JAKARTA|PERS.NEWS—Aksi damai ribuan kepala desa dan perangkat desa dari seluruh Indonesia yang menggelar demonstrasi di kawasan Istana Negara dan Monas menjadi bukti kuat adanya kekecewaan mendalam terhadap kebijakan kementerian yang dinilai tidak berpihak pada desa. Hal tersebut disampaikan Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., pakar hukum internasional dan ekonom nasional, saat menanggapi pertanyaan para pemimpin redaksi media cetak dan daring di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Jakarta.(11/12/25)

Menurut Prof. Sutan Nasomal, terpenuhinya tuntutan para kepala desa hanya dalam hitungan jam menunjukkan bahwa persoalan ini bukan masalah kecil atau insidental. Ia menilai, jika sebuah peraturan terbukti memberatkan rakyat dan aparat desa hingga memicu aksi nasional, maka para menteri terkait patut dievaluasi secara serius.

“Masak iya peraturan yang menyulitkan rakyat dan aparat desa dijadikan jalan keluar. Saya yakin ini bukan gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kalau menteri tidak mampu menerjemahkan visi Presiden membangun desa, lebih baik dievaluasi atau dicopot,” tegasnya.

Aksi damai yang digelar Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pada Senin (8/12/2025) tersebut dipicu oleh terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025, yang menghentikan pencairan Dana Desa (DD) Tahap II dan mengalihkan sebagian anggaran ke program di luar kewenangan desa.

Aksi damai yang digelar Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pada Senin (8/12/2025).

Prof. Sutan Nasomal menyatakan sangat mendukung langkah para kepala desa menyampaikan kritik melalui aksi damai. Menurutnya, kebijakan kementerian tidak boleh dibuat secara sepihak tanpa kajian mendalam hingga ke tingkat desa.

“Demo ini memang berbuah hasil gemilang karena peraturan dicabut. Tapi rekam jejak kekecewaan ribuan kepala desa tidak bisa dihapus. Ini peringatan keras bagi kementerian agar tidak asal membuat kebijakan,” ujarnya.

Sebagai respons cepat, pemerintah melalui Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, M.Si., Ph.D., menyampaikan langsung keputusan Presiden RI, yakni:

Dana Desa Tahap II Tahun 2025 dicairkan 100 persen paling lambat 19 Desember 2025.
PMK Nomor 81 Tahun 2025 dicabut dan dikembalikan ke regulasi sebelumnya.
Segera diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024.

Prof. Sutan Nasomal menekankan bahwa pengorbanan ribuan kepala desa yang datang ke Jakarta dengan biaya sendiri merupakan bentuk kepedulian luar biasa terhadap nasib desa dan masyarakatnya.

“Kesulitan kepala desa di lapangan sudah sangat besar. Kalau menteri malas turun ke desa, jangan lagi menambah beban dengan peraturan yang mempersulit,” katanya.

Aksi damai ini diikuti peserta dari berbagai provinsi, antara lain Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan daerah lainnya. Demonstrasi berlangsung tertib dan damai di bawah koordinasi DPP Apdesi yang diketuai Surta Wijaya.

Prof. Sutan Nasomal juga mengapresiasi respons cepat pemerintah. Pada sore hari setelah aksi, Wamen Setneg Suardi menemui perwakilan Apdesi dan menyampaikan langsung keputusan Presiden.

Sebagai informasi, PMK Nomor 81 Tahun 2025 yang terbit pada 19 November 2025 sempat menghentikan pencairan Dana Desa Tahap II, sehingga mengancam ribuan proyek pembangunan dan operasional di lebih dari 75.000 desa di seluruh Indonesia.

Dengan dicabutnya PMK tersebut dan dipastikannya pencairan penuh Dana Desa, para kepala desa menyebut kebijakan ini sebagai kemenangan besar bagi desa dan masyarakat pedesaan.

Lebih lanjut, Prof. Sutan Nasomal juga mengusulkan agar Dana Desa ditambah minimal 20 persen, mengingat masih banyak infrastruktur pedesaan yang tertinggal.

“Masih banyak jalan desa yang tanah, pembangunan tertunda karena anggaran tidak cukup. Ini bertentangan dengan amanat UUD 1945 untuk memajukan seluruh wilayah Indonesia,” tegasnya.

Ketua Umum DPP Apdesi, Surta Wijaya, menyampaikan apresiasi kepada Presiden dan jajaran pemerintah.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan pemerintah yang mendengar aspirasi desa. Kemenangan ini untuk lebih dari 75.000 desa dan ratusan juta warga desa Indonesia,” ujarnya.

Aksi damai Apdesi menjadi bukti bahwa suara desa tetap didengar di pusat, selama disampaikan secara tertib, terorganisasi, dan mengedepankan dialog.(FSN)

Narasumber:
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Pakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Jenderal Kompii, Pengasuh Ponpes ASS Saqwa Plus, Ketua Umum Yayasan BRIGIP.

PROF SUTAN NASOMAL: KEBOCORAN SDA INDONESIA RUGIKAN NEGARA RIBUAN TRILIUN, TAMBANG DAN ALAM DIJARAH

redaksi — Wed, 17 Dec 2025 10:06:04 +0000

JAKARTA|PERS.NEWS — Kegiatan pertambangan di Indonesia dinilai perlu dikaji secara menyeluruh dan mendalam oleh pemerintah pusat dan daerah. Presiden RI diminta memerintahkan seluruh aparat berwenang untuk melakukan pengawasan ketat terhadap sektor pertambangan yang selama ini identik dengan perusakan lingkungan dan ekosistem alam.

