Presiden Prabowo Subianto

Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal: Kasus Demo Kades ke Istana Bukti Menteri Harus Dievaluasi, Bila Perlu Dicopot

redaksi — Wed, 17 Dec 2025 10:25:41 +0000

JAKARTA|PERS.NEWS—Aksi damai ribuan kepala desa dan perangkat desa dari seluruh Indonesia yang menggelar demonstrasi di kawasan Istana Negara dan Monas menjadi bukti kuat adanya kekecewaan mendalam terhadap kebijakan kementerian yang dinilai tidak berpihak pada desa. Hal tersebut disampaikan Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., pakar hukum internasional dan ekonom nasional, saat menanggapi pertanyaan para pemimpin redaksi media cetak dan daring di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Jakarta.(11/12/25)

Menurut Prof. Sutan Nasomal, terpenuhinya tuntutan para kepala desa hanya dalam hitungan jam menunjukkan bahwa persoalan ini bukan masalah kecil atau insidental. Ia menilai, jika sebuah peraturan terbukti memberatkan rakyat dan aparat desa hingga memicu aksi nasional, maka para menteri terkait patut dievaluasi secara serius.

“Masak iya peraturan yang menyulitkan rakyat dan aparat desa dijadikan jalan keluar. Saya yakin ini bukan gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kalau menteri tidak mampu menerjemahkan visi Presiden membangun desa, lebih baik dievaluasi atau dicopot,” tegasnya.

Aksi damai yang digelar Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pada Senin (8/12/2025) tersebut dipicu oleh terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025, yang menghentikan pencairan Dana Desa (DD) Tahap II dan mengalihkan sebagian anggaran ke program di luar kewenangan desa.

Aksi damai yang digelar Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pada Senin (8/12/2025).

Prof. Sutan Nasomal menyatakan sangat mendukung langkah para kepala desa menyampaikan kritik melalui aksi damai. Menurutnya, kebijakan kementerian tidak boleh dibuat secara sepihak tanpa kajian mendalam hingga ke tingkat desa.

“Demo ini memang berbuah hasil gemilang karena peraturan dicabut. Tapi rekam jejak kekecewaan ribuan kepala desa tidak bisa dihapus. Ini peringatan keras bagi kementerian agar tidak asal membuat kebijakan,” ujarnya.

Sebagai respons cepat, pemerintah melalui Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, M.Si., Ph.D., menyampaikan langsung keputusan Presiden RI, yakni:

Dana Desa Tahap II Tahun 2025 dicairkan 100 persen paling lambat 19 Desember 2025.
PMK Nomor 81 Tahun 2025 dicabut dan dikembalikan ke regulasi sebelumnya.
Segera diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024.

Prof. Sutan Nasomal menekankan bahwa pengorbanan ribuan kepala desa yang datang ke Jakarta dengan biaya sendiri merupakan bentuk kepedulian luar biasa terhadap nasib desa dan masyarakatnya.

“Kesulitan kepala desa di lapangan sudah sangat besar. Kalau menteri malas turun ke desa, jangan lagi menambah beban dengan peraturan yang mempersulit,” katanya.

Aksi damai ini diikuti peserta dari berbagai provinsi, antara lain Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan daerah lainnya. Demonstrasi berlangsung tertib dan damai di bawah koordinasi DPP Apdesi yang diketuai Surta Wijaya.

Prof. Sutan Nasomal juga mengapresiasi respons cepat pemerintah. Pada sore hari setelah aksi, Wamen Setneg Suardi menemui perwakilan Apdesi dan menyampaikan langsung keputusan Presiden.

Sebagai informasi, PMK Nomor 81 Tahun 2025 yang terbit pada 19 November 2025 sempat menghentikan pencairan Dana Desa Tahap II, sehingga mengancam ribuan proyek pembangunan dan operasional di lebih dari 75.000 desa di seluruh Indonesia.

Dengan dicabutnya PMK tersebut dan dipastikannya pencairan penuh Dana Desa, para kepala desa menyebut kebijakan ini sebagai kemenangan besar bagi desa dan masyarakat pedesaan.

Lebih lanjut, Prof. Sutan Nasomal juga mengusulkan agar Dana Desa ditambah minimal 20 persen, mengingat masih banyak infrastruktur pedesaan yang tertinggal.

