Sekretaris LMP MBG, Said Siregar , yang memimpin orasi tersebut, menyampaikan imbauan tegas kepada seluruh pemangku jabatan di Sumatera Utara, mulai dari Gubernur, Ketua DPRD, Kapolda, hingga Pangdam. Ia meminta agar petisi yang mereka bawa dapat segera diteruskan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Di mana makan bergizi gratis ini dapat dilanjutkan, bukan ditutup. Kalau salah Badan Gizi Nasional (BGN)-nya, orangnya yang diganti, bukan program MBG-nya yang ditutup!” tegas Said Siregar di hadapan massa aksi.

Menurut Said, program MBG memiliki manfaat yang sangat besar dan langsung dirasakan oleh generasi muda, mulai dari anak-anak di tingkat TK, SD, SMP, SMA, hingga mahasiswa di perguruan tinggi. Ia juga menekankan bahwa program ini adalah wujud nyata dari ekonomi kerakyatan yang berpihak kepada rakyat, baik melalui program MBG itu sendiri maupun melalui pemberdayaan Koperasi Desa Merah Putih.

Dalam orasinya, Said juga memberikan peringatan keras agar program mulia ini tidak ditumpangi oleh kepentingan pihak-pihak tertentu yang ingin merusak.

Ia secara khusus menyerukan kepada mahasiswa di seluruh Indonesia untuk membuka mata dan telinga, serta turut mengawal agar program ini dapat terus berjalan.

“Desak Pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor”

Lebih lanjut, Said Siregar menyoroti peran krusial Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam mendukung keberlangsungan program ini secara finansial. Ia mendesak agar wakil rakyat segera menuntaskan dan mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor.

“Kepada yang duduk di DPR sana, wakil rakyat Republik Indonesia, agar kiranya MBG ini dapat diteruskan, koruptor dapat dituntaskan. Caranya, Undang-Undang Perampasan Aset Korupsi harus diselesaikan!” serunya.

Ia memperingatkan bahwa jika regulasi perampasan aset ini tidak disahkan oleh dewan, maka program MBG tidak akan bisa berjalan maksimal.

Menutup orasinya, Said mengingatkan kembali amanat konstitusi, yakni Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.

“Hidup MBG Hidup Bapak Prabowo ” tutupnya, disambut sorak sorai dukungan dari para peserta aksi.(Red)

Dalam kesempatan itu, seorang warga Medan Utara, Nurbaeti Harahap , menyampaikan aspirasi dan harapannya kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar program MBG tetap dilanjutkan dan tidak dihentikan. Menurutnya, program tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya keluarga yang memiliki anak usia sekolah.

Mewakili suara para orang tua siswa, Nurbaeti mengungkapkan bahwa anaknya merupakan salah satu penerima manfaat program MBG. Ia merasakan secara langsung dampak positif yang diberikan program tersebut dalam membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak selama menjalani proses belajar di sekolah.

“Karena anak saya masih sekolah dan masih mendapatkan manfaat dari MBG, saya mohon program ini jangan dihentikan,” ujar Nurbaeti di sela-sela aksi.

Ia menjelaskan bahwa keberadaan program MBG tidak hanya membantu meningkatkan asupan gizi anak-anak, tetapi juga meringankan beban pengeluaran keluarga. Dengan adanya makanan bergizi yang disediakan melalui program tersebut, para orang tua merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak mereka setiap hari.

Sejumlah peserta aksi lainnya juga menyampaikan pandangan serupa. Mereka menilai program MBG merupakan salah satu kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama bagi keluarga dari kalangan menengah ke bawah.

Program tersebut dinilai berkontribusi dalam mendukung tumbuh kembang anak, meningkatkan konsentrasi belajar, serta membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Koordinator aksi dari LMP MBG menyebutkan bahwa kehadiran mereka di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang berharap pemerintah pusat maupun daerah terus memberikan perhatian terhadap program-program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.

Menurut para peserta aksi, investasi pada pemenuhan gizi anak merupakan langkah penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul di masa depan. Oleh karena itu, mereka berharap program MBG dapat terus berjalan dan diperluas agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak siswa di berbagai daerah.

Aksi tersebut menjadi bukti bahwa program MBG mendapat dukungan dari sebagian masyarakat yang merasakan manfaatnya secara langsung. Warga berharap pemerintah tetap mempertahankan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas gizi, pendidikan, dan kesejahteraan anak-anak Indonesia.

