Surat tersebut diserahkan langsung oleh Gibran kepada Prabowo saat keduanya bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, sekitar pukul 10.15 WIB.

Dalam keterangan persnya, Prabowo mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut secara khusus menjadi momentum bagi Gibran untuk menyampaikan keputusan pengunduran dirinya.

“Pada pukul 10.15 hari ini, saya menerima kunjungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang telah menyampaikan surat kepada saya yang intinya adalah menyampaikan surat pernyataan berhenti beliau dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Prabowo.

Setelah menyerahkan surat kepada Presiden, Gibran kemudian menemui pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) untuk menyampaikan secara langsung surat pernyataan berhenti tersebut.

Prabowo menyatakan menerima keputusan itu dengan berat hati. Ia juga menegaskan menghormati sekaligus mendukung langkah yang diambil Gibran.

Menurut Presiden, keputusan tersebut berkaitan dengan adanya putusan hukum yang menunjukkan ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan berdasarkan sistem konstitusional Indonesia.

Prabowo bahkan menilai sikap Gibran sebagai bentuk tanggung jawab dan kedewasaan dalam bernegara.

“Dengan berat hati saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil. Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan,” katanya.

Di sisi lain, Prabowo menyampaikan apresiasi atas kontribusi Gibran selama mendampinginya, baik sejak memperoleh mandat rakyat maupun dalam menjalankan pemerintahan selama dua tahun terakhir.

Presiden mengungkapkan bahwa sejak awal pemerintahan, Gibran telah diberi tanggung jawab untuk aktif turun ke berbagai daerah guna memastikan program-program pemerintah berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam kurun waktu dua tahun, Gibran disebut telah mengunjungi 35 provinsi dan 149 kabupaten/kota. Ia juga melakukan pengecekan serta peninjauan terhadap 303 titik proyek pemerintah.

Bagi Prabowo, catatan tersebut menjadi gambaran dedikasi dan kerja keras Gibran dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden.

“Atas seluruh pengabdian dan kerja keras tersebut, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya,” ucapnya.

Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan bahwa keputusan Gibran tidak diambil secara tiba-tiba. Keduanya telah melakukan konsultasi dalam beberapa hari terakhir sebelum surat pernyataan berhenti tersebut disampaikan.

Presiden juga menyampaikan dukungan kepada Gibran beserta keluarganya. Ia meyakini perjalanan pengabdian Gibran kepada bangsa dan negara masih panjang.

Menutup pernyataannya, Prabowo mengingatkan seluruh elemen bangsa agar tidak mengesampingkan kepentingan negara, bangsa, dan rakyat di tengah situasi tersebut.

Ia mengajak semua pihak menjaga suasana tetap kondusif, mengedepankan kedewasaan, serta menghindari hal-hal yang dapat memicu ketegangan.

“Keadilan dan kemakmuran hanya bisa datang dalam suasana sejuk, damai, di mana semua unsur menunjukkan jiwa yang besar, menunjukkan sikap negarawan,” pungkas Prabowo.(Red)

(BPMI Setpres)

Forum tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengkaji berbagai persoalan publik, menyampaikan evaluasi, serta mendorong perbaikan kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dalam diskusi itu, peserta membahas sejumlah isu nasional, di antaranya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bencana banjir di Aceh dan Sumatera, ketepatan data desil ekonomi masyarakat, serta peredaran narkoba. Berbagai persoalan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari program yang direncanakan, tetapi juga dari pelaksanaan kebijakan, ketepatan sasaran, dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Aliansi Cipayung Plus menegaskan bahwa evaluasi pemerintahan tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial atau sekadar ruang menyampaikan pendapat. Evaluasi harus menjadi sarana untuk mengukur sejauh mana kebijakan menjawab kebutuhan masyarakat, anggaran dikelola secara bertanggung jawab, dan program pemerintah benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan.