“Masih banyak jalan desa yang tanah, pembangunan tertunda karena anggaran tidak cukup. Ini bertentangan dengan amanat UUD 1945 untuk memajukan seluruh wilayah Indonesia,” tegasnya.

Ketua Umum DPP Apdesi, Surta Wijaya, menyampaikan apresiasi kepada Presiden dan jajaran pemerintah.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan pemerintah yang mendengar aspirasi desa. Kemenangan ini untuk lebih dari 75.000 desa dan ratusan juta warga desa Indonesia,” ujarnya.

Aksi damai Apdesi menjadi bukti bahwa suara desa tetap didengar di pusat, selama disampaikan secara tertib, terorganisasi, dan mengedepankan dialog.(FSN)

Narasumber:
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Pakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Jenderal Kompii, Pengasuh Ponpes ASS Saqwa Plus, Ketua Umum Yayasan BRIGIP.

Horas Bangso Batak Tolak Rencana Audit PT TPL: “Alam Sudah Mengadili, Rakyat Terus Menanggung Derita”

redaksi — Tue, 16 Dec 2025 10:56:34 +0000

MEDAN|PERS.NEWS — Organisasi Horas Bangso Batak (HBB) secara tegas menolak rencana Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan audit terhadap PT Toba Pulp Lestari (TPL). Penolakan ini disampaikan langsung Ketua Umum HBB, Lamsiang Sitompul, S.H., M.H, menyusul rangkaian bencana ekologis yang terus melanda wilayah Tapanuli dan kawasan Danau Toba.

Dalam keterangannya kepada awak media di Medan, Selasa (16/12/2025), Lamsiang menilai bahwa penderitaan masyarakat Tapanuli akibat banjir, longsor, dan kerusakan lingkungan merupakan fakta yang tidak terbantahkan dan tidak lagi membutuhkan pembuktian administratif melalui audit.

“Kerusakan lingkungan di Tapanuli bukan asumsi. Alam sudah berbicara melalui bencana yang berulang. Itu audit paling jujur dan tidak bisa dimanipulasi,” tegasnya.

Menurut Lamsiang, audit yang dilakukan manusia berpotensi membuka ruang rekayasa data dan justru memperpanjang penderitaan rakyat. Ia menilai rencana tersebut berisiko menjadi manuver penundaan penyelesaian masalah, sementara masyarakat terus menanggung dampak ekologis dan kerugian material.

Keterangan Pers Kepada Wartawan PERS.NEWS di Kantor DPP HBB(Horas Bangso Batak)Jl. Saudara No.31, Sudirejo II, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara

HBB juga menyinggung data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mencatat tingginya intensitas bencana di wilayah Tapanuli Tengah dan kawasan sekitar Danau Toba. Data tersebut, kata Lamsiang, sudah cukup menjadi dasar kuat bahwa terjadi degradasi lingkungan serius yang tidak bisa dilepaskan dari aktivitas industri kehutanan.

“Data BNPB sudah jelas. Kerusakan itu nyata, bukan narasi. Jadi jangan lagi persoalan ini dikaburkan dengan istilah audit yang berlarut-larut,” ujarnya.

Data Menurut DPP Horas Bangso Batak HBB Yang Bersumber Dari Satgas Khusus Tanggap Bencana (BNPB)

Atas dasar itu, HBB menegaskan tuntutan penutupan total dan permanen PT TPL tanpa kompromi. Opsi penutupan sementara dinilai hanya akan menunda masalah dan memperpanjang penderitaan masyarakat terdampak.

“Tutup TPL itu harga mati. Tidak ada istilah tutup sementara. Negara jangan ragu mengambil sikap tegas,” katanya.

Selain penutupan, HBB juga mendesak penegakan hukum secara pidana dan perdata terhadap PT TPL. Lamsiang menekankan agar penanggung jawab perusahaan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan perusakan lingkungan, bukan hanya pelaku-pelaku kecil di lapangan.

“Hukum jangan tumpul ke korporasi besar dan tajam ke rakyat kecil. Penanggung jawab PT TPL harus lebih dulu diproses hukum,” ujarnya.

HBB juga menuntut pertanggungjawaban penuh PT TPL atas seluruh kerugian material yang dialami masyarakat Tapanuli Tengah akibat dampak operasional perusahaan.