Ketua Umum PW KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, menilai pemerintah dan PT Pertamina gagal menunjukkan kepekaan terhadap kondisi rakyat. Menurutnya, kebijakan yang menyangkut kebutuhan strategis masyarakat tidak seharusnya dilakukan secara tiba-tiba tanpa sosialisasi dan penjelasan yang memadai.

“Kenaikan Pertamax hampir Rp4.000 per liter dalam satu kebijakan merupakan kenaikan yang sangat drastis. Ini bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi pukulan langsung bagi masyarakat, pelaku usaha, dan kelas menengah yang selama ini tidak mendapatkan subsidi namun tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional,” tegas Irham, Kamis (11/6/2026).

Ia menilai pemerintah tidak transparan dalam mengambil keputusan terkait kenaikan harga BBM. Menurutnya, masyarakat mendadak dihadapkan pada harga baru tanpa penjelasan yang komprehensif mengenai dasar perhitungan maupun urgensi kebijakan tersebut.

“Rakyat selalu diminta memahami kondisi negara, memahami situasi global, memahami beban fiskal pemerintah. Tetapi kapan pemerintah mau memahami rakyat? Kapan pemerintah menunjukkan empati terhadap masyarakat yang setiap hari harus berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya?” ujarnya.

PW KAMMI Sumut juga mengingatkan bahwa BBM merupakan urat nadi perekonomian nasional. Kenaikan harga BBM, kata Irham, berpotensi memicu efek berantai terhadap biaya transportasi, distribusi logistik, harga bahan pokok, hingga biaya produksi di berbagai sektor usaha.

“Kami khawatir kenaikan ini akan memicu gelombang kenaikan harga komoditas lainnya. Pada akhirnya rakyat yang menjadi korban. Harga kebutuhan pokok naik, biaya transportasi naik, sementara pendapatan masyarakat tidak ikut meningkat,” katanya.

Selain itu, PW KAMMI Sumut menyoroti antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU setelah kenaikan harga Pertamax diumumkan. Banyak pengguna Pertamax disebut beralih ke Pertalite demi menekan pengeluaran.

“Kondisi ini berpotensi menyebabkan lonjakan konsumsi Pertalite secara masif. Jika tidak diantisipasi dengan baik, bukan tidak mungkin terjadi kelangkaan Pertalite di berbagai daerah. Dampaknya akan jauh lebih luas dan memicu keresahan masyarakat,” lanjutnya.

Atas kondisi tersebut, PW KAMMI Sumatera Utara mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola energi nasional.

“Kami mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Direktur Utama Pertamina dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia karena dinilai gagal menjaga stabilitas harga energi, gagal membangun komunikasi publik yang baik, serta gagal menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegas Irham.

Menurutnya, jabatan publik harus diukur dari keberpihakannya kepada masyarakat. Ketika kebijakan yang dihasilkan justru menambah penderitaan rakyat dan menimbulkan kegaduhan nasional, maka evaluasi hingga pergantian pejabat merupakan langkah yang wajar.

“Stabilitas energi bukan hanya soal bisnis dan keuntungan perusahaan. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Negara tidak boleh membiarkan rakyat terus-menerus menjadi pihak yang menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka,” katanya.

PW KAMMI Sumut juga mengajak mahasiswa, organisasi kepemudaan, kelompok buruh, pelaku UMKM, serta berbagai elemen masyarakat untuk bersatu menyuarakan penolakan terhadap kebijakan kenaikan harga BBM yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Irham menegaskan bahwa suara masyarakat tidak boleh diabaikan dan harus disampaikan melalui jalur demokrasi yang dijamin oleh konstitusi.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menyikapi kebijakan kenaikan BBM yang sangat membebani rakyat. Jika suara rakyat tidak didengar, maka gerakan rakyat harus diperlihatkan. Demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka dan bermartabat,” ujarnya.

PW KAMMI Sumut menyatakan akan mengonsolidasikan kekuatan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil untuk menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan tersebut.

“Kami akan turun ke jalan menyuarakan keresahan rakyat. Ini bukan sekadar soal harga BBM, tetapi soal keadilan ekonomi, keberpihakan negara kepada rakyat, dan masa depan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” kata Irham.