Apresiasi Harus Berjalan Seiring dengan Evaluasi

Dalam forum tersebut, Aliansi Cipayung Plus Tanjungbalai menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Polres Tanjungbalai atas upaya serta kinerja kedua institusi dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Apresiasi itu merupakan bentuk penghargaan atas upaya yang telah dilakukan. Namun, penghargaan harus tetap berjalan beriringan dengan evaluasi secara objektif agar kualitas pelayanan terus meningkat, persoalan masyarakat ditangani secara tepat, dan kepercayaan publik semakin kuat.

Bagi mahasiswa, sikap kritis bukan berarti menutup ruang kerja sama dengan pemerintah maupun aparat penegak hukum. Mahasiswa dapat menjadi mitra dialog sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen. Dukungan terhadap upaya positif tidak menghilangkan hak masyarakat untuk menyampaikan kritik dan meminta pertanggungjawaban.

Pemko Tanjungbalai Didorong Berani Berbenah

Dalam pembahasan mengenai arah pembangunan daerah, Aliansi Cipayung Plus menyampaikan sejumlah masukan kepada Pemerintah Kota Tanjungbalai. Pembangunan diharapkan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan program, tetapi juga menghasilkan perubahan yang terukur dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Pemko Tanjungbalai didorong untuk memperkuat transparansi anggaran dan program pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), serta mempercepat tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.

Pemerintah daerah juga diharapkan memastikan penyaluran bantuan sosial didasarkan pada data yang akurat dan mutakhir. Ketepatan pendataan menjadi hal mendasar karena kesalahan data berpotensi menyebabkan bantuan tidak diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Di bidang lingkungan, perhatian perlu diarahkan pada pengelolaan sampah, pemeliharaan drainase, pencegahan banjir, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana sesuai kewenangan pemerintah daerah. Penentuan prioritas pembangunan harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, tingkat urgensi persoalan, serta kemampuan anggaran.

Selain itu, Aliansi Cipayung Plus mendorong Pemko Tanjungbalai membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi mahasiswa dan masyarakat sipil. Aspirasi yang disampaikan dalam forum pertemuan perlu ditindaklanjuti melalui langkah konkret, terukur, dan dapat dievaluasi secara terbuka.

Polres Tanjungbalai Didorong Perkuat Pelayanan dan Pemberantasan Narkoba

Kepada Polres Tanjungbalai, Aliansi Cipayung Plus mendorong penguatan upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba melalui penegakan hukum yang profesional, edukasi kepada generasi muda, serta kolaborasi dengan lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, keluarga, dan masyarakat.

Upaya menjaga keamanan dan ketertiban juga perlu diiringi peningkatan kualitas pelayanan pengaduan, profesionalisme personel, serta keterbukaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dibangun melalui keseriusan dalam menangani persoalan, penerapan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, dan komunikasi yang baik dengan masyarakat.

Jangan Biarkan FGD Berhenti sebagai Seremoni

Aliansi Cipayung Plus Tanjungbalai mendorong agar berbagai masukan dalam FGD ditindaklanjuti melalui penyampaian rekomendasi tertulis kepada Pemko dan Polres Tanjungbalai. Rekomendasi tersebut diharapkan memuat persoalan prioritas, usulan langkah perbaikan, serta mekanisme pemantauan terhadap tindak lanjut yang dilakukan.

Forum ini diharapkan tidak berhenti pada diskusi dan dokumentasi, tetapi menjadi awal komunikasi berkelanjutan antara mahasiswa, pemerintah, kepolisian, dan masyarakat.

Pemerintah membutuhkan masukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan, sementara mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk mengawal jalannya pemerintahan secara kritis, objektif, dan berbasis fakta.

Aliansi Cipayung Plus Tanjungbalai menegaskan bahwa apresiasi dan kritik bukanlah dua hal yang bertentangan. Apresiasi diberikan atas upaya yang telah dilakukan, sedangkan evaluasi diperlukan untuk memastikan perbaikan terus berjalan.

Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan program yang diumumkan, tetapi juga pelayanan berkualitas, kebijakan transparan, dan penyelesaian persoalan yang manfaatnya dapat dirasakan secara nyata. Hal tersebut menjadi salah satu ukuran penting yang perlu terus dikawal dalam pembangunan Kota Tanjungbalai.(Red)

Penyerahan hadiah tersebut berlangsung dalam kegiatan silaturahmi di Jalan Lampu, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, Sabtu (17/10/2026) sore, bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden Prabowo Subianto.