Di sisi lain, pemerintah pusat sebelumnya menyampaikan bahwa rencana audit bertujuan untuk memastikan penilaian objektif dan berbasis data terhadap aktivitas PT TPL, sebagai dasar pengambilan kebijakan yang adil dan sesuai hukum. Namun HBB menilai langkah tersebut harus dibarengi keberpihakan nyata kepada korban dan lingkungan.

Menutup pernyataannya, Lamsiang meminta Presiden Prabowo Subianto untuk berdiri tegas di pihak rakyat dan tidak membiarkan masyarakat terus berada dalam ketidakpastian.

“Rakyat sudah terlalu lama menderita. Saatnya negara hadir, tegas, dan berpihak pada lingkungan serta keadilan,” pungkasnya.(Red)

Dinilai Berpihak kepada Kapitalis, Kepala KAI Divre I Sumut Dikecam Aktivis GMNI

redaksi — Sat, 13 Dec 2025 18:22:28 +0000

MEDAN|PERS.NEWS — Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Surya Dermawan Nasution, mengecam rencana PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional (Divre) I Sumatera Utara yang disebut akan mengakhiri kontrak sewa lahan pedagang UMKM rumah makan di Jalan HM Said Perintis, Kecamatan Medan Timur.

Surya menyampaikan, berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha Warung Bundo, pihak UMKM tersebut telah menyewa lahan milik PT KAI Divre I Sumut sejak tahun 2022 dengan masa kontrak selama lima tahun hingga 2027. Namun, belakangan ini pihak PT KAI Divre I Sumut disebut telah beberapa kali mendatangi pemilik usaha untuk menyampaikan rencana pemutusan sewa sebelum masa kontrak berakhir.

Menurut Surya, rencana tersebut menimbulkan keresahan bagi pelaku UMKM. Ia menilai membangun usaha rumah makan membutuhkan waktu panjang untuk mendapatkan pelanggan, sehingga kebijakan pemutusan kontrak dinilai merugikan pedagang kecil.

“Pelaku UMKM tentu sangat keberatan. Usaha itu dibangun perlahan, dari nol, dan membutuhkan waktu lama untuk berkembang,” ujarnya, Selasa (8/12/25).

Surya menyebut, berdasarkan informasi yang diperoleh, lahan yang selama ini digunakan pedagang rumah makan tersebut direncanakan akan dialihkan kepada pengusaha lapangan padel yang berada di sekitar lokasi.

Ia menyoroti ketentuan sewa aset PT KAI yang menyebutkan bahwa pemutusan sewa sebelum masa kontrak berakhir dapat dilakukan apabila aset tersebut digunakan untuk kepentingan negara atau kepentingan perusahaan.

“Kalau memang untuk kepentingan negara, mungkin masih bisa dipahami. Namun jika pemutusan sewa itu dilakukan demi kepentingan bisnis tertentu, apalagi yang lebih menguntungkan pengusaha besar, maka ini patut dipertanyakan,” kata Surya.

Ketua DPC GMNI Medan periode 2022–2024 itu juga mempertanyakan kebijakan Kepala PT KAI Divre I Sumut yang dinilainya tidak berpihak kepada pelaku usaha kecil.

“PT KAI adalah perusahaan milik negara. Setiap kebijakan yang diambil pejabatnya akan berdampak pada persepsi publik. Jangan sampai negara justru dianggap lebih memihak kepada pemodal besar dibandingkan rakyat kecil,” ujarnya.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dugaan negatif di tengah masyarakat dan dapat mencederai kepercayaan publik terhadap BUMN.

Atas dasar itu, Surya meminta Direktur Utama PT KAI serta Kepala Badan Pembinaan BUMN untuk memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut, termasuk dengan memanggil dan memeriksa Kepala PT KAI Divre I Sumut, Sofan Hidayah.

“Kepala BP BUMN harus bertindak cepat. Dengan begitu, publik akan melihat bahwa negara di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto benar-benar berpihak kepada rakyat kecil. Jangan biarkan persoalan ini merusak citra pemerintah,” pungkasnya.(Red)

Sumber :GMNI MEDAN

Cipayung Plus Sumut Minta Presiden Cabut Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

redaksi — Sun, 16 Nov 2025 20:26:10 +0000

MEDAN|PERS.NEWS —16 November 2025 — Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Sumatera Utara (PMII, IMM, KAMMI, HIMMAH, dan GMKI) menyatakan penolakan terhadap pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum Soeharto. Sikap tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Medan sebagai respons atas keputusan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan fakta sejarah dan ketentuan hukum.