Ia berharap pemerintah segera mengevaluasi kembali kebijakan tersebut sebelum dampaknya semakin meluas dan memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.

“Jangan tunggu kemarahan rakyat membesar. Dengarkan aspirasi masyarakat sejak sekarang. Pemerintah harus membatalkan atau meninjau kembali kebijakan kenaikan BBM ini demi menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik,” tutup Irham Sadani Rambe.(Arif)

PERS.NEWS | Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat kini memiliki akses layanan kesehatan yang lebih dekat dan modern setelah Presiden Prabowo Subianto meresmikan RSUD KH Muhammad Thohir Krui, Rabu, 10 Juni 2026. Peresmian rumah sakit tersebut turut didampingi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Peresmian RSUD KH Muhammad Thohir menjadi tonggak penting dalam upaya pemerataan layanan kesehatan di Provinsi Lampung, khususnya bagi masyarakat di wilayah pesisir dan daerah yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pelayanan medis rujukan.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas hadirnya fasilitas kesehatan modern di Kabupaten Pesisir Barat yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat.

“Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini sekarang bisa mendapat akses layanan kesehatan yang memadai,” kata Presiden Prabowo.

Sebelum peresmian, Presiden bersama Gubernur Lampung dan Menteri Kesehatan meninjau sejumlah fasilitas yang telah tersedia di rumah sakit tersebut, mulai dari Instalasi Gawat Darurat (IGD), poli anak, poli gigi, poli umum, poli THT, poli kandungan dan kebidanan hingga poli penyakit dalam.

Sementara itu Gubernur Rahmat Mirzani Djausal saat mendampingi presiden mengatakan keberadaan RSUD KH Muhammad Thohir merupakan hasil sinergi kuat antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat dalam menjawab kebutuhan layanan kesehatan masyarakat di wilayah pesisir.

Menurutnya, pembangunan rumah sakit ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat pelayanan kesehatan sekaligus mendekatkan akses layanan rujukan bagi masyarakat Pesisir Barat dan daerah sekitarnya.

“Rumah sakit ini menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang lebih cepat, mudah dijangkau, dan berkualitas. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat hingga ke daerah terluar,” ujar Gubernur Mirza.

RSUD KH Muhammad Thohir dibangun melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dengan dukungan anggaran APBN sebesar Rp152,99 miliar. Pembangunan fisiknya telah rampung 100 persen pada akhir 2025 dan kini siap beroperasi melayani masyarakat.

Selain pembangunan gedung utama, Pemerintah Provinsi Lampung juga terus mendorong penguatan akses menuju rumah sakit, aktivasi layanan BPJS Kesehatan, serta pemenuhan tenaga dokter spesialis guna mendukung layanan prioritas kesehatan.

Dari sisi kapasitas, rumah sakit tersebut mengalami peningkatan signifikan dari sebelumnya 98 tempat tidur menjadi 137 tempat tidur. Berbagai fasilitas modern juga telah tersedia, di antaranya Intensive Care Unit (ICU), Intensive Cardiovascular Care Unit (ICVCU), layanan hemodialisa, kamar operasi, radiologi, laboratorium, rawat jalan hingga ruang Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan RSUD KH Muhammad Thohir merupakan bagian dari 66 rumah sakit yang dibangun pemerintah pusat untuk memperkuat layanan kesehatan rujukan di daerah.

Menurutnya, rumah sakit tersebut diproyeksikan mampu menangani lima kelompok penyakit dengan angka kematian tertinggi, yakni stroke, jantung, kanker, penyakit ginjal, serta layanan kesehatan ibu dan anak.

Dengan beroperasinya RSUD KH Muhammad Thohir, masyarakat Pesisir Barat, Lampung Barat dan wilayah sekitarnya kini dapat memperoleh layanan kesehatan rujukan yang lebih lengkap tanpa harus dirujuk ke Bandar Lampung atau ke luar daerah. (***)

PERS.NEWS | Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menyambut langsung kedatangan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Kota Bandar Lampung, Rabu, 10 Juni 2026.

Kehadiran Presiden dalam rangka menghadiri Musyawarah Nasional XVIII BPP HIPMI dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkuat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Eva Dwiana mengatakan kunjungan Presiden Prabowo ke Lampung merupakan kehormatan bagi masyarakat sekaligus menjadi sinyal positif bagi perkembangan investasi dan pembangunan di Provinsi Lampung, khususnya Kota Bandar Lampung.