Zulkarnaen mengatakan, pemberian hadiah umrah itu merupakan bentuk kepedulian sekaligus upaya mempererat hubungan dengan masyarakat. Ia berharap Presiden Prabowo senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, dan perlindungan Allah SWT dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara.

“Hadiah umrah ini saya berikan kepada tujuh orang warga Kota Medan yang hadir pada kegiatan ini. Semoga Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang serta selalu dalam lindungan Allah SWT,” ujar Zulkarnaen.

Ia menjelaskan, dirinya bersama seluruh kader Partai Gerindra mengemban amanah dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, untuk terus hadir di tengah masyarakat, memberikan bantuan, serta mengambil bagian dalam mendorong kemajuan bangsa.

Menurutnya, peringatan hari ulang tahun Presiden Prabowo diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga momentum untuk memperkuat kedekatan antara kader Partai Gerindra dan masyarakat.

Zulkarnaen yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Medan itu berharap pemberian hadiah umrah dapat mempererat tali silaturahmi sekaligus memperkuat hubungannya dengan warga yang diwakilinya.

“InsyaAllah, hadiah umrah gratis ini semakin mendekatkan saya sebagai petugas Partai Gerindra sekaligus wakil rakyat di DPRD Kota Medan dengan masyarakat Kota Medan. InsyaAllah, hadiah umrah ini semakin memperkuat tali silaturahmi di antara kita,” tuturnya.

Lebih lanjut, Zulkarnaen menyampaikan bahwa Presiden Prabowo terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga perekonomian.

Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan untuk memperhatikan pemenuhan gizi anak bangsa serta program Sekolah Rakyat yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Selain itu, ia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah kondisi perekonomian global yang penuh tantangan menjadi salah satu hal yang perlu terus didukung.

“Gizi anak bangsa terus diperhatikan lewat program MBG. Pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu terjawab lewat program Sekolah Rakyat. Ekonomi Indonesia juga terus bertumbuh di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Ini bentuk keseriusan Pak Prabowo dalam mengurus bangsa dan negara ini. Mari kita doakan Bapak Presiden Prabowo agar selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT,” ungkapnya.

Salah seorang penerima hadiah umrah, Soleh, mengaku terharu dan bersyukur atas kesempatan yang diberikan kepadanya. Ia mengaku tidak menyangka akan memperoleh hadiah perjalanan umrah secara gratis dari Zulkarnaen.

“Saya tidak menyangka bisa mendapatkan hadiah umrah gratis dari Pak Zulkarnaen. Semoga Pak Zulkarnaen selalu dalam keadaan sehat walafiat, supaya Pak Zulkarnaen bisa terus memperhatikan nasib kami dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Kota Medan,” kata Soleh.

Soleh juga menyampaikan doa untuk Presiden Prabowo Subianto yang merayakan ulang tahun ke-75. Ia berharap Presiden senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT dan mampu membawa Indonesia menuju kesejahteraan serta kemajuan yang berkeadilan.

“Semoga Bapak Presiden Prabowo Subianto juga selalu dalam lindungan Allah SWT. Bangsa ini membutuhkan sosok Pak Prabowo sebagai pemimpin yang akan membawa bangsa ini menuju kesejahteraan dan kemajuan yang berkeadilan,” tutupnya.(Red)

Kader Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Sumatera Utara, Suharis Prabudi, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Konsolidasi itu dihadiri Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Wakil Menteri Agama RI, sejumlah pejabat di Sumatera Utara, serta jajaran pengurus DPD Gerindra Sumut. Sejumlah program pemerintah menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan pelayanan haji dan umrah, serta penguatan kehidupan beragama.