Dalam pernyataannya, Cipayung Plus menilai bahwa rekam jejak Soeharto selama memimpin Orde Baru sarat dengan pelanggaran HAM, praktik otoritarianisme, dan korupsi. Mereka menilai pemberian gelar tersebut berpotensi mengaburkan sejarah serta mengabaikan pengalaman para korban.

Para perwakilan organisasi menyebut beberapa alasan penolakan, antara lain:

•Dugaan pelanggaran HAM pasca 1965 dan tindakan represif terhadap masyarakat sipil.

•Kontrol politik yang ketat, pembatasan kebebasan pers, serta manipulasi pemilu.

•Korupsi yang diduga terstruktur dan merugikan negara.

•Relevansi Reformasi 1998 sebagai bentuk penolakan publik terhadap praktik pemerintahan Orde Baru.

Cipayung Plus juga menilai keputusan tersebut tidak sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, yang mengatur bahwa penerima gelar tidak boleh memiliki rekam jejak tercela.

Tuntutan Cipayung Plus Sumut :

•Mendesak Presiden Prabowo Subianto mencabut Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto.

•Menolak segala bentuk glorifikasi Orde Baru.

•Meminta negara menghormati memori korban dan menjaga nilai Reformasi 1998.

,•Menegaskan pentingnya pendidikan sejarah yang kritis dan faktual.

Para ketua organisasi yang hadir juga menyampaikan pernyataan sikap masing-masing, umumnya menilai bahwa pemberian gelar tersebut melukai rasa keadilan dan berpotensi memutarbalikkan sejarah.

Cipayung Plus Sumut menyatakan siap menggelar aksi damai sebagai langkah konstitusional untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.(Red)

KTT ASEAN Plus Three, Prabowo Intervensi Gangguan Perdagangan

redaksi — Mon, 27 Oct 2025 08:08:17 +0000

PERS.NEWS – Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya memperkuat kerja sama konkret dan memastikan bahwa persaingan di kawasan tetap bersifat konstruktif.

Prabowo menyebutkan, babak baru kerja sama ASEAN berlangsung di tengah tantangan global yang kompleks, mulai dari perubahan iklim, gangguan perdagangan internasional, hingga meningkatnya ketegangan geopolitik yang berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat di kawasan.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam intervensinya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-28 ASEAN Plus Three (APT) di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, Senin, 27 Oktober 2025.

“Bagi Indonesia, hal-hal ini bukanlah risiko yang bersifat abstrak. Inilah tekanan nyata bagi para petani kita, generasi muda kita, dan peran penting yang kita mainkan dalam rantai pasok global,” ujar Prabowo dalam siaran pers.

Ia turut menyoroti laporan ASEAN Plus Three Regional Economic Outlook terbaru yang menunjukkan ketangguhan ekonomi kawasan, tetapi juga mengingatkan bahwa stabilitas tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang pasti.

Oleh karena itu, Prabowo menekankan pentingnya memperkuat integrasi regional, diversifikasi perdagangan, dan jaring pengaman keuangan sebagai inti dari agenda APT.

“Indonesia mengakui kontribusi kerja sama trilateral antara Tiongkok, Jepang, dan Republik Korea bagi seluruh kawasan. Untuk terus menjaga pertumbuhan dan melindungi diri dari guncangan eksternal, pendalaman kerja sama trilateral ini melalui pertemuan puncak dan pertemuan tingkat menteri secara rutin akan sangat penting,” kata dia.

Secara konkret, Prabowo menyerukan peningkatan ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) untuk menjamin pasokan pangan yang stabil dan memperkuat respons darurat antarnegara melalui pertukaran informasi yang lebih baik.

Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan penuh APT Cooperation Work Plan (2023-2027) serta penguatan Chiang Mai Initiative Multilateralisation sebagai langkah nyata memperdalam kerja sama ekonomi dan keuangan regional.
Prabowo menyebutkan, Indonesia mendukung penuh pengesahan ASEAN Plus Three Leaders’

Statement on Strengthening Regional Economic and Financial Cooperation. “Biarlah aspirasi ini menjaga relevansi dan pandangan ke depan kita dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi kawasan,” kata Prabowo.

Menutup intervensinya, Prabowo menyampaikan pandangannya tentang pentingnya menjaga semangat persaingan yang sehat di tengah dinamika global yang semakin intens.

“Saya akan menutup dengan menegaskan kembali sebuah kebenaran mendasar bahwa persaingan adalah sesuatu yang tak terelakkan, itulah mesin kemajuan. Namun agar benar-benar menjadi pendorong kemajuan, persaingan harus bersifat konstruktif,” imbuh dia. (*)

Presiden Prabowo Ingin Pelajaran Menulis Diadakan Lagi di Sekolah

redaksi — Tue, 21 Oct 2025 13:27:24 +0000

PERS.NEWS – Presiden Prabowo Subianto ingin pelajaran menulis di sekolah kembali diadakan.

Menurut Prabowo, pelajaran itu penting untuk diadakan karena saat ini banyak siswa yang menulis terlalu kecil dan berpotensi merusak mata mereka.

“Saya kira perlu kembali ada pelajaran menulis. Menulis dengan baik. Menulis halus dan menulis, tapi sebetulnya tulisannya harus besar,” kata Prabowo dikutip dari akun YouTube Setpres, Selasa, 21 Oktober 2025.

Prabowo mengatakan, selama ia melakukan kunjungan ke sekolah sering kali melihat siswa sengaja menulis dengan ukuran huruf kecil-kecil untuk menghemat kertas.

Padahal, kata dia, menulis terlalu kecil bisa merusak mata dan membuat siswa-siswa di Indonesia menggunakan kacamata.

“Tulisannya harus besar, anak-anak harus menulis besar. Saya khawatir kalau dia menulisnya sangat kecil, ujungnya nanti dia harus pakai kacamata semua,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai masalah menulis ini terlihat sangat kecil dan mendasar tetapi memiliki dampak untuk anak-anak.

Ia memahami kondisi anak-anak menulis kecil-kecil untuk irit kertas yang mereka miliki karena tidak ingin membuat orangtuanya terbebani harus sering membeli buku tulis.

Oleh karena itu, Prabowo juga menilai perlu ada bantuan buku tulis dari pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Menteri Keuangan kalau perlu, kita bagi buku-buku sekolah,” ungkapnya.

Terkait masalah menulis, Prabowo pun meminta agar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mempertimbangkan sarannya untuk kembali menghidupkan pelajaran menulis.

“Saya minta ditinjau kembali Menteri Dikdasmen,” pungkas Prabowo. (*)

Prabowo: Penegakan Hukum Jangan Tumpul ke Atas dan Tajam ke Bawah

redaksi — Mon, 20 Oct 2025 13:09:31 +0000

PERS.NEWS – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak boleh berlaku berat sebelah atau “tumpul ke atas dan tajam ke bawah”.

Menurutnya, praktik hukum yang lebih keras terhadap masyarakat kecil merupakan bentuk ketidakadilan dan kezaliman.

Hal itu disampaikan Prabowo usai menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 13,2 triliun dalam perkara tindak pidana korupsi fasilitas ekspor minyak kelapa sawit (CPO) di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025.

Presiden menuturkan keprihatinannya terhadap sejumlah kasus yang dianggap tidak manusiawi, seperti penangkapan anak sekolah dasar karena mencuri ayam, serta seorang ibu yang ditahan karena mencuri pohon.

“Saya ingat benar itu. Ini tidak masuk di akal. Hakim, jaksa, ada apa ngejar? Iya kan. Anda pasti ingat peristiwa itu. Ada lagi ibu-ibu ditangkap mencuri pohon. Mungkin ingat juga peristiwa itu, ya. Ada apa? Penegak hukum harus punya hati,” kata Presiden Prabowo dalam sambutannya.

Bela Rakyat Kecil dan Lemah Kepala Negara meminta agar seluruh aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan polisi, memiliki empati terhadap rakyat kecil dan tidak hanya fokus menindak masyarakat biasa.