“Alhamdulillah, kami menyambut langsung kedatangan Bapak Presiden Prabowo Subianto di Kota Bandar Lampung. Ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Bandar Lampung dan Provinsi Lampung,” ujar Eva Dwiana.

Menurutnya, pelaksanaan Munas HIPMI di Bandar Lampung tidak hanya mempertemukan para pengusaha muda dari berbagai daerah di Indonesia, tetapi juga membuka peluang besar untuk memperkenalkan potensi investasi dan pembangunan yang dimiliki Kota Bandar Lampung.

Eva berharap kehadiran Presiden dapat membawa perhatian lebih dari pemerintah pusat terhadap berbagai program pembangunan yang tengah dijalankan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Dukungan tersebut dinilai penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami berharap kunjungan Bapak Presiden dapat membawa semangat baru bagi pembangunan Bandar Lampung. Dukungan pemerintah pusat tentu sangat kami harapkan agar pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat dapat semakin meningkat,” katanya.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha menjadi kunci dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa depan. Karena itu, momentum Munas HIPMI di Lampung diharapkan mampu menghasilkan berbagai gagasan dan kolaborasi yang berdampak positif bagi daerah.

Menurut Eva, Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera yang perlu terus didukung melalui pembangunan yang berkelanjutan.

“Kami berharap kehadiran Presiden di Bandar Lampung dapat semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Eva juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Presiden Prabowo di Kota Tapis Berseri. Ia berharap kunjungan kerja tersebut membawa keberkahan dan menjadi langkah awal lahirnya berbagai program pembangunan yang dapat mempercepat kemajuan Lampung dan Indonesia.

“Selamat datang di Kota Tapis Berseri, Bapak Presiden. InsyaAllah kehadiran Bapak membawa semangat baru bagi kemajuan Lampung dan Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing,” tuturnya. (***)

Ketua Dewan Pembina Pro Jurnalis Media Siber (PJS)

MEDAN|PERS.NEWS-Di tengah dinamika dunia yang semakin kompleks, Indonesia menghadapi tantangan sekaligus peluang besar untuk menentukan arah masa depannya. Bonus demografi, hilirisasi industri, transformasi digital, serta kekayaan sumber daya alam menjadi modal strategis yang dapat mengantarkan Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Namun di saat yang sama, ketidakpastian global, konflik geopolitik, perang informasi, dan tekanan ekonomi internasional menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini berada pada momentum penting untuk memperkuat fondasi bangsa dalam menghadapi berbagai perubahan tersebut. Stabilitas nasional tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau kemampuan ekonomi semata, melainkan juga oleh kemampuan negara membaca arah perubahan, mengantisipasi ancaman, dan menjaga kepercayaan publik.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah wajah ancaman terhadap sebuah negara. Jika dahulu ancaman lebih banyak datang melalui kekuatan fisik dan militer, kini ancaman dapat muncul melalui ruang digital. Penyebaran disinformasi, propaganda, manipulasi opini publik, hingga polarisasi sosial dapat berkembang dengan cepat dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional apabila tidak diantisipasi secara tepat.

Karena itu, penguatan sistem deteksi dini menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Negara harus memiliki kemampuan untuk membaca gejala-gejala yang berpotensi mengganggu keamanan, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Langkah tersebut bukan untuk membatasi kebebasan masyarakat dalam berpendapat, melainkan untuk memastikan bahwa kebebasan tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam konteks itu, revitalisasi fungsi intelijen menjadi sangat penting. Di era modern, intelijen bukan hanya bertugas mengumpulkan informasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membaca perubahan global, memetakan risiko, serta memberikan rekomendasi yang akurat bagi pengambil kebijakan. Kekuatan sebuah negara tidak hanya diukur dari jumlah pasukan atau besarnya anggaran pertahanan, tetapi juga dari kemampuan intelijennya dalam mendeteksi ancaman sebelum menjadi krisis.

Selain aspek keamanan, tantangan ekonomi juga memerlukan perhatian serius. Ketidakpastian ekonomi global akibat konflik geopolitik, perubahan rantai pasok dunia, serta persaingan teknologi menuntut Indonesia untuk memperkuat ketahanan ekonominya. Hilirisasi harus diarahkan tidak hanya pada peningkatan nilai tambah komoditas, tetapi juga pada pembangunan industri yang mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas dan meningkatkan daya saing nasional.

