan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (TUN).

Namun, ia menekankan bahwa sebelum melangkah ke jalur hukum, perlu ditimbang dan dipastikan apakah persoalan yang muncul merupakan sengketa internal partai politik atau murni objek sengketa administrasi pemerintahan.

“Kalau misalnya itu menjadi sengketa internal partai politik, biasanya hakim lebih mendorong penyelesaian secara internal. Jadi jangan sampai energi terbuang sia-sia hanya karena terlalu obsesi padahal salah menentukan objek sengketa,” paparnya.

Dia melanjutkan, dalam konteks bernegara PPP sebagai organisasi yang menjunjung tinggi konstitusi harus tunduk pada prinsip prinsip negara hukum bukan pertimbangan politik. Apalagi sampai memaksakan kehendak dan melawan keputusan pemerintah yang sudah sah dan mengikat secara hukum

“Adalah hal biasa ada yang pro dan kontra. Tetapi ketika menyangkut hubungan dengan pemerintah dan sudah diputus oleh pejabat yang berwenang, maka tidak ada lagi polemik, karena keputusan tersebut harus dianggap benar secara hukum,” tegasnya.

Selain itu, Ricca mengingatkan bahwa dalam hukum administrasi negara berlaku asas praduga rechtmatig (presumption lustae causa) yaitu keputusan pejabat tata usaha negara dianggap sah sampai ada pembatalan dari peradilan. Dengan demikian, penolakan-penolakan yang muncul tidak serta-merta membatalkan SK tersebut.

“Lebih baik menghormati keputusan pemerintah sambil menyatukan seluruh kekuatan PPP untuk menghadapi Pemilu 2029, daripada sibuk berpolemik,” tutupnya. (*)

PERS.NEWS – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), sempat menengahi bentrokan antarkader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan membacakan sholawat Asyghil.

Momen itu terjadi usai pembukaan Muktamar X PPP di Ballroom Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara, selesai.

Awalnya, sejumlah kader PPP meninggalkan ruangan utama. Sementara Pelaksana Ketua Umum (Plt) PPP, Muhammad Mardiono, tengah melayani sesi doorstop dengan wartawan, Sabtu sore, 27 Septemberr 2025.

Saat itu, Mardiono tengah menjelaskan tentang harapannya agar PPP tidak kembali mengalami perpecahan internal. Ia pun menyebut sejarah konflik PPP yang paling parah.

Tiba-tiba, sejumlah kader PPP meneriakkan kata “perubahan”, membuat para pendukung Mardiono dalam Muktamar ini terprovokasi.

Mereka tidak terima dengan suasana gaduh karena Mardiono sedang wawancara bersama media massa nasional.

Namun, kegaduhan itu tidak mereda dan justru semakin memanas di belakang punggung wartawan.

Ketika sejumlah kader PPP mulai cekcok, Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Romahurmuziy atau Gus Romy, dievakuasi dari keributan itu.

Meski satuan tugas (Satgas) pengamanan Muktamar mencoba melerai, cekcok tidak berhenti.

Sejumlah kader PPP lalu saling berdatangan, membuat situasi semakin tidak terkendali. Dari cekcok, situasi meningkat menjadi baku hantam.

Salah satu kader PPP yang terpojok bahkan dipukuli. Satgas pengamanan yang mencoba melerai pun tak luput jadi sasaran. (*)