Menurut Prabowo, penegakan hukum yang adil seharusnya justru melindungi masyarakat lemah, bukan menindas mereka. Ia bahkan mencontohkan tindakan pribadi yang pernah dilakukannya kepada anak SD yang ditangkap karena mencuri ayam.

“Saya panggil anak itu ke Hambalang, saya kasih beasiswa. Jangan istilahnya apa? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu zalim, itu angkara murka, jahat,” ujar Prabowo. “Orang kecil, orang lemah harus dibela, harus dibantu. Kalau perlu si hakim, si jaksa atau si polisi pakai uangnya sendiri ganti ayamnya, anaknya dibantu,” imbuhnya.

Presiden menekankan bahwa keadilan sosial harus benar-benar diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Ia berharap kasus serupa tidak terjadi lagi di masa depan.

Prabowo juga menyoroti perkembangan teknologi yang memungkinkan masyarakat kini langsung melaporkan berbagai peristiwa melalui gawai (gadget).

Ia mengatakan, laporan masyarakat sering kali sampai langsung kepadanya.

“Kalau ada apa-apa mereka punya gadget. Yang repot laporannya selalu langsung ke Presiden. Itu yang capek itu,” kata Prabowo. “Pak Prabowo begini, waduh, saya harus bereaksi karena itu rakyat kita, rakyat saya. Saya harus membela mereka. Saudara-saudara harus bantu saya menegakkan kebenaran, membela yang lemah,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung RI dan seluruh jajaran penegak hukum yang telah bekerja keras dalam menindak tegas tindak pidana korupsi, termasuk kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit.

“Saya berterima kasih kepada seluruh jajaran Kejaksaan Agung yang telah gigih dan bekerja keras melawan korupsi, manipulasi, dan penyelewengan,” ucap Prabowo.

Presiden menegaskan bahwa dirinya percaya seluruh aparat penegak hukum memiliki keberanian dan integritas untuk mengelola kekayaan negara secara adil dan transparan demi kepentingan rakyat. (*)

Misi Prabowo Tingkatkan Pendapatan Pajak

redaksi — Thu, 16 Oct 2025 21:49:44 +0000

PERS.NEWS – Presiden RI Prabowo Subianto memberi misi kepada Menteri Keuangan (Menkeu) baru, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam rapat koordinasi menteri, pada Kamis, 16 Oktober 2025.

Prabowo meminta Purbaya untuk meningkatkan pendapatan pajak.

“Tadi dibahas mengenai progres peningkatan pajak yang kita harapkan di bawah kepemimpinan Menkeu yang baru, kita berharap terjadi peningkatan pendapatan pajak kita,” ujar Mensesneg Prasetyo Hadi, Kamis.

Selain itu, Prabowo turut meminta Purbaya untuk terus-menerus melakukan peninjauan terhadap peraturan-peraturan yang berkenaan dengan masalah keuangan, misalnya seperti berkaitan dengan Devisa Hasil Ekspor (DHE).

“Termasuk di dalamnya tentang aturan Devisa Hasil Ekspor untuk sekali lagi terus dilakukan penyempurnaan, supaya apa yang diharapkan dari diberlakukannya aturan ini dapat berjalan dengan optimal,” imbuh dia. (*)

Prabowo dan Steve Forbes Makan Malam Bareng Kompak Pakai Batik

redaksi — Wed, 15 Oct 2025 13:36:10 +0000

PERS.NEWS – Presiden Prabowo Subianto didampingi adiknya, Hashim Djojohadikusumo, dan Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan P. Roeslani, melakukan makan malam (dinner) dengan Chairman and Editor in Chief Forbes, Malcolm Stevenson Jr. (Steve Forbes), di Hotel St. Regis, Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025.

Sesi dinner tersebut menjadi penutup pada rangkaian Forbes Global CEO Conference yang digelar sejak Selasa (14/10/2025) hingga Rabu malam. Dalam dinner kali ini, Presiden Prabowo, Hashim, dan Rosan duduk satu meja dengan Steve Forbes.

Prabowo dan Steve sama-sama mengenakan baju batik lengan panjang dan duduk bersebelahan.

Batik Presiden Prabowo berwarna coklat gelap, sementara batik yang dipakai Steve Forbes berwarna gabungan abu-abu dan coklat terang.