Di sisi lain, sektor pangan, energi, kesehatan, dan teknologi harus terus diperkuat sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya secara mandiri akan memiliki posisi yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai gejolak global.

Namun, seluruh kebijakan tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa adanya kepercayaan masyarakat. Sejarah telah menunjukkan bahwa kepercayaan publik merupakan salah satu pilar utama stabilitas sebuah negara. Ketika masyarakat percaya kepada pemerintah dan lembaga negara, maka ruang bagi disinformasi, provokasi, dan spekulasi akan semakin sempit.

Oleh karena itu, komunikasi publik yang terbuka, transparan, dan berbasis data harus menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan. Setiap kebijakan strategis perlu dijelaskan secara jelas kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun persepsi yang keliru.

Indonesia memiliki semua syarat untuk menjadi negara maju dan berpengaruh pada pertengahan abad ke-21. Namun cita-cita tersebut hanya dapat terwujud apabila pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan stabilitas keamanan, ketahanan sosial, penguatan sumber daya manusia, serta kepemimpinan yang mampu membaca tantangan zaman.

Di tengah berbagai ketidakpastian global yang terus berkembang, persatuan nasional harus menjadi kekuatan utama bangsa. Perbedaan pandangan politik dan kepentingan kelompok hendaknya tidak mengurangi komitmen bersama dalam menjaga keutuhan negara. Saatnya seluruh elemen bangsa bergandengan tangan, memperkuat solidaritas, dan menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Sebab pada akhirnya, menjaga Indonesia tetap aman, stabil, dan sejahtera bukan hanya tugas pemerintah atau aparat negara semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh anak bangsa.(Red)

Pers News | Jakarta – Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus memaksimalkan peran Indonesia untuk perdamaian Palestina dalam keanggotaan Board of Peace. Cak Imin menuturkan Indonesia tak pernah putus mengirim bantuan untuk rakyat Gaza.

“Jadi begini, BoP ataupun langkah-langkah diplomasi global yang dilakukan presiden adalah langkah-langkah untuk memaksimalkan peran kita,” kata Cak Imin di sela kegiatan Jejak Jajanan Nusantara di GBK, Jakarta Pusat, Minggu (8/3/2026).

Cak Imin menyebut kiriman bantuan untuk Palestina kerap mengalami kendala. Untuk itu, sambungnya, diplomasi Prabowo mencari jalan lain agar bantuan bisa sampai seutuhnya.

“Peran kita itu apa? Ya, kalau bantuan kepada Gaza itu banyak terpotong atau terhambat, harus dicari pintu-pintu untuk mendorong bantuan-bantuan itu bisa tepat sasaran dan bisa masuk. Tidak hanya mengandalkan bantuan yang diterjunkan dari pesawat, tetapi bisa lebih leluasa untuk masuk ke Gaza,” jelasnya.

“Sehingga BOP-kah, bilateral-kah, multilateral, kunjungan Presiden ke berbagai negara, pulang dari New York mampir ke berbagai negara adalah membuka pintu seluas-luasnya untuk bantuan kita masuk ke Gaza dan Palestina pada umumnya,” imbuhnya.

“Karena ada indikasi bantuan yang masuk yang kita bawa itu tidak sampai 30%, tidak sampai 30% yang sampai, yang lain terhambat,” ucapnya.

Selain itu, Cak Imin menyebut diplomasi global Prabowo untuk memperkuat ekonomi nasional. Hal ini termasuk kesepakatan dengan Amerika Serikat.

“Yang kedua, semua tujuan yang dilakukan oleh Presiden adalah untuk menjaga kekuatan ekonomi nasional. Jadi kepentingan nasional nomor satu. Nomor satu adalah kepentingan nasional sehingga industri kita tetap jalan, ekspor kita ke Amerika tetap surplus,” katanya. (DTK)

Rektor UPI Didi Sukyadi mengatakan, Prabowo bisa saja jadi mediator, tapi jika dilakukan sekarang itu sulit karena perang masih memanas.

“Sebagai mediator banyak hal yang diperhatikan, secara upaya bisa dilakukan tapi harus lihat situasi dan kondisi apakah peran itu memungkinkan untuk saat ini atau tidak,” kata Didi di Bandung, Sabtu (7/3/2026).