Menurut Suharis, kehadiran sejumlah pejabat pemerintah dalam konsolidasi tersebut memberikan gambaran pentingnya sinergi antara pemerintah, organisasi, dan kader di daerah dalam mengawal pelaksanaan program nasional. Ia menilai, konsolidasi tidak hanya menjadi agenda internal organisasi, tetapi juga menjadi momentum untuk menyamakan langkah dalam menerjemahkan kebijakan pemerintah agar dapat dirasakan masyarakat.

“Alhamdulillah, hari ini Jumat 2 Oktober 2026 saya sebagai kader TIDAR Sumut bisa ikut hadir dalam konsolidasi Laskar Gerindra Sumut di Sibolangit. Kehadiran Kepala BGN, Wamen Haji dan Umrah, serta Wamen Agama menjadi penyemangat bagi kami di daerah untuk terus bergerak mengawal program Pak Prabowo,” ujar Suharis.

Ia berharap konsolidasi tersebut dapat memperkuat komunikasi dan koordinasi di antara jajaran organisasi di Sumatera Utara. Menurutnya, pengawalan terhadap program pemerintah membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, terutama dalam memastikan kebijakan yang dirancang di tingkat nasional dapat berjalan dengan baik di daerah.

Kegiatan konsolidasi berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh kebersamaan. Para peserta mengikuti rangkaian kegiatan sebagai bagian dari upaya memperkuat soliditas organisasi sekaligus membangun sinergi dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah di Sumatera Utara.(Red)

Dalam keterangannya di Medan, Senin (7/9/2026), Suharis menegaskan komitmennya untuk ikut mengawal serta menyosialisasikan program-program pemerintah agar dapat dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah.

Menurutnya, sejumlah agenda pemerintah yang menitikberatkan pada swasembada pangan, ketahanan energi, hilirisasi industri, penguatan ekonomi kerakyatan, pendidikan, kesehatan, hingga penciptaan lapangan kerja merupakan kebijakan yang memiliki keterkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat.

“Kami dari Politisi Muslim untuk Semua mendukung penuh program Bapak Prabowo. Tugas kami adalah memastikan program-program ini sampai ke akar rumput dan dirasakan langsung manfaatnya oleh umat dan seluruh rakyat, tanpa membedakan latar belakang,” ujar Suharis.

Ia mengatakan, dukungan tersebut tidak cukup hanya disampaikan melalui pernyataan, tetapi harus diwujudkan melalui keterlibatan langsung di tengah masyarakat. Menurutnya, kelompok muda memiliki peran penting dalam menjembatani komunikasi antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Sebagai kader Tunas Indonesia Raya Sumatera Utara, Suharis menyatakan siap mengambil bagian dalam upaya tersebut, terutama dalam menyampaikan informasi mengenai berbagai program pemerintah kepada generasi muda dan masyarakat luas.

“Di Tunas Indonesia Raya Sumut, kami akan menjadi corong untuk menyosialisasikan program makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja. Kami ingin anak muda Sumut ikut serta membangun Indonesia sesuai visi Bapak Prabowo, yakni Indonesia maju dan berdaulat,” katanya.

Tekankan Persatuan dan Politik yang Moderat

Selain berbicara mengenai program pembangunan, Suharis juga menyoroti pentingnya menjaga persatuan di tengah dinamika politik nasional. Ia menilai perbedaan pilihan politik tidak semestinya menjadi alasan untuk memecah hubungan sosial di tengah masyarakat.

Karena itu, ia menyebut Politisi Muslim untuk Semua memiliki komitmen untuk mendorong kehidupan politik yang mengedepankan persatuan, moderasi, serta semangat kebangsaan.

Menurut Suharis, nilai-nilai keislaman yang Rahmatan lil ‘alamin dapat menjadi salah satu landasan untuk membangun komunikasi politik yang sejuk sekaligus memperkuat semangat kebersamaan.

“Politik harus menjadi sarana untuk membangun, bukan memecah belah. Perbedaan adalah bagian dari demokrasi, tetapi persatuan harus tetap menjadi kepentingan bersama,” tegasnya.

Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, elemen politik, organisasi kepemudaan, serta masyarakat di Sumatera Utara dapat terus diperkuat. Dengan kolaborasi tersebut, berbagai program pemerintah diharapkan tidak berhenti pada kebijakan di tingkat pusat, tetapi benar-benar hadir dan memberikan dampak bagi masyarakat di daerah.

Suharis menambahkan, generasi muda Sumatera Utara harus mengambil posisi sebagai bagian dari pembangunan nasional dengan menghadirkan gagasan, mengawal program, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat.

“Anak muda jangan hanya menjadi penonton. Kita harus mengambil peran, ikut mengawal pembangunan, dan memastikan setiap kebijakan yang baik dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat,” pungkasnya.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melalui unggahan di akun media sosial Instagram @sekretariat.kabinet.

“Sore hingga malam hari ini, Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan beserta Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet di kediaman Hambalang,” tulis Teddy, Sabtu, 29 Agustus 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo meminta laporan perkembangan terkait sejumlah persoalan. Salah satunya mengenai penyesuaian syarat perekrutan masyarakat suku Dayak pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI.

Selain itu, rapat membahas penanganan sejumlah bencana, di antaranya kondisi pascagempa bumi di Flores, erupsi Gunung Merapi, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah, khususnya Kalimantan dan Sumatra.

Presiden Prabowo juga meminta agar edukasi mengenai bahaya pembakaran hutan dan lahan diperkuat hingga tingkat desa.

Para Bintara Pembina Desa (Babinsa) diharapkan turut memberikan pemahaman kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga hutan dan lahan serta mencegah terjadinya karhutla.

“Presiden ingin edukasi terkait bahaya pembakaran hutan diberikan para Babinsa di desa kepada warga untuk sama-sama menjaga hutan dan lahan kita bersama,” tutur Teddy.

Rapat tersebut menjadi bagian dari pembahasan Presiden Prabowo bersama jajaran TNI dan sejumlah menteri terkait perkembangan sejumlah persoalan, baik terkait pertahanan maupun penanganan bencana dan pencegahan karhutla di Indonesia.(Red)

Pemerhati Kehutanan sekaligus tokoh aktivis nasional, Andreas H. Silalahi, S.Hut , mengkritik narasi yang menjadikan faktor alam sebagai penyebab utama kebakaran. Ia menilai cuaca ekstrem bukan satu-satunya faktor yang memicu bencana ekologis tersebut.

Dalam pernyataan resminya di Jakarta, Jumat (21/8/2026), Andreas menyoroti persoalan tata kelola hutan dan lahan yang menurutnya perlu menjadi perhatian serius pemerintah.

“Pemerintah selalu mengambil jalan pintas menyalahkan fenomena El Nino dan kemarau panjang. Ini bentuk cuci tangan birokrasi. Berdasarkan data persebaran titik api (hotspot) dan analisis spasial, mayoritas sumber api justru berada tepat di dalam wilayah konsesi perusahaan skala besar dan area gambut yang sengaja dikeringkan untuk komersialisasi,” tegas Andreas.

Ia menyebut persoalan karhutla tidak dapat dilepaskan dari kondisi kawasan gambut dan perubahan tutupan lahan. Andreas juga mengutip analisis pakar pemantauan deforestasi dari Nusantara Atlas, David Gaveau, yang menyebut skala kebakaran saat ini merupakan dampak dari kerusakan lanskap akibat deforestasi selama puluhan tahun.

Menurut Andreas, sejumlah penelitian akademik juga menunjukkan bahwa kerusakan tata air gambut berperan dalam meningkatkan kerentanan kawasan terhadap kebakaran. Ia merujuk salah satunya pada penelitian mengenai pengelolaan dan restorasi lahan gambut di Kalimantan Tengah dan Riau yang diterbitkan dalam jurnal Southeast Asian Studies dari Kyoto University.

Soroti Kepemimpinan Menteri Kehutanan

Andreas kemudian menyoroti kinerja Kementerian Kehutanan di bawah kepemimpinan Raja Juli Antoni . Ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan karhutla.