Saat makan malam, kedua tokoh itu tampak berbincang akrab. Tampak pula Direktur Utama (Dirut) PT Bank Permata Tbk (PermataBank) Meliza Musa Rusli, dan petinggi Tanoto Foundation Belinda Tanoto, yang duduk satu meja dengan Prabowo dan Steve Forbes.

Usai dinner, Presiden Prabowo dan Steve Forbes akan melakukan sesi dialog bersama.

Sebagai informasi, sebelumnya Steve Forbes telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 27 Juli 2025.

Saat itu, Steve sempat memuji kesepakatan tarif impor yang telah dicapai antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).

“Kami menantikan hubungan yang sangat bermanfaat antara AS dan Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki harapan untuk masa depan, dan itulah yang kami butuhkan saat ini,” tegasnya.

Pertemuan Steve Forbes dengan Presiden Prabowo turut didampingi oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang juga CEO Danantara, Rosan P. Roeslani. Pertemuan berjalan selama dua jam 15 menit.

Steve Forbes juga mengungkapkan, Indonesia saat ini merupakan sebuah negara yang sedang melaju kencang untuk menghilangkan hambatan-hambatan bisnis.

Ia berharap komitmen pemerintah Indonesia bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Kami yakin, mengingat ukuran negara ini, Indonesia akan menjadi inspirasi bagi negara-negara lain, tidak hanya di Asia, tetapi juga di seluruh dunia,” tegas mantan kandidat calon presiden dalam Pemilu AS pada 1996 dan 2000 itu. (*)

Prabowo Perintahkan Evaluasi Seluruh Cabang Olahraga

redaksi — Tue, 14 Oct 2025 14:27:53 +0000

PERS.NEWS – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap cabang-cabang olahraga.

Hal ini dikatakan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi terkait kemungkinan pelatih tim nasional (Timnas) sepakbola Indonesia, Patrick Kluivert dievaluasi usai gagal lolos ke Piala Dunia 2026.

“Secara spesifik tidak (meminta evaluasi Patrick Kluivert), tapi memang Bapak Presiden menyampaikan ya kita harus membuat evaluasi menyeluruh,” kata Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa, 14 Oktober 2025.

Prasetyo menyampaikan, evaluasi itu tidak hanya berlaku bagi sepak bola, melainkan juga terhadap cabang olahraga lain.

Khusunya cabang-cabang olahraga yang dianggap mampu mewakili Indonesia dan meraih medali pada olimpiade yang akan datang.

“Jadi Bapak Presiden ingin kita mempunyai suatu akademi atau suatu tempat penggemblengan khusus untuk beberapa cabang-cabang olahraga yang memang kita harapkan itu bisa masuk ke Olimpiade dan harapannya tentu mendapatkan medali,” tutur Prasetyo.

Sementara terkait sepak bola, Prasetyo tidak memungkiri Prabowo merasa berat hati atas kenyataan bahwa Timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026.

Namun, ia menyampaikan agar Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir serta Timnas fokus pada perhelatan besar berikutnya, yakni Piala Asia 2027 dan Olimpiade 2028.

“Bapak Presiden tentu secara pribadi juga merasa berat hati menerima kenyataan bahwa kita belum berhasil lolos, tetapi sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan beliau menyampaikan untuk mari kita berusaha kembali,” jelas Prasetyo.

Sebelumnya diberitakan Timnas Indonesia harus menelan kekalahan saat melawan Irak di laga kedua Grup B putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Pertandingan yang digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah, pada Minggu, 12 Oktober 2025 dini hari WIB tersebut berakhir dengan skor 1-0 untuk keunggulan Irak atas Timnas Indonesia.

Timnas yang membutuhkan kemenangan sebenarnya tampil baik sepanjang pertandingan.

Namun, justru Irak yang sukses mencuri momentum lewat gol Zidane Iqbal di menit ke-75 sekaligus membawa Singa Mesopotamia amankan tiga poin perdananya.

Kekalahan ini menjadi yang kedua setelah sebelumnya skuad Garuda juga mengalami kekalahan atas Arab Saudi dengan skor 2-3. Kehilangan poin di dua laga membuat Timnas Indonesia berada di posisi juru kunci klasemen Grup B dengan torehan 0 poin. (**)