Didi mengungkapkan, kaena dia bukan diplomat sehingga tidak bisa banyak berbicara soal itu, namun menurut Didi peran sebagai mediator bisa saja dilakukan.

“Saya bukan Diplomat, tidak bisa berkomentar lebih jauh, tapi peran itu bisa kita mainkan melihat situasi dan kondisi saat ini dan kapan peluang itu bisa dilakukan, karena orang sedang berperang, sedang bermusuhan mungkin diajak ngobrol juga enggak mau karena sedang berantem, mungkin kalau situasi sudah dingin karena negara-negara ini negara kuat, kalau kita ingin mendamaikan ya menurut saya harus lihat situasi dan kondisi,” jelasnya.

Didi apresiasi langkah Prabowo jika ingin damaikan Iran dengan Israel dan AS.

“Menurut saya apa yang dilakukan pemerintah sudah cukup baik. Mungkin yang harus ditekankan adalah pemerintah kita memosisikan sebagai pihak yang bisa turut mendinginkan suasana, turut membuat situasi lebih adem, agar konflik tidak meluas ke wilayah-wilayah yang lain, sebab dampaknya tentu akan dirasakan oleh kita, bahkan sampai sekarang ini dampak dari perang itu sudah dirasakan Indinesia ada dua kapal kota yang satu dari Chandra Asri dan milik Pertamina terjebak di Selat Romuz, kemudian harus ada yang dilakukan oleh pemerintah atau PT terkait,” terangnya.

“Memang dampaknya untuk kehidupan global kita tidak bisa disepelekan atau kita tidak peduli, tapi menurut saya ini yang berpengaruh pada kehidupan kita semua. Tapi itu hal yang penting untuk dicoba dan perlu kita lakukan sebagai bangsa Indonesia yang politiknya politik bebas aktif, kemudian cinta damai,” tambahnya.

Disinggung apakah ada mahasiswa UPI yang sedang studi banding di Iran atau negara Timur Tengah lainnya, Didi sebut tidak ada.

“Di Timur Tengah hingga sejauh ini belum ada laporan, kalau kerjasama masih di Asean, untuk mahasiswa di Timur Tengah untuk UPI belum ada,” pungkasnya. (DTK)

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan rapat terbatas ini membahas kondisi geopolitik di Timur Tengah yang memanas. Salah satunya, terkait antisipasi pasokan minyak dunia imbas penutupan Selat Hormuz Iran.

“Mungkin menyangkut dengan kondisi terkini, geopolitik ya, menyangkut dengan penutupan Selat Hormuz Iran. Karena ini juga antisipasi tentang pasokan minyak dunia. Karena bagaimana pun kita masih melakukan impor sebelum Lebaran,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2026).

Bahlil juga akan membahas bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Mengingat, katanya dampak kenaikan harga sudah mulai terlihat saat ini.

“Nanti, saya besok insyaallah akan rapat Dewan Energi Nasional. Rapat dulu baru saya laporkan. Perlahan-perlahan sebagian sudah ada perubahan harga naik,” ujarnya.

Bahlil mengatakan Indonesia masih memiliki cadangan nasional sampai 20 hari ke depan. Hingga saat ini, katanya, belum ada dampak yang dirasakan di dalam negeri termasuk yang subsidi.

“Masih cukup, 20 hari. Sampai hari ini nggak ada masalah, tapi kan harga dunia pasti akan terjadi koreksi ketika kondisi geopolitik yang terus memanas di Timteng,” ujarnya.

Sebelumnya dilansir BBC Indonesia, harga minyak dunia melonjak setelah setidaknya tiga kapal diserang di dekat Selat Hormuz. Serangan di seluruh Timur Tengah itu dilakukan Iran sebagai tanggapan terhadap serangan berkelanjutan oleh AS dan Israel.

Dua kapal telah terkena serangan, dan sebuah ‘proyektil tak dikenal’ dilaporkan ‘meledak sangat dekat’ dengan kapal ketiga, kata Pusat Operasi Perdagangan Maritim Inggris (UKMTO).

Iran telah memperingatkan kapal-kapal agar tidak melewati selat tersebut. Kapal-kapal itu mengangkut sekitar 20% minyak dan gas dunia.

Pengiriman internasional nyaris terhenti di pintu masuk selat, dan para analis memperingatkan bahwa konflik yang berkepanjangan dapat mendorong harga minyak akan melonjak lebih tinggi lagi. (DTK)