Hal tersebut disampaikan Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, S.H., M.H., yang menyatakan keprihatinannya atas maraknya eksploitasi sumber daya alam tanpa pengawasan memadai.

“Lihat saja pertambangan pasir laut, sungai dan kali yang dikeruk, pertambangan emas dan nikel yang digali, serta hutan yang dibabat habis. Ini jelas pengrusakan lingkungan. Jika dibiarkan tanpa pengawasan melekat, negeri ini akan menjadi gersang, gundul, tanpa resapan air. Dampaknya sudah kita rasakan: banjir dan kebakaran alam terjadi di mana-mana,” tegas Prof. Sutan Nasomal.

SDA Indonesia Dikuras, Negara Dirugikan

Dalam catatan khusus selama 10 tahun terakhir, Prof. Sutan Nasomal menyebut terjadi pengurasan kekayaan sumber daya alam Indonesia, baik di darat maupun laut, yang diduga dilakukan secara sistematis dan melibatkan oknum yang tidak tersentuh hukum.

Ia meminta Presiden RI memperketat pengawasan serta menindak tegas semua pihak yang terlibat.

“Jika WNA bisa mengeruk kekayaan SDA Indonesia, mustahil tanpa keterlibatan oknum pejabat pusat maupun daerah. Ini menjadi perhatian serius rakyat Indonesia dan dunia internasional,” ujarnya.

Contoh Kasus Kerugian Negara

Prof. Sutan Nasomal mengungkap sejumlah aduan masyarakat yang diterimanya, antara lain:

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) oleh WNA di Kabupaten Keerom, Papua.
Dugaan ekspor ilegal bijih nikel ke China sebanyak 5,3 juta ton periode 2020–2022, yang merugikan negara karena tidak membayar pajak dan royalti.
Penambangan emas ilegal oleh WNA Tiongkok di Kalimantan Barat (Ketapang) dan Kalimantan Tengah (Kotawaringin Barat), dengan kerugian negara diperkirakan mencapai triliunan rupiah, termasuk potensi kerugian Rp1.020 triliun di Ketapang.

Skandal Timah Bangka Belitung

Ia juga menyoroti praktik penyelundupan timah di Bangka Belitung. Sekitar 80 persen hasil timah diduga diselundupkan ke luar negeri. Sebanyak 12.000 ton timah dikirim secara ilegal, menyebabkan kerugian negara hingga Rp300 triliun.

“Jika terbukti ada pejabat pusat atau daerah yang memfasilitasi, tangkap dan hukum berat, bahkan dimiskinkan,” tegasnya.

Misinvoicing dan Impor Ilegal

Kerugian negara juga terjadi melalui praktik misinvoicing ekspor-impor, yang diperkirakan mencapai Rp1.000 triliun per tahun. Manipulasi nilai faktur ini menyebabkan penggelapan pajak dan bea masuk serta merusak daya saing industri nasional.

“Presiden harus tegas. Bila perlu, lembaga pengawasan yang gagal menjalankan fungsi harus dievaluasi atau dibubarkan,” kata Prof. Sutan Nasomal.

Deforestasi dan Illegal Logging

Negara juga dirugikan oleh maraknya illegal logging dan alih fungsi hutan yang tak terkendali. Berdasarkan data FAO, luas hutan Indonesia menyusut dari 118,5 juta hektare pada 1990 menjadi 92,1 juta hektare pada 2020—setidaknya 18 juta hektare hutan hilang.

Para pemerhati lingkungan mencatat, setiap tahun Indonesia kehilangan hingga 10 juta hektare hutan. “Ini bukan angka kecil. Negara harus memanggil dan memeriksa oknum pejabat masa lalu yang terlibat dalam perusakan hutan,” tegasnya.

Pencurian Ikan Rugikan Rp300 Triliun per Tahun

Kerugian akibat illegal fishing mencapai Rp300 triliun per tahun, dan dalam 10 tahun terakhir total kerugian menembus Rp3.000 triliun.

“Angka itu cukup untuk membayar utang Indonesia ke seluruh dunia,” ujar Prof. Sutan Nasomal, seraya meminta Presiden RI Jenderal (Purn) H. Prabowo Subianto menindak tegas pihak-pihak yang merusak dan merugikan laut Indonesia.

Kekayaan Emas Indonesia

Ia juga mempertanyakan pengawasan negara terhadap kekayaan emas Indonesia yang sangat besar dan diperkirakan tidak akan habis hingga 300 tahun jika dikelola dengan benar. Indonesia memiliki sedikitnya 12 wilayah tambang emas utama, antara lain Mimika, DMLZ Papua, Pongkor, Banyuwangi, Batu Hijau, Dompu, Gosowong, Martabe, Aceh Tengah, Pohuwato, Kalimantan Tengah, dan Toka Tindung.

Pernyataan Mahfud MD

Prof. Sutan Nasomal mengutip pernyataan Prof. Mahfud MD yang pernah menyampaikan informasi dari PPATK bahwa jika celah korupsi di sektor pertambangan ditutup, setiap warga Indonesia berpotensi menerima Rp20 juta per bulan tanpa bekerja.

Namun faktanya, kemiskinan justru semakin meluas.

Penutup

Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, S.H., M.H., Pakar Hukum Internasional dan Ekonom Nasional, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Jenderal Kompii, sekaligus Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS Jakarta, kepada pimpinan redaksi media cetak dan online nasional maupun internasional, Selasa (16/12/2025), melalui sambungan telepon dari Jakarta.(PSN)

Prof Sutan Nasomal

Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal: Kasus Demo Kades ke Istana Bukti Menteri Harus Dievaluasi, Bila Perlu Dicopot