“Raja Juli Antoni terbukti tidak mampu menerjemahkan dan mengeksekusi visi besar Presiden Prabowo di sektor lingkungan hidup. Kita tahu, dalam dokumen Asta Cita, Presiden secara spesifik menempatkan isu ekologi sebagai prioritas utama. Bagaimana mungkin cita-cita Presiden bisa tercapai jika menterinya hanya sibuk dengan seremoni birokratis saat hutan kita habis dilalap api?” ujar Andreas.

Ia menilai terdapat sedikitnya tiga agenda lingkungan yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius pemerintah.

Pertama, pembangunan ekonomi hijau (green economy) . Menurut Andreas, kebakaran hutan dan pelepasan emisi karbon dalam skala besar dapat mengganggu upaya Indonesia membangun ekonomi yang berkelanjutan.

Kedua, swasembada air dan energi . Ia menilai kelestarian kawasan tangkapan air dan tata hidrologi daerah aliran sungai (DAS) menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan air nasional.

Ketiga, rehabilitasi hutan dan lahan kritis . Menurutnya, pemulihan ekosistem merupakan bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus menghadapi dampak perubahan iklim.

Andreas juga mengkritik pola penanganan karhutla yang dinilainya terlalu administratif dan belum menyentuh akar persoalan.

Desak Presiden Tunjuk Rimbawan sebagai Menteri Kehutanan

Andreas mendesak Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan pergantian Menteri Kehutanan dan menunjuk sosok berlatar belakang ilmu kehutanan atau rimbawan untuk memimpin kementerian tersebut.

“Mengurus jutaan hektare hutan hujan tropis dan merestorasi hidrologi gambut tidak bisa diselesaikan hanya dengan modal lobi-lobi politik dan kegiatan peresmian potong pita. Kami mendesak Bapak Presiden Prabowo untuk segera menempatkan seorang rimbawan, lulusan kehutanan, sebagai Menteri Kehutanan,” tegasnya.

Alumni Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara (USU) itu menyebut terdapat sejumlah alasan mengapa menurutnya posisi tersebut perlu dipimpin seorang rimbawan.

Pertama, pendekatan ekologis berbasis sains . Menurut Andreas, rimbawan memiliki pemahaman mengenai silvikultur, dinamika ekosistem, serta karakteristik hutan dan lahan gambut.

Kedua, kemampuan mengambil keputusan berbasis kondisi ekologis . Ia menilai pengelolaan hutan membutuhkan keberanian teknokratis dan kebijakan yang berpijak pada daya dukung lingkungan.

Ketiga, fokus pada penyelesaian akar masalah . Andreas menyebut penanganan karhutla membutuhkan penguatan sistem pencegahan dan pemadaman, termasuk penguatan Manggala Agni serta pembenahan tata air kawasan gambut.

“Bapak Presiden Prabowo yang terhormat, ketahanan nasional yang kuat adalah sebuah ilusi jika bentang ekologis kita dan paru-paru rakyat terus dihanguskan. Hutan kita tidak butuh birokrat yang pandai merangkai kata; hutan kita butuh seorang teknokrat rimbawan yang mengerti bagaimana merawat akar, tanah, dan air,” pungkas Andreas.(Red)

Sekretaris LMP MBG, Said Siregar , yang memimpin orasi tersebut, menyampaikan imbauan tegas kepada seluruh pemangku jabatan di Sumatera Utara, mulai dari Gubernur, Ketua DPRD, Kapolda, hingga Pangdam. Ia meminta agar petisi yang mereka bawa dapat segera diteruskan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Di mana makan bergizi gratis ini dapat dilanjutkan, bukan ditutup. Kalau salah Badan Gizi Nasional (BGN)-nya, orangnya yang diganti, bukan program MBG-nya yang ditutup!” tegas Said Siregar di hadapan massa aksi.

Menurut Said, program MBG memiliki manfaat yang sangat besar dan langsung dirasakan oleh generasi muda, mulai dari anak-anak di tingkat TK, SD, SMP, SMA, hingga mahasiswa di perguruan tinggi. Ia juga menekankan bahwa program ini adalah wujud nyata dari ekonomi kerakyatan yang berpihak kepada rakyat, baik melalui program MBG itu sendiri maupun melalui pemberdayaan Koperasi Desa Merah Putih.

Dalam orasinya, Said juga memberikan peringatan keras agar program mulia ini tidak ditumpangi oleh kepentingan pihak-pihak tertentu yang ingin merusak.

Ia secara khusus menyerukan kepada mahasiswa di seluruh Indonesia untuk membuka mata dan telinga, serta turut mengawal agar program ini dapat terus berjalan.

“Desak Pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor”

Lebih lanjut, Said Siregar menyoroti peran krusial Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam mendukung keberlangsungan program ini secara finansial. Ia mendesak agar wakil rakyat segera menuntaskan dan mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor.

“Kepada yang duduk di DPR sana, wakil rakyat Republik Indonesia, agar kiranya MBG ini dapat diteruskan, koruptor dapat dituntaskan. Caranya, Undang-Undang Perampasan Aset Korupsi harus diselesaikan!” serunya.

Ia memperingatkan bahwa jika regulasi perampasan aset ini tidak disahkan oleh dewan, maka program MBG tidak akan bisa berjalan maksimal.

Menutup orasinya, Said mengingatkan kembali amanat konstitusi, yakni Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.

“Hidup MBG Hidup Bapak Prabowo ” tutupnya, disambut sorak sorai dukungan dari para peserta aksi.(Red)

Dalam kesempatan itu, seorang warga Medan Utara, Nurbaeti Harahap , menyampaikan aspirasi dan harapannya kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar program MBG tetap dilanjutkan dan tidak dihentikan. Menurutnya, program tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya keluarga yang memiliki anak usia sekolah.

Mewakili suara para orang tua siswa, Nurbaeti mengungkapkan bahwa anaknya merupakan salah satu penerima manfaat program MBG. Ia merasakan secara langsung dampak positif yang diberikan program tersebut dalam membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak selama menjalani proses belajar di sekolah.

“Karena anak saya masih sekolah dan masih mendapatkan manfaat dari MBG, saya mohon program ini jangan dihentikan,” ujar Nurbaeti di sela-sela aksi.

Ia menjelaskan bahwa keberadaan program MBG tidak hanya membantu meningkatkan asupan gizi anak-anak, tetapi juga meringankan beban pengeluaran keluarga. Dengan adanya makanan bergizi yang disediakan melalui program tersebut, para orang tua merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak mereka setiap hari.

Sejumlah peserta aksi lainnya juga menyampaikan pandangan serupa. Mereka menilai program MBG merupakan salah satu kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama bagi keluarga dari kalangan menengah ke bawah.

Program tersebut dinilai berkontribusi dalam mendukung tumbuh kembang anak, meningkatkan konsentrasi belajar, serta membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Koordinator aksi dari LMP MBG menyebutkan bahwa kehadiran mereka di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang berharap pemerintah pusat maupun daerah terus memberikan perhatian terhadap program-program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.

Menurut para peserta aksi, investasi pada pemenuhan gizi anak merupakan langkah penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul di masa depan. Oleh karena itu, mereka berharap program MBG dapat terus berjalan dan diperluas agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak siswa di berbagai daerah.

Aksi tersebut menjadi bukti bahwa program MBG mendapat dukungan dari sebagian masyarakat yang merasakan manfaatnya secara langsung. Warga berharap pemerintah tetap mempertahankan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas gizi, pendidikan, dan kesejahteraan anak-anak Indonesia.

Ketua Umum PW KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, menilai pemerintah dan PT Pertamina gagal menunjukkan kepekaan terhadap kondisi rakyat. Menurutnya, kebijakan yang menyangkut kebutuhan strategis masyarakat tidak seharusnya dilakukan secara tiba-tiba tanpa sosialisasi dan penjelasan yang memadai.

“Kenaikan Pertamax hampir Rp4.000 per liter dalam satu kebijakan merupakan kenaikan yang sangat drastis. Ini bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi pukulan langsung bagi masyarakat, pelaku usaha, dan kelas menengah yang selama ini tidak mendapatkan subsidi namun tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional,” tegas Irham, Kamis (11/6/2026).

Ia menilai pemerintah tidak transparan dalam mengambil keputusan terkait kenaikan harga BBM. Menurutnya, masyarakat mendadak dihadapkan pada harga baru tanpa penjelasan yang komprehensif mengenai dasar perhitungan maupun urgensi kebijakan tersebut.

“Rakyat selalu diminta memahami kondisi negara, memahami situasi global, memahami beban fiskal pemerintah. Tetapi kapan pemerintah mau memahami rakyat? Kapan pemerintah menunjukkan empati terhadap masyarakat yang setiap hari harus berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya?” ujarnya.

PW KAMMI Sumut juga mengingatkan bahwa BBM merupakan urat nadi perekonomian nasional. Kenaikan harga BBM, kata Irham, berpotensi memicu efek berantai terhadap biaya transportasi, distribusi logistik, harga bahan pokok, hingga biaya produksi di berbagai sektor usaha.

“Kami khawatir kenaikan ini akan memicu gelombang kenaikan harga komoditas lainnya. Pada akhirnya rakyat yang menjadi korban. Harga kebutuhan pokok naik, biaya transportasi naik, sementara pendapatan masyarakat tidak ikut meningkat,” katanya.

Selain itu, PW KAMMI Sumut menyoroti antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU setelah kenaikan harga Pertamax diumumkan. Banyak pengguna Pertamax disebut beralih ke Pertalite demi menekan pengeluaran.

“Kondisi ini berpotensi menyebabkan lonjakan konsumsi Pertalite secara masif. Jika tidak diantisipasi dengan baik, bukan tidak mungkin terjadi kelangkaan Pertalite di berbagai daerah. Dampaknya akan jauh lebih luas dan memicu keresahan masyarakat,” lanjutnya.

Atas kondisi tersebut, PW KAMMI Sumatera Utara mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola energi nasional.

“Kami mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Direktur Utama Pertamina dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia karena dinilai gagal menjaga stabilitas harga energi, gagal membangun komunikasi publik yang baik, serta gagal menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegas Irham.

Menurutnya, jabatan publik harus diukur dari keberpihakannya kepada masyarakat. Ketika kebijakan yang dihasilkan justru menambah penderitaan rakyat dan menimbulkan kegaduhan nasional, maka evaluasi hingga pergantian pejabat merupakan langkah yang wajar.

“Stabilitas energi bukan hanya soal bisnis dan keuntungan perusahaan. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Negara tidak boleh membiarkan rakyat terus-menerus menjadi pihak yang menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka,” katanya.

PW KAMMI Sumut juga mengajak mahasiswa, organisasi kepemudaan, kelompok buruh, pelaku UMKM, serta berbagai elemen masyarakat untuk bersatu menyuarakan penolakan terhadap kebijakan kenaikan harga BBM yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Irham menegaskan bahwa suara masyarakat tidak boleh diabaikan dan harus disampaikan melalui jalur demokrasi yang dijamin oleh konstitusi.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menyikapi kebijakan kenaikan BBM yang sangat membebani rakyat. Jika suara rakyat tidak didengar, maka gerakan rakyat harus diperlihatkan. Demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka dan bermartabat,” ujarnya.

PW KAMMI Sumut menyatakan akan mengonsolidasikan kekuatan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil untuk menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan tersebut.

“Kami akan turun ke jalan menyuarakan keresahan rakyat. Ini bukan sekadar soal harga BBM, tetapi soal keadilan ekonomi, keberpihakan negara kepada rakyat, dan masa depan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” kata Irham.

Ia berharap pemerintah segera mengevaluasi kembali kebijakan tersebut sebelum dampaknya semakin meluas dan memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.

“Jangan tunggu kemarahan rakyat membesar. Dengarkan aspirasi masyarakat sejak sekarang. Pemerintah harus membatalkan atau meninjau kembali kebijakan kenaikan BBM ini demi menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik,” tutup Irham Sadani Rambe.(Arif)